Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) mengeluhkan pemberlakuan biaya tambahan pada layanan pemeriksaan keamanan kargo udara yang mulai berlaku sejak 1 Juni 2026.

Biaya baru tersebut terdiri atas Jasa Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos (Jasper/Jaster) sebesar Rp700 per kilogram dan Cargo Handling Charge (SGHA) senilai Rp340 per kilogram. Tarif itu belum termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan dikenakan minimum charge 10 kilogram, sehingga biaya Jasper paling sedikit mencapai Rp7.000 per pengiriman.

Ketua Umum Asperindo Budiyanto Darmastono mengatakan kebijakan tersebut berpotensi menambah beban biaya logistik nasional yang saat ini tengah didorong agar lebih efisien dan kompetitif.

“Asperindo menilai kebijakan tersebut berpotensi makin meningkatkan biaya logistik nasional di tengah upaya pemerintah mendorong efisiensi distribusi barang dan memperkuat daya saing ekonomi Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (11/6/2026).

Menurut Budiyanto, penambahan biaya baru terjadi ketika pelaku usaha logistik telah menanggung berbagai komponen biaya dalam proses pengiriman kargo udara, baik pada saat keberangkatan maupun kedatangan barang.

Padahal, pemerintah selama ini berupaya menekan biaya logistik nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Karena itu, Budiyanto mengemukakan setiap kebijakan yang berpotensi menambah biaya distribusi perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak berdampak pada daya saing usaha, perkembangan UMKM, maupun harga barang di tingkat konsumen.

Dia menilai dampak kebijakan tersebut tidak hanya dirasakan oleh perusahaan logistik, tetapi juga berpotensi menjalar ke sektor manufaktur, perdagangan, e-commerce, hingga masyarakat sebagai pengguna akhir.

Tekanan biaya juga diperkirakan lebih besar dirasakan wilayah Indonesia Timur, daerah kepulauan, dan kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih bergantung pada transportasi udara untuk distribusi barang. Atas dasar itu, Asperindo meminta agar tarif Jasper dan SGHA dibatalkan.

“Yang dibutuhkan dunia usaha saat ini adalah efisiensi dan penyederhanaan biaya, bukan penambahan beban biaya baru yang pada akhirnya akan ditanggung oleh masyarakat,” tuturnya.

Budiyanto menjelaskan biaya yang dibayarkan dalam layanan kargo udara selama ini tidak hanya mencakup tarif angkutan yang dikenakan maskapai.

Sebelum adanya Jasper dan SGHA, perusahaan logistik telah menanggung biaya Regulated Agent (RA), gudang kargo, handling, administrasi dokumen, Surat Muatan Udara (SMU), fuel surcharge, hingga berbagai biaya operasional lainnya.

Berdasarkan kajian Asperindo, pada proses keberangkatan barang telah dikenakan biaya pemeriksaan keamanan, gudang kargo, handling atau loading, serta administrasi dokumen. Setelah barang tiba di bandara tujuan, biaya gudang, handling, dan administrasi kembali dikenakan.

Akumulasi biaya tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp5.000 hingga Rp7.500 per kilogram di luar tarif angkutan udara yang dibayarkan kepada maskapai.

Selain itu, industri logistik juga menghadapi kenaikan sejumlah komponen biaya lain dalam dua tahun terakhir, mulai dari tarif pergudangan kargo bandara, biaya Surat Muatan Udara (SMU), biaya transportasi, hingga biaya energi yang memengaruhi ongkos distribusi.

Sebelumnya, berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Bisnis dari sejumlah pelaku usaha kargo, penerapan biaya tambahan tersebut dilakukan untuk mendukung program pemerintah sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.

Kebijakan itu berlaku di 20 bandara di Indonesia, antara lain Terminal Kargo Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, dan Bandara Sam Ratulangi, Manado.

Jakarta: Industri kargo udara global tengah menghadapi tekanan berat di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan gangguan rantai pasok energi sejak awal 2026.

Kondisi ini mendorong lonjakan biaya logistik, ditandai dengan kenaikan tarif pengiriman, penerapan fuel surcharge, hingga keterbatasan kapasitas angkut.

