Jakarta (ANTARA) - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni mulai menjalankan proses pengadaan tiga kapal penumpang baru yang dibiayai melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp4 triliun untuk mendukung regenerasi armada dan menjaga layanan transportasi laut nasional.

Direktur Utama PT Pelni Tri Andayani, dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin, mengatakan perusahaan saat ini tengah memasuki tahap awal pengadaan dengan melakukan pembahasan kontrak bersama konsultan desain kapal.

"Progres PMN 2024-2025 sampai dengan hari ini adalah kami telah menerima surat dari PT Danantara Asset Management (DAM) pada 21 April 2026 perihal tanggapan atas rencana pengadaan kapal PT Pelni dan PT DAM memberikan dukungan terhadap proses pengadaan kapal baru PT Pelni,” katanya.

Ia menjelaskan PMN yang diterima Pelni mencapai Rp4 triliun, terdiri atas Rp1,5 triliun dari APBN 2024 yang digunakan untuk uang muka pengadaan tiga kapal penumpang dan Rp2,5 triliun dari APBN 2025 untuk pelunasan pengadaan kapal tersebut.

Menurut Tri, saat ini proses pengadaan masih berada pada tahap pembahasan kontrak dengan konsultan desain sebelum memasuki tahapan pembangunan kapal.

Pelni menargetkan pengadaan tiga kapal tersebut dilakukan secara bertahap mulai 2026 hingga 2029. Kapal pertama akan menggantikan KM Umsini dan ditargetkan beroperasi pada semester I 2029.

Selanjutnya, kapal kedua yang akan menggantikan KM Kelimutu ditargetkan mulai beroperasi pada semester II 2029, sedangkan kapal ketiga pengganti KM Lawit diproyeksikan beroperasi pada semester I 2030.

Tri mengatakan total nilai proyek pengadaan tiga kapal baru tersebut mencapai Rp4,5 triliun, dengan rincian Rp4 triliun berasal dari PMN dan Rp500 miliar dari dana internal perusahaan.

Ia menambahkan dana PMN yang telah diterima saat ini masih ditempatkan di salah satu bank BUMN sambil menunggu tahapan pengadaan berjalan.

Ia merinci per 31 Mei 2026, dana PMN 2024 sebesar Rp1,5 triliun yang ditempatkan di bank tercatat berkembang menjadi sekitar Rp1,59 triliun karena memperoleh pendapatan giro.

Sementara, dana PMN 2025 sebesar Rp2,5 triliun meningkat menjadi sekitar Rp2,53 triliun.

Menurut Tri, pengadaan kapal baru diperlukan karena armada kapal penumpang Pelni yang berjumlah 26 unit semakin menua. Sebagian besar kapal telah berusia di atas 25 tahun atau melampaui umur teknis dan ekonomis kapal.

"Ketidakmampuan Pelni dalam pembiayaan investasi penggantian alat produksi dalam hal ini kapal secara mandiri sehingga diperlukannya kehadiran pemerintah," katanya.

Pelni berharap proses pengadaan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga kapal-kapal pengganti dapat mulai beroperasi secara bertahap mulai 2029 guna menjaga konektivitas dan layanan transportasi laut bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya dr. Myta Aprilia Azmy, dokter internship yang bertugas di Jambi.

“Kementerian Kesehatan menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya dr. Myta Aprilia Azmy, serta belasungkawa kepada keluarga dan sejawat,” demikian pernyataan resmi Kemenkes, Minggu (3/5/2026).

Kemenkes menegaskan bahwa peristiwa ini menjadi perhatian serius pemerintah. Untuk itu, tim investigasi terpadu telah diterjunkan guna mengusut kasus tersebut secara menyeluruh.

“Peristiwa ini menjadi perhatian serius bagi Kementerian Kesehatan. Kemenkes telah mengirimkan tim investigasi terpadu yang terdiri dari Inspektorat Jenderal, Ditjen SDM Kesehatan, dan unit terkait,” tulis pernyataan tersebut.

Tim investigasi akan menelusuri berbagai aspek, mulai dari pelayanan medis hingga sistem pelaksanaan program internship.

“Investigasi dilakukan secara komprehensif untuk menelusuri seluruh rangkaian kejadian, termasuk aspek pelayanan medis, tata kelola wahana internship, beban kerja, pendampingan peserta, serta proses skrining kesehatan sebelum penempatan,” lanjut Kemenkes.

Selain itu, audit rekam medis dan penelusuran riwayat pemeriksaan kesehatan juga dilakukan. Keterangan dari berbagai pihak turut dikumpulkan sebagai bagian dari proses investigasi.

“Pendalaman juga dilakukan melalui audit rekam medis, penelusuran proses medical check-up, serta pengumpulan keterangan dari keluarga, rekan sejawat, pendamping internship, dan tenaga medis yang menangani almarhumah,” bunyi pernyataan tersebut.

Terkait kondisi kesehatan almarhumah, Kemenkes meminta publik menunggu hasil investigasi resmi dan tidak berspekulasi.

“Informasi awal terkait kondisi kesehatan almarhumah, termasuk dugaan penyakit penyerta, akan diverifikasi lebih lanjut. Karena itu, Kemenkes tidak akan berspekulasi dan menunggu hasil investigasi secara menyeluruh selesai,” tegasnya.

