Bisnis.com, JAKARTA — Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN tengah digelar di tengah kondisi panasnya geopolitik global, yakni terjadinya konflik di Timur Tengah. KTT ASEAN kali ini pun menaruh fokus pada dampak gejolak geopolitik global, terutama isu ketahanan energi.

KTT ASEAN tahun ini digelar di Cebu, Filipina pada Jumat (8/5/2026). KTT ASEAN ke-48 ini mengusung tema “Navigating Our Future, Together”, menaruh fokus pada penguatan stabilitas kawasan, integrasi ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan berkelanjutan di kawasan ASEAN.

Dalam sambutannya di upacara pembukaan KTT ASEAN ke-48, Presiden Filipina Ferdinand 'Bongbong' Marcos Jr mengatakan bahwa KTT ASEAN ke-48 digelar sebagai upaya menunjukkan kapasitas ASEAN dalam merespon dengan persatuan, kebijaksanaan, dan tekad di saat kawasan dihadapkan pada ketidakpastian.

"Negara-negara terus menavigasi lingkungan global yang semakin kompleks. Situasi yang semakin bergejolak di Timur Tengah telah berdampak pada kawasan kita, menantang kita untuk tetap gesit dalam menghadapi ketidakpastian," katanya.

Dia menjelaskan banyak warga negara di Asia Tenggara berharap kepada para pemimpinnya, bukan hanya untuk stabilitas, tetapi juga untuk jaminan dan harapan.

Marcos Jr pun menjelaskan bahwa selama beberapa bulan terakhir, masing-masing negara di Asia Tenggara harus melakukan penyesuaian untuk memodifikasi pendekatan menghadapi dampak konflik Timur Tengah.

"Jadi kita berkumpul sekarang untuk mempelajari penyesuaian tersebut guna menemukan pendekatan terbaik, untuk menghadapi masa depan bersama," ujarnya.

Dalam sesi Retreat KTT ASEAN ke-48, Marcos Jr pun menjelaskan bahwa gejolak geopolitik yang terjadi, di mana perang Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel mestinya mempererat kerja sama di kawasan, khususnya Asia Tenggara. Dia pun membeberkan bahwa perang tersebut telah memberikan dampak yang signifikan bagi kawasan.

"Di dunia yang semakin terhubung, ketidakstabilan di satu bagian dunia akan dengan cepat berdampak pada rantai pasokan, pasar keuangan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat kita," katanya.

Perang di Timur Tengah telah mengganggu ketersediaan dan harga minyak global. Sebab, Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak global ditutup.

"Efek domino dari gangguan pasokan minyak pada berbagai sektor di negara kita telah memengaruhi cara kita menjalankan bisnis, cara kita bekerja, dan cara kita hidup," katanya.

Menurutnya, meski dampak dirasakan berbeda dari satu negara ke negara lain di ASEAN saat ini, tidak dapat disangkal bahwa gangguan akan berdampak pada masa depan.

Bahkan, dia menjelaskan jika ketegangan mereda tepat waktu, kerusakan pada infrastruktur penting, sistem vital, dan kepercayaan secara umum akan terus dirasakan selama bertahun-tahun mendatang.

Untuk itu, menurutnya respon yang efektif dan inovatif dibutuhkan, terutama dari KTT ASEAN ke-48. Di samping itu, menurutnya kesulitan-kesulitan saat ini menghadirkan peluang inheren untuk mencapai komunitas ASEAN yang tangguh, inovatif, dinamis, dan berpusat pada rakyat.

Marcos Jr pun memperkenalkan kerangka LEAD, SAIL, dan RISE sebagai strategi terintegrasi ASEAN untuk memperkuat tiga pilar utama komunitas ASEAN.

LEAD difokuskan pada penguatan komunitas politik dan keamanan yang berbasis aturan. Kemudian, SAIL untuk mendorong ekonomi yang terintegrasi dan inovatif. Sementara RISE diarahkan untuk memperkuat komunitas sosial budaya yang inklusif dan berpusat pada masyarakat.

Adapun, dalam sesi pleno KTT ke-48 ASEAN, Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti bahwa ketegangan geopolitik dan gangguan berkepanjangan pada jalur-jalur utama global telah memberikan tekanan besar terhadap situasi energi di banyak negara, termasuk di kawasan ASEAN.

“Gangguan berkepanjangan di sepanjang jalur global utama sudah memberikan tekanan yang sangat tinggi pada situasi energi negara kita dan tekanan itu tampaknya tidak akan mereda dalam waktu dekat,” ujar Presiden.

Prabowo pun menegaskan bahwa ASEAN harus bersiap menghadapi potensi gangguan jangka panjang. Sementara, ketahanan energi kawasan tidak dapat dibangun secara reaktif, tetapi harus dipersiapkan secara proaktif melalui pendekatan yang jelas dan berorientasi ke depan.

