Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan perlunya langkah percepatan yang terintegrasi untuk mengatasi persoalan sampah nasional yang terus meningkat.

Pemerintah mencatat timbunan sampah di Indonesia saat ini mencapai hampir 142 ribu ton per hari, sementara tingkat pengelolaan sampah masih jauh dari target yang ditetapkan.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup, Laksmi Widyajayanti, mengatakan kondisi tersebut menjadi peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan untuk segera memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional.

“Berdasarkan data timbunan sampah nasional yang ada sekarang ini mencapai 141.926 ton per hari. Jadi bisa dibayangkan itu seluruh Indonesia seperti itu. Sehingga ini menjadi panggilan atau wake up call kita,” ujar Laksmi dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (10/6/2026).

Menurut dia, hingga saat ini tingkat pengelolaan sampah nasional baru berada di kisaran 26 persen. Artinya, masih terdapat kesenjangan sekitar 74 persen yang harus diatasi agar target pengelolaan sampah dapat tercapai.

Dia menjelaskan pemerintah bahkan telah memajukan target penuntasan persoalan sampah menjadi 2028, sehingga dibutuhkan langkah percepatan yang terstruktur, masif, dan melibatkan kolaborasi lintas sektor.

“Dibutuhkan langkah percepatan yang sangat terstruktur, masif dan terintegrasi dengan kolaborasi semua pihak,” katanya.

Untuk mencapai target tersebut, KLH tengah mendorong penerapan peta jalan atau roadmap pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir yang nantinya menjadi acuan bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Laksmi menjelaskan strategi pengelolaan sampah akan dibangun melalui tiga tahapan utama, yakni pengelolaan di hulu, pengolahan di tingkat menengah, dan pengelolaan di hilir.

Pada tahap hulu, pemerintah akan memperkuat kebijakan pengurangan sampah oleh produsen melalui skema Extended Producer Responsibility (EPR). Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, KLH tengah menyiapkan regulasi lanjutan berupa peraturan menteri.

Selain itu, pemilahan sampah dari sumbernya akan menjadi fokus utama karena dinilai sebagai fondasi dari seluruh sistem pengelolaan sampah. Pemerintah juga akan mendorong pengolahan sampah organik di tingkat sumber serta memperluas layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah.

“Pemilahan sampah dari sumber ini menjadi dasar terkait dengan pengelolaan sampah secara keseluruhan,” ujarnya.

Pada tahap pengolahan menengah, KLH akan mengoptimalkan pemanfaatan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dan bank sampah yang selama ini dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal di berbagai daerah.

Menurut Laksmi, banyak fasilitas pengelolaan sampah yang telah tersedia, tetapi belum beroperasi secara optimal sehingga belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan volume sampah.

Selain itu, pemerintah akan mengembangkan berbagai fasilitas pengolahan sampah skala kawasan dan perkotaan dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, seperti Refuse Derived Fuel (RDF), biogas, komposting, hingga pelet arang.

“Kita akan mengembangkan fasilitas pengolahan sampah untuk skala kawasan dan kota dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan seperti RDF, biogas, composting, kemudian juga pelet arang dan lain sebagainya,” katanya.

Sementara pada tahap hilir, pemerintah akan menghentikan praktik open dumping atau pembuangan sampah terbuka di tempat pemrosesan akhir (TPA). Ke depan, hanya sampah residu yang diperbolehkan masuk ke TPA setelah melalui proses pemilahan dan pengolahan sebelumnya.

Laksmi menilai sistem yang selama ini berlaku menyebabkan TPA cepat penuh karena seluruh jenis sampah dibuang tanpa pemisahan.

“Selama ini sampah yang masuk TPA semuanya tercampur sehingga umur TPA menjadi pendek karena cepat penuh seperti yang terjadi di Bantar Gebang dan di tempat lainnya,” ujarnya.