Kemenkes juga memastikan akan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran atau kelalaian.

“Apabila ditemukan ketidaksesuaian standar atau kelalaian, Kemenkes akan mengambil langkah tegas, termasuk pembekuan sementara wahana internship maupun fasilitas kesehatan yang terlibat,” ujarnya.

Kemenkes menyatakan bahwa temuan investigasi itu akan menjadi dasar penguatan sistem, termasuk melalui evaluasi nasional terhadap proses skrining kesehatan, pemantauan peserta, serta mekanisme perlindungan bagi dokter internship agar kejadian serupa tidak terulang.

Di tengah tekanan finansial, persoalan GNE memasuki babak baru ketika aparat penegak hukum mulai melakukan penyelidikan. Langkah ini menegaskan satu hal penting, bahwa setiap rupiah uang daerah harus dipertanggungjawabkan

Mataram (ANTARA) - Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD sejak lama diposisikan sebagai pilar penting dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah.

Di tengah semangat otonomi, BUMD diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan, menjawab kebutuhan pasar, sekaligus memberi kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

Namun, realitas di lapangan tidak selalu sejalan dengan harapan. Tidak sedikit BUMD yang justru menghadapi tantangan serius, mulai dari lemahnya tata kelola, ekspansi usaha yang tidak terarah, hingga tekanan keuangan yang berujung pada menurunnya kepercayaan publik.

Gambaran tersebut juga terlihat di Nusa Tenggara Barat melalui perjalanan PT Gerbang NTB Emas atau GNE. Di tengah geliat pembangunan daerah yang terus tumbuh, kebutuhan sektor konstruksi meningkat, dan aktivitas ekonomi semakin dinamis, perusahaan ini justru tengah berjuang keluar dari beban masa lalu.

Sejak berdiri pada tahun 2006, GNE dibayangkan menjadi tangan ekonomi pemerintah yang mampu bergerak cepat, menjawab kebutuhan pasar, sekaligus memberi keuntungan bagi daerah.

Harapan itu bukan tanpa dasar. Banyak daerah di Indonesia mampu menjadikan BUMD sebagai penggerak ekonomi lokal, dari sektor energi hingga pangan. Namun, perjalanan GNE menunjukkan bahwa niat baik saja tidak cukup.

Di balik angka-angka laporan keuangan, tersimpan cerita tentang keputusan yang kesannya terburu-buru, strategi yang melebar, hingga manusia-manusia di dalamnya yang harus menghadapi konsekuensi.

Kehilangan arah

Pada fase awal, GNE mencoba menjangkau banyak sektor sekaligus. Dari distribusi pangan, konstruksi, hingga penyediaan air bersih. Secara teori, diversifikasi ini terlihat menjanjikan. Pemerintah daerah memiliki instrumen untuk mengintervensi pasar di berbagai sektor strategis.

Namun dalam praktiknya, strategi multiusaha justru menjadi titik lemah. Ketika organisasi belum memiliki fondasi manajemen yang kuat, memperluas usaha sama dengan memperbesar risiko. Fokus perusahaan menjadi kabur. Energi manajerial terbagi. Keputusan bisnis kehilangan presisi.

Kondisi ini berujung pada masalah klasik. Kinerja keuangan menurun, efisiensi melemah, dan utang mulai menumpuk.

Data yang muncul memperlihatkan tekanan yang nyata. Utang pajak mencapai sekitar Rp5,4 miliar, kredit bermasalah sekitar Rp14 miliar, serta pinjaman berbasis agunan hingga menyentuh angka Rp24 miliar.

Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Di baliknya ada pegawai yang menunggu kepastian, ada kontraktor yang berharap pembayaran, dan ada kepercayaan publik yang perlahan terkikis. Di titik ini, persoalan GNE tidak lagi sekadar soal bisnis, tetapi juga menyentuh dimensi kemanusiaan.

Ketika sebuah BUMD terguncang, dampaknya tidak berhenti pada neraca keuangan. Ia menjalar ke kehidupan banyak orang yang bergantung padanya.

Lebih jauh, penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp8 miliar yang seharusnya menjadi dorongan ekspansi, justru terserap untuk menutup kewajiban lama. Ini menandakan posisi perusahaan yang defensif, bertahan hidup, bukan tumbuh.

Risiko bisnis dan akuntabilitas

Di tengah tekanan finansial, persoalan GNE memasuki babak baru ketika aparat penegak hukum mulai melakukan penyelidikan. Langkah ini menegaskan satu hal penting, bahwa setiap rupiah uang daerah harus dipertanggungjawabkan.

Namun, di sinilah letak kompleksitasnya. Dalam dunia usaha, tidak semua kegagalan adalah pelanggaran hukum. Risiko bisnis adalah sesuatu yang melekat. Keputusan investasi bisa meleset, proyeksi bisa tidak tercapai.

Masalah muncul ketika batas antara risiko bisnis dan penyimpangan menjadi kabur. Dugaan adanya kerja sama yang bermasalah serta penggunaan penyertaan modal yang tidak optimal menjadi titik krusial yang harus diuji secara objektif.

Proses hukum yang berjalan membawa implikasi luas. Bagi perusahaan, ini bisa memperdalam krisis kepercayaan. Bagi pemerintah daerah, ini menjadi ujian komitmen terhadap tata kelola yang bersih. Sementara bagi publik, ini adalah momen untuk menilai sejauh mana BUMD benar-benar dikelola untuk kepentingan bersama.

