Bisnis.com, BALIKPAPAN — Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mencatat realisasi Luas Tambah Tanam (LTT) padi hingga akhir Mei 2026 telah mencapai 244.873 hektare, atau setara 60,7% dari target tahunan sebesar 402.802 hektare.

Kepala Bidang Tanaman Pangan DPKP Kalsel, Masliyana, menyatakan angka tersebut merupakan akumulasi dari dua arus kegiatan tanam yang berjalan beriringan.

“Data luas tambah tanam yang tercatat merupakan gabungan dari kegiatan tanam reguler petani dan program-program strategis pemerintah yang berjalan di kabupaten dan kota,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (3/6/2026).

Program strategis tersebut mencakup cetak sawah baru, optimasi lahan eksisting, hingga pengembangan padi gogo di sejumlah daerah.

Sementara itu, pemantauan progres dilakukan setiap hari melalui pendataan bersama dinas pertanian kabupaten dan kota se-Kalsel untuk memastikan setiap hektare lahan yang ditanami tercatat dan terukur.

Empat Kabupaten Jadi Penopang

Ia menyebut tidak semua wilayah berkontribusi sama. Kabupaten Barito Kuala, Banjar, Tanah Laut, dan Tapin menjadi penyumbang terbesar realisasi LTT provinsi, ditopang hamparan sawah baku yang lebih luas dibandingkan daerah lain.

Tren historis juga menunjukkan peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Data DPKP mencatat LTT Kalsel naik dari 334.400 hektare pada 2023, menjadi 410.932 hektare pada 2024, dan kembali meningkat ke 478.837 hektare pada 2025.

Menariknya, target 2026 yang ditetapkan sebesar 402.802 hektare justru lebih rendah dibanding realisasi dua tahun sebelumnya. Namun, Masliyana menilai kondisi tersebut bukan sebagai kemunduran.

“Target yang disusun pada awal tahun masih bersifat dinamis karena dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi iklim. Namun dengan dukungan program pemerintah, bukan tidak mungkin capaian luas tambah tanam tahun 2026 bisa melampaui target yang telah ditetapkan,” katanya.

Memasuki musim kemarau, DPKP Kalsel juga menyalurkan bantuan benih padi varietas unggul dan padi lokal kepada kelompok tani, sekaligus mengoptimalkan serapan program dari APBN.

Di sisi hulu, petani didorong untuk segera mengolah lahan setelah panen agar tidak terlalu lama dibiarkan kosong. Masliyana menekankan jeda antara panen dan pengolahan lahan idealnya tidak lebih dari dua pekan.

“Setelah panen, kami anjurkan petani segera melakukan olah lahan. Idealnya dalam waktu maksimal 20 hari lahan sudah siap ditanami kembali. Langkah ini penting untuk mempercepat pertambahan luas tanam dan menjaga produktivitas pertanian,” ujarnya.

Harapan tambahan datang dari kawasan pertanian rawa di Alabio, Daha, dan Amuntai yang diperkirakan turut menyumbang peningkatan LTT pada Juli–Agustus seiring surutnya genangan air di wilayah tersebut.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Menteri Lingkungan HidupHanif Faisol Nurofiq mendorong Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar bisa menjadi percontohan nasional pengelolaan sampah.

Hal ini dilakukan guna mengakselerasi capaian nasional yang baru menyentuh 26% dari target 63,41% tahun ini menjelang tenggat 100% pada 2029.

Keduanya dipilih karena dinilai memiliki komitmen anggaran memadai dan capaian penanganan sampah yang relatif tinggi dibanding daerah lain di Kalimantan Selatan.

Namun, Banjarbaru yang mengklaim penanganan sampah mencapai 93% dan tertinggi di Kalsel, ternyata masih mempraktikkan open dumping di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

"Kita harus segera meninggalkan praktik open dumping. Ini tidak hanya soal kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga tanggung jawab kita terhadap lingkungan dan generasi mendatang," kata Hanif Faisol dalam keterangan resmi, Selasa (21/4/2026).

Sementara itu, Kabupaten Banjar yang telah menghentikan open dumping sejak awal 2025 dan beralih ke sistem controlled landfill di TPA Cahaya Kencana justru masih menyisakan pekerjaan rumah besar, yaitu 27% dari 365 ton sampah harian atau sekitar 100 ton belum terkelola optimal.

Jalan Berliku Menuju Target 2029

Hanif menegaskan penanganan sampah bukan sekadar urusan teknis kebersihan, melainkan prasyarat utama mewujudkan Indonesia Maju.

Arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penyelesaian masalah mendasar ini, menurut menteri asal Kalsel tersebut, menjadi ujian nyata kapasitas pemerintah daerah.

"Jika persoalan mendasar seperti sampah tidak mampu kita selesaikan, maka akan sulit bagi kita mencapai Indonesia maju," katanya.

Untuk mengejar target ambisius 100% pada 2029, pemerintah pusat menetapkan roadmap bertahap yang memaksa daerah melakukan transformasi.

Pertama, menghentikan total praktik open dumping. Kedua, mengalihkan pengelolaan sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan agar diselesaikan di sumbernya melalui pemilahan mandiri, bukan diangkut ke TPA.

"Ke depan, sampah organik tidak lagi diperkenankan masuk ke TPA. TPA hanya diperuntukkan bagi residu dan sampah anorganik, sehingga beban lingkungan dapat berkurang," tegasnya.

