Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono memastikan sembilan warga negara Indonesia (WNI) relawan kemanusiaan yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 telah dibebaskan dan kini tengah meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki.

Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri pada Kamis (21/5/2026), Sugiono menyampaikan bahwa para relawan selanjutnya akan dipulangkan ke Indonesia setelah sempat ditangkap militer Israel dalam insiden pencegatan kapal bantuan kemanusiaan.

"Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 Warga Negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumud Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke Tanah Air," ujar Sugiono.

Pemerintah Indonesia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Turki yang dinilai berperan aktif membantu proses pembebasan dan pemulangan para relawan Indonesia tersebut.

Sugiono menjelaskan, pembebasan sembilan WNI itu merupakan hasil koordinasi diplomatik intensif yang dilakukan pemerintah sejak menerima laporan pencegatan armada GSF 2.0 oleh Israel.

Menurut dia, Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri telah mengoptimalkan berbagai jalur diplomatik melalui sejumlah perwakilan RI di luar negeri, mulai dari KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, hingga KJRI Istanbul.

Selain itu, pemerintah juga menjalin komunikasi aktif dengan berbagai otoritas dan mitra internasional guna memastikan keselamatan para relawan dan mempercepat proses pembebasan mereka.

Dalam kesempatan itu, pemerintah kembali melontarkan kecaman keras terhadap tindakan Israel selama proses penahanan para relawan kemanusiaan tersebut.

"Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan," kata Sugiono.

Ia menegaskan, tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan tidak dapat ditoleransi.

Kementerian Luar Negeri memastikan pemerintah akan terus mengawal proses pemulangan hingga seluruh WNI tiba di Indonesia dalam keadaan selamat.

Sugiono turut menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah memberikan dukungan dan doa bagi keselamatan para relawan.

Dia juga mengapresiasi arahan Presiden RI serta dukungan Komisi I DPR RI dan berbagai pihak lain yang ikut membantu proses pembebasan para WNI tersebut.

"Kita harap semoga segera kembali ke Indonesia dalam keadaan selamat, sehat dan tidak kurang suatu apapun," tandas Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan pemerintah terus memperluas program “SMK Go Global” untuk membuka peluang kerja luar negeri bagi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Menurut Cak Imin, program SMK Go Global terus mengalami peningkatan jumlah peserta yang diberangkatkan ke berbagai negara dengan dukungan pelatihan dan pendampingan intensif dari pemerintah.

Hal itu disampaikan Cak Imin jelang rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (12/5/2026).

“SMK Go Global terus tiap hari bertambah jumlahnya yang berangkat, dengan pendampingan bantuan pelatihan dan target-target terutama lulusan SMK di Desil 1, daerah-daerah paling miskin,” ujar Cak Imin.

Cak Imin menjelaskan, pemerintah telah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara tujuan penempatan tenaga kerja, tidak hanya di Jepang, tetapi juga kawasan Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika Serikat, Korea Selatan, serta negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Program SMK Go Global menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi pengangguran, serta memperluas akses kerja bagi lulusan vokasi dari keluarga prasejahtera.

Dia menegaskan, target penempatan tenaga kerja lulusan SMK melalui program tersebut mencapai 500.000 orang hingga 2029, bukan hanya untuk tahun ini saja.

“Sampai 2029 targetnya 500.000,” katanya.

Sementara untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan pemberangkatan sekitar 70.000—80.000 lulusan SMK ke pasar kerja internasional.

“Ya kita berusaha paling tidak minimal 70.000 sampai 80.000,” tandas Cak Imin.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan tengah mencermati proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jakarta terhadap perusahaan pinjaman online (pinjol) PT Lunaria Annua Teknologi atau KoinP2P. Di tengah proses tersebut, OJK menegaskan pengawasan terhadap perusahaan pinjaman daring itu tetap berjalan intensif untuk menjaga perlindungan konsumen dan keberlangsungan layanan kepada masyarakat.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah mengatakan pihaknya menghormati dan mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

“OJK saat ini terus mengawasi secara intensif KoinP2P sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI),” ujar Agus dalam keterangannya Jumat (8/5/2026).