Yang tidak kalah penting, proses ini juga menyentuh sisi manusia. Ada rasa cemas di internal perusahaan, ada kekhawatiran akan masa depan pekerjaan, dan ada tekanan psikologis yang tidak terlihat di permukaan.

Dalam situasi seperti ini, pendekatan yang seimbang menjadi penting. Penegakan hukum harus berjalan tegas, tetapi juga mampu membedakan antara kesalahan administratif, kegagalan bisnis, dan tindakan yang benar-benar melanggar hukum.

Jalan panjang menuju sehat

Di tengah tekanan yang kompleks, restrukturisasi menjadi pilihan yang tidak terhindarkan. Ini bukan sekadar langkah teknis, melainkan proses membangun ulang kepercayaan.

Perubahan manajemen menjadi langkah awal. Pergantian direksi dan komisaris bukan hanya simbol, tetapi penanda bahwa arah baru sedang dibangun. Namun pergantian orang tidak akan berarti tanpa perubahan sistem.

Langkah berikutnya adalah penajaman fokus bisnis. Dari yang sebelumnya multiusaha, fokus GNE kini diarahkan pada sektor konstruksi, khususnya produksi beton dan precast. Pilihan ini mencerminkan upaya kembali ke kompetensi inti.

Secara logis, langkah ini lebih realistis. NTB sedang giat membangun. Kebutuhan material konstruksi sangat tinggi. Jika dikelola dengan baik, sektor ini dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil.

Namun, restrukturisasi tidak cukup berhenti pada fokus bisnis. Pembenahan keuangan menjadi kunci utama. Utang yang menumpuk harus diselesaikan dengan skema yang jelas. Pengelolaan risiko harus diperkuat. Setiap keputusan pembiayaan harus melalui perhitungan matang.

Yang sering luput adalah aspek budaya organisasi. Banyak BUMD gagal bukan hanya karena strategi, tetapi karena budaya kerja yang tidak adaptif. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme harus menjadi nilai yang hidup, bukan sekadar slogan

Dalam konteks ini, pemulihan kepercayaan publik menjadi tantangan terbesar. Kepercayaan tidak bisa dibangun hanya dengan rencana, tetapi dengan hasil nyata. Proyek yang selesai tepat waktu, laporan keuangan yang transparan, serta kontribusi nyata terhadap ekonomi daerah akan menjadi ukuran utama.

Solusi yang dapat ditawarkan tidak harus rumit, tetapi harus konsisten. Pertama, memperkuat tata kelola dengan sistem pengawasan yang independen.

Kedua, memastikan rekrutmen manajemen berbasis kompetensi, bukan pertimbangan non-bisnis. Ketiga, membangun kemitraan strategis dengan pihak swasta untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi.

Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menempatkan BUMD sebagai entitas bisnis, bukan sekadar alat kebijakan. Intervensi boleh dilakukan, tetapi harus dalam koridor profesional.

Kisah GNE adalah cermin dari banyak BUMD di Indonesia. Ia bukan sekadar cerita kegagalan, tetapi juga peluang untuk belajar. Bahwa membangun perusahaan daerah bukan hanya soal modal, tetapi tentang manusia, sistem, dan integritas.

Jika restrukturisasi dijalankan dengan sungguh-sungguh, GNE masih memiliki peluang untuk bangkit. Namun jika tidak, ia hanya akan menjadi pengingat bahwa niat baik tanpa tata kelola yang kuat bisa berujung pada beban yang panjang.

Harapannya bisa dirumuskan secara sederhana; GNE diharapkan akan benar-benar berubah, bukan sekadar berganti wajah tanpa arah yang baru.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Berbicara tentang Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) erat kaitannya dengan tiga hal, yaitu perencanaan yang baik, tata kelola yang sehat, dan kepatuhan pada good corporate governance (GCG)

Ketiganya menjadi fondasi utama untuk memastikan PMN benar-benar memberikan dampak yang signifikan bagi kinerja BUMN.

PMN, idealnya berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat struktur keuangan, mendukung transformasi bisnis, dan mendorong perusahaan negara menjadi lebih kompetitif.

Hanya saja, dalam praktik selama ini, efektivitas PMN sering kali tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Banyak kebijakan PMN yang tidak berangkat dari perencanaan matang, tidak memiliki target kinerja terukur, serta tidak didahului audit menyeluruh terhadap kinerja dan tata kelola BUMN penerimanya. Di sinilah akuntabilitas publik dan kualitas tata kelola negara menghadapi ujian serius.

Contoh, Krakatau Steel dapat menjadi cermin untuk melakukan refleksi. Perusahaan ini telah beberapa kali menerima PMN, tetapi tetap mengalami tekanan keuangan yang berat.

Bahkan, setelah memperoleh tambahan modal negara, kondisi kinerja masih belum pulih secara fundamental. Ketika kemudian muncul kembali usulan pemberian PMN, muncul pertanyaan besar mengenai sejauh mana evaluasi atas penggunaan PMN sebelumnya dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis data.

Jika pola ini berulang, PMN hanya akan menjadi siklus penyelamatan jangka pendek, tanpa menyentuh akar persoalan, mulai dari beban utang, efisiensi operasi, hingga tata kelola manajemen.

