Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) meningkatkan pengawasan pengelolaan air limbah di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mencegah dampak lingkungan dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah tersebut dilakukan seiring bertambahnya jumlah SPPG di berbagai daerah yang berpotensi meningkatkan volume limbah cair dari aktivitas pengolahan makanan, pencucian bahan pangan, peralatan dapur, hingga sanitasi.

Ketentuan pengelolaan limbah tersebut diatur dalam Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Pangan, Sampah, dan Air Limbah Domestik pada SPPG. Regulasi itu mewajibkan setiap SPPG mengelola sisa pangan, sampah, dan air limbah yang dihasilkan selama operasional.

Direktur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air KLH/BPLH Tulus Laksono mengatakan pengelolaan air limbah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG.

"Program Makan Bergizi Gratis harus memberikan manfaat yang utuh bagi masyarakat. Karena itu, setiap SPPG wajib memastikan air limbah yang dihasilkan dikelola sesuai standar agar tidak menimbulkan pencemaran dan tetap mendukung lingkungan yang sehat bagi generasi penerus bangsa," ujar Tulus.
Menurut dia, setiap SPPG wajib memastikan air limbah yang dihasilkan telah diolah hingga memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke lingkungan. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 2760 Tahun 2026 tentang Baku Mutu dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik pada SPPG.

Tulus menilai keberadaan sistem pengolahan air limbah yang memadai menjadi makin penting seiring perluasan jaringan SPPG di berbagai daerah.

Praktisi pengolahan air limbah dari IPAL Treatment Indonesia, Habibi, mengatakan limbah cair yang berasal dari kegiatan dapur dan sanitasi umumnya mengandung bahan organik, padatan tersuspensi, amonia, deterjen, minyak, dan lemak yang berpotensi mencemari lingkungan apabila dibuang tanpa pengolahan.

Berdasarkan Basic Engineering Design (BED) untuk kapasitas pengolahan 10 meter kubik per hari, limbah cair dari kegiatan operasional dapur memiliki kandungan pencemar yang cukup tinggi sehingga memerlukan pengolahan melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"Pengelolaan air limbah yang baik dapat mencegah pencemaran sungai, menjaga kualitas sumber daya air, serta menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman bagi masyarakat," kata Habibi.
KLH/BPLH menilai kepatuhan terhadap standar pengelolaan air limbah menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan program MBG. Selain penguatan regulasi, pemerintah juga menyiapkan pendampingan teknis dan pengawasan untuk memastikan setiap SPPG memenuhi ketentuan lingkungan yang berlaku.

Pemerintah mendorong pengelola SPPG menerapkan pengelolaan air limbah sejak dari sumbernya guna mengurangi risiko pencemaran terhadap sungai dan sumber air di sekitar lokasi operasional. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG diharapkan tidak hanya mendukung peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga tetap menjaga kualitas lingkungan.

Bisnis.com, SURABAYA — Badan Gizi Nasional (BGN) di bawah pimpinan Nanik S. Deyang akan melakukan moratorium pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru untuk memastikan program lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengaku belum dapat berkomentar lebih jauh mengenai wacana tersebut. Menurutnya, keputusan moratorium pembangunan dapur MBG baru merupakan kewenangan penuh BGN.

"Saya tidak bisa berkomentar terlalu detail mengenai itu, bagaimana persisnya BGN akan menerapkan efisiensi dan moratorium," beber Emil dikutip Rabu (10/6/2026).

Untuk saat ini, Emil menyatakan bahwa pemerintah daerah masih memprioritaskan perbaikan menyeluruh terkait mutu, kualitas, dan higienitas dapur-dapur yang memproduksi serta menyalurkan porsi MBG kepada masyarakat penerima manfaat.

"Kami sekali lagi saat ini diminta fokus pada permasalahan SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) dan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). SLHS kewenangannya di Dinas Kesehatan, sementara IPAL pada Dinas Lingkungan Hidup," tuturnya.

