JAKARTA, iNews.id – Exchange Traded Fund (ETF) merupakan salah satu instrumen investasi di pasar modal yang menawarkan kemudahan diversifikasi dengan mekanisme transaksi yang serupa dengan saham. Melalui ETF, investor dapat memperoleh eksposur terhadap berbagai aset dalam satu produk investasi. 

Seiring dengan perkembangan pasar modal, jenis ETF pun semakin beragam untuk memenuhi kebutuhan dan profil risiko investor yang berbeda-beda. MotionTrade telah merangkum beberapa jenis ETF yang perlu diketahui investor, yaitu:

1. ETF Saham (Equity ETF)
ETF saham merupakan jenis ETF yang paling umum. Produk ini berinvestasi pada kumpulan saham yang biasanya mengacu pada suatu indeks tertentu, seperti indeks saham unggulan atau indeks sektoral. Dengan membeli satu unit ETF saham, investor secara tidak langsung memiliki portofolio yang terdiri dari sejumlah saham dalam indeks tersebut.

2. ETF Obligasi (Bond ETF)
ETF ini merupakan jenis ETF yang cocok bagi investor yang mencari pendapatan tetap pada instrumen obligasi, baik obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi. Jenis ETF ini umumnya menawarkan volatilitas yang lebih rendah dibandingkan ETF saham.

3. ETF Sektoral (Sector ETF)
ETF sektoral berfokus pada saham-saham yang berasal dari sektor industri tertentu, seperti perbankan, teknologi, energi, kesehatan, atau konsumsi. Karakteristik dari ETF sektoral adalah memberikan eksposur pada sektor yang dianggap memiliki prospek pertumbuhan menarik. Potensi keuntungan ETF sektoral lebih besar ketika sektor terkait mengalami pertumbuhan. 

4. ETF Komoditas (Commodity ETF)
ETF komoditas memberikan eksposur terhadap aset komoditas seperti emas, perak, minyak, atau komoditas lainnya. Investor dapat memperoleh manfaat dari pergerakan harga komoditas tanpa harus memiliki aset fisiknya secara langsung. ETF jenis ini kinerjanya dipengaruhi oleh harga komoditas global. 

Baca Juga

Tips MotionTrade: Ini 4 Alasan Kenapa Harus Coba Investasi Exchange Traded Funds

5. ETF Internasional (International ETF)
 ETF internasional adalah jenis investasi ETF yang diperdagangkan  pada sekumpulan saham, obligasi, atau aset dari negara-negara di luar negara asal Anda. Produk ini memberikan kemudahan diversifikasi tanpa harus membuka akun atau membeli di bursa luar negeri secara langsung.

Sebelum berinvestasi pada ETF, investor perlu memahami aset dasar yang menjadi acuan produk tersebut, tujuan investasi yang ingin dicapai, serta tingkat risiko yang sanggup ditanggung. Dengan pemahaman yang baik, ETF dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk membangun portofolio investasi yang lebih terdiversifikasi dan terukur.

Baca Juga

Tips MotionTrade: Mengenal Istilah Penting dalam Waran Terstruktur

Bagi Anda yang tertarik mulai berinvestasi di ETF saham, manfaatkan juga kesempatan mengikuti Investor Reward Program 2026 dari Bursa Efek Indonesia dengan total hadiah lebih dari Rp250 juta. Semakin aktif bertransaksi, semakin besar peluang untuk memperoleh reward. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui bit.ly/idxirp2026.

Editor: Maria Christina

Keselamatan jalan adalah isu serius yang telah menjadi perhatian nasional bahkan global...

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menegaskan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan keselamatan transportasi jalan yang berkelanjutan dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

"Keselamatan jalan adalah isu serius yang telah menjadi perhatian nasional bahkan global karena berdampak langsung pada keselamatan masyarakat luas," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Menurut Aan, penguatan penerapan SMK PAU menjadi langkah strategis untuk meningkatkan budaya keselamatan pada perusahaan angkutan umum sekaligus mendorong terciptanya sistem transportasi jalan yang lebih tertib dan aman.

Ia menjelaskan komitmen peningkatan keselamatan jalan sejalan dengan program World Health Organization (WHO) melalui Decade of Action for Road Safety 2021-2030, yang menargetkan penurunan minimal 50 persen kematian dan cedera akibat kecelakaan. Hal itu kelanjutan dari dekade sebelumnya (2011-2020).

Aan menuturkan target global tersebut juga selaras dengan Target 3.6 Sustainable Development Goals Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendorong seluruh negara menekan angka kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas.