Menurut Agus, seiring berlangsungnya proses hukum dan penahanan terhadap pengurus KoinP2P oleh Kejati DK Jakarta, OJK telah memanggil pemegang saham perusahaan. Langkah itu dilakukan untuk menegaskan bahwa tanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan usaha tetap melekat pada pemegang saham, termasuk memastikan operasional dan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan.

OJK juga telah meminta komitmen pengurus dan pemegang saham KoinP2P untuk menyelesaikan berbagai persoalan, terutama terkait kewajiban kepada pemberi pinjaman atau lender.

Selain itu, OJK melakukan pemeriksaan langsung dan evaluasi menyeluruh terhadap operasional, infrastruktur, tata kelola, serta model bisnis perusahaan. OJK juga menginstruksikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna menjaga keberlangsungan usaha.

Tak hanya itu, otoritas juga melakukan pemeriksaan khusus atau audit investigatif sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan ketat dilakukan terhadap penyelesaian kewajiban kepada lender, penyelesaian pembiayaan bermasalah, serta langkah perbaikan fundamental lainnya.

Agus menambahkan, OJK akan melakukan langkah penegakan kepatuhan dan pemberian sanksi administratif terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi komitmen. Langkah tersebut mencakup penilaian kembali terhadap pihak utama sesuai ketentuan yang berlaku.

Dia juga menyebut OJK juga mendorong asosiasi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga industri pinjol tetap sehat dan berkontribusi terhadap pembiayaan masyarakat, khususnya UMKM.

Di sisi lain, OJK terus memperkuat pengaturan dan pengawasan industri layanan pendanaan berbasis teknologi informasi atau pinjol. Salah satunya melalui penerbitan Peraturan OJK (POJK) Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Regulasi tersebut ditujukan untuk memperkuat aspek kelembagaan, tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen. OJK juga mengatur batas maksimum manfaat ekonomi yang dapat dikenakan kepada peminjam.

Penguatan pengawasan industri dilakukan melalui sejumlah kebijakan, antara lain kewajiban pencairan pinjaman hanya ke rekening atas nama peminjam, penguatan proses electronic know your customer (e-KYC) dan credit scoring, hingga penguatan fungsi pengendalian internal dan pencegahan transaksi fiktif.

Selain itu, seluruh penyelenggara pinjol diwajibkan menampilkan disclaimer risiko pada laman web mereka. OJK juga menegaskan akan memberikan sanksi administratif secara tegas, termasuk pencabutan izin usaha dan tindak lanjut dugaan tindak pidana bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Menurut Agus, berbagai langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas industri pinjol sekaligus memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat pengguna jasa keuangan.

“Melalui langkah-langkah tersebut, industri pinjol diharapkan dapat tumbuh secara sehat dan akuntabel dalam mendukung pembiayaan masyarakat, khususnya sektor produktif dan UMKM,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Bidang Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi mengkonfirmasi penikaman terhadap Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei, pada Minggu, (19/4/2026). Pihaknya telah mengamankan dua pelaku penikaman.

Penangkapan terduga pelaku usai dua jam setelah penikaman di Bandara Karel Sadsuitubun Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara.

Keduanya ditangkap oleh personel Polres Maluku Tenggara yang dipimpin langsung oleh Kapolres Malra AKBP Rian Suhendi.

"Keduanya berinisial HR, 28 tahun, dan FU, 36 tahun, saat ini keduanya sedang menjalani pemeriksaan intensif di Sat Reskrim Polres Malra," kata Rositah dalam keterangannya, Minggu (19/4/2026).

Dia mengatakan polisi masih mendalami motif pelaku menikam Nus Kei hingga tewas menggunakan pisau.

Dia mengimbau kepada seluruh masyarakat, terutama keluarga korban untuk tidak melakukan aksi balas dendam yang dapat memperburuk situasi.