Prabowo pun mendorong agar negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Prabowo mengingatkan bahwa diversifikasi energi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.

Negara-negara ASEAN, menurut Prabowo, perlu bergerak lebih cepat dalam mencari sumber energi alternatif, memperluas energi terbarukan, serta memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario global.

Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia pun telah mengambil langkah konkret untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Langkah yang diambil di antaranya melalui pengembangan sumber energi alternatif dan terbarukan, pemanfaatan bioenergi, peningkatan penggunaan kendaraan listrik, serta pembangunan program tenaga surya berskala besar.

“Kita sedang mengembangkan alternatif, energi terbarukan, menggunakan bioenergi, juga meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, dan kita sedang membangun program energi surya 100 gigawatt yang sangat ambisius yang ingin kita selesaikan dalam tiga tahun,” ujarnya.

Sehari sebelum mengikuti gelaran KTT ASEAN, Prabowo turut serta dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Brunei Darussalam–Indonesia–Malaysia–Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Dalam agenda tersebut, Prabowo juga menyoroti masalah mendesak saat ini yakni ketahanan energi imbas perang di Timur Tengah.

Prabowo mengatakan tekanan global yang meningkat serta ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah membuat isu energi bukan lagi sekadar tantangan jangka panjang, melainkan kebutuhan yang harus segera direspons.

“Ketahanan energi adalah salah satu isu penting yang kita hadapi saat ini. Dengan meningkatnya tekanan global dan ketidakstabilan di Timur Tengah, ini bukan lagi masalah jangka panjang, melainkan masalah mendesak,” ujar Prabowo dalam agenda KTT BIMP-EAGA pada Kamis (7/5/2026).

Sementara, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan bahwa partisipasi Indonesia dalam KTT ASEAN menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi energi regional di tengah dinamika geopolitik global.

"Indonesia terus mendorong penguatan kerja sama energi Asean guna memastikan ketahanan energi kawasan tetap terjaga, termasuk melalui penguatan konektivitas energi, diversifikasi pasokan, dan percepatan transisi energi yang berkelanjutan,” ujar Dwi melalui keterangan resmi, Kamis (7/5/2026).

Menurutnya, Indonesia juga menegaskan pentingnya solidaritas dan koordinasi regional dalam menghadapi tantangan global yang berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi dan perekonomian kawasan.

Gaet Kerja Sama

Di sela-sela KTT ASEAN, Indonesia pun menjajal kerja sama, yakni dengan Filipina. Kerja sama itu terkait dengan mineral kritis sebagai upaya memperkuat ketahanan energi.

Nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Strategic Nickel Industry Development Cooperation antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA) telah ditandatangani.

Penandatanganan MoU itu disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Hon. Maria Cristina A. Roque.

Adapun, MoU antara APNI dan PNIA mencakup ruang lingkup kerja sama yang bersifat strategis dan berorientasi jangka panjang. MoU itu meliputi, pertama, pertukaran informasi dalam rangka stabilisasi perdagangan nikel regional dan global.

Kedua, pengembangan bersama teknologi hilirisasi nikel serta pemanfaatan nilai tambah dari produk sampingan industri pengolahan. Ketiga, pengembangan sumber daya manusia bersama untuk mendukung ekosistem industri nikel yang berkelanjutan.

Arilangga menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut bukan sekadar kerja sama biasa. Kolaborasi itu menjadi fondasi bagi Indonesia-Philippines Nickel Corridor, yakni sebuah platform terstruktur yang menghubungkan kekuatan hilirisasi dan smelter Indonesia dengan pasokan bijih nikel hulu dari Filipina.

"Ini akan menjadi poros cadangan dan produksi nikel yang tak terpisahkan bagi dunia,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis pada Jumat (8/5/2026).

Airlangga juga menekankan bahwa nikel merupakan mineral kritis yang memiliki peran sentral dalam transisi energi. Produk turunan nikel dapat diintegrasikan ke dalam strategi ketahanan energi nasional maupun kawasan melalui penguatan penyimpanan energi (energy storage), baik untuk baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) maupun baterai untuk penyimpanan energi panel surya.

Dengan demikian, menurutnya hilirisasi nikel tidak hanya mendukung sektor industri, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap bauran energi bersih dan berkelanjutan.

Hadapi Ganjalan

Pakar Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Afrimadona mengatakan bahwa fokus di KTT ASEAN ke-48 terkait dengan ketahanan energi saat ini dirasa tepat. Sebab, negara-negara di Asia Tenggara perlu menyatukan sikap menghadapi kondisi panasnya geopolitik global.

"Indonesia pun perlu memanfaatkan KTT ASEAN ini untuk mendorong ketahanan energi sebagai agenda strategis kawasan, bukan sekadar isu teknis. Konflik global menunjukkan bahwa guncangan energi dapat langsung memengaruhi inflasi, biaya industri, subsidi, dan stabilitas sosial di Asia Tengggara," ujarnya kepada Bisnis pada Jumat (8/5/2026).