Masalah menjadi semakin kompleks karena proses persetujuan PMN melibatkan lembaga politik. Dalam praktik, arena politik sering kali memengaruhi proses pengambilan keputusan yang seharusnya mengedepankan analisis bisnis, proyeksi ekonomi, dan kepentingan nasional jangka panjang.

Intervensi politik tersebut, bahkan dapat merembes hingga penentuan jabatan direksi dan komisaris. Ketika jabatan strategis ditentukan berdasarkan pertimbangan politik ketimbang meritokrasi, profesionalisme manajemen BUMN berpotensi tergerus.

Tanpa manajemen yang memiliki kompetensi, integritas, dan orientasi kinerja yang kuat, seberapa pun besar PMN disalurkan, perbaikan yang diharapkan akan sulit terwujud.

Padahal inti dari efektivitas PMN terletak pada tiga pilar utama. Pertama, perencanaan yang matang dengan sasaran yang jelas, terukur, dan realistis. Kedua, tata kelola yang transparan, akuntabel, serta bebas dari benturan kepentingan.

Ketiga, kepatuhan menyeluruh terhadap prinsip good corporate governance. Tanpa ketiga pilar tersebut, PMN hanya akan menjadi instrumen fiskal, tanpa arah strategis yang kuat.

PMN seharusnya dipandang sebagai investasi publik yang wajib memberikan pengembalian dalam bentuk nilai ekonomi dan manfaat sosial, bukan sekadar penyelamatan perusahaan milik negara yang sedang menghadapi tekanan.

Opsi terakhir

Dalam konteks inilah wacana pembentukan Danantara sebagai entitas pengganti Kementerian BUMN perlu dilihat secara kritis.

Perubahan kelembagaan tidak otomatis menghadirkan perubahan substansial apabila kultur birokrasi dan praktik patronase politik masih tetap berlangsung.

Reformasi kelembagaan seharusnya diarahkan untuk menciptakan pengelolaan aset negara yang lebih profesional, independen, dan berorientasi kinerja.

Salah satu prasyarat utamanya adalah meminimalkan campur tangan politik jangka pendek dalam proses pengambilan keputusan bisnis.

Pengalaman sejumlah negara dapat menjadi rujukan. Di Singapura, Malaysia, dan China, pengelolaan perusahaan negara berada langsung di bawah otoritas tingkat tertinggi pemerintahan.

Dengan demikian, jalur akuntabilitas menjadi lebih jelas, intervensi politik sektoral dapat diminimalkan, dan fokus pada kinerja bisnis dapat lebih terjaga. Model seperti ini hanya akan berjalan efektif apabila dilengkapi pagar tata kelola yang kuat.

Mekanisme seleksi pimpinan BUMN harus berbasis kompetensi, rekam jejak profesional, dan integritas.

Prosesnya perlu dirancang transparan dan bebas dari kepentingan politik yang tidak relevan dengan tujuan bisnis.

PMN seharusnya diposisikan sebagai opsi terakhir, setelah seluruh langkah pembenahan internal dijalankan.

Restrukturisasi utang, efisiensi operasional, penataan rantai pasok, penerapan manajemen risiko, dan modernisasi proses bisnis perlu lebih dulu dilakukan.

Setiap penyaluran PMN harus diikuti dengan kontrak kinerja yang jelas, target yang terukur, serta konsekuensi manajerial apabila target tidak tercapai.

Reformasi ekonomi

Pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan setiap rupiah PMN benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Transparansi menjadi kunci penting dalam seluruh proses tersebut. Laporan penggunaan PMN perlu disusun secara terbuka, detail, dan dapat diakses publik. Audit independen harus dilakukan secara berkala dengan hasil yang dipublikasikan.

DPR tetap memiliki peran pengawasan strategis, tetapi pendekatan yang ditempuh perlu berbasis data dan analisis ekonomi yang objektif, bukan pertimbangan politik jangka pendek. Dengan demikian, mekanisme check and balance dapat berjalan secara sehat, tanpa mengorbankan profesionalisme pengelolaan BUMN.

Perlu disadari bahwa BUMN memiliki posisi yang amat strategis dalam perekonomian nasional. Peran penting di sektor energi, pangan, infrastruktur, logistik, keuangan, dan telekomunikasi menjadikan keberhasilan atau kegagalan BUMN berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, pembenahan tata kelola PMN dan manajemen BUMN bukan sekadar isu teknis manajerial, melainkan bagian dari agenda besar reformasi ekonomi nasional.

Jika BUMN dikelola berdasarkan prinsip meritokrasi, transparansi, dan orientasi kinerja, PMN akan berubah fungsi dari beban fiskal menjadi instrumen penggerak pembangunan.

Pemikiran ini penulis sampaikan melalui penelitian akademik yang diuji dalam sidang ujian terbuka promosi doktor terapan di Politeknik STIA LAN Jakarta. Sidang yang dipimpin oleh Prof Dr Luki Kurnia tersebut menetapkan kelulusan penulis sebagai doktor terapan.

Dari sini kemudian diharapkan, konsep terkait PMN bisa menjadi semakin baik ke depan agar tata kelola BUMN semakin sehat dan kuat dalam menopang perekonomian nasional.

Sebab Indonesia memiliki peluang besar untuk membangun ekosistem pengelolaan aset negara yang profesional dan berdaya saing tinggi. Syarat utamanya adalah keberanian menempatkan kepentingan ekonomi nasional di atas kepentingan politik jangka pendek.

