Ini berarti bank mulai lebih cepat meneruskan perubahan suku bunga kebijakan ke harga kredit baru

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memandang prospek bunga kredit perbankan ke depan akan cenderung bergerak mendatar dan kemudian naik selektif, menyusul kenaikan bunga acuan (BI-Rate) sebesar 100 basis poin (bps) pada Mei-Juni 2026.

Sementara itu, catat dia, suku bunga kredit baru akan lebih cepat meningkat dibanding kredit berjalan.

“Bank kemungkinan tidak menaikkan bunga secara merata, tetapi memilih menaikkan bunga pada debitur yang risikonya lebih tinggi, sektor yang arus kasnya melemah, atau kredit yang membutuhkan tenor panjang,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Josua menilai kenaikan bunga bisa lebih terkendali untuk sektor prioritas yang mendapat dukungan insentif likuiditas dari Bank Indonesia (BI).

Namun, imbuh dia, untuk UMKM, konsumsi, properti, otomotif, dan modal kerja, tekanan bunga perlu diwaspadai karena kenaikan biaya dana (cost of fund/CoF) berpotensi bertemu dengan kenaikan risiko kredit.

Menurut Josua, bunga kredit juga tidak akan naik setinggi kenaikan BI-Rate secara penuh. Hal ini setidaknya ada tiga penahan utama, salah satunya likuiditas perbankan masih cukup baik, terlihat dari dana pihak ketiga (DPK) yang tetap tumbuh kuat dan rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) yang masih memadai.

Penahan kedua yakni persaingan antarbank masih menahan kenaikan bunga kredit agar permintaan kredit tidak turun terlalu tajam. Kemudian yang ketiga, kebijakan makroprudensial Bank Indonesia (BI) tetap longgar untuk menjaga kredit ke sektor prioritas.

Ia juga memandang, penurunan bunga kredit perbankan yang berlangsung sepanjang 2025 hingga awal 2026 hampir pasti tertahan, bahkan kredit baru mulai berbalik naik.

Rata-rata suku bunga kredit rupiah masih turun tipis menjadi 8,72 persen pada Mei 2026 dari 8,73 persen pada April 2026. Namun, suku bunga kredit baru tercatat meningkat tajam dari 8,95 persen pada April 2026 menjadi 9,31 persen pada Mei 2026.

“Ini menunjukkan bahwa bunga kredit lama belum sepenuhnya menyesuaikan karena ada jeda waktu, sedangkan kredit baru sudah lebih cepat mencerminkan kenaikan biaya dana, risiko debitur, dan sikap bank yang lebih hati-hati,” kata Josua

Ia menambahkan bahwa risiko kenaikan bunga kredit ke depan juga cukup nyata karena sensitivitas bunga kredit baru terhadap BI-Rate meningkat.

Koefisien elastisitas suku bunga kredit baru tercatat naik menjadi 0,50 pada Mei 2026 dari 0,43 pada April 2026, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 0,13.

“Ini berarti bank mulai lebih cepat meneruskan perubahan suku bunga kebijakan ke harga kredit baru,” ujar Josua.

Ia memperkirakan kenaikan bunga kredit baru yang paling terasa kemungkinan terjadi pada kredit konsumsi, kredit modal kerja, kredit pemilikan rumah (KPR) berbunga mengambang (floating), kredit kendaraan bermotor (KKB), kredit UMKM berisiko lebih tinggi, dan kredit korporasi yang bergantung pada pendanaan jangka pendek.

Dari sisi biaya dana, menurutnya, kenaikan BI-Rate 100 bps pada Mei-Juni 2026 juga berpotensi membalik arah biaya dana perbankan meski kenaikannya kemungkinan bertahap.

Adapun pada April 2026, biaya dana masih mengalami penurunan. Hal ini tercermin dari harga pokok dana untuk kredit (HPDK) yang turun tipis menjadi 3 persen dari bulan sebelumnya yang tercatat 3,01 persen.

Penurunan HPDK turut menopang penurunan suku bunga dasar kredit (SBDK) dari 8,63 persen pada Maret 2026 menjadi 8,62 persen pada April 2026.

Namun, Josua menilai bahwa arah transmisi mulai berubah setelah BI menaikkan suku bunga secara agresif pada Mei-Juni 2026 sebesar 100 bps.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat, kredit perbankan tumbuh sebesar 11,51 persen secara tahunan (yoy) hingga Mei 2026, lebih tinggi dibandingkan April 2026 yang tumbuh 9,98 persen (yoy).

“Berdasarkan kelompok penggunaan, perkembangan ini didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang pada Mei 2026 masing-masing tumbuh sebesar 21,95 persen (yoy), 8,09 persen (yoy), dan 5,89 persen (yoy),” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Kamis.

Dengan capaian tersebut, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12 persen.

Perry menjelaskan prospek pertumbuhan didukung oleh masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan atau undisbursed loan yang mencapai Rp2.576​ triliun atau 22,41 persen dari plafon kredit yang tersedia.

Selain itu, ia memandang kapasitas pembiayaan di perbankan masih memadai. Hal ini tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang tercatat sebesar 24,74 persen dan DPK yang masih tumbuh tinggi sebesar 13,47 persen (yoy) per Mei 2026.