Karena itu, Kementerian Perhubungan terus memperkuat sosialisasi dan implementasi SMK PAU agar seluruh pelaku transportasi jalan dapat berkontribusi dalam menciptakan ekosistem keselamatan yang berkelanjutan dan berstandar tinggi.

Masalah keselamatan angkutan jalan, kata Aan, sudah menjadi keprihatinan bersama dan keselamatan menjadi harapan masyarakat serta semua pihak.

"WHO sudah membuat deklarasi tentang keselamatan di jalan dan kecelakaan lalu lintas dikategorikan sebagai ancaman serius terhadap nyawa maupun keselamatan manusia,” jelas Aan.

Ia menyampaikan Indonesia telah memiliki Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) sebagai kerangka kebijakan nasional dalam penanganan keselamatan jalan lintas sektor.

RUNK dilaksanakan berbagai kementerian/lembaga melalui lima pilar utama, yakni manajemen keselamatan jalan yang dikoordinasikan oleh Bappenas; jalan berkeselamatan dikoordinasikan Kementerian PU;

Kemudian kendaraan yang berkeselamatan oleh Kemenhub; pengguna jalan yang berkeselamatan oleh Polri; serta penanganan pasca-kecelakaan (post-crash response) untuk menekan tingkat fatalitas korban oleh Kemenkes.

Meski demikian, Aan mengatakan, keselamatan jalan masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan penanganan sistemik dan berkelanjutan, adapun jika melihat data Polri pada tahun 2025 tercatat 158.508 kejadian kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dengan 24.296 korban meninggal dunia.

Sehingga ia menegaskan, SMK PAU bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen penting dalam pengelolaan keselamatan yang berdampak langsung pada operasional kendaraan hingga pengemudi.

“Jadi penerapan SMK PAU ini tidak bisa hanya dilihat sebagai persyaratan administratif tapi juga sebagai persyaratan operasional. Dengan pemenuhan SMK PAU, seluruh operator bisa menjamin armadanya laik jalan dan pengemudinya juga laik untuk mengemudikan kendaraan,” bebernya.

Ia juga menuturkan upaya peningkatan keselamatan jalan telah memiliki arah kebijakan yang jelas dengan menetapkan target penurunan angka fatalitas kecelakaan secara nasional.

Sesuai dengan deklarasi Aksi Keselamatan Jalan WHO di dekade kedua, saat ini pemerintah Indonesia turut menargetkan penurunan angka fatalitas kecelakaan hingga 50 persen pada tahun 2030.

Namun, Ia melanjutkan, pencapaian target tersebut tidak dapat dilakukan secara sektoral, karena membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, daerah, hingga operator serta masyarakat.

Menurutnya operator angkutan memiliki peran penting dalam memastikan keselamatan operasional di lapangan, mulai dari pemeriksaan kelaikan kendaraan hingga pengawasan terhadap kompetensi pengemudi sebelum beroperasi.

“Ini tantangan kita bersama untuk bagaimana merealisasikan target-target keselamatan yang sudah ditetapkan, kami tidak bisa bekerja sendiri, karena negara dan pemerintah punya keterbatasan dalam pengawasan.

Oleh karena itu, peran dan kontribusi masyarakat termasuk para operator yang setiap hari berada di lapangan sangat kami harapkan terutama untuk memastikan kendaraan yang dioperasikan benar-benar laik jalan dan pengemudinya memenuhi standar keselamatan,” kata Aan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan usulan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp34,33 triliun untuk menuntaskan program-program Instruksi Presiden (Inpres).

"Untuk menuntaskan tugas-tugas instruksi Presiden, kebutuhan tambahan anggaran tahun 2026 adalah sebesar Rp34,33 triliun," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa.

Dody melanjutkan, usulan tambahan anggaran tersebut terdiri dari kebutuhan lanjutan kontrak tahun jamak (multiyears contract) sebesar total Rp3,35 triliun dan usulan kegiatan baru sebesar Rp30,98 triliun.

"Jadi sebagai pemenuhan, mohon izin Insya Allah tahun 2026 anggaran untuk Inpres jalan daerah maupun Inpres irigasi daerah Insya Allah sudah akan dianggarkan. Jadi arahan dari Komisi V DPR RI sudah kami diskusikan dengan Bapak Presiden RI dan langsung dianggarkan," katanya.

Menurut Dody, kebutuhan terbesar berada pada irigasi daerah sebesar Rp14,65 triliun, revitalisasi madrasah sebesar Rp380 miliar, Sekolah Rakyat Tahap 3 Rp3,95 triliun, dan pembangunan jalan daerah tahun 2026 dan 2027 sebesar Rp12 triliun.