Apabila PMN direncanakan secara matang, dikelola secara transparan, diawasi secara disiplin, serta didukung manajemen yang profesional, maka BUMN akan berkembang menjadi lokomotif ekonomi yang sangat kuat.

Hal ini kemudian diharapkan mampu mendorong BUMN menjadi semakin sehat, bukan hanya memberikan keuntungan finansial bagi negara, tetapi juga menjaga kedaulatan ekonomi dan menghadirkan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat.

*) Dr Ter Hilmi Rahman Ibrahim, SSos, MSi adalah dosen Universitas Nasional

Copyright © ANTARA 2025

Karena sudah sepakat semua, maka kesimpulan rapat ini saya nyatakan disetujui

Jakarta (ANTARA) - Komisi XI DPR RI menyetujui pencairan penyertaan modal negara (PMN) tunai pada APBN Tahun 2025 bagi empat BUMN total Rp11,5 triliun, salah satunya untuk pengadaan trainset dan retrofit KRL Jabodetabek oleh PT KAI dengan PMN Rp1,8 triliun.

Selain penyertaan modal negara (PMN) kepada PT KAI, PMN yang disetujui pencairannya juga untuk PT Industri Kereta Api (INKA) sebesar Rp473 miliar, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sebesar Rp2,5 triliun, serta PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp6,684 triliun.

“Karena sudah sepakat semua, maka kesimpulan rapat ini saya nyatakan disetujui,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menkeu dan Kepala BP BUMN di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, pencairan PMN kepada INKA, Pelni, serta SMF masing-masing diarahkan untuk penguatan kapasitas industri perkeretaapian nasional, modernisasi armada kapal penumpang, serta penyediaan pembiayaan perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah bagi MBR.

Pada kesempatan yang sama, Komisi XI DPR RI juga menyetujui pencairan PMN non-tunai kepada Badan Bank Tanah berupa Barang Milik Negara (BMN) tanah yang berasal dari Kementerian ATR/BPN dan aset eks BPPN Kementerian Keuangan, dengan nilai wajar sebesar Rp2,957 triliun.

Dukungan ini difokuskan untuk memperkuat kapasitas usaha Badan Bank Tanah, khususnya dalam penyediaan lahan bagi program prioritas nasional dan percepatan pemenuhan backlog kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Komisi XI DPR menegaskan bahwa seluruh PMN tahun anggaran 2025 diarahkan untuk melaksanakan penugasan pemerintah. PT KAI didorong meningkatkan pelayanan dan modernisasi sarana KRL dengan produksi INKA serta memperkuat struktur modal dalam menjalankan public service obligation (PSO).

INKA ditugaskan memperkuat kapasitas industri kereta api nasional dan meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), sementara Pelni diharapkan meningkatkan keselamatan dan kualitas layanan transportasi laut melalui pengadaan tiga kapal penumpang baru.

Di bidang perumahan, SMF diminta mengoptimalkan leverage PMN, memperkuat pembiayaan sekunder perumahan, serta bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait, sejalan dengan optimalisasi pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Komisi XI DPR RI juga meminta Kementerian Keuangan dan BP BUMN untuk melakukan harmonisasi regulasi pelaksanaan PMN dari APBN dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada Komisi XI DPR RI atas persetujuan pencairan PMN ini dan berharap akan membawa dampak yang optimal bagi masyarakat.

“Yang jelas, semua pesan dari Ketua dan Anggota Komisi XI untuk menyempurnakan pelaksanaan ke depan kami jalankan dengan serius,” kata Menkeu.

Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria juga mengapresiasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan pemerintah atas dukungan yang diberikan kepada BUMN, tidak hanya melalui PMN tetapi juga melalui berbagai bentuk dukungan lain seperti optimalisasi pendanaan dan penugasan kepada BUMN.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengajukan usulan pendalaman dan pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai total Rp14,4 triliun untuk lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga, yang sebelumnya telah disetujui dalam APBN tahun anggaran 2025. Usulan tersebut secara resmi disetujui pencairannya oleh Komisi XI DPR RI dalam rapat kerja yang digelar Senin (8/12/2025).

Purbaya menjelaskan secara rinci alokasi dana PMN yang bertujuan untuk penugasan pemerintah. Pertama adalah PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang disuntik PMN sebesar Rp1,8 triliun untuk pengadaan sarana baru dan retrofit (peremajaan) Kereta Rel Listrik (KRL) lama.

"Manfaat yang akan diperoleh dari penambahan sarana adalah meningkatkan jumlah penumpang, menurunkan kemacetan, dan menurunkan emisi," ujar Purbaya.

Kedua, PT Industri Kereta Api (INKA) yang menerima suntikan modal Rp473 miliar yang akan digunakan untuk penguatan kapasitas industri perkeretaapian. Tujuan utamanya adalah menjaga ketersediaan kapasitas angkutan umum, khususnya di wilayah Jabodetabek.

Kemudian PT Pelni mendapat PMN senilai Rp2,5 triliun untuk pengadaan 3 unit kapal penumpang baru, yang akan menggantikan beberapa kapal Pelni yang sudah berusia tua.