Selain itu, perkembangan suku bunga perbankan juga diharapkan bisa mendukung prospek kredit, yang mana pada Mei 2026 suku bunga kredit tercatat sebesar 8,72 persen dan suku bunga deposito 1 bulan sebesar 4,26 persen.

"Perkembangan ini ditandai dengan likuiditas perbankan yang memadai, kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi, dan risiko kredit yang terjaga rendah," ujarnya.

Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada April 2026 tercatat tinggi sebesar 23,97 persen, yang tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit. Kemudian, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) perbankan secara agregat tetap rendah sebesar 2,17 persen (bruto) dan 0,84 persen (neto) pada April 2026.

Adapun hasil stress test Bank Indonesia juga menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko, termasuk dampak rambatan berlanjutnya perang di Timur Tengah, ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang tetap terjaga baik.

"Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan makroprudensial dan sinergi kebijakan bersama KSSK dalam rangka turut menjaga stabilitas sistem keuangan," tambah Perry.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memandang industri perbankan perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kehati-hatian di tengah gejolak pasar keuangan yang terjadi belakangan ini.

Menurutnya, bank sebaiknya tidak terlalu agresif mengejar pertumbuhan kredit di tengah gejolak, tetapi juga tidak terlalu defensif hingga menghambat pembiayaan ekonomi.

"Strategi yang tepat adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kredit perlu diarahkan ke sektor yang memiliki arus kas kuat, permintaan domestik stabil, pendapatan ekspor, atau keterkaitan dengan program produktif pemerintah," kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Di sisi lain, menurutnya, pemerintah dan otoritas juga perlu menjaga kepercayaan pasar melalui komunikasi kebijakan yang konsisten, disiplin fiskal, stabilitas rupiah, dan kepastian regulasi.

"Jika kepercayaan pasar pulih, kinerja perbankan pada paruh kedua tahun ini masih berpeluang tetap solid," kata dia.

Secara umum, Josua menilai kemampuan perbankan saat ini untuk meredam gejolak jauh lebih kuat dibandingkan periode krisis besar sebelumnya.

Setelah krisis 1998 dan berbagai penguatan pengawasan sektor keuangan, catat dia, bank memiliki modal lebih tebal, pengelolaan risiko lebih baik, cadangan kerugian lebih memadai, serta pengawasan yang lebih ketat dari otoritas.

Rasio kecukupan modal yang masih tinggi dinilai menjadi bantalan penting apabila terjadi penurunan kualitas kredit atau tekanan pasar surat berharga.

Selain itu, likuiditas juga masih memadai, sehingga bank tidak berada dalam posisi terpaksa menarik pembiayaan dari sektor riil secara mendadak.

"Ini menjadi pembeda utama dibandingkan periode krisis ketika perbankan jauh lebih rapuh," jelas dia.

Meski demikian, Josua mengingatkan ketahanan perbankan tidak boleh membuat pelaku pasar lengah. Menurutnya, risiko terbesar saat ini bukan berasal dari kelemahan perbankan itu sendiri, tetapi dari penurunan kepercayaan terhadap aset rupiah dan arah kebijakan ekonomi.

Jika kepercayaan pasar terhadap rupiah, fiskal, dan stabilitas kebijakan melemah, ia mengatakan bahwa tekanan dapat menjalar ke biaya dana, bunga kredit, permintaan kredit, dan kualitas debitur.

"Karena itu, perbankan perlu menjaga likuiditas secara konservatif, memperketat pemantauan debitur yang rentan kurs dan suku bunga, meningkatkan cadangan kerugian secara memadai, serta tetap menyalurkan kredit secara selektif ke sektor produktif," kata Josua.

Kredit perbankan pada April 2026 tumbuh sebesar 9,98 persen secara tahunan (yoy) menjadi sebesar Rp8.755 triliun, merujuk data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 19,48 persen, diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 6,13 persen, sedangkan kredit modal kerja sebesar 6,04 persen.

Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 11,39 persen (yoy) menjadi Rp10.077 triliun, dengan giro, deposito dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 16,99 persen (yoy), 8,65 persen (yoy), dan 9,00 persen (yoy).

Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,17 persen dan NPL net terjaga di level 0,84 persen. Sementara itu, capital adequacy ratio (CAR) sebesar 23,97 persen, menandakan ketahanan permodalan perbankan yang kuat sebagai bantalan mitigasi risiko yang memadai.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memperkirakan kinerja perbankan pada kuartal II 2026 masih relatif terjaga, meski ruang pertumbuhan lebih terbatas dibandingkan awal tahun.

Dari sisi dasar kinerja, perbankan masih ditopang oleh pertumbuhan kredit yang mendekati dua digit, dana pihak ketiga (DPK) yang masih kuat, likuiditas yang memadai, kualitas kredit yang terkendali, dan modal yang tebal.

"Ini menunjukkan bahwa gejolak pasar keuangan belum berubah menjadi tekanan sistemik terhadap industri perbankan," kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Namun, ia mengingatkan bahwa gejolak rupiah, kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), arus keluar dana asing dari saham, serta kekhawatiran terhadap arah kebijakan fiskal dan stabilitas pasar tetap akan membuat bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit dan mengelola risiko.