Situasi tersebut membuat pasar kargo udara memasuki fase baru: lebih mahal, lebih sempit, dan cenderung tidak stabil. Akibatnya, pelaku usaha di berbagai sektor mulai meninjau ulang strategi logistik mereka.

Moda udara yang sebelumnya menjadi pilihan utama untuk pengiriman bernilai tinggi dan sensitif waktu kini tidak lagi selalu menjadi opsi paling rasional. Sejumlah perusahaan mulai beralih ke alternatif yang lebih efisien, seperti transportasi laut maupun skema multimoda yang mengombinasikan berbagai jenis angkutan.

Senior Vice President FIATA sekaligus anggota Dewan Penasihat CILT, Yukki Nugrahawan Hanafi, menjelaskan tekanan pada industri ini sangat dipengaruhi oleh lonjakan harga energi global. Ia mencatat harga avtur yang sebelumnya berada di kisaran USD 75–USD87 per barel kini melonjak hingga USD 175–USD200 per barel.

Kenaikan ini berdampak langsung pada penurunan permintaan kargo udara secara global, yang tercatat turun sekitar 22%. Bahkan, pada rute Asia–Eropa, tekanan permintaan mencapai hingga 39%.

Menurut Yukki, dinamika global tersebut turut berimbas pada sistem logistik nasional. Saat ini, struktur logistik Indonesia masih sangat bergantung pada transportasi darat, dengan kontribusi mencapai sekitar 90%. Ketergantungan ini membuat distribusi domestik rentan terhadap tekanan eksternal.

Ketika biaya kargo udara meningkat, sebagian arus barang berpotensi bergeser ke jalur darat dan laut. Perubahan ini, di satu sisi membuka peluang, namun di sisi lain berpotensi menambah beban pada infrastruktur yang sudah menghadapi berbagai keterbatasan.

“Pergeseran ini bisa menjadi peluang bagi sektor logistik darat dan laut untuk mengambil peran lebih besar dalam menjaga kelancaran distribusi. Namun, hal itu hanya bisa optimal jika diiringi peningkatan efisiensi dan konektivitas, khususnya antara pelabuhan dan wilayah hinterland,” ujar Yukki.

Lebih jauh, kondisi ini mempertegas pentingnya percepatan pengembangan sistem logistik multimoda di Indonesia. Integrasi antara transportasi darat, laut, kereta api, dan udara kini bukan lagi pilihan tambahan, melainkan kebutuhan utama untuk menciptakan sistem logistik yang tangguh dan adaptif.

Pemanfaatan kereta api logistik, khususnya di Pulau Jawa, menjadi salah satu opsi yang masih memiliki ruang besar untuk dikembangkan. Moda ini dinilai dapat menjadi solusi distribusi yang lebih efisien untuk jenis barang tertentu.

Di sisi lain, perubahan ini juga memengaruhi perilaku pelaku usaha. Para shipper kini semakin sensitif terhadap biaya dan mulai merencanakan rantai pasok dengan horizon yang lebih panjang, termasuk dengan meningkatkan cadangan stok.

Sementara itu, perusahaan logistik dan freight forwarder dituntut untuk bertransformasi. Mereka tidak lagi cukup hanya menjadi penyedia jasa angkut, tetapi harus mampu berperan sebagai mitra strategis yang menawarkan solusi logistik terintegrasi.

Pada akhirnya, tekanan yang terjadi di pasar kargo udara global bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang bagi Indonesia. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk mempercepat reformasi sistem logistik nasional menuju model yang lebih efisien, terintegrasi, dan kompetitif.

“Yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar respons jangka pendek terhadap kenaikan biaya, tetapi langkah strategis jangka panjang untuk membangun sistem logistik nasional yang lebih kuat dan berdaya saing,” tutup Yukki.

(SAW)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Industri kargo udara global menghadapi tekanan seiring eskalasi konflik geopolitik dan disrupsi rantai pasok komoditas energi global yang terus berlanjut sejak awal 2026. Kenaikan tarif pengiriman, penerapan fuel surcharge, serta keterbatasan kapasitas menjadi indikator bahwa pasar kargo udara saat ini berada dalam fase biaya tinggi, kapasitas terbatas, dan volatil.