Dia menjelaskan bahwa Polda Maluku akan menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan tuntas.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya keluarga besar korban dan simpatisan, untuk menahan diri dan mempercayakan penanganan kasus ini kepada Polri. Jangan ada aksi balasan yang dapat memperkeruh situasi. Saat ini situasi di Maluku Tenggara aman dan kondusif,” tegasnya.

Diketahui, peristiwa terjadi sekitar pukul 11.25 WIT di area pintu keluar Bandara Karel Sadsuitubun Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Saat itu korban baru tiba dengan pesawat dari Jakarta.

“Tiba-tiba korban ditikam oleh orang tidak dikenal menggunakan sebilah pisau. Terduga Pelaku langsung melarikan diri usai kejadian,” jelas Rositah.

Korban sempat dibawa keluarga ke RS Karel Sadsuitubun pada pukul 12.00 WIT. Namun tim medis menyatakan korban meninggal dunia karena luka yang dialami.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto meminta adanya penguatan intensifikasi pertanian sebagai strategi utama dalam mencegah potensi krisis pangan di tengah dinamika geopolitik global dan perubahan iklim.

"Tadi, kami sampaikan ke Pak Menteri (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) supaya kalau mengenai pangan ini, mengenai beras sebaiknya kita jangan terlalu bicara besar-besar mengenai ekstensifikasi dari pada lahan pertanian ini, tapi yang penting intensifikasi," kata Titiek usai rapat kerja dengan Menteri Amran di Jakarta, Selasa.

Titiek menekankan ke depan kebijakan pertanian sebaiknya tidak terlalu berfokus pada perluasan lahan atau ekstensifikasi yang membutuhkan biaya besar dan waktu panjang. Sedangkan, saat ini Indonesia membutuhkan persiapan jangka pendek terutama menghadapi dampak geopolitik global termasuk kekeringan akibat fenomena El Nino.

Sebagai gantinya, ia mendorong intensifikasi pertanian melalui peningkatan frekuensi tanam, seperti dari satu kali menjadi dua kali, atau dari dua kali menjadi tiga kali dalam setahun.

Menurutnya langkah tersebut lebih efisien dan dapat menghasilkan peningkatan produksi yang signifikan tanpa harus membuka lahan baru yang membutuhkan investasi besar.

"Nah, ini kan jumlahnya nanti juga akan sama gitu, dari pada kita ekstensifikasi, biayanya mahal," ujarnya.

Selain intensifikasi, ketersediaan air menjadi faktor kunci yang harus diperhatikan, terutama dalam menghadapi potensi kemarau panjang akibat fenomena El Nino.

Untuk itu, ia mendorong peningkatan bantuan pompa air serta perbaikan saluran irigasi agar produktivitas pertanian tetap terjaga dan ketahanan pangan nasional semakin kuat.

"Bantuan-bantuan pompa air diperbanyak. Kemudian saluran irigasi diperbaiki supaya ini hasil dari pada pertanian kita bisa meningkat," ucapnya.

Dalam rapat bersama mitra kerja Komisi IV DPR itu, Titiek juga mengaku bahwa pihaknya membahas dampak situasi geopolitik global, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi mempengaruhi stabilitas pangan nasional.

Penutupan Selat Hormuz serta kenaikan harga bahan bakar menjadi perhatian karena dapat berdampak pada biaya produksi dan distribusi pangan di dalam negeri.

Selain itu, ancaman perubahan iklim seperti El Nino yang diperkirakan berlangsung panjang juga menjadi faktor yang perlu diantisipasi secara serius oleh pemerintah.

"Tadi, sudah dijelaskan oleh Pak Menteri bahwa kalau stok kita Alhamdulillah, insya Allah cukup, stok pangan terutama beras," imbuh Titiek.

Sebelumnya, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) secara nasional sebesar 4,6 juta ton dalam kondisi aman untuk menghadapi tekanan geopolitik global serta ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino.

Dalam rapat kerja itu, Amran mengatakan cadangan beras per 7 April 2026 mencapai 4,6 juta ton, meningkat dari posisi sebelumnya 4,5 juta ton, sekaligus menjadi angka tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan stok pangan nasional Indonesia.