"Kinerja bank pada kuartal II kemungkinan masih ditopang oleh dasar usaha yang kuat, terutama dari kredit korporasi, kredit investasi, dan konsumsi rumah tangga yang masih berjalan," kata dia.

Josua menjelaskan dampak ketidakpastian pasar mulai terlihat melalui beberapa jalur, salah satunya biaya dana berpotensi meningkat apabila bank harus menawarkan bunga simpanan lebih menarik untuk mempertahankan likuiditas.

Jalur kedua yakni pelemahan rupiah dapat menekan debitur yang memiliki kebutuhan impor atau utang valuta asing tanpa pelindung nilai yang memadai.

Jalur terakhir yakni kenaikan imbal hasil SBN dapat menekan nilai surat berharga yang dimiliki bank, terutama jika dicatat berdasarkan harga pasar.

"Jadi, dampaknya (dampak kinerja perbankan seiring gejolak pasar keuangan) belum besar pada kinerja inti, tetapi tekanan mulai muncul pada biaya dana, margin keuntungan, dan pengelolaan risiko pasar," jelas Josua.

Apabila gejolak pasar berlanjut hingga paruh kedua tahun ini, ia menilai prospek perbankan masih cukup tahan, tetapi pertumbuhan laba bisa lebih moderat.

Bank besar dengan dana murah kuat, modal tebal, kualitas debitur baik, dan pengelolaan risiko valuta asing yang disiplin akan lebih mampu bertahan.

Sebaliknya, bank yang lebih bergantung pada deposito berbunga tinggi, memiliki ruang likuiditas lebih sempit, atau banyak membiayai sektor yang sensitif terhadap kurs dan suku bunga akan lebih rentan.

"Dalam skenario tekanan berlanjut, kredit tetap tumbuh, tetapi bank akan lebih selektif. Artinya, industri perbankan tidak masuk fase pelemahan tajam, tetapi memasuki fase pertumbuhan yang lebih hati-hati," kata Josua.

Ia juga mengingatkan jika pertumbuhan kredit melambat bersamaan dengan kenaikan kredit bermasalah dan penurunan dana murah, tekanan pasar dapat dikatakan mulai masuk ke kinerja perbankan.

Namun, jika kredit tetap tumbuh, likuiditas masih kuat, dan kredit bermasalah terkendali, maka gejolak pasar masih dapat diserap dengan baik.

Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit perbankan pada April 2026 tumbuh sebesar 9,98 persen secara tahunan (yoy) menjadi sebesar Rp8.755 triliun.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 19,48 persen, diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 6,13 persen, sedangkan kredit modal kerja sebesar 6,04 persen.

Di sisi lain, DPK tumbuh sebesar 11,39 persen (yoy) menjadi Rp10.077 triliun, dengan giro, deposito dan tabungan masing-masing tumbuh sebesar 16,99 persen (yoy), 8,65 persen (yoy), dan 9,00 persen (yoy).

Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,17 persen dan NPL net terjaga di level 0,84 persen. Sementara itu, capital adequacy ratio (CAR) sebesar 23,97 persen, menandakan ketahanan permodalan perbankan yang kuat sebagai bantalan mitigasi risiko yang memadai.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang perbankan saat ini cenderung lebih selektif dalam melakukan proses underwriting pada debitur kredit pemilikan rumah (KPR) guna memastikan kemampuan bayar debitur di masa depan.

Meski begitu, otoritas memastikan bahwa dari sisi risiko kredit, rasio non-performing loan (NPL) penyaluran KPR secara historis masih tetap manageable pada kisaran 3 persen.

"Tercatat, pada Maret 2026, rasio NPL KPR sebesar 3,14 persen, menunjukkan bahwa perbankan memiliki manajemen risiko yang efektif di tengah kondisi perekonomian saat ini," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulisnya di Jakarta, Senin.

OJK mencatat secara umum, penyaluran KPR oleh perbankan pada Maret 2026 masih mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 4,79 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Kinerja KPR pada periode tersebut relatif melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan double digit sebesar 16,31 persen (yoy).

Berdasarkan segmentasi, perlambatan penyaluran KPR tersebut terjadi hampir pada seluruh tipe rumah, terutama untuk tipe 21 yang jauh melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Mengenai sejumlah bank yang mencatatkan pertumbuhan penyaluran KPR di level single digit, Dian menyampaikan bahwa perkembangan tersebut merupakan refleksi dari sikap perbankan yang tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan keselarasan dengan risk appetite masing-masing bank.

"Secara umum, pertumbuhan kredit harus didukung oleh faktor-faktor lain yang dapat mendukung kemampuan daya beli masyarakat, terutama kemampuan masyarakat untuk pembayaran angsuran secara berkelanjutan," kata Dian.

Ia menambahkan fenomena pertumbuhan saat ini menunjukkan bahwa perbankan sedang melakukan penyesuaian strategi agar penyaluran kredit tetap berkualitas tinggi di tengah dinamika ekonomi global.

Dengan dukungan berbagai program pemerintah yang dikombinasikan dengan bauran kebijakan dari otoritas, Dian mengatakan bahwa hal ini akan menjadi pendorong kuat bagi perbankan untuk melakukan ekspansi kredit dan meningkatkan fungsi intermediasinya, termasuk dalam mendorong pertumbuhan KPR.