Kondisi tersebut mendorong pelaku usaha global menyesuaikan strategi operasional logistik. Moda kargo udara yang selama ini menjadi andalan untuk pengiriman bernilai tinggi dan sensitif terhadap waktu kini tidak selalu menjadi pilihan utama. Sejumlah perusahaan mulai mengkaji ulang struktur biaya dan beralih ke alternatif yang lebih efisien, termasuk transportasi laut dan skema multimoda.

Senior Vice President FIATA dan Dewan Penasihat CILT, Yukki Nugrahawan Hanafi, menilai tekanan pada industri kargo udara global dipicu kenaikan harga komoditas energi sebagai dampak eskalasi geopolitik.

“Kenaikan harga avtur global secara historis berada pada kisaran 75–87 dolar AS per barel, namun saat ini mencapai 175–200 dolar AS per barel. Hal ini menyebabkan permintaan kargo udara global turun sekitar 22 persen, dengan rute Asia–Eropa tertekan hingga 39 persen,” ujar Yukki dalam keterangan, Selasa (14/4/2026).

Yukki menambahkan, dinamika global tersebut berdampak langsung pada sektor logistik nasional. Struktur logistik Indonesia yang masih didominasi transportasi darat hingga sekitar 90 persen membuat sistem distribusi domestik rentan terhadap tekanan eksternal.

Ketika biaya kargo udara meningkat, sebagian arus barang berpotensi bergeser ke moda darat dan laut. Kondisi ini dapat meningkatkan beban infrastruktur yang telah menghadapi tantangan kapasitas dan efisiensi.

“Pergeseran arus kargo udara ini menjadi peluang bagi pelaku usaha logistik laut dan darat dalam menjaga kelancaran distribusi. Namun, peluang ini hanya optimal jika diiringi peningkatan efisiensi operasional dan penguatan konektivitas pelabuhan dengan wilayah hinterland,” kata Yukki.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kenaikan harga avtur mendorong tarif kargo udara atau Surat Muatan Udara (SMU) naik sampai 40 persen. Asosiasi Logistik Digital Economy Indonesia (ALDEI) mengusulkan sejumlah langkah untuk meredam dampak lonjakan biaya logistik tersebut.

ALDEI menilai tekanan biaya ini berpotensi mengganggu distribusi barang, terutama pada sektor yang mengandalkan kecepatan pengiriman seperti e-commerce dan manufaktur. Karena itu, diperlukan respons cepat agar rantai pasok tetap efisien.

Wakil Ketua Umum ALDEI Jimmi Krismiardhi mengatakan, kenaikan harga avtur langsung mendorong biaya operasional maskapai kargo yang kemudian diteruskan dalam bentuk kenaikan tarif SMU. “Hal ini tentu berdampak pada pelaku usaha, khususnya sektor e-commerce, manufaktur, dan distribusi yang mengandalkan kecepatan pengiriman udara,” kata Jimmi, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan, pergeseran moda transportasi ke darat dan laut menjadi respons pasar, namun perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan hambatan baru. “Perubahan preferensi moda transportasi merupakan respons alami pasar. Namun, perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan bottleneck baru di sektor darat dan laut, terutama dalam hal kapasitas, infrastruktur, dan efisiensi distribusi,” kata Jimmi.

ALDEI merekomendasikan penguatan integrasi multimoda untuk menjaga kelancaran distribusi dan menekan biaya. Selain itu, digitalisasi logistik perlu dipercepat agar pelaku usaha memiliki visibilitas rantai pasok yang lebih baik.

Evaluasi kebijakan komponen biaya logistik, termasuk avtur, juga dinilai penting untuk menjaga daya saing industri. Insentif bagi sektor logistik menjadi salah satu opsi untuk meredam tekanan biaya dalam jangka pendek.

“Kami percaya bahwa dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan asosiasi, tantangan ini dapat diubah menjadi momentum untuk memperkuat struktur logistik nasional yang lebih adaptif, efisien, dan berdaya saing,” kata Jimmi.

ALDEI menilai, kombinasi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar lonjakan biaya tidak berujung pada gangguan distribusi dan perlambatan ekonomi.