Namun, menurutnya upaya menyatukan sikap di ASEAN dalam menghadapi ketahanan energi saat ini memiliki tantangan. Sebab, tingkat ketergantungan energi tiap negara berbeda.

"Ada negara eksportir energi, ada yang sangat bergantung pada impor, ada yang kuat dalam pembiayaan, dan ada yang kaya potensi energi terbarukan," katanya.

Meski begitu, menurutnya justru di situlah relevansi ASEAN. Bukan untuk menyeragamkan kepentingan, melainkan membangun mekanisme saling melengkapi.

Indonesia pun menurutnya bisa mengambil peran sebagai penghubung. Agenda yang perlu didorong adalah percepatan ASEAN Power Grid, perdagangan listrik lintas batas, koordinasi cadangan energi, investasi energi terbarukan, serta penguatan rantai pasok mineral kritis.

"Jadi, targetnya bukan hanya menjaga pasokan energi hari ini, tetapi membangun ketahanan energi ASEAN untuk menghadapi konflik global dan transisi energi ke depan," katanya.

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri juga menyatakan bahwa yang menjadi fokus pembahasan di KTT ASEAN kali ini yakni menghadapi tantangan geopolitik global tepat. Namun, yang juga diperlukan adalah platform jangka panjang di ASEAN dalam menghadapi berbagai krisis berikutnya.

"ASEAN perlu mempersiapkan adanya mekanisme yang sifatnya permanen, dibandingkan apa yang ada dalam merespon krisis," katanya kepada Bisnis pada Jumat (8/5/2026).

Sementara itu, dia menilai ASEAN juga menghadapi tantangan dalam berkerja sama menyikapi ketahanan energi. Pertama, banyak negara ASEAN merupakan importir minyak dan gas.

"Makanya, ketika ASEAN ingin membuat cadangan, itu tidak gampang, karena kebanyakan sebagai net importer," katanya.

Kedua, dalam merealisasikan kerja sama untuk ketahanan energi dibutuhkan sumber daya finansial. Tujuannya guna membantu procurement atau purchasing dari minyak yang semakin banyak.

"Itu memerlukan sumber daya keuangan yang besar juga," ujarnya.

Solusinya, dia menilai bahwa negara-negara ASEAN bisa mengintegrasikan platform kerja sama dengan negara-negara lain yang lebih mempunyai sumber daya kuat, di sekitar kawasan seperti China dan Jepang.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa KTT ASEAN kali ini membawa peluang bagi Indonesia yang cukup besar untuk memainkan peran yang lebih strategis. Indonesia bukan hanya ekonomi terbesar di ASEAN, tetapi juga salah satu negara dengan cadangan energi dan mineral strategis paling besar di kawasan.

ASEAN secara keseluruhan memang memiliki cadangan minyak, gas, dan batu bara yang besar, tetapi sebagian besar terkonsentrasi di beberapa negara saja, dan Indonesia termasuk pemain utamanya.

Oleh karena itu, menurutnya pendekatan Indonesia seharusnya tidak lagi sekadar menjual komoditas mentah, melainkan memosisikan diri sebagai pusat rantai pasok energi dan mineral kawasan.

"Tetapi pertanyaan berikutnya adalah apakah ASEAN sendiri benar-benar mampu menyatukan kepentingan energi negara anggotanya yang sangat berbeda," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa struktur kepentingannya memang sangat asimetris. Singapura misalnya hampir sepenuhnya bergantung pada impor energi sehingga sangat berkepentingan dengan integrasi regional dan cadangan bersama. Filipina juga relatif rentan terhadap gejolak energi global, sehingga wajar kalau isu keamanan energi menjadi fokus utama mereka dalam KTT kali ini.

Sementara itu, negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei masih memiliki kecenderungan alami untuk memprioritaskan kebutuhan domestik terlebih dahulu karena mereka juga produsen energi.

Vietnam dan Thailand memilih jalur diversifikasi masing-masing. Vietnam bahkan mulai kembali membuka pembicaraan soal energi nuklir. Laos mempunyai kepentingan berbeda lagi karena fokus pada ekspor listrik tenaga air. Myanmar praktis semakin jauh dari agenda integrasi kawasan.

"Karena itu saya melihat pendekatan yang paling realistis bukan berharap ASEAN akan bergerak sepenuhnya sebagai satu blok yang solid, tetapi sebagai payung bagi beberapa koalisi terbatas yang lebih efektif," katanya.