"Cadangan beras hari ini, per tadi pagi tanggal 7 April 2026 mencapai 4,6 juta ton. Jadi, kemarin 4,5, sekarang 4,6 juta ton. Ini tertinggi sepanjang sejarah," kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus Perdana muncul di media sosial usai menjadi korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh sejumlah orang, yang di antara berasal dari Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS TNI).

Kemunculannya berupa rekaman suara yang diunggah akun Instagram KontraS. Andrie mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya untuk melawan teror tersebut.

"Halo kawan-kawan, terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan kepada saya untuk menghadapi teror dari orang-orang pengecut," katanya dikutip pada Sabtu (4/4/2026).

Andrie menegaskan dirinya akan tetap kuat menghadapi teror yang mengakibatkan beberapa anggota tubuhnya mengalami luka bakar karena air keras.

"Saya akan tetap kuat, akan tetap tegar, tentu dengan segala dukungan penuh dari kawan-kawan sekalian. A luta continua, panjang umur perjuangan!" tutupnya.

Sampai saat ini Andrie hanya bisa dijenguk oleh pihak keluarga, kuasa hukum, dokter maupun pihak yang berkepentingan saja. Langkah ini diambil untuk memberikan pelayanan kesehatan hingga privasi sebagaimana dijamin dalam undang-undang.

Di sisi lain, Kuasa Hukum Andrie Yunus, Indria Fernida mengungkapkan kondisi kliennya usai menjadi korban penyiraman air keras. Dia menyampaikan Andrie Yunus masih menjalankan perawatan intensif di RSCM, Jakarta Pusat.

Ketua Badan Pengurus KontraS itu menyampaikan perawatan yang telah berjalan lebih dari dua minggu, Andrie Yunus masih dirawat di high care unit dengan fokus penyembuhan luka bakar di tubuh dan mata. Sebagai informasi, berdasarkan keterangan RSCM, air keras yang mengenai area mata Andrie Yunus telah menyebabkan kerusakan sel pada kornea sebesar 40%.

Secara rinci Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya menjelaskan terdapat rembesan air keras di mata Andrie, di mana dampak terburuknya adalah kebutaan permanen.

"Bagian matanya ada rembesan air keras, kemarin terlambat diidentifikasi oleh tim dokter RSCM yang paling fatal adalah cacat permanen, dia tidak bisa melihat dengan utuh. Di sini saya ingin menekankan ada upaya merusak generasi muda. Dan menurut saya hal ini merupakan biadab," tegasnya, saat rapat bersama Komisi III DPR RI, Selasa (31/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) memastikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong tak terganggu gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,3 yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara pada Kamis (2/4/2026).
Perusahaan pun memastikan bahwa seluruh unit PLTP Lahendong tetap beroperasi stabil pasca gempa. Tercatat, seluruh unit pembangkit dari Unit 1 hingga Unit 6 tetap berjalan normal.
General Manager PGE Area Lahendong Novi Purwono menuturkan, pihaknya langsung mengaktifkan prosedur tanggap darurat dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap fasilitas, aset, serta aspek keselamatan pekerja dan lingkungan. Hasilnya, tidak ditemukan gangguan signifikan terhadap operasional.
"Selain itu, dari aspek lingkungan, tidak terdapat indikasi gangguan maupun dampak signifikan akibat kejadian gempa. Seluruh sistem pengamanan lingkungan dan
operasional tetap berjalan sesuai standar yang berlaku," katanya melalui keterangan resmi, Jumat (3/4/2026).
Dari aspek keselamatan pekerja dan sosial, seluruh pekerja PGE Area Lahendong dalam kondisi aman. PGE juga terus melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat serta memonitor kondisi masyarakat di sekitar wilayah operasi.
Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan, Perseroan tetap bekerja optimal dalam menjaga keandalan operasional pasokan uap dan listrik di Sulawesi Utara dan Gorontalo.
PGE Area Lahendong akan terus melakukan pemantauan secara intensif, memastikan keandalan operasi, serta menjaga keselamatan seluruh pekerja, masyarakat, dan lingkungan sekitar.
"Kami juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan respons yang cepat dan tepat terhadap kondisi pasca gempa ini," imbuh Novi.
Dia menjelaskan, listrik berbasis energi bersih dari panas bumi yang dihasilkan PGE Area Lahendong menjadi salah satu tulang punggung pasokan listrik di Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Saat ini, PLTP PGE Area Lahendong mampu menghasilkan listrik sebesar 120 megawatt (MW), yang berkontribusi sekitar 30 persen terhadap kebutuhan listrik masyarakat di sekitar area tersebut. Hingga akhir Desember 2025, PLTP Lahendong telah menghasilkan sekitar 849 gigawatt-hour (GWh) listrik.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) merilis nomor kontak atau hotline bagi warga negara Indonesia yang terdampak konflik Timur Tengah akibat serangan AS-Israel ke Iran.