Selain itu, Ketua Satuan Tugas MBG Jatim tersebut mengungkapkan pihaknya juga mendapat tugas dari Kepala BGN Nanik S. Deyang agar setiap SPPG di Jawa Timur dapat memenuhi 300 porsi MBG per hari untuk kelompok prioritas 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Satu lagi pekerjaan yang diberikan adalah memastikan setiap SPPG memenuhi 300 porsi untuk 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Nah, ini yang dipesankan oleh Bu Nanik kepada kami," ujarnya.

Emil juga menyebut pemerintah daerah perlu memastikan pemberdayaan pelaku ekonomi lokal melalui program MBG dengan mendorong pembelian bahan pangan langsung dari peternak atau koperasi.

Ia mencontohkan komoditas telur yang sempat mengalami penurunan harga, sehingga pemerintah dan BGN sepakat mendorong pembelian melalui asosiasi atau koperasi peternak dengan harga minimal Rp24.000 per kilogram.

Di tingkat peternak, harga telur saat ini berkisar Rp20.000–Rp20.500 per kilogram, sementara di tingkat konsumen dapat mencapai Rp27.500–Rp30.000 per kilogram. Adapun di tingkat SPPG, harga pembelian berada di kisaran Rp25.000 per kilogram.

"Satu lagi adalah bagaimana memastikan pemberdayaan pelaku ekonomi setempat, seperti pembelian ke asosiasi atau koperasi peternak ayam petelur supaya harga Rp24.000 bisa dicapai dan pembelian tiga kali seminggu bisa direalisasikan," jelasnya.

Berdasarkan data Pemprov Jatim, terdapat sekitar 4.400 SPPG di Jawa Timur, dengan sekitar 4.000 unit telah beroperasi dan 400 lainnya masih dalam tahap persiapan.

"Ada 4.400-an SPPG di Jawa Timur, tapi yang beroperasi 4.000-an. Ada yang persiapan 400-an," ungkapnya.

Selain itu, sekitar 300 SPPG dilaporkan sempat disuspensi oleh BGN karena belum memenuhi persyaratan, meski data tersebut disebut masih bersifat dinamis.

"Kalau berdasarkan data terakhir beberapa minggu yang lalu itu 300 SPPG yang katanya di-suspend menurut pihak BGN, tapi angka ini sangat dinamis," tutupnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Operasional 350 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat dihentikan karena belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan tidak adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Penghentian juga dikarenakan tidak adanya tempat tinggal untuk Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan. Penghentian operasional tersebut, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025, tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026.

Ketua Satgas MBG Jawa Barat, Linda Al Amin, mengatakan penghentian operasional SPPG sepenuhnya merupakan kewenangan BGN. Satgas MBG di daerah, kata dia, hanya berperan melakukan pemantauan terhadap pemenuhan standar kesehatan dan keamanan pangan.

“Kami hanya memastikan apakah mereka sudah mendapatkan SLHS dari Dinas Kesehatan kabupaten atau kota. Itu yang terus kami pantau, tapi kalau soal pencabutan atau pemberian izin operasional itu sepenuhnya kewenangan BGN,” katanya di Bandung, Kamis (12/3/2026).

Selain sertifikasi sanitasi dapur, Satgas MBG juga memantau keamanan bahan pangan segar yang digunakan dalam program makan bergizi gratis. Pengawasan dilakukan secara acak oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota.

“Keamanan pangan segar, baik asal hewan maupun tumbuhan, juga kita pantau. Memang tidak semua dapur bisa kita periksa setiap waktu, tapi kita melakukan pemantauan secara acak,” katanya.

Pengawasan tersebut penting untuk memastikan bahan makanan yang digunakan tidak mengandung zat berbahaya sebelum diolah dan dibagikan kepada siswa.