Program pemerintah dimaksud antara lain keberlanjutan insentif seperti PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) serta skema pembiayaan perumahan yang inovatif.

Dian menambahkan OJK senantiasa mendorong perbankan agar tetap optimal dalam perannya sebagai salah satu agen pembangunan.

Dalam hal ini, bank dapat mengoptimalkan dukungan kebijakan pemerintah dan bauran kebijakan dengan tetap memperhatikan risk appetite dan aspek prudential banking.

"Perbankan senantiasa terus menjaga kondisi likuiditasnya yang terutama berasal dari DPK atau dana masyarakat. Perbankan juga memahami penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan dana masyarakat karena ada tanggung jawab moral bank dalam pengelolaan dana yang dapat disalurkan pada kegiatan produktif, seperti penyaluran kredit/ pembiayaan termasuk KPR," kata Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Konsep business judgement rule pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum kepada Bank atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, berdasarkan prinsip kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang, pelaku industri perbankan memerlukan kepastian hukum dalam penanganan kredit macet guna mendukung pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan.

Untuk itu, OJK memandang penting adanya pemahaman yang sama di antara seluruh pemangku kepentingan mengenai penerapan konsep business judgement rule dalam penanganan perkara pidana di sektor perbankan.

“Konsep business judgement rule pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum kepada Bank atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, berdasarkan prinsip kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan dilakukan untuk kepentingan terbaik perusahaan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia menekankan, pentingnya membangun iklim yang kondusif bagi industri perbankan melalui penguatan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang selaras.

Upaya ini bertujuan menjaga profesionalisme dan integritas bankir sehingga bisnis bank dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Dian juga menyampaikan harapan terciptanya kesepahaman yang sama dan lebih kuat antara regulator, aparat penegak hukum, akademisi, dan pelaku industri perbankan mengenai penerapan konsep business judgement rule dalam sektor perbankan.

Pada Selasa (12/5), OJK telah menyelenggarakan kegiatan Sarasehan Industri Perbankan dengan tema “Penerapan Konsep Business Judgement Rule Terhadap Kredit Macet Di Bank”.

Melalui forum ini, OJK berharap industri perbankan semakin memahami bahwa konsep business judgement rule dapat memberikan perlindungan dalam pengambilan keputusan bisnis, termasuk proses pemberian kredit dan pembiayaan, sepanjang pelaksanaannya dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Jupriyadi menyampaikan perlunya kesamaan penafsiran atas pandangan penerapan norma pidana dalam perkara di bidang perbankan guna menjaga kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan subtantif (subtantive justice) bagi pelaku industri perbankan.

Ia memaparkan bahwa business judgement rule dapat diterapkan sepanjang persyaratan kumulatif yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

Persyaratan tersebut meliputi pelaksanaan keputusan dengan itikad baik, kepatuhan terhadap prosedur yang benar, ketiadaan benturan kepentingan, serta adanya upaya yang maksimal dalam mitigasi risiko kerugian.

Apabila seluruh parameter tersebut terpenuhi namun kerugian tetap terjadi, termasuk risiko kredit macet, maka hal tersebut merupakan kegagalan bisnis (business failure) dan bukan merupakan suatu tindak pidana, terutama apabila dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kendali bank.

Jupriyadi juga menegaskan bahwa diperlukan keseragaman penafsiran hukum dalam penerapan business judgement rule guna mencapai keadilan substantif sekaligus mencegah munculnya chilling effect yang dapat menghambat bankir dalam mengambil keputusan bisnis.

Selain itu, ia menekankan pentingnya mengedepankan prinsip ultimum remedium, yang menyatakan bahwa jalur pidana hendaknya menjadi upaya terakhir dalam penyelesaian persoalan perbankan yang telah memenuhi unsur-unsur tata kelola perusahaan yang baik.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Dalam hal ini perbankan secara aktif memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyebutkan bahwa kinerja kredit UMKM menunjukkan indikasi perbaikan dengan kembali mencatatkan pertumbuhan positif, setelah sebelumnya mengalami kontraksi.

Pada Maret 2026, kredit UMKM tercatat sebesar Rp1.498,64 triliun atau mengalami ekspansi sebesar 0,12 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan ini lebih baik dibanding bulan sebelumnya yang mencatat kontraksi sebesar 0,56 persen (yoy).

Melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu, Dian menyampaikan bahwa kualitas kredit UMKM juga terjaga dengan rasio non-performing loan (NPL) sebesar 4,60 persen di tengah tekanan daya beli masyarakat serta dinamika perekonomian domestik.

Lebih lanjut, Dian juga merinci pertumbuhan kredit UMKM tersebut dikontribusikan dari Kredit Mikro dan Menengah masing-masing tumbuh sebesar 0,20 persen (yoy) dan 0,90 persen (yoy) yang terkompensasi penurunan Kredit Kecil sebesar 0,49 persen (yoy).

Pertumbuhan kredit UMKM secara tahunan terutama berasal dari pertumbuhan sektor ekonomi pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp11,91 triliun (4,20 persen); diikuti sektor aktivitas keuangan dan asuransi Rp8,10 triliun (65,40 persen); serta penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum Rp2,53 triliun (3,50 persen).

