REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi angkat bicara mengenai progres pembangunan proyek double-double track (DDT) atau jalur rel dwiganda Bekasi–Cikarang. Dudy mengatakan pembiayaan proyek tersebut tidak sepenuhnya ditanggung APBN.

"Untuk pembangunan double-double track, kami akan menyesuaikan tentunya dengan KAI. Ada yang menjadi investasi dari KAI dan juga ada yang menjadi bagian dari program pemerintah," ujar Dudy saat konferensi pers di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Rabu (28/4/2036).

Dudy menjelaskan, Kementerian Perhubungan akan melakukan perubahan kebijakan terkait pengelolaan prasarana perkeretaapian. Pemerintah, lanjut dia, berencana menyerahkan pengelolaan prasarana sepenuhnya kepada KAI.

"Ke depan dapat saya sampaikan bahwa Kementerian Perhubungan akan menyerahkan pengelolaan prasarana kepada PT KAI sehingga Kementerian Perhubungan hanya menjadi regulator," ucap Dudy.

Menurut Dudy, perubahan kebijakan tersebut akan berdampak pada pola perencanaan proyek-proyek perkeretaapian, termasuk pembangunan DDT Bekasi–Cikarang. Dudy menilai penyesuaian tersebut bertujuan agar selaras dengan kondisi terbaru setelah pengalihan pengelolaan prasarana.

"Jadi perubahan ini akan juga mempengaruhi pola atau perencanaan daripada PT KAI, termasuk di antaranya adalah pembangunan double-double track tersebut. Jadi ini akan kita sesuaikan lagi dengan kondisi yang terbaru bahwa prasarana akan diserahkan seluruhnya kepada PT KAI," kata Dudy.

Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang menyebut peran vital kelanjutan proyek DDT Bekasi-Cikarang. Deddy menyebut progres DDT Bekasi-Cikarang saat ini baru sebatas review Detail Engineering Design per April 202

"DDT sudah ada sampai Bekasi (dari Manggarai), yang masih mandek Bekasi -Cikarang. Manfaatnya sangat berkeselamatan karena jalur KA antarkota vs KA perkotaan dipisah," kata Deddy.

Bisnis.com, JAKARTA —PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengantongi penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp1,8 triliun.

Aliran PMN itu merujuk pada Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2025 tentang penambahan PMN ke dalam modal Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam rangka pelaksanaan penugasan oleh KAI.

“KAI menerima PMN sebesar Rp1,8 triliun yang akan digunakan untuk penyediaan sarana perkeretaapian berupa kereta rel listrik untuk meningkatkan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat,” tulis Executive Vice President, Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji, dalam keterbukaan informasi, Rabu (21/1/2026).

Setelah tambahan PMN itu, modal ditempatkan dan disetor KAI meningkat menjadi Rp26,16 triliun dari Rp24,36 triliun. Modal tersebut mencakup 1 lembar saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp1 juta dan 26.168.742 saham seri B milik PT Danantara Asset Management dengan nilai nominal Rp26,16 triliun.

Namun, KAI melakukan pengalihan saham dan perubahan struktur permodalan sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 29 Tahun 2026 dan Nomor SK.026/DI-DAM/DO/2026.

“Dalam rangka melaksanakan ketentuan UU 16/2025, para pemegang saham perseroan menyetujui pengalihan 261.686 lembar saham seri B dengan nilai nominal Rp1 juta per saham atau total Rp261,68 miliar milik PT Danantara Asset Management kepada Negara Republik Indonesia melalui Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN).”

Setelah pengalihan tersebut, klasifikasi saham seri B itu diubah menjadi saham seri A Dwiwarna. Dengan demikian, kepemilikan saham BP BUMN di KAI menjadi 1%.

Sementara itu, jumlah saham seri B KAI menyusut menjadi 25.907.056 lembar dengan nilai keseluruhan Rp25,9 triliun.