Melalui akun resmi X (Twitter) @Kemlu_RI, Minggu (1/3/2026), Kemlu menyampaikan bahwa Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) bersama seluruh Perwakilan RI di kawasan Timur Tengah menjalin komunikasi intensif dan koordinasi aktif dengan para WNI di wilayah kerja masing-masing.

"Perwakilan RI telah mengimbau seluruh WNI di wilayah terdampak untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, mengikuti arahan otoritas setempat, serta menjaga komunikasi secara berkala dengan Perwakilan RI terdekat,” ujar Kemenlu melalui unggahannya, Minggu (1/3/2026).

Imbauan tersebut juga berlaku bagi WNI yang mengalami kendala perjalanan akibat situasi keamanan yang berkembang.

"Imbauan ini juga ditujukan kepada WNI yang mengalami kendala perjalanan akibat situasi yang berkembang di kawasan Timur Tengah,” lanjut Kemenlu.

Jika situasi darurat, WNI/PMI (Pekerja Migran Indonesia) dapat menghubungi Hotline Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri.

"WNI dan PMI dapat menghubungi hotline di +62 812-9007-0027 atau hotline perwakilan RI terdekat di masing-masing negara," imbuh Kemenlu.

Pemerintah Indonesia menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan penyelesaian melalui jalur diplomasi dalam menanggapi eskalasi konflik Timur Tengah.

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia untuk berperan sebagai mediator guna mendorong dialog antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon menegaskan fokus utamanya saat ini adalah memastikan hak-hak masyarakat dan nasabah Perumda BPR Bank Cirebon tetap terlindungi melalui mekanisme penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menyusul pencabutan izin usaha bank tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemkot meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Wali Kota Cirebon Effendi Edo menegaskan seluruh simpanan nasabah akan ditangani sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penjaminan simpanan dilakukan oleh LPS sepanjang memenuhi syarat penjaminan.

“Fokus Pemkot Cirebon saat ini adalah memastikan hak-hak masyarakat, nasabah, terlindungi melalui mekanisme LPS. Jadi, masyarakat tidak usah khawatir,” ujar Edo, Rabu (11/2/2026).

Diberitakan sebelumnya, pencabutan izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon dilakukan OJK pada 9 Februari 2026 setelah LPS memutuskan tidak melakukan penyelamatan terhadap bank milik Pemerintah Kota Cirebon tersebut. Keputusan tersebut diambil berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan dan prospek kelangsungan usaha bank, serta merujuk pada ketentuan pengawasan dan resolusi perbankan yang berlaku.

Sebelumnya, Perumda BPR Bank Cirebon telah berada dalam status pengawasan intensif sejak ditetapkan sebagai Bank Dalam Penyehatan (BDP) pada 2 Agustus 2024.

Status tersebut diberikan OJK akibat ditemukannya permasalahan serius dalam tata kelola dan integritas pengelolaan bank, termasuk pelanggaran prinsip kehati-hatian, lemahnya manajemen risiko, serta ketidakpatuhan terhadap regulasi. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap kesehatan keuangan bank.

