REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para ekonom mengkritisi pergerakan nilai tukar rupiah yang terus mengalami koreksi meski langkah intervensi bank sentral terus digulirkan. Fenomena tren pelemahan rupiah dinilai menjadi sinyal tekanan mendalam bagi Indonesia dan mengingatkan pada kasus “Baht 1997”.

Ekonom Yanuar Rizky mengungkapkan kondisi terseok-seoknya pasar obligasi Indonesia di tengah mata uang Garuda yang terus melemah. Menurut dia, kondisi tersebut tidak terlihat di permukaan sehingga pemerintah kerap mengklaim rupiah tetap stabil.

“Tabungan valas (valuta asing) di bank sudah ‘perang bunga’ karena bank mencegah crowding out nasabah. Sejak Februari ada kenaikan bunga valas, terutama dana-dana besar nasabah prioritas,” ujar Yanuar dalam keterangannya saat dikonfirmasi Republika, Jumat (29/5/2026).

Ia menyebut, Bank Indonesia (BI) kemudian membuat kebijakan threshold pembelian dolar dari 100 ribu dolar AS per orang per bulan menjadi 50 ribu dolar AS per orang per bulan mulai April 2026, dan akan turun lagi menjadi 25 ribu dolar AS per orang per bulan mulai Juni 2026.

“Bank juga banyak menawarkan SBN valas (Indon). Ini sebenarnya tidak tampak di permukaan, tekanan rupiah. Jadi, di permukaan yield SBN (Surat Berharga Negara) stabil, BI Rate akomodatif, tetapi realita rupiah tertekan secara persepsi di dalam negeri sendiri sejak Januari,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Yanuar menerangkan sinyal residen atau penduduk yang mentransfer dana ke luar negeri di neraca pembayaran mengalami kenaikan. Menurut data yang dihimpun Bright Institute, modal asing yang masuk ke Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 4,2 juta dolar AS, sedangkan modal keluar oleh penduduk Indonesia (capital outflow) mencapai 9,14 juta dolar AS. Artinya, terdapat arus modal keluar sekitar 4,93 juta dolar AS.

“Jadi, ini sinyal seperti tekanan baht 1997 menarik DHE (Devisa Hasil Ekspor) pada saat kepercayaan terhadap baht sudah outflow. Ini menarik diamati, apakah akan menjadi shock therapy atau malah menjadi guncangan sendiri,” tuturnya.

Sekilas sebagai gambaran, kasus “Baht 1997” merupakan krisis nilai tukar mata uang baht di Thailand yang menjadi awal krisis keuangan Asia 1997 (1997 Asian Financial Crisis). Sebelum terjadi krisis, ekonomi Thailand terlihat sangat kuat. Pada awal 1990-an, Thailand mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, banyak investor masuk dan menanamkan modal.

Pemerintah Thailand saat itu mempertahankan nilai tukar baht terhadap dolar AS dalam kisaran relatif tetap sehingga investor merasa aman meminjam dolar AS. Bank dan perusahaan Thailand kemudian banyak berutang dalam dolar AS, sektor properti dan saham mengalami booming, sementara defisit transaksi berjalan melebar akibat impor dan investasi yang besar. Di permukaan, semuanya tampak baik-baik saja.

Masalah mulai muncul pada medio 1996-1997. Ekspor Thailand melambat, sektor properti melesu, utang luar negeri swasta sangat besar, dan banyak proyek tidak menghasilkan keuntungan setimpal. Investor kemudian mulai mempertanyakan kemampuan Thailand mempertahankan nilai tukar baht.

Saat kepercayaan terhadap baht mulai goyah, para spekulan menjauhi baht dan membeli dolar AS. Bank Sentral Thailand berusaha mempertahankan kurs dengan menjual cadangan devisa dan membeli baht. Namun, pasar jauh lebih besar dibanding kemampuan bank sentral sehingga cadangan devisa terkuras. Akhirnya, pada Juni 1997, Thailand menyerah dan membiarkan baht anjlok.

Sebelum krisis terjadi, posisi 1 baht sekitar 25 per dolar AS. Setelah krisis, nilainya mencapai 50 baht per dolar AS atau melemah hampir separuh. Kejatuhan baht menjadi berbahaya karena banyak perusahaan Thailand memiliki utang dalam dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelemahan nilai tukar rupiah membayangi performa kinerja perekonomian domestik yang tumbuh 5,61% (year on year/YoY) pada awal 2026. Depresiasi mata uang Garuda menjadi momok sehingga ongkos mahal perlu dikeluarkan dari 'kantong' bank sentral hingga pemerintah.