Menurut Dian, perbankan dan pelaku UMKM perlu mengembangkan ekosistem bisnis yang mampu mendukung pemanfaatan kredit secara optimal dan berkesinambungan seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dalam hal ini perbankan secara aktif memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan pasar. Sementara pelaku UMKM secara aktif juga meningkatkan kompetensi dan memperluas jaringan dan sinergi antar pelaku usaha,” kata dia.

Beberapa strategi yang dapat dilakukan perbankan untuk meningkatkan kredit UMKM antara lain dengan pendekatan rantai pasok, digitalisasi proses kredit, dan peningkatan literasi keuangan kepada pelaku UMKM.

Dian menyampaikan, OJK dan pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan UMKM guna mewujudkan pertumbuhan perekonomian nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu kebijakan OJK dalam mendorong kredit UMKM antara lain dengan menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (POJK UMKM).

Menurut otoritas, penerbitan POJK UMKM ini juga sejalan dengan Asta Cita Pemerintah untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja, mempercepat pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan sebagai agenda prioritas pemerintah.

Dengan POJK UMKM ini, OJK mendorong perbankan untuk memberikan kemudahan akses pemberian kredit UMKM yang mudah, tepat, cepat, murah dan inklusif.

Selanjutnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, terdapat beberapa program pemerintah yang dirancang untuk menguatkan daya beli masyarakat antara lain insentif Pajak Penghasilan (PPh) final bagi UMKM dan PPH Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja sektor pariwisata dan padat karya.

Dengan adanya inisiatif pemerintah tersebut serta dukungan dari berbagai stakeholder, langkah ini diharapkan mampu menumbuhkan bisnis dan kredit UMKM lebih baik dibanding periode sebelumnya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memandang, pertumbuhan kredit di atas 10 persen secara berkelanjutan tidak bisa hanya bertumpu pada kredit investasi kepada korporasi besar, sehingga perlu pemulihan yang lebih luas pada berbagai jenis kredit.

“Harus ada pemulihan yang lebih luas pada kredit modal kerja, perdagangan, manufaktur, UMKM, konsumsi rumah tangga, dan sektor jasa,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia mengingatkan bahwa jika tekanan rupiah dan energi berlanjut, dunia usaha cenderung menahan ekspansi dan bank akan tetap menjaga kehati-hatian, sehingga pertumbuhan kredit lebih mungkin tetap satu digit tinggi.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy), Josua menilai proyeksi Bank Indonesia (BI) terhadap pertumbuhan kredit perbankan pada 2026 di kisaran 8-12 persen masih realistis.

Namun, menurutnya, peluang realisasi lebih besar berada pada kisaran bawah hingga tengah. Ia memperkirakan baseline pertumbuhan kredit 2026 lebih mungkin berada pada rentang 8,5-9,5 persen.

Sebagai catatan, kredit industri perbankan per Maret 2026 tumbuh sebesar 9,49 persen (yoy), naik tipis dari posisi Februari 2026 yang sebesar 9,37 persen (yoy).

Dari sisi komposisi, pertumbuhan kredit belum sepenuhnya merata. Kredit investasi tumbuh kuat yakni sebesar 20,85 persen (yoy), tetapi kredit modal kerja hanya tumbuh 4,38 persen (yoy) dan kredit konsumsi 5,88 persen (yoy).

Josua menilai, perkembangan ini menandakan bahwa kredit masih lebih banyak ditopang oleh proyek investasi tertentu dan korporasi yang relatif kuat, sementara pembiayaan untuk kebutuhan operasional harian usaha belum bergerak cepat.

“Padahal, kredit modal kerja biasanya lebih mencerminkan denyut kegiatan sektor riil sehari-hari. Karena itu, meskipun angka pertumbuhan ekonomi kuartal I cukup tinggi, bank kemungkinan tetap selektif, terutama untuk sektor yang margin usahanya tertekan oleh biaya impor, energi, logistik, dan pelemahan rupiah,” jelas dia.

Secara umum, ia menilai kinerja kredit pada Maret 2026 menunjukkan intermediasi masih tumbuh meski belum sekuat likuiditas yang tersedia.

Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 13,55 persen (yoy), dengan rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 27,85 persen.

Di sisi lain, fasilitas kredit yang belum ditarik (undisbursed loan) juga masih sangat besar, mencapai Rp2.527,46 triliun atau 22,59 persen dari plafon kredit.

Josua memandang, hal ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan pada kekurangan dana di bank, melainkan belum semua pelaku usaha siap menarik kredit dan tidak semua permintaan dinilai cukup layak oleh bank.

“Jadi, likuiditas longgar adalah syarat perlu, tetapi bukan syarat cukup untuk mendorong kredit,” kata dia.

Terkait penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di perbankan, ia menilai efektivitasnya sejauh ini lebih jelas terlihat pada sisi pasokan likuiditas, belum pada percepatan kredit.

Penempatan dana pemerintah ke bank dapat memperkuat kemampuan bank menyalurkan kredit, menekan tekanan biaya dana, dan memberi ruang bagi bank untuk menjaga suku bunga kredit agar tidak naik.

Namun, jika permintaan kredit dari dunia usaha belum kuat atau bank masih menilai risiko debitur tinggi, tambahan likuiditas akan cenderung menumpuk di neraca perbankan.