Menurutnya, kebijakan ini membutuhkan perubahan perilaku masif di tingkat masyarakat dengan tantangan yang jauh lebih kompleks ketimbang sekadar membangun infrastruktur TPA modern.

Lebih lanjut, Hanif menaruh harapan besar kepada kedua daerah untuk meraih penghargaan Adipura 2026, dengan catatan sejumlah aspek teknis segera diperbaiki, antara lain perencanaan pengelolaan sampah yang lebih terukur, peningkatan alokasi anggaran APBD, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemkot Banjarbaru sendiri telah mengalokasikan lebih dari 6% APBD untuk pengelolaan sampah.

"Dengan komitmen yang kuat dari kepala daerah dan dukungan masyarakat, kami yakin Kabupaten Banjar bisa menghadirkan kota yang bersih dan meraih Adipura pada tahun 2026," pungkasnya.

Jakarta: Di tengah bencana banjir yang melanda Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jhonlin Group menunjukkan kepeduliannya dengan menyalurkan bantuan tunai langsung kepada warga terdampak.

Manajemen perusahaan turun ke lapangan menyusuri wilayah banjir di lima kecamatan guna memastikan bantuan diterima secara tepat sasaran.

Melalui program Jhonlin Group Solidarity for Humanity, perusahaan menyalurkan bantuan sebesar Rp1 miliar sebagai bentuk dukungan nyata bagi masyarakat yang terdampak musibah banjir.

Bantuan tunai untuk kebutuhan mendesak

Bantuan disalurkan secara langsung kepada warga agar dapat segera dimanfaatkan untuk kebutuhan mendesak.

Bagi masyarakat yang rumahnya terendam atau harus mengungsi, bantuan uang tunai dinilai lebih fleksibel untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun memperbaiki kerusakan rumah pascabanjir.

Langkah ini dinilai efektif di tengah kondisi darurat, ketika akses terhadap barang dan layanan masih terbatas akibat genangan air yang belum surut.

Warga merasa terbantu

Ahmad, salah satu warga terdampak banjir, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Ia berencana menyimpan uang tersebut untuk keperluan darurat sambil menunggu kondisi kembali normal.

"Disimpan dulu (uangnya), kalau ada keperluan lain bisa dipakai. Harapannya semoga air lekas surut saja airnya, jangan banjir lagi. Ke depannya mudah-mudahan Jhonlin Group sukses selalu," ujar Ahmad.

Hal serupa juga disampaikan Sapri, warga lainnya yang menerima bantuan tunai dari Jhonlin Group.

"Terima kasih kepada Jhonlin Group yang telah membantu kami. Mudah-mudahan rezekinya tambah lancar," ungkapnya.

Kabupaten Banjar terdampak parah

Bantuan tersebut menjadi angin segar bagi Kabupaten Banjar yang tercatat sebagai salah satu wilayah terdampak terparah dalam bencana banjir kali ini.

Berdasarkan data di lapangan, banjir merendam sembilan kecamatan dan 119 desa. Musibah ini berdampak pada 48.453 kepala keluarga (KK) atau sekitar 140.596 jiwa.
Aktivitas warga lumpuh akibat genangan air yang belum juga surut di sejumlah wilayah.

Penyaluran bantuan secara cepat dan langsung ini diharapkan mampu meringankan beban psikologis maupun materiil para korban, terutama mereka yang masih bertahan di lokasi pengungsian.

"Kami atas nama pemerintah Astambul mendoakan semoga pimpinan Jhonlin Group selalu diberikan kesehatan dan mendapat rejeki yang lebih banyak lagi," ujar perwakilan pemerintah setempat.

(ANN)

BANJAR - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meninjau langsung pengungsi korban banjir di Puskesmas Desa Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel), Minggu (4/1/2026). Kunjungan tersebut untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar 218 jiwa dari 79 kepala keluarga yang masih mengungsi sekaligus mengecek kesiapan penanganan lanjutan pascabencana.

Gus Ipul menyampaikan bahwa penanganan kedaruratan banjir dilakukan melalui kerja sama Kementerian Sosial dengan Pemerintah Kabupaten Banjar serta didukung TNI dan Polri.

“Kita lihat saudara-saudara kita yang masih ada di pengungsian dan apa yang ada di sini baik dapur umum, tempat pengungsian. Ini adalah kerja sama antara Kementerian Sosial dengan pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten Banjar, tentu dibantu juga oleh TNI dan Polri,” ujarnya.

Pada masa kedaruratan Kemensos menyalurkan bantuan logistik, dapur umum, serta layanan psikososial bagi pengungsi.

“Setiap di masa-masa kedaruratan gini memang kita sediakan dukungan logistik baik makanan siap saji, pakaian, kemudian tenda, atau juga kasur, atau hal lain yang memang dibutuhkan para pengungsi. Sambil kita sediakan dapur umum dan layanan psikososial,” katanya.

Berdasarkan data awal Pemerintah Kabupaten Banjar, lebih dari seribu keluarga atau lebih dari 4 ribu jiwa terdampak banjir. Data tersebut masih akan diverifikasi lebih lanjut untuk menentukan tingkat kerusakan dan jenis bantuan yang disalurkan.

“Kami ke sini sekaligus untuk koordinasi dengan pemerintah daerah, melihat apa yang kurang dan apa yang perlu diperkuat. Prinsipnya di sini semangat gotong royong kita kuatkan, kolaborasinya kita perkuat,” ujar Gus Ipul.