Tantangan lain yang menurutnya akan dihadapi adalah terkait pendanaan. Kebutuhan investasi infrastruktur energi dan transmisi di ASEAN sangat besar, terutama kalau kawasan ini ingin mempercepat interkoneksi listrik lintas negara. Untuk negara-negara berkembang ASEAN, pembiayaan seperti ini hampir tidak mungkin hanya mengandalkan APBN masing-masing.

Tantangan berikutnya adalah harmonisasi regulasi. Standar jaringan listrik, tarif, mekanisme perdagangan lintas batas, hingga model kepemilikan infrastrukturnya masih berbeda-beda antar negara.

Belum lagi faktor geografis. Indonesia dan Filipina adalah negara kepulauan sehingga biaya konektivitas energinya jauh lebih tinggi dibanding negara-negara Asia daratan. Secara struktural, ini membuat integrasi penuh menjadi lebih kompleks dan mahal.

Di saat yang sama, ada persoalan transisi energi yang juga belum selesai. Banyak negara ASEAN, termasuk Indonesia, Vietnam, dan Filipina, masih sangat bergantung pada batu bara untuk menjaga keamanan pasokan listrik domestik.

"Akibatnya, agenda ketahanan energi sering berbenturan dengan agenda dekarbonisasi. Dalam jangka pendek, batu bara memberi stabilitas pasokan dan harga. Tetapi dalam jangka panjang, ketergantungan itu justru membuat transisi energi menjadi lebih sulit," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC) serta Dewan Penasihat Bisnis APEC (APEC Business Advisory Council/ABAC).

“Indonesia selalu siap untuk mendukung kerja-kerja ABAC yang berdampak dan berorientasi pada aksi, untuk menegaskan dukungan kami terhadap APEC dan ABAC di bawah kepemimpinan China,” ujar Anindya dalam Opening Ceremony ABAC Meeting I 2026 yang digelar di Jakarta, Sabtu.

APEC 2026 mengangkat tema “Membangun Komunitas Asia-Pasifik untuk Kemakmuran Bersama” atau Building an Asia-Pacific Community to Prosper Together.

Dengan memprioritaskan keterbukaan, inovasi, dan kerja sama yang erat di kawasan Asia-Pasifik, Anindya menilai APEC telah sejalan dengan prinsip dan prioritas pemerintah Indonesia.

Oleh karena itu, Anindya berharap ABAC selaku Dewan Penasihat Bisnis APEC dapat menerjemahkan realitas geopolitik dan dinamika bisnis global saat ini ke dalam rekomendasi kebijakan yang praktis.

“Kami harapkan rekomendasi tersebut dapat disampaikan kepada para pemimpin di Shenzhen pada akhir November mendatang,” ujar Anindya.

Sebelumnya diberitakan, APEC resmi meluncurkan agenda 2026 dengan mengusung penguatan integrasi ekonomi dan kerja sama kawasan di tengah berbagai tantangan global.

Para pejabat tinggi dari 21 ekonomi anggota (member economies) APEC berkumpul di Guangzhou, China, untuk menghadiri rangkaian pertemuan yang berlangsung pada 1–10 Februari.

Sekretariat APEC, melalui pernyataan pers yang diterima di Jakarta, Selasa (3/2), menyatakan China selaku tuan rumah mengusung tema “Membangun Komunitas Asia-Pasifik untuk Kemakmuran Bersama.”

Tema tersebut menegaskan komitmen China untuk memperdalam integrasi kawasan serta mempercepat kerja sama di Asia-Pasifik, yang dinilai sebagai kawasan ekonomi paling dinamis di dunia.

Ketua Pertemuan Pejabat Senior APEC 2026 Chen Xu menuturkan APEC 2026 menjadi momentum penting bagi seluruh ekonomi anggota untuk memperkuat persatuan, memperdalam kerja sama, dan mendorong kemakmuran bersama di kawasan Asia-Pasifik.

Bisnis.com, JAKARTA — Uni Eropa memastikan Bulgaria tetap akan bergabung dengan zona euro pada 1 Januari 2026, meskipun negara tersebut tengah menghadapi krisis politik dan gelombang demonstrasi besar yang berujung pada mundurnya pemerintahan Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov.

Dilansir The Sofia Globe, Kamis (18/12/2025), juru bicara Komisi Eropa (European Commission/EC) menyampaikan bahwa seluruh keputusan terkait aksesi euro Bulgaria telah diambil dan tetap berlaku.

“Terlepas dari bagaimana situasi politik berkembang, keputusan tersebut tetap berlaku,” ujar juru bicara EC dalam pengarahan rutin di Brussels, Jumat (12/12/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan hanya beberapa jam setelah parlemen Bulgaria secara resmi menerima pengunduran diri kabinet Zhelyazkov. Pemerintahan tersebut runtuh di tengah aksi protes massal di Sofia dan sejumlah kota lain, termasuk unjuk rasa warga Bulgaria di luar negeri yang menentang koalisi berkuasa.