“Karena itu, efektivitas SAL tidak cukup dinilai dari berapa besar dana yang ditempatkan, tetapi harus dilihat dari berapa kredit baru yang tercipta, sektor mana yang menerima, berapa banyak tenaga kerja yang terdampak, dan apakah kualitas kredit tetap terjaga,” kata Josua.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua memandang bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 yang tinggi dapat memperbaiki keyakinan perbankan, tetapi belum cukup untuk langsung mengubah risk appetite atau selera risiko bank secara agresif.

“Bank tetap akan melihat kualitas debitur, arus kas, prospek sektor, dan kemampuan bayar, terutama di tengah tekanan rupiah, harga energi, dan ketidakpastian global,” kata Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Josua menilai pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy) akan memberi sinyal positif bagi permintaan kredit, namun dampaknya tidak otomatis signifikan dan tidak otomatis merata.

Angka pertumbuhan tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi masih berjalan kuat, terutama karena konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta dorongan musiman Ramadhan dan Idul Fitri.

Namun, sebagian pendorong pertumbuhan kuartal I bersifat musiman dan dipengaruhi realisasi belanja pemerintah yang lebih awal, sehingga bank tetap perlu melihat apakah momentum itu berlanjut ke permintaan usaha yang berulang pada kuartal berikutnya.

Survei Perbankan Bank Indonesia (BI) memperlihatkan bahwa penyaluran kredit baru pada kuartal I 2026 tetap tumbuh, tetapi melambat dibanding kuartal IV 2025. Nilai Saldo Tertimbang Bersih (SBT) penyaluran kredit baru turun menjadi 38,74 persen pada kuartal I 2026 dari 88,92 persen pada kuartal IV 2025.

Standar kredit juga lebih berhati-hati, tercermin dari indeks standar penyaluran kredit yang positif sebesar 0,15. Hal ini menunjukkan bahwa bank tidak menutup keran kredit, tetapi lebih hati-hati dalam memilih debitur.

Untuk kuartal II 2026, sinyalnya lebih baik karena SBT penyaluran kredit baru diprakirakan naik ke 96,65 persen dan standar kredit diprakirakan lebih longgar.

“Jadi, ada peluang perbaikan, tetapi tetap bergantung pada apakah pertumbuhan kuartal I benar-benar berlanjut ke pesanan baru, produksi, dan ekspansi usaha setelah efek Lebaran berakhir,” kata Josua.

Mengenai fasilitas kredit yang belum ditarik (undisbursed loan), Josua menilai bahwa jumlahnya memang sangat besar dan menjadi peluang untuk mempercepat kredit.

Sebagai catatan, menurut data BI, rasio undisbursed loan masih cukup besar yakni mencapai 22,59 persen dari plafon kredit yang tersedia atau setara Rp2.527,46 triliun.

Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 saja belum cukup untuk membuat pencairan kredit tersebut meningkat secara otomatis.

“Banyak fasilitas kredit belum ditarik karena proyek belum berjalan, permintaan belum cukup kuat, harga bahan baku masih bergejolak, izin dan pengadaan belum selesai, atau perusahaan memilih menunda ekspansi sambil menunggu kepastian kurs dan biaya energi,” jelas Josua.

Agar fasilitas tersebut berubah menjadi kredit produktif, menurut Josua, yang paling menentukan adalah kepastian permintaan, stabilitas biaya produksi, kepastian proyek, kemampuan debitur menjaga arus kas, dan keyakinan bank bahwa risiko kredit tidak memburuk.

“Jika faktor-faktor itu membaik, fasilitas yang belum ditarik bisa menjadi sumber pertumbuhan kredit cepat tanpa harus membuka plafon baru yang terlalu besar,” kata Josua.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2026 sebesar 5,61 persen merupakan salah satu yang tertinggi di antara negara-negara G20 dan lebih tinggi dibandingkan proyeksi sejumlah lembaga.

Usai rapat terbatas antara Presiden Prabowo Subianto dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, Airlangga menyampaikan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen pada periode tersebut, lebih tinggi dibandingkan perkiraan sejumlah lembaga yang sekitar 5,2 persen.

"Kita pertumbuhannya di 5,61 dan pertumbuhan ini adalah di antara negara G20 tertinggi. Jadi, kita di atas China, di atas Singapura, Korea Selatan, Arab bahkan Amerika," kata Airlangga.

Ia mengatakan pertumbuhan konsumsi rumah tangga berada di 5,52 persen disertai kenaikan konsumsi pemerintah sebesar 21,31 persen.

Tidak hanya itu, perdagangan ekspor dan impor juga memperlihatkan kinerja positif, bersama dengan sejumlah sektor seperti industri pengolahan, perdagangan, administrasi pemerintahan, jasa lainnya, transportasi dan pergudangan, pertanian sampai dengan konstruksi.

"Kalau secara indikator makro, ini inflasi juga berhasil ditekan 2,42 persen, turun dari 3,48 persen pada periode yang lalu," jelas Airlangga.

Selain itu, ia juga memaparkan bahwa indeks keyakinan konsumen berada di tingkat 122,9.