KLH juga akan mendorong transformasi pengelolaan TPA menuju sistem sanitary landfill yang lebih ramah lingkungan dan memenuhi standar pengelolaan modern.

Di samping itu, pemerintah berupaya mempercepat pengolahan sampah residu dan timbunan sampah lama di TPA melalui berbagai teknologi, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), insinerator, pirolisis, dan teknologi pengolahan lainnya.

Persoalan emisi gas metana dari TPA juga menjadi perhatian pemerintah. Menurut Laksmi, gas metana yang dihasilkan dari timbunan sampah berkontribusi terhadap perubahan iklim sehingga pengelolaannya akan menjadi bagian dari strategi penurunan emisi nasional.

“Nanti penurunan gas metana ini juga bisa menjadi target dari aksi iklim di Indonesia,” katanya.

Selain aspek teknis, KLH menilai keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada perubahan perilaku masyarakat. Karena itu, pemerintah akan memperkuat program edukasi dan kampanye publik untuk meningkatkan partisipasi warga dalam pengelolaan sampah sejak dari rumah tangga.

Pemerintah juga akan memperkuat kelembagaan pengelolaan sampah, memperhatikan peran sektor informal seperti pemulung dan pengelola sampah mandiri, serta mendorong penguatan pembiayaan, regulasi, dan penegakan hukum di sektor persampahan.

“Pengelolaan sampah yang berkelanjutan harus diperkuat tidak hanya dari aspek teknis dan teknologi, tetapi juga dari aspek nonteknis melalui edukasi masyarakat, penguatan kelembagaan, pembiayaan, regulasi, dan penegakan hukum,” tandas Laksmi.

Jakarta: Penggunaan kantong plastik dalam kehidupan sehari-hari masih sulit dihindari. Padahal, saat ini harga plastik tengah melambung dan dampaknya terhadap lingkungan tidak bisa dianggap sepele.

Karena itu, penggunaan pengganti kantong plastik menjadi langkah sederhana namun penting untuk menjaga lingkungan tetap sehat.

Selain makin mahal, kantong plastik tidak hanya sulit terurai, tetapi juga mengandung zat berbahaya yang dapat menyebar saat terkena panas matahari. Dalam jangka panjang, paparan zat tersebut berisiko memicu berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit serius.

Untuk mengurangi dampak tersebut, kamu bisa mulai menggunakan tas belanja yang dapat dipakai berulang kali. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi volume sampah plastik.

Berikut beberapa alternatif pengganti kantong plastik yang bisa kamu gunakan sehari-hari.

1. Eco Bag (Reusable Bag)

Eco bag menjadi pilihan paling umum sebagai pengganti kantong plastik. Tas ini biasanya terbuat dari bahan sintetis yang kuat, ringan, dan dapat digunakan berkali-kali.

Selain itu, eco bag juga mudah terurai dibanding plastik biasa, sehingga lebih ramah lingkungan.

2. Tote Bag Kanvas

Tote bag berbahan kanvas tidak hanya praktis, tetapi juga stylish. Bahan seperti blacu cukup kuat untuk menahan beban belanjaan, sehingga cocok digunakan sehari-hari.

Kamu bisa memilih bahan sesuai kebutuhan agar tas lebih awet dan tahan lama.

3. Tas Oblong Anyam

Tas ini sering ditemui di pasar tradisional. Meski berbahan plastik, tas anyam memiliki daya tahan yang lebih kuat dan bisa digunakan berulang kali.

Selain itu, tas ini tahan air dan mampu membawa barang dalam jumlah banyak.

4. Tas Karung Goni

Tas berbahan goni atau jute menawarkan kesan alami dan ramah lingkungan. Meski tidak tahan air, tas ini sangat kuat dan mampu menahan beban berat.

Selain fungsional, tas ini juga terlihat unik dan fashionable.