"Usulan tersebut telah kami sampaikan kepada Menteri Keuangan pada 22 Mei 2026 dan akan diusulkan melalui anggaran belanja tambahan tahun anggaran 2026," katanya.

Sebagai informasi, dalam mewujudkan agenda Asta Cita Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memiliki visi capaian PU 608 yang membutuhkan dukungan dari segala lini sektor termasuk pemerintah daerah.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengutarakan tantangan pembangunan infrastruktur yang dihadapi bersifat lintas batas dan tidak dapat dijalankan baik secara sektoral ataupun parsial.

Menurut AHY, pembangunan infrastruktur tidak lagi dapat dijalankan secara sektoral atau parsial karena tantangan yg kita hadapi bersifat lintas batas dari konektivitas jalan kabupaten dan kota distribusi pangan, pengelolaan air lintas daerah, persoalan urbanisasi dan ketimpangan wilayah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Syukriah HG mengungkapkan lelang menjadi instrumen ekonomi yang adaptif, transparan, dan relevan dalam mendukung perekonomian nasional.

"Dengan strategi publikasi dan pemasaran yang semakin kolaboratif, kami optimis bahwa lelang akan semakin diminati dan menjadi alternatif transaksi yang bernilai bagi masyarakat umum," ujar Syukriah di Jakarta, Senin.

Menurut dia, DJKN terus melakukan penyempurnaan layanan lelang melalui digitalisasi aplikasi dan sistem layanan agar proses lelang semakin cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Syukriah memandang bahwa keberhasilan pelaksanaan lelang sangat ditentukan oleh kualitas persiapan, koordinasi antar pemangku kepentingan. Ini menjadi momentum untuk memastikan kesiapan seluruh aspek pelaksanaan sehingga program lelang massal yang dilakukan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN bisa dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

“Kami meyakini sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan akan menjadi fondasi penting dalam menentukan kesuksesan Lelang Akbar BTN 2026 sekaligus memperluas partisipasi publik dalam ekosistem lelang nasional,” katanya.

Dirinya berharap transformasi layanan dapat mendukung peningkatan keberhasilan lelang, memperluas partisipasi publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme lelang sebagai instrumen transaksi yang aman dan kredibel.

"Melalui kegiatan ini, teman-teman investor maupun masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan aset properti dengan potensi nilai investasi yang sangat menarik," katanya.

Sebagai informasi, BTN siap membanjiri 10.000 hunian bekas (second) ke pasar properti nasional melalui program Lelang Akbar BTN 2026.

BUMN tersebut menawarkan puluhan ribu properti tersebut dengan harga kompetitif mencapai 40 persen di bawah harga pasar. Bank pelat merah itu juga memberikan opsi skema pembiayaan rumah second dengan bunga mulai 5 persen guna memperluas akses masyarakat memiliki hunian maupun berinvestasi properti serta mendorong Program 3 Juta Rumah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jumlah kejadian menurun dari 337 kejadian pada tahun 2024 menjadi 291 kejadian pada tahun 2025 dan 102 kejadian hingga 1 Mei 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan optimalisasi infrastruktur keselamatan perkeretaapian, terutama pada perlintasan rawan kecelakaan, guna meningkatkan keamanan perjalanan dan melindungi masyarakat.

"Presiden Republik Indonesia juga telah memberikan arahan dan instruksi secara langsung agar dilakukan optimalisasi infrastruktur keselamatan perkeretaapian khususnya pada titik-titik perlintasan yang rawan kecelakaan," kata Menhub dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan secara regulasi, pemerintah telah memiliki dasar hukum yang jelas di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Nomor 94 Tahun 2018.

Menhub menyebutkan data kecelakaan perlintasan sebidang dari tiga tahun terakhir tercatat 1.058 kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang. Namun demikian, apabila dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2025 dan 2026 terlihat adanya tren penurunan jumlah kecelakaan.

"Jumlah kejadian menurun dari 337 kejadian pada tahun 2024 menjadi 291 kejadian pada tahun 2025 dan 102 kejadian hingga 1 Mei 2026," ujar Menhub.

Menurutnya hal itu menunjukkan berbagai langkah peningkatan keselamatan mulai memberikan dampak positif. Namun upaya perbaikan masih harus terus diperkuat.

Dudy menuturkan mayoritas kecelakaan terjadi pada perlintasan yang tidak terjaga dengan proporsi mencapai sekitar 80 persen, terdiri dari sepeda motor sebesar 55 persen, mobil sebesar 45 persen.