Tidak hanya itu, neraca perdagangan juga memperlihatkan surplus pada 71 bulan dengan angka 3,32 miliar dolar AS. Cadangan devisa hingga Maret mencapai 148 miliar dolar AS dan neraca pembayaran surplus 6,1 miliar dolar AS.

Realisasi investasi meningkat 7 persen menjadi Rp498,8 triliun. Pertumbuhan kredit perbankan berada di tingkat 9,49 persen dan dana pihak ketiga 13,55 persen.

"Kemudian tentu beberapa hal yang menjadi perhatian Bapak Presiden melihat terkait dengan capital outflow. Dan capital outflow tadi didalami bahwa disebabkan satu oleh pasar modal, kedua SBN (Surat Berharga Negara), dan ketiga dinetralisasi oleh SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia)," kata Airlangga.

Terkait hal itu, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan telah menyepakati koordinasi untuk menjaga stabilitas arus modal.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta/Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Peningkatan baki debet kredit dan jumlah penerima kredit mencerminkan fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan optimal dalam mendukung aktivitas ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat pertumbuhan kredit nasional mencapai 10,42 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal I 2026.

Dari sisi struktur, pertumbuhan kredit ditopang oleh kinerja kuat pada segmen korporasi, komersial dan konsumer. Kredit korporasi tumbuh paling tinggi sebesar 14,29 persen, diikuti kredit konsumer 13,97 persen dan kredit komersial 11,11 persen. Sementara itu, kredit UMKM mengalami kontraksi terbatas sebesar 3,57 persen.

"Peningkatan baki debet kredit dan jumlah penerima kredit mencerminkan bahwa fungsi intermediasi perbankan tetap berjalan optimal dalam mendukung aktivitas ekonomi dan memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat," kata Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Pemerintah menilai kontraksi kredit UMKM masih terkendali dan merupakan bagian dari proses konsolidasi menuju struktur pembiayaan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Di tengah tekanan pada sektor mikro, penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi instrumen utama menjaga akses pembiayaan.

Pada Triwulan I 2026, KUR tetap menunjukkan kinerja stabil dengan pertumbuhan positif sebesar 0,21 persen (yoy) dan baki debet mencapai Rp522 triliun. Stabilitas ini menegaskan peran KUR sebagai jangkar pembiayaan UMKM di tengah dinamika ekonomi.

Selain itu, implementasi Kredit Program Perumahan (KPP) yang mulai berjalan sejak Oktober 2025 juga menunjukkan perkembangan yang baik dengan baki debet mencapai Rp15,76 triliun pada posisi 31 Maret 2026.

Secara keseluruhan, kredit program pemerintah yang terdiri dari KUR, KPP, Kredit Usaha Alsintan, dan Kredit Industri Padat Karya tumbuh sebesar 3,23 persen (yoy).

Pertumbuhan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembiayaan sektor riil.

Dari sisi risiko, pemerintah mencermati adanya tren peningkatan rasio kredit bermasalah pada segmen UMKM, dengan posisi rasio gagal bayar (NPL) kredit UMKM mencapai 4,55 persen pada Maret 2026.

Namun demikian, kualitas pembiayaan KUR tetap terjaga dengan baik tercermin dari tingkat NPL KUR yang relatif rendah sebesar 2,16 persen pada Januari 2026.

"Hal ini menunjukkan bahwa desain kebijakan KUR yang didukung oleh sistem penjaminan/pertanggungan yang kuat mampu menjaga keseimbangan antara perluasan akses pembiayaan dan pengelolaan risiko secara prudent," jelas Haryo.

Temuan bahwa penjaminan/pertanggungan menjadi solusi dalam pembiayaan UMKM telah diimplementasikan secara konkret dalam kebijakan KUR dan KPP.

Kinerja penjaminan/pertanggungan dalam program KUR juga menunjukkan kondisi yang solid dan berkelanjutan.

Dengan kemampuan cakupan penjaminan/pertanggungan yang tetap tinggi, mencapai 70 persen dari portofolio KUR, lembaga penjaminan dan asuransi kredit tetap mencatat kinerja yang baik.

Berbagai indikator risiko penjaminan/pertanggungan berada dalam kondisi terkendali, dengan rasio klaim sebesar 62,8 persen, non-performing guarantee (NPG) sebesar 2,8 persen, serta recovery rate sebesar 27,8 persen.

Skema penjaminan/pertanggungan yang kuat terbukti mampu menjaga kualitas kredit sekaligus mendorong ekspansi pembiayaan UMKM secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk penguatan respons kebijakan yang adaptif dan tepat sasaran, pemerintah juga telah mengimplementasikan kebijakan KUR Pascabencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026.

Kebijakan ini dirancang untuk memberikan perlindungan sekaligus percepatan pemulihan bagi debitur UMKM yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memberikan relaksasi komprehensif bagi debitur KUR eksisting, antara lain melalui perpanjangan tenor, pemberian grace period, serta subsidi bunga tambahan sehingga suku bunga efektif menjadi sebesar nol persen pada tahun 2026 dan tiga persen pada tahun 2027.

Di sisi lain, untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi, pemerintah juga memberikan kemudahan akses pembiayaan baru bagi debitur melalui relaksasi persyaratan penyaluran, termasuk aspek historis kredit dan persyaratan administratif lainnya.

