Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menagih realisasi insentif dan kepastian regulasi dari pemerintah agar target pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,4 persen-5,5 persen tercapai.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyebut pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada belanja pemerintah dan konsumsi domestik, tetapi juga pada perdagangan dan investasi.

"Saya rasa sih memang untuk meningkatkan pertumbuhan Indonesia, apalagi selain daripada belanja modal pemerintah? Yang kita harapkan akan terus berkembang. Konsumsi domestik, ya selebihnya adalah perdagangan dan juga investasi," ujar Anindya dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Senin (12/1).

"Pertumbuhan (ekonomi RI) secara umum kita berpikir angkanya (diperkirakan) di sekitar 5,4-5,5 persen juga," tambahnya.

Ia mengatakan dunia usaha menginginkan peluang pasar yang dibuka bersamaan dengan dukungan kebijakan yang konkret.

"Nah, dari Kadin, dunia usaha. Anggota-anggota kami baik Kadin Provinsi maupun di asosiasi. Tentu menginginkan peluang-peluang bukan hanya pasar dibuka, tapi juga regulasi dan insentif diberikan. Supaya perdagangan ini bisa berlangsung baik," katanya.

Anindya juga menyinggung dinamika perdagangan global, termasuk perundingan tarif dengan Amerika Serikat (AS) yang masih berlangsung sehingga Indonesia perlu menyiapkan alternatif pasar.

"Apalagi kita ketahui dengan Amerika. Kita lagi merampungkan kesepakatannya di tarif ini. Sehingga alternatif juga mesti disiapkan," ujarnya.

Menurut dia, kontribusi pertumbuhan akan datang dari berbagai sumber, terutama perdagangan dan investasi. Dalam waktu dekat, Kadin akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto ke forum global untuk menarik minat investor.

"Minggu depan kita akan ke World Economic Forum Davos mendampingi Pak Presiden," tambahnya.

Di tengah ketidakpastian global, Anindya menilai Indonesia masih memiliki ruang gerak.

Ia menyebut kondisi ekonomi dunia sedang menghadapi berbagai tekanan, namun Indonesia tetap memiliki posisi relatif kuat dari sisi pertumbuhan, inflasi yang terjaga, serta rasio utang terhadap PDB yang memberi fleksibilitas kebijakan.