Selanjutnya PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) mendapat suntikan modal terbesar, yakni Rp6,68 triliun. Dana negara ini dialokasikan untuk penyediaan pembiayaan perumahan dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Terakhir, PMN juga disuntikkan kepada Bank Tanah senilai Rp2,96 triliun. PMN ini diberikan secara non-tunai, berasal dari Barang Milik Negara berupa tanah dan aset bekas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Modal non-tunai ini bertujuan untuk mendukung penyediaan 3 juta rumah di Indonesia.

Ketua Komisi XI DPR, Mukhammad Misbakhun membacakan kesimpulan rapat yang menyetujui seluruh usulan pencairan PMN tersebut. "Komisi XI akan melakukan pendalaman atas pelaksanaan PMN Tahun Anggaran 2025 yang diberikan kepada PT KAI, PT INKA, PT Pelni, PT SMF, dan PT Badan Bank Tanah pada masa sidang berikutnya," ujar Misbakhun.

Sebagai catatan, Kementerian Keuangan diminta oleh Komisi XI untuk segera melakukan harmonisasi peraturan terkait penyertaan modal negara, terutama mengingat kehadiran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang kini turut mengelola aset dan dividen BUMN.

JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Rabu (12/11) telah menyetujui penyertaan modal sebesar Rp23,67 triliun dari PT Danantara Asset Management (Persero) atau Danantara . Kucuran dana itu melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) berupa setoran modal tunai sebesar Rp17,02 triliun, serta Konversi Utang Pinjaman Pemegang Saham sebesar Rp6,65 triliun.

Direktur Utama GIAA, Glenny Kairupan menyampaikan, bahwa langkah strategis ini merupakan bagian dari rangkaian berkelanjutan upaya penyehatan dan transformasi kinerja Garuda Indonesia Group, sekaligus melanjutkan kesuksesan perseroan dalam menyelesaikan restrukturisasi terbesar dalam sejarah korporasi nasional pada tahun-tahun sebelumnya.

“Dukungan pemerintah melalui Danantara mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga keberlanjutan dan daya saing Garuda Indonesia sebagai flag carrier nasional yang menjadi simbol kebanggaan bangsa,” kata Glenny dalam keterangan resmi Kamis (13/11/2025).

Glenny menambahkan, penyertaan modal ini akan memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas operasional, serta mempercepat agenda transformasi Garuda Indonesia Group, termasuk anak usaha Citilink.

“Dengan langkah ini, diharapkan posisi ekuitas perusahaan secara konsolidasi akan kembali positif yang turut ditunjang berbagai inisiatif strategis penguatan fundamental keuangan sebagai pondasi kokoh bagi pertumbuhan yang berkelanjutan,” ujar Glenny.

Dari total dana Rp23,67 triliun, sekitar Rp8,7 triliun atau sebesar 37% akan dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja Garuda Indonesia, meliputi pemeliharaan dan perawatan pesawat. Sementara itu, Rp14,9 triliun atau sebesar 63% akan mendukung operasional Citilink, yang terdiri atas Rp11,2 triliun untuk modal kerja dan Rp3,7 triliun untuk pelunasan kewajiban pembelian bahan bakar kepada Pertamina periode 2019–2021.

Adapun, penyertaan modal ini dilakukan melalui penerbitan 315.610.920.000 lembar saham Seri D dengan harga pelaksanaan Rp75 per lembar saham, sebagaimana telah disetujui dalam RUPSLB. Langkah ini juga memastikan keberlanjutan pencatatan saham Garuda Indonesia di Bursa Efek Indonesia serta memperkuat posisi keuangan perusahaan untuk mendukung akselerasi transformasi jangka panjang.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Utama GIAA, Thomas Oentoro menambahkan, momentum ini menjadi awal baru bagi perseroan untuk mengakselerasi transformasi menyeluruh di seluruh lini bisnis.

“Dengan dukungan permodalan yang solid, kami akan berfokus pada tata kelola operasional yang lebih efektif, optimalisasi jaringan penerbangan, serta peningkatan kualitas layanan yang berorientasi pada pengalaman pelanggan,” ujar Thomas.

Thomas menegaskan, bahwa langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang Garuda Indonesia untuk memperkuat dua pilar utama bisnisnya yakni Garuda Indonesia dan Citilink, sebagai satu ekosistem penerbangan nasional yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, melalui struktur keuangan yang lebih sehat dan dukungan penuh dari pemerintah melalui Danantara, Garuda Indonesia optimistis dapat terus memperkuat peran strategisnya sebagai maskapai pembawa bendera Indonesia yang berkomitmen menghadirkan konektivitas, pelayanan terbaik, serta kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Jakarta, CNBC Indonesia — Pemegang saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) telah menyetujui penyertaan modal sebesar Rp23,67 triliun dari PT Danantara Asset Management (Persero) (DAM) melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) berupa setoran modal tunai sebesar Rp17,02 triliun serta konversi utang pinjaman pemegang saham sebesar Rp6,65 triliun.

Hal tersebut telah disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kemarin, Rabu (12/11/2025).

Langkah ini merupakan bagian dari upaya penyehatan dan transformasi kinerja Garuda Indonesia Group, sekaligus melanjutkan penyelesaian restrukturisasi terbesar dalam sejarah korporasi nasional pada tahun-tahun sebelumnya.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan mengatakan, penyertaan modal ini akan memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kapasitas operasional, serta mempercepat agenda transformasi Garuda Indonesia Group, termasuk anak usaha Citilink.