“Misalnya, dari sayur-sayuran apakah mengandung bahan kimia berbahaya, atau dari produk hewani apakah ada pengawet yang tidak boleh digunakan. Itu kita cek secara berkala,” tuturnya.

Pemprov Jabar mendukung langkah tegas pemerintah pusat dalam memastikan seluruh dapur SPPG memenuhi standar kesehatan dan sanitasi sebelum beroperasi.

“Kalau memang belum punya sertifikat seperti SLHS, tentu harus diperbaiki dulu. Mereka harus memperbaiki sumber airnya, kondisi dapurnya, dan lingkungan sekitarnya agar memenuhi standar,” ucapnya.

Menurut Linda, langkah pengawasan tersebut dilakukan agar program makan bergizi gratis dapat berjalan dengan aman dan tidak menimbulkan masalah kesehatan bagi para siswa penerima manfaat.

BGN mensyaratkan SPPG yang dihentikan operasionalnya itu dapat mengajukan permohonan pencabutan setelah melakukan pendaftaran SLHS kepada Dinas Kesehatan setempat dan membangun IPAL serta tempat tinggal untuk Kepala SPPG, Pengawas Gizi, dan Pengawas Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melampirkan bukti pendaftaran SLHS dari Dinas Kesehatan kepada Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebelumnya, keterbatasan sistem pengolahan limbah domestik di kawasan padat penduduk kerap memicu persoalan lingkungan yang berujung pada beban sosial dan kesehatan masyarakat.

Di Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan, tercatat 627 rumah belum memiliki sistem pengolahan limbah domestik, baik black water maupun grey water, sehingga limbah berisiko mencemari sumber daya air karena dibuang langsung ke sungai.

Untuk merespons kondisi tersebut, bantuan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) komunal diresmikan di Kelurahan Pancoran, Selasa (31/12/2025).

Fasilitas dari Sucofindo ini ditujukan untuk memperbaiki pengelolaan limbah domestik sekaligus menekan risiko pencemaran lingkungan di kawasan permukiman perkotaan.

Kepala Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Sucofindo, Nuri Hidayat, mengatakan pembangunan IPAL merupakan bagian dari kontribusi terhadap agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya terkait penyediaan sanitasi layak dan pengelolaan kawasan permukiman.

“Melalui Program TJSL ini, Sucofindo tidak hanya menghadirkan solusi infrastruktur lingkungan, tetapi juga memastikan keberlanjutan manfaatnya melalui pengujian air menggunakan laboratorium. Kami berharap kualitas lingkungan meningkat dan berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat,” ujar Nuri Hidayat di Jakarta, Selasa (31/12/2025).

Pembangunan IPAL dilakukan melalui kolaborasi dengan Perumda Paljaya. Instalasi tangki septik komunal lengkap dengan pipa penyambung dibangun di dua titik untuk melayani warga yang belum memiliki sistem pengolahan limbah pribadi.

Selain pembangunan fisik, dilakukan pengujian kualitas air limbah sebelum dan sesudah IPAL beroperasi. Pengujian mencakup parameter Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), dan Total Suspended Solid (TSS).

“Hasil pengujian menunjukkan kualitas air limbah meningkat. Kadar bahan pencemar utama yang sebelumnya melebihi baku mutu mengalami penurunan signifikan setelah IPAL beroperasi, sehingga potensi pencemaran lingkungan dapat ditekan,” kata Nuri Hidayat.

Camat Pancoran, Alamsyah, menyampaikan kehadiran IPAL komunal memberi dampak langsung bagi warga dalam pengelolaan limbah domestik dan kebersihan lingkungan.

“Kehadiran fasilitas ini sangat membantu warga dalam pengelolaan limbah domestik, serta berkontribusi menjaga kebersihan lingkungan dan kualitas air di Kelurahan Pancoran,” ujar Alamsyah.