5. Bio Cassava Bag (Kantong Singkong)

Kantong ini terbuat dari bahan alami seperti pati singkong yang mudah terurai. Secara tampilan, bio cassava bag mirip dengan plastik biasa, namun jauh lebih ramah lingkungan.

Selain itu, bahan ini bisa terurai oleh mikroorganisme tanah sehingga tidak mencemari lingkungan.

Beralih dari kantong plastik ke tas belanja ramah lingkungan adalah langkah sederhana yang bisa dilakukan siapa saja.

(ANN)

Bisnis.com, CIREBON- Kenaikan harga kantong plastik diKota Cirebon, Jawa Baratmulai menekan aktivitas perdagangan di pasar tradisional.

Lonjakan biaya kemasan tidak hanya meningkatkan beban operasional pedagang, tetapi juga berdampak langsung pada penurunan margin keuntungan dan omzet harian.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon mencatat, perubahan harga plastik dalam beberapa pekan terakhir memaksa pelaku usaha kecil melakukan berbagai penyesuaian.

KepalaDKUKMPP Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan kenaikan harga plastik telah mengubah pola transaksi di pasar. Pedagang, kata dia, mulai mengurangi jumlah kantong yang digunakan dalam setiap pembelian.

“Sekarang banyak pedagang yang menggabungkan beberapa jenis belanjaan dalam satu kantong, yang sebelumnya dipisah. Ini bentuk penyesuaian agar biaya tidak terus membengkak,” ujar Iing, Kamis (9/4/2026).

Selain itu, penggunaan plastik berlapis yang sebelumnya lazim untuk membungkus komoditas tertentu mulai ditinggalkan. Pedagang kini cenderung menggunakan satu lapis plastik untuk menghemat biaya.

Menurut Iing, langkah ini menjadi pilihan realistis di tengah kenaikan harga bahan kemasan yang tidak diimbangi dengan peningkatan daya beli konsumen.

Ia menilai kondisi ini juga membawa dampak tidak langsung terhadap perilaku lingkungan di pasar tradisional. Kesadaran untuk mengurangi penggunaan plastik, kata dia, mulai tumbuh meski belum merata di semua pedagang.

“Ini bisa menjadi momentum untuk mengurangi sampah plastik. Pedagang mulai sadar, walaupun faktor utamanya tetap karena biaya,” katanya.

Di sisi lain, alternatif kemasan tradisional kembali digunakan. Sejumlah pedagang mulai memanfaatkan daun pisang sebagai pembungkus, terutama untuk komoditas basah. Selain itu, sebagian konsumen juga mulai membawa kantong belanja sendiri saat bertransaksi.

Perubahan perilaku tersebut dinilai sebagai respons adaptif antara pedagang dan pembeli di tengah tekanan harga. Kebiasaan membawa tas belanja sendiri yang sebelumnya belum umum, kini perlahan mulai terlihat di sejumlah pasar.

Namun demikian, dampak ekonomi tetap dirasakan pedagang. Aeni (60), pedagang di Pasar Pagi Cirebon, mengaku kenaikan harga plastik cukup memberatkan usahanya.

Ia menyebut harga kantong plastik yang sebelumnya sekitar Rp8.000 per kemasan kini meningkat menjadi Rp12.000 sejak awal April 2026.

Kenaikan tersebut sempat mendorongnya menaikkan harga jual barang dagangan. Namun, langkah itu tidak bertahan lama karena konsumen mengurangi pembelian.

“Pembeli jadi berkurang. Sekarang untuk dapat Rp100 ribu saja lebih sulit, padahal dulu bisa sampai Rp250 ribu sampai Rp300 ribu per hari,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan lonjakan harga bahan baku plastik imbas penutupan Selat Hormuz sudah merembet dampaknya ke tingkat konsumen dengan kenaikan harga plastik kresek hingga 50%.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier mengatakan kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang lebih luas, di tengah daya beli masyarakat yang sudah melemah.