Dalam pengarahan tersebut, Komisi Eropa juga menanggapi kekhawatiran terkait kemungkinan penundaan adopsi euro, menyusul klaim Presiden Roumen Radev yang menilai Bulgaria belum siap, serta wacana partai oposisi pro-Rusia Vuzrazhdane untuk menunda aksesi selama satu tahun.

Menurut European Commission (EC), Bulgaria telah memenuhi seluruh kriteria utama yang disyaratkan untuk mengadopsi euro.

Secara teknis, Bulgaria telah mengajukan permintaan laporan konvergensi khusus kepada Komisi Eropa dan Bank Sentral Eropa (ECB) pada Februari 2025.

Laporan yang dirilis pada 4 Juni 2025 menyatakan Bulgaria siap mengadopsi euro mulai 2026. Selanjutnya, seluruh proses persetujuan di tingkat lembaga Uni Eropa telah rampung pada 8 Juli 2025.

Bulgaria sendiri menjadi anggota Uni Eropa sejak 2007. Dalam perjanjian keanggotaan, disebutkan bahwa Bulgaria wajib mengadopsi euro setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Perjanjian tersebut berstatus traktat internasional yang telah diratifikasi, sehingga menurut konstitusi Bulgaria tidak dapat dibatalkan melalui referendum nasional. Atas dasar itu, parlemen Bulgaria berulang kali menolak usulan referendum terkait Euro.

Kepastian masuknya Bulgaria ke zona euro kontras dengan situasi politik dalam negeri. Dalam beberapa pekan terakhir, Bulgaria diguncang aksi protes besar yang dipelopori generasi muda, menyoroti isu korupsi, pengaruh oligarki, dan arah kebijakan pemerintah. Tekanan publik tersebut menjadi salah satu faktor utama runtuhnya pemerintahan Zhelyazkov.

Bagi Uni Eropa, masuknya Bulgaria ke zona euro menjadi langkah strategis memperkuat integrasi ekonomi di kawasan Eropa Timur.

Sementara itu, bagi Bulgaria, adopsi euro diharapkan dapat meningkatkan stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor, meskipun tantangan politik dan sosial dalam negeri masih membayangi.

Dengan dinamika politik yang belum sepenuhnya mereda, Bulgaria diperkirakan tetap menjadi perhatian media internasional. Namun, dari sudut pandang Uni Eropa, jalur Bulgaria menuju euro kini telah bersifat final. (Angela Keraf)

Bisnis.com, JAKARTA — Fragmentasi global yang semakin dalam dan perubahan struktural ekonomi dunia membuat negara-negara di kawasan Asean+3 harus memperkuat integrasi dan ketahanan kolektif agar mampu menyerap guncangan eksternal.

Sebagai informasi, Asean+3 merujuk pada kawasan yang mencakup negara-negara di kawasan Asia Tenggara serta China, Jepang, dan Korea Selatan.

CEO Asean+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) Yasuto Watanabe mengatakan dunia kini berada dalam fase transisi, sehingga belum memiliki tatanan baru yang stabil. Menurutnya, rekonstruksi rantai pasok, konsolidasi strategis dalam perdagangan, serta perebutan kepemimpinan teknologi menjadi tanda bahwa globalisasi tak lagi berjalan dalam pola lama.

Pada saat yang sama, sistem moneter dan keuangan mulai bergeser dengan meningkatnya diversifikasi mata uang, munculnya arsitektur pembayaran paralel, dan perubahan arah arus modal.

“Dunia tengah mengalami perubahan struktural. Fragmentasi terjadi, tetapi konektivitas global tetap sangat dalam. Modal terus bergerak melintasi negara, dan kebijakan ekonomi besar tetap berdampak ke pasar kita,” ujarnya dalam Asean+3 Economic Cooperation and Financial Stability Forum secara daring, Selasa (25/11/2025).

Dia menegaskan, Asean+3, yang menyumbang lebih dari 40% pertumbuhan PDB global, berada di pusat dinamika tersebut, sehingga keputusan kawasan mengenai integrasi dan kerja sama finansial akan berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dunia.

Watanabe juga menyoroti perkembangan pesat pasar keuangan global yang didorong oleh intermediasi non-bank dan gelombang inovasi digital. Dia menuturkan, saat ini teknologi sedang merancang ulang tatanan industri keuangan.

Menurutnya, perkembangan ini membawa peluang dan risiko bagi Asean+3. Oleh karena itu, menurutnya kawasan Asean+3 harus memanfaatkan inovasi dengan optimal sekaligus memperkuat kerangka yang menjaga stabilitas sistem keuangan.

Lebih jauh, dia menegaskan resiliensi kawasan tidak dapat dibangun melalui isolasi, melainkan melalui adaptasi, diversifikasi, dan peningkatan kapasitas menghadapi guncangan eksternal.