Sanitasi dan Efisiensi Lingkungan Perkotaan

Pengelolaan limbah domestik menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga kualitas lingkungan perkotaan, terutama di wilayah dengan kepadatan hunian tinggi. Ketiadaan sistem pengolahan limbah berpotensi meningkatkan pencemaran air dan memperbesar risiko kesehatan masyarakat.

Keberadaan IPAL komunal memungkinkan pengelolaan limbah dilakukan secara kolektif, sehingga menekan potensi pencemaran yang sebelumnya terjadi akibat pembuangan langsung ke sungai. Dari sisi lingkungan, langkah ini berkontribusi menjaga kualitas sumber daya air di kawasan permukiman.

Pendekatan tersebut mencerminkan upaya penguatan infrastruktur sanitasi sebagai bagian dari investasi lingkungan, di mana perbaikan sistem dasar perkotaan diharapkan dapat mengurangi beban sosial dan menjaga keberlanjutan kualitas hidup masyarakat.

Pengelolaan Limbah Domestik Jakarta Masih Jadi Pemicu Pencemaran Sungai

Pengelolaan limbah domestik di Jakarta masih menjadi tantangan utama dalam upaya memperbaiki kualitas lingkungan, khususnya terhadap badan air seperti sungai.

Mengutip Lestari Kompas.com, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta mencatat bahwa limbah domestik menjadi salah satu sumber pencemaran sungai terbesar di ibu kota, meskipun sudah ada upaya infrastruktur pengelolaan air limbah yang berjalan.

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan bahwa berdasarkan pemetaan bersama Lembaga Teknologi (Lemtek) Universitas Indonesia, pencemaran dari sektor domestik kini tertinggi dibanding sumber lain, termasuk usaha kecil yang belum memiliki sistem pengolahan limbah memadai.

“Dari hasil pemetaan, sumber pencemar terbesar berasal dari sektor domestik, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah,” ujar Asep di Jakarta, Senin (29/9/2025).

Peneliti Mochamad Adhiraga Pratama dari Lemtek UI menyampaikan bahwa sebagian besar limbah grey water rumah tangga, termasuk dari kegiatan mandi, mencuci, dan memasak, masih langsung dibuang ke badan air tanpa pengolahan.

“Grey water yang belum terolah masih sangat tinggi,” ujar Adhiraga dalam keterangannya, Jumat (8/8/2025).

Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengolaan air limbah domestik di Jakarta belum menyentuh seluruh aspek pengendalian pencemaran secara efektif.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) akan memangkas insentif fasilitas Rp6 juta per hari bagi dapur penyedia Makan Bergizi Gratis alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar operasional.

Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyatakan setiap mitra, yayasan, maupun kepala SPPG harus mengelola fasilitas dapur sesuai standar operasional prosedur (SOP), sehingga terhindar dari insiden keracunan pangan.

Pasalnya, Nanik menyoroti masih adanya dapur MBG yang tidak menunjukkan kinerja optimal meski telah menerima insentif fasilitas bernilai besar.

“Anda jangan keenakan dengan insentif besar ini. Sudah dapat insentif Rp6 juta per hari kok malah ongkang-ongkang. Blender rusak nggak mau ganti, akhirnya Kepala SPPG, Ahli Gizi, dan Akuntan patungan beli blender. Gimana tuh,” kata Nanik dalam keterangan tertulis, Minggu (7/12/2025).

Dia menjelaskan insentif fasilitas SPPG sebesar Rp6 juta per hari adalah pembayaran tetap sebagai kompensasi atas ketersediaan fasilitas yang memenuhi standar BGN. Adapun, pemberian insentif fasilitas SPPG ini untuk menjamin kesiapsiagaan (stand of readiness).

“Besaran ini berlaku untuk 2 tahun pertama, selanjutnya akan dievaluasi,” jelasnya.

Dia menambahkan, pemberian insentif fasilitas SPPG ini juga tidak bergantung pada jumlah porsi yang disajikan, melainkan pada kualitas fasilitas dan kepatuhan terhadap SOP.

