Bisnis.com, JAKARTA — Pulau Bali dipastikan tetap menjadi prioritas untuk lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) meski undang-undang memperbolehkan pembangunan lebih dari satu lokasi financial center.

Untuk diketahui, Undang-Undang (UU) No.4/2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) mengatur bahwa PFII bisa dibangun di lebih dari satu lokasi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto lalu menjelaskan bahwa meski ada aturan tersebut, lokasi pengembangan PFII tetap diprioritaskan di Pulau Bali. Dengan demikian, peluang untuk membangun lebih dari satu financial center terbuka. Hal ini tidak berbeda dengan adanya lebih dari satu kawasan finansial global yang ada di UEA.

"Kami siapkan di Bali. Sementara di Bali. Tetapi di Bali bisa dua atau tiga titik, tetap di Pulau Bali," jelas Airlangga kepada wartawan di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Financial center ini rencananya akan dibangun dengan konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Keuangan. Kawasan ini akan dibangun dengan sistem hukum dan pengadilan khusus yang menganut common law, sekaligus sistem fasilitas perpajakan khusus.

Airlangga tidak menampik peluang Indonesia menjadi surga pajak dengan adanya PFII. Namun, sejatinya fasilitas perpajakan yang tidak terkecuali berbentuk pembebasan di PFII sudah mengacu dengan standar internasional seperti di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

Menko Perekonomian sejak 2019 ini menekankan, potensi investasi yang bisa masuk ke dalam negeri melalui financial center bisa dua kali lipat dari penanaman modal yang terealisasi di Indonesia setiap tahunnya.

"Ya kan di Dubai juga ada surga pajak. Di Singapura juga ada surga pajak. Kembali lagi, kalau kita sekarang dengan investasi tradisional satu tahun kira-kira Rp2.200 triliun. Bandingkan dengan Singapura, mereka bisa menarik investasi terkait dengan financial center [setara] Rp5.000 triliun," ucapnya.

Adapun rata-rata realisasi investasi Indonesia berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selama 2021-2025 mencapai Rp1.434,5 triliun. Tahun ini, pemerintah menargetkan realisasi investasi mencapai Rp2.041,3 triliun.

Airlangga menjelaskan, dana global yang masuk ke Singapura dengan adanya financial center bisa mencapai Rp5.000 triliun. Dana global ini kemudian menjadi investasi yang mengalir ke luar financial center, bahkan sampai ke luar negeri.

Hal ini turut menjelaskan mengapa Singapura tercatat selalu menjadi negara dengan penanaman modal asing (PMA) atau investasi asing terbesar di Indonesia. Dana yang masuk pun awalnya berasal dari negara-negara lain lalu dialirkan ke dalam bentuk foreign direct investment (FDI).

Menurut Airlangga, Indonesia bisa mengambil peluang lebih besar. Sebab, tidak seperti Singapura, Indonesia turut memiliki banyak proyek sektor riil di dalam negeri termasuk yang digarap oleh Danantara. Modal global yang masuk ke PFII diharapkan bisa turut menjadi sumber pembiayaan baru bagi proyek-proyek tersebut.

"Dubai financial center juga yang [menjadi rujukan, red] mereka itu [menarik modal, red] sekitar US$800 miliar. Jadi kita harus menarik global picture-nya. Di dunia kan terbatas financial center hanya Singapura, Dubai, Hong Kong, kemudian sebagian di Amerika," pungkasnya.

Adapun usai mendapatkan legalitas di UU P2SK, pemerintah akan menyusun Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia secara tersendiri. Landasan hukum ini ditargetkan rampung pada Agustus 2026.

Pada awal Mei 2026, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat melontarkan wacana pembebasan pajak atas aset investor global yang masuk ke PFII. Ini turut sejalan dengan praktik yang berlaku secara global, maupun perlakuan dan fasilitas khusus perpajakan yang diatur pada klausul PFFI di dalam UU P2SK.

Purbaya mengatakan otoritas fiskal akan memberikan insentif pembebasan pajak atas aset tersebut, asalkan aliran modal investor global bisa turut menambah salah satunya cadangan devisa (cadev) Indonesia.