Di tengah euforia pertumbuhan ekonomi tertinggi berkat belanja pemerintah, nilai tukar rupiah masih menjadi sorotan karena terdepresiasi hingga sempat menyentuh level Rp17.400 lebih per dolar AS. Level nilai tukar ini sudah terdepresiasi sekitar 5,4% dari asumsi makro APBN yakni Rp16.500 per dolar AS.

Padahal, pemerintah sedang berbangga hati usai gelontoran stimulus ke masyarakat berhasil mendorong ekonomi awal tahun tumbuh tertinggi sejak kuartal III/2022. Konsumsi pemerintah sebagai komponen pengeluaran PDB pun tumbuh hingga 21,81%, atau tertinggi sejak 2010 berdasarkan catatan BPS.

Sayangnya, pertumbuhan ekonomi tinggi ini nampaknya belum cukup mengerek sentimen pasar. Usai pengumuman BPS, Rabu (5/5/2026), rupiah masih ditutup terdepresiasi ke level Rp17.425 per dolar AS.

Untungnya, dua hari belakangan tren apresiasi rupiah sudah mulai terlihat. Pada penutupan perdagangan hari ini, Rabu (7/5/2026), rupiah sedikit terkerek meski masih di level Rp17.342 per dolar AS. BI selaku otoritas moneter pun semakin menegaskan bahwa rupiah masih di bawah nilainya (undervalue).

Pada konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sore ini, Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan bahwa rupiah memang undervalue. Sebab, kondisi makroekonomi kuat dengan bukti pertumbuhan tinggi di awal tahun bahkan melampaui sejumlah negara G20.

"Kami semua sepakat ini secara fundamental rupiah itu kan undervalue. Ukuran fundamental rupiah itu apa sih? Pertumbuhan ekonomi 5,61%, salah satu tertinggi di G20. Inflasinya rendah, terus neraca perdagangan surplus," kata Perry di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Perry menitikberatkan faktor eksternal sebagai biang kerok depresiasi rupiah. Aliran modal sedang ramai bermigrasi dari emerging markets seperti Indonesia. Apalagi, menguatnya dolar dan naiknya suku bunga surat utang pemerintah AS ke 4,41% memperunyam pasar keuangan RI.

Gubernur BI dua periode ini juga menyebut faktor musiman turut berkontribusi ke pelemahan rupiah. Permintaan dolar meningkat di tengah musim Haji, sedangkan ramai pula repatriasi dividen korporasi serta pembayaran utang luar negeri.

Untuk itu, BI pun menegaskan sudah all-out dalam kebijakan intervensinya. Salah satu dari tujuh langkah yang disiapkan bank sentral adalah dengan habis-habisan melakukan intervensi di pasar keuangan dalam dan luar negeri.

"Around the world, around the clock [Di seluruh dunia, sepanjang waktu]. Kami tuh intervensi di pasar luar negeri, offshore NDF," jelasnya.

Bahkan, Perry mengakui intervensi ini memiliki biaya yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari cadangan devisa yang kian tergerus, terakhir berada di level US$148,2 miliar. Nilai ini setidaknya terendah dalam kurun waktu setahun terakhir meski masih di atas standar kecukupan internasional.

Selain intervensi, BI pun menaikkan yield Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) meski beberapa kali dikritik tidak lain oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa hingga DPR. Langkah itu ditempuh dan diklaim berhasil memicu aliran modal asing masuk kembali ke pasar saham hingga SBN.

"Misalnya, inflow dari SRBI year-to date itu Rp78,1 triliun, outflow sahamnya Rp38,6 triliun. SBN meskipun di minggu-minggu terakhir sudah inflow, tetapi year-to-date Rp11,7 triliun outflow," pungkas Perry.

Pembelian SBN pemerintah di pasar sekunder juga dilanjutkan dengan total nilai Rp123,1 triliun sampai 4 Mei 2026. Selain bentuk koordinasi dengan pemerintah, ini ditujukan untuk menjaga kecukupan likuditas di pasar.

Beberapa upaya lain juga dilakukan untuk membatasi paparan terhadap mata uang negara Paman Sam. Contohnya, peningkatan ambang batas pembelian dolar dengan underlying maupun diversifikasi valas ke yuan.