Ke depan, Nanik memastikan BGN melalui tim appraisal akan menerapkan prinsip keadilan kepada seluruh SPPG. Nantinya, tim ini akan mengevaluasi setiap dapur MBG, bahkan tidak ada toleransi bagi dapur yang tidak memenuhi standar.

“Mereka akan menilai dapur-dapur Anda dengan adil. Kalau ternyata dapur Anda tidak sesuai standar, atau nilainya rendah, insentif fasilitas akan dipangkas. Jangan sembarangan,” ujarnya.

Selain pemenuhan SOP, setiap SPPG harus mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), dan Sertifikat Halal. Selain itu, para relawan juga harus mengikuti Pelatihan Penjamah Makanan.

Lebih lanjut, BGN juga meminta bagi pihak yang belum memiliki sertifikat untuk segera mendaftar. “Saya beri waktu satu bulan. Kalau dalam satu bulan belum juga mendaftarkan diri ke Dinas Kesehatan, saya perintahkan agar di-suspend,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden AS Donald Trump kembali memborong obligasi korporasi dan daerah senilai lebih dari US$82 juta atau sekitar Rp1,37 triliun, termasuk surat utang perusahaan yang terdampak kebijakan pemerintahannya,

Berdasarkan laporan terbaru Office of Government Ethics (OGE) yang dikutip dari Bloomberg pada Senin (17/11/2025), Trump tercatat melakukan pembelian obligasi senilai sedikitnya US$82 juta.

Portofolio tersebut mencakup obligasi milik Netflix Inc., UnitedHealth Group Inc., Boeing Co., Meta Platforms Inc., Home Depot Inc., Broadcom Inc., dan Intel Corp., yang sebagian sahamnya diakuisisi pemerintah AS di bawah administrasi Trump.

Trump juga membeli obligasi daerah (municipal bonds) dari kota-kota di AS, distrik sekolah, perusahaan utilitas, hingga rumah sakit. Dokumen transaksi bertanggal 17 dan 20 Oktober itu dipublikasikan OGE setelah berakhirnya penutupan pemerintahan (government shutdown).

Sebagaimana aturan yang berlaku bagi seluruh pejabat federal yang melakukan transaksi sekuritas, laporan tersebut tidak merinci jumlah atau harga pasti karena hanya mengharuskan penyampaian kisaran nilai untuk transaksi saham, obligasi, kontrak berjangka komoditas, dan sekuritas lainnya. Trump tidak melaporkan adanya penjualan aset.

Pada Agustus lalu, Trump melaporkan 690 transaksi dengan nilai pembelian obligasi mencapai sedikitnya US$103,7 juta.

Saat laporan Agustus dirilis, seorang pejabat senior Gedung Putih menjelaskan bahwa Trump maupun keluarganya tidak terlibat dalam pengambilan keputusan investasi tersebut.

Pembelian obligasi dilakukan oleh manajer keuangan independen melalui program investasi yang meniru pergerakan indeks pasar dan seluruh transaksi telah ditinjau serta disetujui OGE.

Berbeda dengan pendahulunya, Trump tidak melakukan divestasi atau memindahkan aset-asetnya ke blind trust yang diawasi pihak independen. Kekaisaran bisnisnya yang luas tetap dikelola dua putranya dan bergerak di berbagai sektor yang memiliki irisan langsung dengan kebijakan presiden.

Pada Intel, Trump sebelumnya mencapai kesepakatan pada Agustus yang memberikan pemerintah AS hampir 10% kepemilikan di perusahaan tersebut, sebuah intervensi pasar yang tidak lazim namun disebut diperlukan untuk melindungi kapasitas produksi chip dalam negeri.

Intel menyatakan pemerintah hanya akan menjadi pemilik pasif tanpa kursi dewan maupun hak tata kelola lainnya. Investasi senilai US$8,9 miliar itu sebagian didanai dari Chips and Science Act yang disahkan di era Presiden Joe Biden.