Menhub menjelaskan dalam penyelenggaraan perkeretaapian, keselamatan dibangun setidaknya melalui empat aspek utama. Aspek sarana yaitu pemeriksaan dan perawatan berkala agar seluruh kereta laik secara teknis dan operasional.

Kemudian aspek prasarana meliputi jalur, jembatan, terowongan hingga fasilitas operasi seperti persinyalan, telekomunikasi dan instalasi listrik.

Berikutnya aspek sumber daya manusia (SDM) guna memastikan seluruh petugas memiliki kompetensi, sertifikasi yang masih berlaku; serta aspek kepatuhan terhadap regulasi, standar operasional prosedur (SOP), termasuk kepatuhan terhadap Grafik Perjalanan Kereta atau Gapeka sesuai PP Nomor 61 Tahun 2016.

"(Termasuk) faktor luar seperti mitigasi terhadap cuaca ekstrem, bencana alam dan penanganan perlintasan sebidang pada daerah pemantauan khusus," jelasnya.

Dikatakan seluruh aspek tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian sebagai landasan dalam menjaga keselamatan operasional perkeretaapian nasional.

Lebih lanjut Menhub juga menegaskan pentingnya mematuhi Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) karena sebagai pedoman utama pengaturan perjalanan kereta api yang mengatur waktu, jarak, kecepatan, persilangan hingga posisi perjalanan kereta secara terintegrasi.

"Dengan kata lain, Gapeka menjadi pondasi pengendalian operasional perjalanan kereta api nasional," tutur Menhub.

Ketidakpatuhan terhadap Gapeka dapat berdampak serius mulai dari potensi kecelakaan, keterlambatan perjalanan, kerugian operasional dan finansial hingga penurunan kualitas layanan terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, disiplin terhadap Gapeka menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga headway dan keselamatan operasional kereta api.

Dudy menyebutkan hingga saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia, terdiri dari 2.771 perlintasan terdaftar, 903 perlintasan tidak terdaftar.

Dari keseluruhan data perlintasan tersebut terdapat 1.810 perlintasan sebidang yang tidak dijaga, terdiri dari 907 lokasi terdaftar namun tidak dijaga, 903 lokasi tidak terdaftar.

"Kondisi ini menjadi tantangan serius karena perlintasan yang tidak dijaga memiliki tingkat risiko kecelakaan yang jauh lebih tinggi," beber Menhub.

Berdasarkan evaluasi, tambah Menhub, terdapat 172 perlintasan yang direkomendasikan untuk ditutup karena lebar jalan kurang dari 2 meter dan 1.638 lokasi prioritas yang perlu dilakukan peningkatan keselamatan.

Peningkatan tersebut meliputi penyediaan petugas penjaga, bangunan pos jaga, fasilitas pendukung dan alat komunikasi serta perlengkapan keselamatan lainnya.

"Dalam kunjungan Presiden di Bekasi pada tanggal 28 April 2026, Presiden telah menyampaikan belasungkawa kepada para korban sekaligus menegaskan bahwa pemerintah akan segera melakukan investigasi menyeluruh atas kejadian tersebut," ucap Dudy.

Presiden, lanjut Dudy, juga menyoroti masih banyaknya lintasan kereta api yang belum dijaga dan menegaskan perlunya langkah percepatan penanganan demi keselamatan masyarakat.

Selain itu Presiden juga telah menyetujui pembangunan flyover di wilayah Bekasi sebagai bagian dari solusi jangka panjang mengingat tingginya kepadatan lalu lintas maupun tingginya kepadatan perjalanan kereta api dan pentingnya transportasi kereta api bagi mobilitas masyarakat.

"Pemerintah bahkan telah menyiapkan kebutuhan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk mendukung peningkatan keselamatan dan pembangunan infrastruktur perlintasan," kata Menhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, mempercepat pembangunan Jalan Layang Bulak Kapal di Kecamatan Bekasi Timur melalui bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi percepatan ini agar mudah-mudahan dalam enam bulan ke depan Flyover Bulak Kapal sudah selesai sehingga perjalanan kereta api lebih lancar dan aman, warga juga lebih tenang,” kata Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono di Bekasi, Selasa.