"Itu bukan business as usual. Dari tujuh langkah itu adalah langkah-langkah yang all-out," tegasnya.

Ingin Bantu BI

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengutarakan keinginannya untuk membantu otoritas moneter untuk menstabilkan rupiah. Hal ini bisa dibilang wajar karena perkembangan nilai tukar memiliki paparan terbesar kedua terhadap APBN setelah harga minyak.

Setiap depresiasi Rp100 per dolar AS akan menambah belanja APBN Rp6,1 triliun dan memperlebar defisit APBN Rp800 miliar. Namun, Purbaya mengeklaim pelemahan rupiah hingga ke level Rp17.400 per dolar AS sudah masuk hitung-hitungan pemerintah ketika menyusun APBN 2026 tahun lalu.

"Sudah masuk. Jadi anda enggak usah takut fiskalnya berantakan. Kami sudah antisipasi, tetapi enggak saya kasih tahu ke anda rupiahnya berapa. Nanti pada beli dolar lagi," ujarnya pada kesempatan yang sama.

Guna membantu BI, Purbaya yang juga Ketua KSSK ini tengah mengkaji pembentukan bond stabilization fund (BSF). Mekanisme stabilisasi pasar obligasi di masa 'krisis' ini pernah dilontarkan saat era Menkeu Sri Mulyani Indrawati hingga Bambang Brodjonegoro.

Berdasarkan penjelasan Purbaya, pendanaan BSF berdasarkan kerangka kerja masa lalu bisa berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) maupun institusi seperti special mission vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu.

"Kalau [bond stabilization] fund kan desain lamanya itu ada beberapa lembaga yang terlibat antara lain [Kementerian] Keuangan, dan seluruh SMV [special mission vehicle] yang di bawah [Kementerian] Keuangan itu bisa ikut membantu ketika kami melakukan stabilisasi harga bond. Itu utamanya, jadi bukan SAL saja," paparnya.

Purbaya memprakirakan dana yang dibutuhkan dalam wadah BSF ini seharusnya tidak terlalu besar apabila menghitung tren outflow. Secara tahun berjalan (year-to-date), outflow di pasar SBN tercatat Rp11,7 triliun.

"Urgency cuma itu, menjaga harga bond kami supaya stabil dan tidak menimbulkan kegaduhan di pasar," tuturnya.

Kendati nilai outflow diklaim tak besar, Purbaya mengakui tren aksi jual investor dari SBN turut menekan nilai tukar. Dia menyebut ingin membantu BI dalam menstabilkan nilai tukar.

"Jadi, saya akan coba ikut berkontribusi, membantu bank sentral untuk mengendalikan kalau bisa. Kalau enggak bisa ya udah," pungkasnya.

Risiko ke Depan

Head, Macro Economic & Financial Market Research PT Bank Permata Tbk. Faisal Rachman mengatakan, strategi mendorong pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun akan sangat berkaitan dengan perkembangan nilai tukar.

Faisal memprakirakan katalis utama pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 akan tetap berasal dari belanja pemerintah, dan risiko terbesarnya berasal dari tekanan eksternal. Apalagi, belum ada prospek konkret kapan perang AS-Israel dan Iran akan berakhir.

Dengan demikian, pemerintah dan BI akan tetap harus menjaga keseimbangan antara kebijakan pro pertumbuhan dan stabilitas.

"Tekanan-tekanan eskternal ini dapat berkontribusi pada pelebaran dua defisit, neraca transaksi berjalan dan fiskal, yang mana bisa memicu sentimen risk-off, aliran modal keluar dan tekanan pelemahan rupiah," jelas Faisal melalui keterangan tertulis.

Di sisi lain, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) memprakirakan rupiah berpotensi terdepresiasi sekitar 3% sampai 5% dalam jangka pendek. Hal ini bisa meningkatkan biaya impor dan memperparah tekanan inflasi.

Apabila dibandingkan dengan level Rp17.400 per dolar AS, maka depresiasi rupiah sudah mencapai sekitar 5,4% dari target pemerintah Rp16.500 per dolar AS sebagaimana UU APBN.