Upaya penyehatan terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon selaku Kuasa Pemilik Modal. Namun, pada 1 Agustus 2025, status pengawasan kembali ditingkatkan menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR). Dalam fase ini, Pemkot Cirebon berkoordinasi dengan LPS dan mendukung pelaksanaan tugas Tim Pengelola Sementara sebagai bagian dari upaya penyelamatan.

Edo mengatakan, Pemerintah Kota Cirebon juga secara aktif mendorong LPS untuk mempertimbangkan skema penyelamatan, termasuk opsi penempatan modal sementara oleh LPS yang dikombinasikan dengan penyertaan modal daerah.

Meski demikian, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjamin Simpanan dan Resolusi Bank LPS tertanggal 3 Februari 2026, LPS memutuskan tidak menyelamatkan Perumda BPR Bank Cirebon dan merekomendasikan pencabutan izin usaha kepada OJK.

Menindaklanjuti keputusan tersebut, OJK secara resmi mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon dan menyerahkan proses selanjutnya kepada LPS untuk melakukan likuidasi. Pemerintah Kota Cirebon menyatakan menghormati sepenuhnya keputusan regulator dan bersikap kooperatif dalam seluruh tahapan likuidasi.

"Kami akan terus mengawal proses likuidasi agar berjalan transparan, tertib, dan tidak menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat. Komunikasi intensif dengan OJK dan LPS terus dilakukan guna memastikan setiap tahapan berjalan akuntabel," kata Edo.

Menurutnya, peristiwa ini juga menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Cirebon terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya di sektor keuangan.

"Setelah ini, kami akan memperketat pengawasan, memperkuat manajemen risiko, serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah dan kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan," tutup Edo.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyatakan pemerintah terus memantau perkembangan kasus dugaan penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok bajak laut.

Dia menekankan bahwa Pemerintah juga telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kondisi para WNI tersebut.

Hal itu disampaikan Sugiono saat memberikan keterangan pers usai menghadiri agenda Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026, Rabu (14/1/2026).

“Ya, ini kita lagi satu memantau terus perkembangannya dan saya juga mencoba untuk berkoordinasi dengan Kedutaan Tiongkok,” ujar Sugiono.

Menurutnya, hingga saat ini pemerintah masih berupaya memperoleh informasi yang lebih jelas terkait nasib dua WNI yang diduga menjadi korban penyanderaan. Sugiono mengakui bahwa informasi yang diterima pemerintah masih terbatas.

“Terus terang sejauh ini juga kita belum tahu nasib yang dua, tapi kita akan coba cari jalur untuk bisa cari tahu kondisinya seperti apa,” katanya.

Sugiono menambahkan bahwa perwakilan Indonesia di kawasan terkait juga terus melakukan pemantauan intensif.

Dia menegaskan bahwa laporan perkembangan situasi disampaikan secara berkala kepada dirinya.

“Perwakilan kita juga sudah terus memonitor situasi ini. Saya nunggu laporannya setiap jam lah, setiap ada update,” jelasnya.

Pemerintah menegaskan akan terus mengupayakan langkah-langkah diplomatik dan koordinasi lintas negara untuk memastikan keselamatan WNI serta memperoleh kejelasan terkait perkembangan kasus tersebut.

Saat ditanya mengenai asal daerah para WNI yang diduga disandera tersebut, Sugiono menyebut informasi tersebut masih belum dapat dipastikan.

“Belum tahu,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kesehatan kulit kepala memiliki peranan krusial dalam menunjang kekuatan rambut. Namun, berdasarkan data dari Journal International Academy of Cosmetic Dermatology (IACD), sekitar 80 persen kasus kerontokan rambut justru berawal dari kondisi kulit kepala.

Uji klinis yang dilakukan oleh merek produk kecantikan dan perawatan tubuh, Dove memperlihatkan bahwa tingkat kerontokan rambut lebih tinggi ditemukan pada individu dengan kulit kepala bermasalah dibandingkan mereka yang memiliki kulit kepala sehat .

Penelitian tersebut didasarkan pada penilaian visual kesehatan kulit kepala (Total Weighted Head Score). Oleh karena itu, sama seperti kulit wajah, kulit kepala pun memerlukan perhatian dan perawatan yang spesifik.

