PT Bank Seabank Indonesia ikut serta memajukan UMKM dalam negeri.

Peran serta mereka lakukan dengan meluncurkan Platform bernama UMKM Pintar. 

Platform ini merupakan media pembelajaran online dan gratis bagi para pelaku UMKM, khususnya perempuan yang dirancang khusus untuk membantu mereka dalam meningkatkan pengetahuan dan kapasitas usaha.

Platform mengajarkan beberapa materi pembelajaran.

Pertama untuk tingkat dasar soal dasar-dasar perbankan. Materi yang diajarkan antara lain; memahami peran bank dalam membantu usaha para pelaku UMKM, mengenal dan memanfaatkan produk/layanan bank sesuai dengan kebutuhan usaha, mengelola rekening usaha secara efektif dan efisien, mengenal dan menghindari kejahatan digital.

Kedua untuk tingkat menengah soal pencatatan keuangan dasar.

Di tahap ini, peserta akan diajari pembukuan dasar untuk usaha, membuat laporan keuangan usaha, kesehatan finansial, analisa laporan keuangan usaha, pajak dan kepatuhan usaha.

Sementara materi ketiga soal yang masuk dalam tingkat lanjutan berisi tentang strategi penjualan yang tepat sasaran.

Wakil Direktur Utama SeaBank Junedy Liu mengatakan fasilitas pembelajaran itu diberikan terkait besarnya peran UMKM dalam negeri bagi ekonomi dan masyarakat Indonesia

"UMKM adalah tulang punggung ekonomi Ri, banyak lapangan kerja tercipta dari UMKM, banyak keluarga dihidupi UMKM," katanya di Jakarta, Kamis (26/3).

Meski berperan besar, Junedy mengatakan UMKM di Indonesia masih memiliki banyak permasalahan.

Salah satu permasalahan yang mengemuka dan berhasil diidentifikasi oleh SeaBank adalah rendahnya tingkat literasi keuangan mereka.

"Kami pelajari banyak UMKM mengalami kendala dalam mengelola keuangan dan melakukan pembukuan finansial dengan baik. Padahal, dalam bangun bisnis sehat berkelanjutan dua hal itu penting. Bagaimana mengelola cash flow, utang dan bagaimana melakukan pembukuan baik agar bisa dapat akses pembiayaan dari bank. Ini yang mendorong kami melaksanakan UMKM Pintar," katanya.

Selain memberikan materi pembelajaran, Platform UMKM Pintar juga menyediakan Kalkulator Pintar bagi para pelaku UMKM.

Dengan menggunakan kalkulator ini, mereka bisa menghitung kesehatan finansial usaha mereka. 

Tak hanya itu, dengan menggunakan kalkulator ini, pelaku UMKM juga bisa menentukan kebijakan bisnis mereka, termasuk dalam memutuskan besaran harga pokok penjualan atas produk yang mereka akan jual.

Junedy berharap kehadiran Platform Pintar yang bisa diakses secara praktis dan gratis ini bisa membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kapasitas usaha dan bisnis mereka.

"Supaya mereka tidak tertinggal di tengah arus digitalisasi yang luar biasa," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia tengah melakukan proses aksesi menuju keanggotaan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD.

OECD adalah forum multilateral yang beranggotakan 38 negara yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan reformasi tata kelola regulasi dengan penerapan Regulatory Impact Assessment (RIA) sebagai bagian dari Good Regulatory Practices (GRP).

Langkah ini bertujuan memastikan setiap regulasi disusun secara efisien, berbasis bukti, dan berdampak positif bagi perekonomian, masyarakat, serta lingkungan.

Dalam keterangan resminya, Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Evita Manthovani menjelaskan Implementasi RIA juga menjadi salah satu indikator kesiapan Indonesia menjadi anggota OECD.

"Artinya, penerapan RIA tidak hanya memperkuat kebijakan nasional, tapi juga membuka jalan bagi integrasi Indonesia dalam tatanan ekonomi global yang lebih transparan dan kompetitif," ujar Evita dikutip Kamis (13/11/2025).

Lebih lanjut, Evita menyampaikan Acara RIA Forum 2025 merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Perekonomian bersama dengan Pemerintah Inggris, sebagai bagian dari kemitraan yang berkelanjutan dalam mendukung penguatan kapasitas analisis kebijakan dan penerapan GRP di Indonesia.

"Forum ini menjadi wadah untuk memperdalam pemahaman mengenai konsep dan penerapan RIA, khususnya dalam penjabaran ambang batas (threshold) yang menentukan sejauh mana suatu kebijakan dianggap memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Inggris untuk ASEAN, Helen Fazey menjelaskan ASEAN-UK Economic Integration Programme terdapat berbagai kegiatan yang berfokus pada tiga area utama, yaitu reformasi regulasi, promosi perdagangan terbuka, dan pengembangan layanan keuangan yang inklusif.

"Selain itu, program ini juga memberikan perhatian lintas sektor terhadap digitalisasi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, serta mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan wirausaha perempuan," ujar Helen dikutip Kamis (13/11/2025).

Melalui ASEAN-UK Economic Integration Programme, Pemerintah Inggris memperkuat kemitraannya dengan negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, dalam membangun kapasitas untuk kebijakan dan regulasi yang berbasis bukti.

"Kami menyambut baik penyelenggaraan RIA Forum 2025 sebagai contoh konkret kerja sama antara Inggris dan Indonesia dalam mendorong praktik regulasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Inisiatif ini mencerminkan komitmen bersama kami untuk menciptakan lingkungan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif," ujarnya