Untuk itu, dia mendorong kawasan Asean+3 untuk mempercepat investasi infrastruktur digital dan pembayaran, memperdalam kerja sama keuangan, serta memperkuat institusi yang menopang tindakan kolektif.

“AMRO berkomitmen penuh mendukung tujuan ini melalui peningkatan fungsi pemantauan, perluasan bantuan teknis, dan penguatan jaring pengaman keuangan regional,” ujar Watanabe.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia terus memperluas keterlibatan dalam kerja sama ekonomi kawasan sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi dalam perekonomian global. Salah satu agenda yang kini menjadi perhatian adalah rencana aksesi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

CPTP adalah perjanjian perdagangan bebas berstandar tinggi yang dinilai dapat membuka akses pasar lebih luas dan meningkatkan daya saing nasional. CPTPP saat ini menghubungkan 12 negara dengan populasi sekitar 590 juta jiwa dan mencakup hampir 15% dari produk domestik bruto (PDB) global.

Pada 2025, Australia memegang posisi ketua dan mendorong perluasan keanggotaan serta penguatan kerja sama ekonomi dalam kerangka tersebut. CPTPP merupakan perjanjian yang sejalan dengan berbagai instrumen kerja sama internasional yang telah diikuti Indonesia.

“CPTPP ini merupakan perjanjian perdagangan antar ekonomi. Ketentuan-ketentuan dalam CPTPP secara umum sudah kita sepakati di berbagai perjanjian internasional seperti dalam kerangka WTO, RCEP, ASEAN, serta proses aksesi OECD. Maka itu, kita hanya memerlukan beberapa penyesuaian peraturan perundang-undangan untuk memenuhi komitmen di CPTPP,” jelas Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi, Jumat (21/11/2025).

Dalam pernyataan yang sama, Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia Don Farrell menyampaikan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi empat calon negara yang dinilai sejalan dengan Prinsip Auckland, yakni Uruguay, Uni Emirat Arab, Filipina, dan Indonesia. Australia memutuskan memulai proses aksesi dengan Uruguay dan melanjutkan proses bagi tiga negara lainnya, termasuk Indonesia, pada 2026.

Pemerintah Indonesia menyambut baik sinyal tersebut dan memandangnya sebagai bentuk penguatan posisi Indonesia dalam percakapan strategis mengenai integrasi ekonomi regional. Dalam pertemuan dengan Minister for Trade and Industry Singapura Gan Kim Yong pada kunjungan kerja ke Singapura, Menko Airlangga kembali menegaskan komitmen Indonesia untuk memajukan proses aksesi CPTPP. Sikap ini juga disampaikan melalui surat resmi HM.4.6/417/SET.M.EKON.3/11/2025.

Keanggotaan Indonesia dalam CPTPP diproyeksikan membawa manfaat luas, terutama dari sisi perluasan akses pasar. Sejumlah negara anggota CPTPP belum memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Indonesia sehingga peluang peningkatan ekspor dinilai semakin terbuka.

Selain itu, integrasi ekonomi yang lebih dalam diperkirakan memberikan dampak positif pada iklim investasi, termasuk peningkatan arus investasi asing langsung. Bagi Indonesia, peningkatan daya saing produk nasional dan penciptaan iklim investasi yang lebih transparan diproyeksikan mendukung pertumbuhan PDB.

Sementara itu, bagi CPTPP, bergabungnya Indonesia akan menambah bobot strategis blok perdagangan tersebut. Posisi Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dapat memperkuat integrasi kawasan, menciptakan peluang ekonomi baru, serta meningkatkan relevansi CPTPP sebagai perjanjian perdagangan modern di kawasan Indo-Pasifik.

Menko Airlangga menyebut bahwa dengan bergabungnya Indonesia dalam CPTPP, arah kebijakan perdagangan nasional diharapkan bergerak menuju standar yang lebih tinggi yang dapat mendorong peningkatan volume perdagangan antarnegara anggota

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia tengah melakukan proses aksesi menuju keanggotaan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD.

OECD adalah forum multilateral yang beranggotakan 38 negara yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan reformasi tata kelola regulasi dengan penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA) sebagai bagian dari Good Regulatory Practices (GRP).

Langkah ini bertujuan memastikan setiap regulasi disusun secara efisien, berbasis bukti, dan berdampak positif bagi perekonomian, masyarakat, serta lingkungan.

Dalam keterangan resminya, Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Evita Manthovani menjelaskan Implementasi RIA juga menjadi salah satu indikator kesiapan Indonesia menjadi anggota OECD.

"Artinya, penerapan RIA tidak hanya memperkuat kebijakan nasional, tapi juga membuka jalan bagi integrasi Indonesia dalam tatanan ekonomi global yang lebih transparan dan kompetitif," ujar Evita dikutip Kamis (13/11/2025).