Kenaikan biaya bahan baku plastik ini secara otomatis mengerek biaya produksi industri hilir, yang kemudian diteruskan ke harga produk akhir seperti kemasan makanan dan minuman (mamin), hingga produk farmasi.

“Kantong-kantong kresek saja yang tadinya harga berapa, sekarang sudah naik hampir 50% harganya,” kata Henry saat dihubungi Bisnis, Rabu (8/4/2026).

Henry menjelaskan penutupan Selat Hormuz telah memicu gangguan serius pada rantai pasok bahan baku plastik. Kondisi ini membuat pelaku usaha tidak berani melakukan kontrak dengan pelanggan karena risiko kelangkaan pasokan, meskipun secara finansial mereka masih mampu.

Di sisi lain, upaya impor bahan baku plastik juga terganggu. Bahkan, dia menuturkan perusahaan asuransi disebut enggan menanggung pengiriman yang melintasi Selat Hormuz, sehingga pelayaran turut menahan risiko. Akibatnya, arus pasokan semakin terhambat.

Bukan hanya itu, negara pemasok di Asia seperti China, Thailand, dan Vietnam kini lebih memprioritaskan kebutuhan domestik dan mulai membatasi ekspor. Sejumlah negara bahkan menahan pasokan untuk menjaga ketersediaan dalam negeri. Imbasnya, pasokan bahan baku plastik di dalam negeri berada pada level yang tidak aman.

Situasi ini turut mendorong lonjakan harga bahan baku plastik hingga 40%–50% di pasar. Kenaikan harga tersebut memperparah tekanan yang sudah dirasakan pelaku industri. Apalagi, kemampuan industri petrokimia dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 50%–60% kebutuhan. Ini artinya, sekitar 40%–50% sisanya masih bergantung pada impor, terutama dari kawasan Timur Tengah dan sebagian dari China.

Menurutnya, terganggunya produksi akibat keterbatasan pasokan ini pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap kemampuan perusahaan dalam mempertahankan tenaga kerja. Bahkan, indikasi pengurangan tenaga kerja disebut sudah mulai terlihat di sejumlah pelaku industri, meski masih dalam tahap awal.

Bisnis.com, JAKARTA - Sampah menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat global. National Geographic melaporkan masing-masing kota di dunia setidaknya menghasilkan sampah hingga 1,3 miliar ton setiap tahun. Diperkirakan oleh Bank Dunia, pada tahun 2025, jumlah ini bertambah hingga 2,2 miliar ton.

Dalam laporan sebuah penelitian yang diterbitkan di Sciencemag pada Februari 2015 menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia penyumbang sampah plastik ke laut setelah Tiongkok, disusul Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa fakta tentang sampah nasional pun sudah cukup meresahkan.

Menurut Riset Greeneration, organisasi nonpemerintah yang telah 10 tahun mengikuti isu sampah, satu orang di Indonesia rata-rata menghasilkan 700 kantong plastik per tahun. Di alam, kantong plastik yang tak terurai menjadi ancaman kehidupan dan ekosistem.

Dalam rangka mengatasi masalah sampah tersebut, pemerintah mencanangkan Hari Peduli Sampah Nasional diperingati setiap tanggal 21 Februari.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup mencanangkan 21 Febuari 2006 sebagai Hari Peduli Sampah untuk pertama kalinya.

Peringatan ini muncul atas ide dan desakan dari sejumlah pihak untuk mengenang peristiwa di Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat, pada 21 Februari 2005 di mana sampah dapat menjadi mesin pembunuh yang merenggut nyawa lebih dari 100 jiwa.

Pada peristiwa naas tersebut terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan ledakan gas metana pada tumpukan sampah. Akibatnya 157 jiwa melayang dan dua kampung (Cilimus dan pojok) hilang dari peta karena tergulung longsoran sampah yang berasal dari Tempat Pembuangan Akhir Leuwigajah.