Kusmarinah Bramono, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang juga merupakan pakar rambut rontok dan dermatolog melakukan penelitian yang mengungkap bahwa masyarakat Indonesia umumnya menyadari keberagaman jenis kulit kepala, mulai dari kering, mudah berketombe, berminyak, hingga sensitif.

“Dengan mengenali kondisi kulit kepala, individu dengan masalah kerontokan rambut diharapkan bisa memilih perawatan yang paling sesuai sehingga bisa memberikan hasil optimal,” ujarnya.

Sayangnya, masih banyak orang yang salah menangani masalah kerontokan. Hal ini pernah dialami penyanyi Yura Yunita, yang mengaku baru menyadari bahwa salah satu penyebab utama rambut rontok berawal dari kondisi kulit kepala.

“Dulu aku selalu berpikir kalau rambut rontok cukup dipotong saja, ternyata caranya salah," katanya.

Akar masalah rambut rontok berasal dari kondisi kulit kepala, seperti gangguan siklus pertumbuhan rambut, kulit kepala berminyak atau berketombe, peradangan, stres, hingga faktor hormonal. Dengan demikian, memotong batang rambut tidak mengatasi masalah kerontokan dari sumbernya.

Matthew Seal, Head of R&D Beauty & Wellbeing, Unilever Indonesia memaparkan bahwa mengatasi rambut rontok tidak cukup hanya dengan menggunakan shampoo saja.

Aplikasikan rangkaian perawatan rambut lengkap yang terdiri dari shampoo untuk membersihkan, conditioner untuk menutrisi, creambath untuk perawatan intensif, dan hair tonic untuk membantu pertumbuhan rambut.

Matthew menyebut, pengembangan rangkaian perawatan rambut rontok dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai perawatan berbagai jenis kulit kepala yang beragam.

Beberapa skincare dalam produk perawatan rambut misalnya Biotin yang baik untuk mengatasi kulit kepala kering. Micellar untuk mengatasi kulit kepala berminyak. Niacinamide untuk mengatasi kulit kepala yang rentan berketombe. Hyaluron yang cocok untuk kulit kepala sensitif, serta Ceramide untuk memperkuat lapisan pelindung kulit kepala.

Inovasi ini mampu memperkuat lapisan pelindung kulit kepala, mengurangi rambut rontok, serta dapat menumbuhkan +2700 helai rambut dalam waktu 4 minggu. Selain itu, dengan pemakaian rutin terbukti mengurangi kerontokan hingga 99 persen.

"Terdapat skincare ingredients dalam rangkaian produk perawatan rambut yang bisa merawat dan menutrisi kulit kepala," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Tri Taruna Fariadi yang sempat menabrak petugas saat operasi tangkap tangan akhirnya tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).

Dari pantauan Bisnis di lokasi, Tri Taruna tiba di KPK pukul 12.50 WIB. Dia mengenakan jaket bewarna biru dan dikawal oleh dua orang TNI. Kepada wartawan, Taruna mengaku tidak pernah menabrak petugas KPK.

"Tidak pernah saya nabrak," katanya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan Tri Taruna diserahkan dari Kejagung untuk setelahnya dilakukan pemeriksaan secara intensif.

"Benar, sudah diserahkan dari Kejaksaan Agung. Selanjutnya langsung dilakukan pemeriksaan," jelas Budi dalam keterangan tertulis.

Tri Taruna diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah kepala dinas di HSU. Saat konferensi pers Sabtu (20/12/2025), KPK menetapkan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN) dan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Utara Asis Budianto (ASB) sebagai tersangka.

Pada konferensi pers itu, Tri Taruna tidak dihadirkan karena dirinya kabur dan sempat menabrak petugas saat petugas KPK melakukan tangkap tangan di wilayah HSU.

"Benar, pada saat sesuai dengan laporan dari petugas kami yang melaksanakan penangkapan terhadap terduga itu melakukan perlawanan dan melarikan diri," ucap Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.