Lebih lanjut, Evita menyampaikan Acara RIA Forum 2025 merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Perekonomian bersama dengan Pemerintah Inggris, sebagai bagian dari kemitraan yang berkelanjutan dalam mendukung penguatan kapasitas analisis kebijakan dan penerapan GRP di Indonesia.

"Forum ini menjadi wadah untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep dan penerapan RIA, khususnya dalam penjabaran ambang batas (threshold) yang menentukan sejauh mana suatu kebijakan dianggap memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Inggris untuk ASEAN, Helen Fazey menjelaskan ASEAN-UK Economic Integration Programme terdapat berbagai kegiatan yang berfokus pada tiga area utama, yaitu reformasi regulasi, promosi perdagangan terbuka, dan pengembangan layanan keuangan yang inklusif.

"Selain itu, program ini juga memberikan perhatian lintas sektor terhadap digitalisasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, serta mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan wirausaha perempuan," ujar Helen dikutip Kamis (13/11/2025).

Melalui ASEAN-UK Economic Integration Programme, Pemerintah Inggris memperkuat kemitraannya dengan negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, dalam membangun kapasitas untuk kebijakan dan regulasi yang berbasis bukti.

"Kami menyambut baik penyelenggaraan RIA Forum 2025 sebagai contoh konkret kerja sama antara Inggris dan Indonesia dalam mendorong praktik regulasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Inisiatif ini mencerminkan komitmen bersama kami untuk menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif," ujarnya

Bisnis.com, JAKARTA — Pimpinan dunia dan delegasi dari negara-negara peserta Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (KTT APEC 2025) telah sukses menggelar pertemuan di kota Gyeongju, Korea Selatan.

Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah pemimpin dunia seperti Presiden China Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Pangeran Mahkota Mohammed bin Zayed Al Nahyan dari Uni Emirat Arab.

Presiden Prabowo Subianto turut hadir mewakili delegasi Indonesia dalam pertemuan tahunan tersebut.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua hari itu, sejumlah poin penting telah disepakati para pemimpin untuk kemajuan ekonomi di kawasan.

Para Pemimpin Ekonomi APEC telah menyepakati tujuan bersama melalui tiga prioritas. Para pemimpin tersebut menyepakati bahwa Kawasan Asia-Pasifik berada di titik krusial.

Pertemuan tersebut menyerukan kerja sama yang lebih erat dan tindakan nyata untuk memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan semua pihak.

Para pemimpin juga menggarisbawahi bahwa situasi saat ini semakin menunjukkan pentingnya dan peran APEC sebagai forum utama kerja sama ekonomi regional sekaligus inkubator gagasan.

"Kami menegaskan kembali pengakuan bersama bahwa perdagangan dan investasi yang kuat sangat penting bagi pertumbuhan dan kemakmuran kawasan Asia-Pasifik, dan tetap berkomitmen untuk memperdalam kerja sama ekonomi guna menavigasi lingkungan global yang terus berkembang," tulis Deklarasi Gyeongju Para Pemimpin APEC dalam laman resminya, Senin (3/11/2025).

Lebih lanjut, negara-negara anggota APEC sepakat akan memajukan integrasi ekonomi di kawasan Asia-Pasifik dengan cara yang berorientasi pasar, termasuk melalui agenda Kawasan Perdagangan Bebas Asia-Pasifik (FTAAP).

Di samping itu, para pemimpin menyadari dampak buruk korupsi sebagai ancaman karena melampaui batas negara, mendistorsi pasar, mengikis kepercayaan publik, dan memfasilitasi kejahatan, termasuk kejahatan terorganisir.

"Kami menegaskan kembali bahwa upaya antikorupsi harus lebih inovatif, terkoordinasi dengan lebih baik, dan lebih efektif. Kami akan melanjutkan upaya kami untuk mencegah para pelaku korupsi dan aset-aset terlarang mendapatkan tempat berlindung yang aman," tulis kesepakatan tersebut.

Pertemuan tersebut juga membahas terkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan baru di kawasan.

Menurut para pemimpin, inovasi yang didorong oleh transformasi digital dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan konektivitas, produktivitas, dan partisipasi seluruh masyarakat dan pelaku bisnis di kawasan Asia-Pasifik, sehingga berkontribusi pada realisasi potensi ekonomi mereka secara penuh.

Untuk itu, potensi AI untuk secara fundamental dinilai dapat mengubah perekonomian dunia dengan membuka batas-batas baru bagi inovasi, peningkatan produktivitas, peningkatan daya saing, kemakmuran ekonomi, dan ketahanan.

"Kami menegaskan pentingnya memastikan bahwa peluang dan manfaat pertumbuhan dan kemakmuran dinikmati oleh semua orang di Asia-Pasifik," sebut deklarasi tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menjaga persatuan ASEAN di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Hal itu disampaikan saat menghadiri sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia pada Minggu (26/10/2025). Turut hadir dalam acara ini, Presiden AS Donald Trump.