"Kalau dia minta, saya kasih 0%. Kenapa saya kasih? Dengan itu ya 0% [pajak] enggak apa-apa, tetapi uang masuk ke situ [KEK Keuangan]. Itu harusnya bisa dikaitkan dengan cadangan devisa kita juga kan, menguat," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Di sisi lain, Purbaya menyebut pembebasan pajak ini juga bisa berlaku apabila aset global yang masuk ke KEK bisa turut menambah investor asing di pasar SBN. Dengan itu, harapannya pendanaan untuk pembangunan turut menguat.

"Mereka bisa beli bond pemerintah, kalau dia minta bunga rendah, fasilitas saya kasih. Kenapa? Itu bisa mengurangi tekanan terhadap bond kita dari pembeli lain di Amerika atau tempat lain. Jadi supply pembeli bond kita akan semakin banyak. Ini langkah strategi yang mungkin dalam waktu dekat segera diwujudkan," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membangun suatu badan otoritas baru yang rencananya akan mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Finansial di Bali guna menarik investor global.

Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang juga merupakan CEO Danantara, menyebut Kemenko Perekonomian telah menginstruksikan pengkajian international financial center (IFC) di Indonesia.

"Pak Menko [Airlangga Hartarto] tadi menyampaikan untuk segera mengkaji pembentukan, di bawah Pak Menko, Indonesia Financial Center ini dan akan dibentuk suatu badan otoritas," terang Rosan saat ditemui usai menghadiri rapat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Di sisi lain, Rosan menyebut Menko Perekonomian akan segera turut membentuk satuan tugas (satgas) untuk pembentukan IFC atau KEK Finansial ini.

Satgas di bawah Kemenko Perekonomian ini nantinya bertugas untuk melakukan pengkajian ihwal pembentukan pusat keuangan internasional di Indonesia.

"Tadi baru Pak Menko menyampaikan akan segera dibentuk secepat-cepatnya," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga menyebut pihaknya akan ikut membantu pembangunan IFC atau KEK Finansial. Purbaya mengonfirmasi bahwa dia sudah mendengar konsep pusat keuangan internasional yang ingin didirikan di Indonesia dari Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Purbaya menyebut nantinya konsep pusat keuangan internasional ini seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Presiden Prabowo Subianto disebut sudah memberikan perintah dan petunjuk untuk mencontoh special financial center yang didirikan di Uni Emirat Arab (UEA).

"Sebetulnya bukan family office nanti, kawasan ekonomi khusus untuk financial sector. Yang masuk untuk saya adalah model Dubai gitu. Kami akan mengejar dalam waktu dekat. Presiden sudah memberikan perintah dan petunjuk," ujarnya saat ditemui di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan (BPPK) Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya juga mengatakan bahwa nantinya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang akan memimpin timnya. Kementerian Keuangan (Kemenkeu), lanjutnya, juga akan membantu tim tersebut.

"Jadi, Pak Menko Perekonomian akan lead timnya, nanti akan kami bantu dari situ," ucapnya.

“Tadi baru Pak Menko menyampaikan akan segera dibentuk secepat-cepatnya,” tuturnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberi sinyal bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berpeluang menjadi pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sektor Finansial.

Airlangga mengungkapkan alasan penempatan KEK Finansial di Bali lantaran adanya pergeseran dinamika dan ketidakpastian geopolitik global yang justru membuka peluang emas bagi Indonesia.

Pemerintah saat ini tengah mematangkan kerangka regulasinya. Perumusan aturan main ini menjadi krusial untuk memastikan ekosistem hukum di dalam negeri mampu menjawab kebutuhan spesifik dari para investor global.

Penyusunan regulasi tersebut juga diarahkan untuk memfasilitasi pembentukan wadah pengelolaan dana kekayaan keluarga crazy rich atau family office yang terintegrasi di dalam KEK Finansial. Airlangga secara terbuka membuka pintu bagi Danantara untuk mengambil peran strategis sebagai pengelola kawasan tersebut.

“Tentunya financial center kan seluruhnya dikelola oleh, dalam tanda petik, non-pemerintah. Tapi, kalau Danantara yang mengelola, boleh juga,” tutup Airlangga.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menyoroti urgensi pembentukan regulator independen yang terpisah dari kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun kementerian/lembaga terkait untuk mengelola KEK Finansial, mirip dengan sistem yang berlaku di Dubai.