Dengan langkah ini, diharapkan posisi ekuitas perusahaan secara konsolidasi akan kembali positif yang turut ditunjang berbagai inisiatif strategis penguatan fundamental keuangan sebagai fondasi kokoh bagi pertumbuhan yang berkelanjutan.

"Dengan permodalan yang lebih kuat, kami dapat memperkokoh keandalan operasional, meningkatkan kesiapan armada, serta menghadirkan layanan penerbangan yang modern dan andal bagi masyarakat," ujarnya dalam keterangan resminya, Kamis (13/11).

Dari total dana Rp23,67 triliun, sekitar Rp8,7 triliun (37%) akan dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja Garuda Indonesia, meliputi pemeliharaan dan perawatan pesawat. Sementara itu, Rp14,9 triliun (63%) akan mendukung operasional Citilink yang terdiri atas Rp11,2 triliun untuk modal kerja dan Rp3,7 triliun untuk pelunasan kewajiban pembelian bahan bakar kepada Pertamina periode 2019-2021.

Penyertaan modal ini dilakukan melalui penerbitan 315.610.920.000 lembar saham Seri D dengan harga pelaksanaan Rp75 per lembar saham, sebagaimana telah disetujui dalam RUPSLB.

Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia, Thomas Oentoro, menambahkan momentum ini menjadi awal baru bagi Garuda Indonesia untuk mengakselerasi transformasi menyeluruh di seluruh lini bisnis.

Thomas menegaskan bahwa langkah tersebut juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang Garuda Indonesia untuk memperkuat dua pilar utama bisnisnya, yaitu Garuda Indonesia dan Citilink sebagai satu ekosistem penerbangan nasional yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Glenny juga menyoroti bahwa pemulihan bisnis maskapai penerbangan memiliki kompleksitas yang tinggi, mencakup dinamika industri global, fluktuasi biaya operasional, serta kebutuhan adaptasi terhadap tren pasar dan teknologi.

Oleh karena itu, setiap langkah strategis yang diambil perusahaan memerlukan proses pengambilan keputusan yang prudent, tidak hanya dari aspek tata kelola korporasi yang baik (good corporate governance), tetapi juga dari perspektif keberlangsungan bisnis jangka panjang (business sustainability outlook).

"Kami meyakini bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berpijak pada keseimbangan antara pemulihan kinerja jangka pendek dan daya tahan bisnis jangka panjang. Dengan fondasi keuangan yang kini lebih sehat, Garuda Indonesia siap melangkah ke fase pertumbuhan yang lebih berkelanjutan," pungkasnya.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Sejarah industri penerbangan global mencatat tumbangnya dua maskapai legendaris: Pan American Airways (PanAm) di Amerika Serikat dan Ansett Airlines di Australia. Keduanya pernah menjadi simbol kejayaan nasional, namun akhirnya lenyap akibat ketidakhadiran negara saat krisis datang.

Tanpa perlindungan, keduanya tak sempat bertransformasi dan akhirnya ditinggalkan pasar tanpa kembali. Hari ini, Garuda Indonesia berada di persimpangan sejarah yang serupa-dan bukan untuk pertama kalinya.

Sebagai maskapai nasional, Garuda Indonesia memikul peran yang jauh melampaui sekadar fungsi komersial. Ia menjadi wajah diplomasi udara Indonesia, membuka akses ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta menjembatani konektivitas ekonomi, logistik, dan sosial di seluruh penjuru Nusantara.

Permohonan penyertaan modal sebesar Rp30,31 triliun kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menandai langkah strategis untuk mengamankan kesinambungan operasional dan transformasi Garuda. Dalam konteks ini, dukungan terhadap Garuda tidak sekadar dimaknai sebagai keputusan investasi, melainkan bagian dari mandat negara untuk menjaga kedaulatan langit, memperkuat struktur industri penerbangan nasional, dan memastikan simbol negara tetap hadir dan berdaya saing di pentas internasional.

Analis kebijakan publik, Hendri Satrio menyampaikan, Danantara bukan semata demi menyelamatkan Garuda Indonesia, tetapi menjaga kehormatan negara. Langkah ini bukan hanya strategis, melainkan juga mencerminkan komitmen terhadap masa depan kebanggaan nasional.

"Kita tidak memiliki pilihan lain selain memastikan Garuda tetap mengangkasa-lebih maju, lebih kompetitif, dan mampu bersaing secara sehat di tengah industri penerbangan global yang kian dinamis. Menjaga keberlangsungan Garuda Indonesia berarti menjaga simbol, marwah, dan kedaulatan kita sebagai bangsa," bebernya.

Bisnis maskapai penerbangan sendiri bukanlah usaha yang mudah dijalankan, bahkan dalam kondisi ekonomi yang stabil. Dalam dua tahun terakhir, sejumlah maskapai besar di berbagai belahan dunia turut tumbang.

Jetstar Asia -anak usaha Qantas di Singapura- menutup operasinya pada Juli 2025. Air Belgium bangkrut pada April 2025 akibat tekanan biaya dan operasional. Flybe di Inggris kembali kolaps pasca-relaunch.

Lalu Viva Air Colombia menghentikan operasinya pada Februari 2023 karena gagal merger dan lonjakan harga avtur. Di Brasil, Voepass Airlines kehilangan izin terbang karena masalah tata kelola dan keselamatan.