Dalam pidatonya, Prabowo memuji kepemimpinan tegas Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam menangani perselisihan yang baru-baru ini terjadi di kawasan. Ia menegaskan bahwa Indonesia siap mendukung langkah lanjutan dari perjanjian gencatan senjata yang dicapai.

"Saya mengapresiasi kepemimpinan tegas Dato' Seri Anwar Ibrahim dalam menyelesaikan perselisihan baru-baru ini. Indonesia siap mendukung langkah-langkah selanjutnya dari perjanjian gencatan senjata," ujar Prabowo di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC).

Ia kemudian menekankan bahwa persatuan ASEAN bukan sekadar slogan, melainkan strategi yang direncanakan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan.

"Bagi ASEAN, persatuan bukan sekadar slogan. Persatuan adalah strategi yang direncanakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan regional," tegasnya.

Prabowo juga menyoroti pentingnya memperkuat koordinasi ekonomi, integrasi regional, dan transformasi digital agar ASEAN mampu menghadapi guncangan eksternal dan ketidakpastian masa depan.

"Persatuan ASEAN juga harus tercermin dalam koordinasi, integrasi, dan transformasi ekonomi yang lebih kuat," kata Prabowo.

Prabowo juga turut menyampaikan apresiasi kepada para Menteri Luar Negeri dan Menteri Ekonomi ASEAN atas solidaritas dan kerja sama erat dalam menghadapi tantangan geoekonomi saat ini.

Selain itu, ia juga menekankan bahwa kekuatan ASEAN di kancah global harus berakar pada fondasi yang kuat di dalam negeri.

"Fondasi yang kuat di rumahlah yang memampukan kita membangun jembatan ke dunia. Fondasi ini memberi kita kredibilitas untuk terlibat dan membantu membentuk masa depan di luar batas-batas kita," ungkapnya.

Menutup pidatonya, Prabowo mengajak seluruh negara anggota ASEAN untuk tetap berani, adaptif, dan visioner menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian.

"Menghadapi ketidakpastian global, mari kita memimpin dengan tujuan. Bukan hanya untuk kawasan kita, tetapi untuk dunia yang lebih stabil, adil, dan inklusif," pungkas Prabowo.

KTT ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur turut dihadiri para pemimpin negara anggota dan perwakilan Timor-Leste yang baru bergabung sebagai anggota ke-11 ASEAN.

Kuala Lumpur, CNBC Indonesia - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim menyebut proyek Jaringan Listrik ASEAN (ASEAN Power Grid/APG) sebagai "mahkota" kerja sama energi di Asia Tenggara. Menurutnya, proyek ini menjadi tonggak penting bagi integrasi ekonomi, ketahanan energi, dan transisi menuju energi bersih di kawasan.

Berbicara pada pembukaan Pertemuan Menteri Energi ASEAN ke-43 (AMEM-43) di Kuala Lumpur, Anwar memuji hasil konkret dari pertemuan tersebut, termasuk adopsi Rencana Aksi ASEAN untuk Kerja Sama Energi (APAEC) 2026-2030 dan penandatanganan Enhanced MoU on ASEAN Power Grid.

"Ini mungkin pertemuan paling substantif dengan hasil nyata yang menunjukkan kolaborasi kuat antarnegara ASEAN," ujar Anwar, dikutip Sabtu (18/10/2025).

"Rencana aksi baru ini menjadi kompas kebijakan energi ASEAN untuk dekade mendatang, untuk memperluas energi terbarukan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat konektivitas kawasan," lanjutnya.

Anwar menegaskan, proyek APG kini berkembang pesat. Jaringan yang awalnya menghubungkan Vietnam, Malaysia, dan Singapura akan diperluas ke Laos, Kamboja, Thailand, serta ke arah Indonesia dan Filipina.

"Sarawak menjadi salah satu hub energi penting yang menghubungkan Malaysia dengan Indonesia dan Filipina," katanya.

Selain itu, ia menekankan perlunya investasi besar dan pembiayaan inovatif untuk memastikan proyek APG berjalan sukses, seraya memuji dukungan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia (World Bank) dan Asian Development Bank (ADB).

"Ambisi harus sejalan dengan sumber daya. Jaringan listrik ASEAN memerlukan investasi berkelanjutan dan pembiayaan kreatif," ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Transisi Energi dan Transformasi Air (PETRA) Malaysia, total nilai investasi yang dibutuhkan untuk merealisasikan seluruh proyek di bawah inisiatif ASEAN Power Grid diperkirakan mencapai US$60 miliar atau sekitar Rp960 triliun. Dana ini mencakup pembangunan jaringan interkoneksi listrik lintas negara, integrasi sistem energi hijau, serta penguatan infrastruktur transmisi di seluruh Asia Tenggara.