Dari sisi instrumen penegakan hukum, KEK ini berpotensi menggunakan sistem common law yang memungkinkan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase internasional alih-alih pengadilan dalam negeri. Aturan terkait mata uang yang digunakan pun bisa berbeda dengan rezim rupiah di wilayah nasional lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi sinyal bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berpeluang menjadi pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sektor Finansial yang rencananya akan dipusatkan di Bali.

Airlangga mengungkapkan bahwa pergeseran dinamika dan ketidakpastian geopolitik global saat ini justru membuka peluang emas bagi Indonesia yang ada di kawasan yang aman dari konflik. Oleh sebab itu, Bali ingin dirancang sebagai pusat keuangan global (financial center).

"Dengan adanya perubahan geopolitik, maka Bali menjadi menarik," ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Sebagai tindak lanjut dari wacana tersebut, mantan menteri perindustrian itu memastikan bahwa pemerintah saat ini tengah mematangkan kerangka regulasinya. Perumusan aturan main ini menjadi krusial untuk memastikan ekosistem hukum di dalam negeri mampu menjawab kebutuhan spesifik dari para investor global.

Penyusunan regulasi tersebut juga diarahkan untuk memfasilitasi pembentukan wadah pengelolaan dana kekayaan keluarga tajir atau family office yang terintegrasi di dalam KEK Finansial.

Menariknya, ketika disinggung mengenai siapa entitas yang akan memegang kendali atas operasional kawasan khusus tersebut, Airlangga memberikan kode spesifik. Dia mengakui bahwa secara prinsip, kawasan khusus finansial memang dikelola entitas profesional di luar pemerintah.

Kendati demikian, Airlangga secara terbuka membuka pintu bagi Danantara untuk mengambil peran strategis sebagai pengelola kawasan tersebut. Danantara sendiri merupakan superholding atau lembaga pengelola investasi super jumbo milik negara.

"Tentunya financial center kan seluruhnya dikelola oleh, dalam tanda petik, non-pemerintah. Tapi, kalau Danantara yang mengelola, boleh juga," tutup Airlangga.

Pengelola Independen

Sebelumnya, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual menyoroti urgensi pembentukan regulator independen yang terpisah dari kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun kementerian/lembaga terkait untuk mengelola KEK Finansial, mirip dengan sistem yang berlaku di Dubai.

"Jadi independen. Kayak misalnya [KEK] di Batam itu kan ada Badan Otorita Batam. Nah itu nanti [KEK Finansial] harusnya ada badan otorita sendiri," ujar David, Minggu (27/4/2026).

Dari sisi instrumen penegakan hukum, KEK ini berpotensi menggunakan sistem common law yang memungkinkan penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase internasional alih-alih pengadilan dalam negeri. Aturan terkait mata uang yang digunakan pun bisa berbeda dengan rezim rupiah di wilayah nasional lainnya.

Kehadiran KEK Finansial ini diyakini mampu mendatangkan aliran modal masuk (inflow), menarik investasi, dan menciptakan efek rambatan (spillover effect) ke perekonomian daerah dan nasional. Selain itu, kawasan ini bisa menjadi tujuan aman bagi investor di tengah ketidakpastian geopolitik global dan status Indonesia sebagai negara non-blok.

Di samping itu, David mewanti-wanti agar KEK Finansial Indonesia memiliki ciri khas atau tema yang kuat seperti green economy, agar mampu bersaing dengan negara kawasan yang sudah mapan seperti Malaysia yang mempunyai yurisdiksi finansial khusus syariah.

Dia juga memperingatkan risiko reputasi. Jika tidak mengikuti standar internasional maka KEK Finansial rawan dicap sebagai surga pajak (tax haven) hingga menjadi sarana pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme jika tidak mematuhi standar internasional.

"Kalau sudah dilabeli sebagai tax haven atau money laundering, kita malah jadi sulit menarik investasi yang benar, dan ini berbahaya karena melanggar ketentuan internasional di Eropa maupun Amerika. Reputasi juga bisa hancur jika ada intervensi politik atau kekhawatiran ekspropriasi [nasionalisasi aset] dari investor," ungkapnya.

Selain itu, David juga mengingatkan adanya ongkos fiskal dari pemberian insentif yang akan menjadi kerugian bagi anggaran apabila program ini gagal menarik modal global secara optimal.