Tragedi ini memicu dicanangkannya Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang diperingati tepat di tanggal insiden itu terjadi.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi angkat suara mengenai temuan dari para peneliti dan aktivis lingkungan tentang bulir-bulir air hujan di Kota Surabaya, yang terindikasi mengandung partikel mikroplastik.

Eri mengatakan, guyuran air hujan yang memiliki kandungan mikroplastik tersebut berhubungan dengan keberadaan sampah plastik yang ada di Surabaya. Menurutnya, persoalan tersebut tidak cukup hanya melibatkan aparatur pemerintah semata. Namun, juga membutuhkan partisipasi aktif dari segenap masyarakat.

"Bagaimana mencegah mikroplastik itu adalah ketika [ada] pembakaran dan sampah kan? Seperti-seperti itu kan faktor-faktornya. Maka saya minta orang Surabaya, yang menjaga [wilayah masing-masing]. Kalau ada tetangganya yang membakar plastik, membakar sampah ya dilarang," ungkap Eri di Surabaya, Senin (24/11/2025).

Dirinya juga menyatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah mengeluarkan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Oleh sebab itu, diperlukan kesadaran dari segenap warga untuk dapat mematuhi aturan tersebut.

"Kalau pemerintah mengeluarkan larangan pengurangan sampah plastik, tas kresek, kalau warganya masih pakai, ya sama saja. Saya berharap warga Surabaya jaga lingkungan," tegasnya.

Selanjutnya, Eri juga mengingatkan bahwa keberlangsungan lingkungan merupakan aset yang berharga bagi generasi muda Kota Pahlawan pada masa mendatang. Dengan demikian, dirinya ingin supaya masyarakat ikut menjaga lingkungan dengan menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang lebih ramah lingkungan sehingga tercapai keberlanjutan.

"Kalau ada yang bakar ya dimatikan apinya, orangnya dimarahi, kalau ada yang bawa kantong plastik ya diingatkan. Kalau berani mengingatkan, melarang, maka anak cucu kita akan dalam keadaan sehat," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, komunitas dan aktivis lingkungan di antaranya Jaringan Gen Z Jatim Tolak Plastik Sekali Pakai (Jejak), Komunitas Growgreen, River Warrior, dan Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton) telah melakukan riset mengenai kandungan mikroplastik pada bulir-bulir hujan di Kota Surabaya.

Koordinator Penelitian Mikroplastik Kota Surabaya, Alaika Rahmatullah menyatakan bahwa Kota Surabaya menduduki posisi enam dari 18 kota di Tanah Air yang ditemukan terdapat kandungan partikel mikroplastik yang tersebar di udara. Kontaminasinya tercatat 12 partikel/90 cm2/2jam.

“Tingginya tingkat pencemaran mikroplastik dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Semisal di wilayah Pakis Gelora, Surabaya menunjukkan kadar mikroplastik yang tinggi karena terdapat aktivitas pembakaran sampah, dan lokasi yang berdekatan dengan pasar dan jalan raya,” ujar Alaika, Senin (17/11/2025).

Adapun riset tersebut dilakukan pihaknya pada 11-14 November 2025 di beberapa titik Kota Pahlawan seperti Dharmawangsa, Ketintang, Gunung Anyar, Wonokromo, HR Muhammad, Tanjung Perak, dan Pakis Gelora.

Metode penelitian yang ditempuh adalah dengan menempatkan wadah aluminium, stainless steel, dan wadah mangkok kaca dengan diameter 20-30 cm, yang diletakkan pada ketinggian lebih dari 1,5 meter selama 1 hingga 2 jam lamanya.

“Semua lokasi penelitian tercemar mikroplastik. Lokasi yang paling tercemar mikroplastik adalah daerah Pakis Gelora yakni sebanyak 356 partikel Mikroplastik(PM)/Liter, disusul dengan wilayah Tanjung Perak pada posisi kedua dengan 309PM/L,” ungkap Alaika.