"Kondisi ini menjadi sinyal peringatan dini bagi Bank Indonesia, terutama jika mempertimbangkan efek pengganda terhadap perekonomian secara keseluruhan," dikutip dari Seri Analisi Makroekonomi 'Indonesia Economic Outlook' 2026 yang diterbitkan LPEM UI.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) meyakini nilai tukar rupiah akan kembali menguat meski kini nilainya nyaris menyentuh batas psikologis Rp17.000 per dolar AS akibat eskalasi Perang Timur Tengah pasca serangan rudal Israel-AS ke Iran pada akhir Februari lalu.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memaparkan bahwa nilai tukar rupiah tercatat berada di level Rp16.985 per dolar AS per 16 Maret 2026. Posisi tersebut mencatatkan pelemahan sebesar 1,29% secara point to point dibandingkan dengan level akhir Februari 2026.

Menurutnya, tekanan terhadap mata uang rupiah ini sejalan dengan tren pelemahan yang juga dialami oleh berbagai mata uang negara non-dolar AS di seluruh dunia.

"Memburuknya kondisi global akibat Perang Timur Tengah berdampak pada pelemahan nilai tukar dan memicu keluarnya arus modal asing (capitaloutflow) dari negara-negara emerging market, tidak terkecuali Indonesia," jelas Perry dalam konferensi pers Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI edisi Maret 2026, Selasa (17/3/2026).

Perry pun menyatakan bahwa bank sentral berkomitmen untuk terus memperkuat bauran kebijakan guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. BI, sambungnya, akan meningkatkan intensitas intervensi lewat tiga cara.

Intervensi itu dilakukan di pasar valuta asing (valas), baik melalui pasar non-deliverable forward (NDF) luar negeri atau offshore NDF, transaksi spot, maupun domestic non-deliverable forward (DNDF) di pasar dalam negeri.

Di luar langkah intervensi langsung, sambung Perry, BI juga bergerak mengoptimalkan seluruh instrumen moneter yang tersedia. Strategi ini ditujukan untuk kembali menarik aliran masuk modal asing (capitalinflow) guna menjadi buffer atau penyangga stabilitas nilai tukar.

Bank sentral akan melakukan berbagai upaya penguatan kinerja neraca pembayaran agar dapat memberikan dukungan fundamental yang lebih kokoh bagi rupiah. Kendati demikian, Perry tidak menjelaskan seperti apa upaya penguatan yang dimaksud.

Lebih lanjut, Perry menyatakan optimisme di tengah ketidakpastian global. Dia meyakini tekanan terhadap rupiah hanya bersifat sementara dan nilai tukar akan kembali menemukan titik keseimbangan barunya.

"Bank Indonesia meyakini nilai tukar rupiah akan stabil, didukung oleh komitmen kuat kami, tingkat imbal hasil [yield] aset keuangan domestik yang tetap menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berdaya tahan dan tetap baik," pungkasnya.

Adapun, BI memproyeksikan ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh di kisaran 4,9% sampai dengan 5,7% pada tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah diperkirakan akan melemah hingga melampaui rekor terendah sepanjang masa imbas kekhawatiran terhadap defisit fiskal nasional.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,12% atau 20 poin menuju level Rp16.907 per dolar AS pukul 09.05 WIB. Pada saat yang sama, indeks dolar juga melemah 0,25% ke posisi 99,15.

Analis melihat intervensi bank sentral juga kecil kemungkinannya untuk menghentikan pelemahan tersebut di tengah berlanjutnya kekhawatiran terhadap kondisi fiskal.

Menurut MUFG Bank Ltd., rupiah berpotensi terdepresiasi hingga Rp17.000 per dolar AS dalam tiga bulan pertama tahun ini. Analis Barclays Plc bahkan melihat kemungkinan rupiah diperdagangkan serendah Rp17.300 per dolar AS sepanjang tahun ini. Mata uang Garuda terpantau sudah melemah untuk minggu kedua berturut-turut.

Kekhawatiran terhadap kesehatan fiskal Indonesia kembali mencuat setelah terungkap pada 8 Januari 2026 bahwa defisit anggaran tahun lalu mendekati batas hukum, sementara penerimaan negara masih lemah. Kondisi ini menambah tekanan terhadap rupiah, yang kini hanya 0,4% lagi dari rekor terendah sepanjang masa yang tercatat pada April lalu.

“Investor masih sangat khawatir terhadap prospek fiskal tahun ini,” ujar Lloyd Chan, analis strategi mata uang di MUFG, dikutip Bloomberg pada Senin (19/1/2026).

Meskipun Bank Indonesia melakukan intervensi untuk mengendalikan volatilitas, dia menilai bahwa terdapat cukup banyak keterbatasan dari sisi kebijakan.