Implementasi kebijakan ini menunjukkan hasil yang positif, dengan penyaluran KUR di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp6,04 triliun kepada lebih dari 93 ribu debitur.

Haryo menjelaskan capaian tersebut menunjukkan kinerja yang tetap stabil dibandingkan dengan sebelum kondisi bencana pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kebijakan KUR pascabencana merupakan cerminan peran strategis KUR yang tidak hanya sebagai instrumen pembiayaan, tetapi juga sebagai instrumen stabilisasi dan pemulihan ekonomi masyarakat di tengah kondisi disrupsi.

Ke depan, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 dari sisi pengeluaran, pemerintah terus memperkuat sinergi antara kebijakan pembiayaan UMKM melalui KUR dengan program prioritas APBN serta kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat.

KUR diarahkan untuk mendukung sektor produktif dan padat karya, termasuk program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Program tiga Juta Rumah, serta penciptaan wirausaha baru dan lapangan kerja.

Penguatan KUR tersebut dikombinasikan dengan akselerasi belanja pemerintah guna menciptakan efek pengganda terhadap konsumsi dan investasi.

Di sisi lain, Pemerintah tetap menjaga stabilitas konsumsi melalui berbagai program perlindungan sosial dan stimulus fiskal. Sinergi kebijakan ini memastikan bahwa peningkatan akses pembiayaan berjalan seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat, sehingga mendorong permintaan domestik secara berkelanjutan.

Melalui pendekatan kebijakan yang terintegrasi, lanjut Haryo, pemerintah menegaskan komitmen untuk tidak hanya memperluas akses pembiayaan, tetapi juga meningkatkan kualitas, produktivitas dan keberlanjutan usaha UMKM.

'Dengan berbagai kebijakan KUR yang didorong pula oleh sistem penjaminan/pertanggungan yang kuat, serta sinergi kebijakan fiskal dan sektor riil, UMKM akan terus diperkuat sebagai fondasi ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing," terang Haryo.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Mandiri Institute melalui Mandiri Spending Index (MSI) mencatat bahwa aktivitas belanja masyarakat kelompok kelas menengah menjadi pendorong penguatan konsumsi secara keseluruhan di Ramadhan hingga Lebaran 2026.

“Kelompok menengah menjadi penggerak utama akselerasi belanja, khususnya pada periode THR, sehingga berkontribusi besar terhadap penguatan konsumsi secara keseluruhan,” kata Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut Andry mengatakan Mandiri Spending Index (MSI) mencatat pertumbuhan konsumsi 2,9 persen dibandingkan periode pra-Ramadhan, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya sebesar 2,8 persen.

Hal itu, menurut Mandiri Institute, mencerminkan peningkatan aktivitas belanja masyarakat yang lebih solid sepanjang Ramadhan hingga Lebaran 2026.

Konsumsi kelompok menengah mencatat pertumbuhan sebesar 4,1 persen, lebih tinggi dari kelompok bawah (2,1 persen) dan atas (2,6 persen).

Mandiri Institute menyampaikan bahwa data itu menegaskan peran strategis kelompok menengah dalam menjaga momentum konsumsi domestik.

Andry Asmoro atau akrab disapa Asmo menjelaskan bahwa pertumbuhan belanja kelompok menengah tercatat 1,4 hingga 2 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya.

Kondisi itu menunjukkan kontribusi signifikan kelas menengah sebagai penggerak utama konsumsi, khususnya pada periode pencairan tunjangan hari raya (THR).

Jika dilihat berdasarkan usia, konsumsi utamanya didorong oleh kelompok generasi muda. Mandiri Institute mencatat, tingkat konsumsi generasi Gen Z tumbuh 4,4 persen, lebih tinggi dibandingkan kelompok usia Milenial (3 persen) dan Gen X (1,4 persen).

Dari sisi jenis belanja, pertumbuhan belanja didominasi oleh sektor nonesensial seperti fashion (6,4 persen), beauty care (4,9 persen), dan elektronik (4,7 persen).

Hal itu berbeda dengan periode Ramadhan-Lebaran 2025, di mana kebutuhan sehari-hari menjadi salah satu belanja dengan pertumbuhan tertinggi.

“Kenaikan pada kategori ini mencerminkan peningkatan kepercayaan diri masyarakat dalam melakukan konsumsi diskresioner selama periode Ramadhan-Lebaran 2026,” ujar Asmo.

Secara keseluruhan, catat Mandiri Institute, penguatan konsumsi domestik menegaskan peran permintaan dalam negeri sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Mandiri Institute, keberhasilan itu tidak terlepas dari efektivitas kebijakan pemerintah serta sinergi terintegrasi lintas sektor dalam menjaga daya beli masyarakat, termasuk melalui mekanisme distribusi THR yang berjalan lancar dan tepat waktu pada tahun ini.

Ke depan, Tim Ekonom Bank Mandiri memandang momentum itu sebagai fondasi yang kuat bagi keberlanjutan pertumbuhan konsumsi domestik.

Dengan dukungan kebijakan fiskal yang terukur dan penguatan ekosistem pembayaran digital, daya beli masyarakat khususnya kelompok menengah diproyeksikan tetap terjaga sebagai penggerak utama perekonomian nasional di tengah fluktuasi ekonomi global.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026