Fenomena ini memperkuat bukti bahwa negara-negara di dunia tetap memberikan dukungan pada flag carrier mereka bukan karena semata-mata mengejar keuntungan, tetapi karena perannya yang strategis. Flag carrier adalah wajah negara. Mereka membawa turis, pelaku bisnis, dan diplomasi luar negeri. Menjaganya adalah bagian dari menjaga daya saing nasional dan menjaga aliran devisa masuk.

Gatot Rahardjo, analis aviasi senior dan mantan anggota tim restrukturisasi Garuda menyatakan, “Yang dibutuhkan Garuda bukan sekadar pendanaan, tetapi mitra yang mampu mendorong restrukturisasi menyeluruh.”

Ia menambahkan, bahwa banyak armada Garuda Indonesia masih tidak aktif karena keterbatasan biaya perawatan. Dukungan dari Danantara bisa mengaktifkan armada, menambah kapasitas produksi, dan memperkuat efisiensi operasional berbasis teknologi.

Liza C. Suryanata, Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, memperkirakan bahwa suntikan modal Danantara akan memperbaiki struktur keuangan Garuda secara signifikan, “Ekuitas bisa meningkat menjadi sekitar 350 juta dolar AS, current ratio mencapai 1,5 kali, dan liabilitas berkurang melalui konversipinjaman pemegang saham.”

Rencana penyertaan modal mencakup dua skema: setoran tunai dan konversi pinjaman pemegang saham menjadi saham baru. Garuda juga telah menyiapkan rencana alokasi penggunaan dana secara terstruktur-mulai dari kebutuhan operasional dan perawatan armada, penguatan modal anak usaha Citilink, ekspansi armada, hingga pelunasan utang pembelian bahan bakar.

Dengan langkah-langkah tersebut, sinyal pemulihan sudah mulai terlihat. Data semester I-2025 menunjukkan bahwa meskipun jumlah armada operasional masih terbatas, pendapatan rata-rata per armada meningkat 1,3% menjadi USD15,88 juta. Kinerja ini menjadi indikasi bahwa Garuda Indonesia tetap memiliki daya tahan bisnis-dan akan mampu bangkit lebih cepat jika struktur pendanaannya diperkuat.

Restrukturisasi Berkelanjutan: Dimulai dari Puncak

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Oktober 2025 menjadi momen penting dalam tahapan restrukturisasi Garuda. Dalam agenda tersebut, pemegang saham menyetujui susunan manajemen baru yang memperkuat dimensi tata kelola dan profesionalisasi—baik dari sisi kapasitas finansial, operasional, maupun transformasi budaya perusahaan.

Dua nama asing di jajaran direksi-Balagopal Kunduvara (DirekturKeuangan dan Manajemen Risiko) dan Neil Raymond Mills (Direktur Transformasi)-menjadi simbol keseriusan arah baru ini.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani menegaskan, bahwa penempatan ekspatriat ini bukan kebetulan atau tren semata, melainkan keputusan strategis berbasis analisis kebutuhan dan manfaat jangka panjang.

“Ya memang ini berkaitan tentunya dengan ekspat yang kitatempatkan di dalam Garuda. Ya karena ini kita mau menunjukkanbahwa kita serius,” ungkap Rosan dalam pernyataan publik pada Kamis, 16 Oktober 2025.

Ia menjelaskan bahwa figur-figur tersebut memiliki rekam jejak panjang di maskapai global seperti Singapore Airlines dan Iberia Airlines.

Rosan juga membuka peluang bahwa pendekatan serupa akanditerapkan di sejumlah BUMN lain. “Kita akan analisa, kita juga tidak akan ‘oh ini perlu ekspat’. Tapi kita benar-benar analisa bahwaekspat yang kita bawa ini di BUMN-BUMN itu memang bisamemberikan transfer of technology, knowledge,” ujarnya.

Kebijakan ini sejatinya bukan inisiatif parsial hanya untuk Garuda. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menyatakan bahwa regulasi sudah diubah untuk memberi ruang legal bagi WNA menempati posisi direksi di BUMN.

Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa reformasi ini bertujuan untuk menghadirkan manajemen BUMN yang profesional, efisien, dan bertaraf internasional. Bahkan menginstruksikan pemangkasan jumlah BUMN secara drastis-dari sekitar 1.000 menjadi hanya 200-agar lebih fokus dan kompetitif di pasar global.

Pernyataan ini menandai terbukanya babak baru dalam profesionalisasi BUMN-yang tidak hanya dilihat dari sisi efisiensi atau laba semata, melainkan dari kemampuan untuk menciptakan standar baru dalam kepemimpinan, kultur kerja, dan tata kelola korporat. Garuda menjadi pionir dalam eksperimen berani ini-dan waktu akan membuktikan sejauh mana model ini dapat direplikasi secara efektif di sektor-sektor BUMN lainnya.

Lebih dari sekadar penyelamatan korporasi, inisiatif ini adalah pilihan strategis sebuah bangsa: apakah Indonesia akan menjaga Garuda tetap mengudara sebagai simbol kedaulatan, diplomasi, dan jembatan Nusantara-atau membiarkannya menjadi bagian dari daftar panjang maskapai legendaris yang hilang ditelan waktu.