Adapun, Bank Indonesia secara rutin melakukan pembelaan terhadap rupiah. Namun, para analis menilai toleransi Bank Indonesia terhadap pelemahan rupiah yang moderat dapat membatasi efektivitas intervensi tersebut.

Sepanjang bulan ini, rupiah telah melemah lebih dari 1%, menjadikannya mata uang dengan kinerja terburuk di Asia setelah won Korea Selatan.

Lebih lanjut, BI diperkirakan mempertahankan suku bunga acuan saat rapat kebijakan pada Rabu, guna menopang nilai tukar. Bank Indonesia juga telah mengerahkan berbagai instrumen untuk menahan pelemahan rupiah, termasuk penyesuaian penerbitan surat berharga bank sentral, intervensi di pasar valuta asing, serta pembelian obligasi pemerintah di pasar sekunder.

Shier Lee Lim, Kepala Strategi Mata Uang dan Makro di Convera Singapura, mengatakan rencana pemerintah untuk memperketat pengelolaan devisa hasil ekspor dinilai dapat memberikan bantalan bagi rupiah.

Meski demikian, para analis tetap menyuarakan kekhawatiran bahwa defisit fiskal tahun ini berpotensi melebar melampaui batas hukum 3%, seiring upaya pemerintah meningkatkan belanja di tengah lemahnya penerimaan pajak.

Kecenderungan BI untuk menurunkan suku bunga pada paruh kedua tahun ini demi mendukung agenda pertumbuhan Presiden Prabowo Subianto juga diperkirakan akan memberi tekanan tambahan terhadap rupiah.

“Kami melihat adanya risiko jangka menengah yang lebih besar bahwa pemerintah akan mencoba menerapkan kebijakan yang relatif tidak lazim, yang dapat memicu sentimen negatif lebih lanjut terhadap rupiah,” tulis analis Barclays, termasuk Themistoklis Fiotakis, dalam sebuah catatan pekan lalu, merujuk pada batas defisit fiskal hukum sebesar 3%.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Senin (12/1/2026), bergerak melemah 28 poin atau 0,17 persen menjadi Rp 16.847 per dolar AS dari sebelumnya Rp 16.819 per dolar AS.

Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong memperkirakan kurs rupiah berpotensi menguat seiring pemerintahan Amerika Serikat (AS) membuka penyelidikan kriminal terhadap Ketua The Federal Reserve (The Fed) Jerome Powell.

“Trump membuka penyelidikan kriminal atas Powell. Ini membuat indeks dolar AS turun cukup tajam, sehingga rupiah berpotensi menguat,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Mengutip Xinhua, Federal Reserve mengonfirmasi pada Ahad (11/1/2026) malam bahwa jaksa federal AS sedang menyelidik Powell terkait proyek renovasi kantor pusat bank sentral senilai miliaran dolar.

Dalam pernyataan publik yang diunggah di situs web Federal Reserve, Powell mengatakan Departemen Kehakiman pada Jumat (9/1) telah mengirimkan surat panggilan pengadilan kepada The Fed yang “mengancam dakwaan pidana terkait kesaksian saya di hadapan Komite Perbankan Senat Juni lalu. Kesaksian itu sebagian berkaitan dengan proyek multitahun untuk merenovasi gedung-gedung kantor Federal Reserve yang bersejarah.”

Menurut Ketua The Fed, tindakan tersebut yang belum pernah terjadi sebelumnya harus dilihat dalam konteks yang lebih luas dari tekanan berkelanjutan pemerintah.

“Tindakan ini dianggap sebagai intervensi atas independensi bank sentral The Fed. Saat ini, reaksi pasar cukup besar, namun bisa juga hanya sesaat. Rupiah bisa volatil ke dua arah,” kata Lukman.

Di sisi lain, data ekonomi AS secara umum masih lebih kuat dari perkiraan.

Tercatat, pasar tenaga kerja menambah 50 ribu lapangan kerja, di bawah ekspektasi 60 ribu. Namun, tingkat pengangguran turun menjadi 4,4 persen pada Desember 2025, lebih rendah dari perkiraan 4,5 persen.

Data izin pembangunan perumahan AS juga naik menjadi 1,41 juta dari ekspektasi 1,35 juta. Begitu pula dengan tingkat kepercayaan konsumen yang mencapai 54, lebih kuat dari estimasi 53,5.