Ia menjelaskan proyek infrastruktur pengurai kemacetan ini sudah berlangsung sejak tahun 2025 dengan skema pembebasan sejumlah bidang tanah oleh pemerintah daerah setempat serta pembangunan melalui alokasi anggaran bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Pemkot Bekasi sejauh ini telah menggelontorkan anggaran senilai Rp106 miliar untuk pembebasan lahan. Sementara biaya pembangunan mencapai Rp250 miliar dialokasikan provinsi pada tahun ini sebesar Rp20 miliar atau masih terdapat kekurangan hingga Rp230 miliar.

"Sisa anggaran tersebut akan dibantu oleh pemerintah pusat. Alhamdulillah Bapak Presiden tadi datang ke RSUD melihat dan berstatement, 'Oke nanti dari bantuan Bapak Presiden untuk percepatan," katanya.

Tri menyebut perlintasan sebidang di wilayah Ampera maupun Bulak Kapal akan ditutup saat fase pembangunan nanti. "Jadi cukup satu flyover," ucap dia.

Jalan Layang Bulak Kapal dibangun membentang dengan panjang trase 768 meter serta posisi melintang di atas rel kereta api maupun perempatan Bulak Kapal dan dirancang untuk mengurai kemacetan di koridor Jalan Ir. H. Juanda Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Systematic Investment Plan merupakan strategi investasi yang aman, terbukti menguntungkan, dan merupakan alternatif investasi untuk jangka panjang,

Jakarta (ANTARA) - Dosen Administrasi Keuangan dan Perbankan Universitas Indonesia (UI) sekaligus praktisi perencana investasi Dede Suryanto menyatakan bahwa Systematic Investment Plan merupakan alternatif strategi investasi jangka panjang yang aman dan menguntungkan.

Ia menyampaikan, strategi investasi tersebut mengajak setiap investor agar disiplin berinvestasi secara rutin dan terencana dalam jumlah yang sama serta diimbangi dengan upaya diversifikasi untuk mengurangi risiko berinvestasi pada satu instrumen saja, bukan menekankan aksi investasi dalam jumlah besar.

“Systematic Investment Plan merupakan strategi investasi yang aman, terbukti menguntungkan, dan merupakan alternatif investasi untuk jangka panjang,” ujar Dede Suryanto, yang juga merupakan Ketua Digital Financial Center (DFC) UI, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, disiplin dalam berinvestasi, termasuk menahan untuk tidak terburu-buru melakukan aksi jual, serta ketepatan dalam memilih jenis instrumen investasi merupakan kunci penting keberhasilan investor dalam mewujudkan tujuan keuangan (financial goals).

Ia pun mencontohkan, dahulu masyarakat mengartikan investasi sebagai menabung dengan menyisihkan uang secara rutin dan menyimpannya di rekening tabungan atau deposito sebuah bank.

Namun, dewasa ini tabungan tidak dapat dianggap sebagai instrumen investasi karena nilai uang yang ditabung lama-lama akan berkurang akibat tergerus biaya administrasi, pajak, dan inflasi.

“Kini (masyarakat) beralih dengan menyimpannya (uang mereka) dalam bentuk instrumen investasi yang relatif aman dan lebih menguntungkan, misalnya reksa dana,” kata Dede.

Untuk meningkatkan literasi masyarakat dan penetrasi instrumen investasi reksa dana, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia dan pelaku industri pasar modal menyelenggarakan “Road to Pekan Reksa Dana 2026”.

Kegiatan yang berpusat di beberapa kota seperti Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, dan Makassar tersebut menjadi momentum strategis dalam mendorong masyarakat untuk semakin memahami instrumen investasi, khususnya reksa dana, sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang.

Kegiatan tersebut menekankan pentingnya investasi yang mudah diakses, aman, dan sesuai dengan profil risiko masyarakat Indonesia melalui kampanye #ReksaDanaAja dan PINTAR Reksa Dana.

Sebagai pelopor program Systematic Investment Plan atau Nabung Rutin di Indonesia, aplikasi investasi digital Bibit.id berharap Pekan Reksa Dana 2026 dapat menjadi katalis bagi perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan.

Head of PR & Corporate Communication Bibit.id William mengungkapkan bahwa pihaknya bangga gerakan Nabung Rutin yang telah didorong sejak lama tersebut kini menjadi agenda nasional bersama regulator dan para pelaku industri.

“Terima kasih kepada OJK, BEI, teman-teman di industri, dan rekan-rekan media. Bersama kita perkuat industri reksa dana dan membantu masyarakat Indonesia membangun masa depan keuangan yang lebih baik,” tutur William.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) menghadirkan instrumen investasi inovatif yang dirancang untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam ekosistem pembiayaan pembangunan nasional.

“PT SMI memandang bahwa keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting untuk memperluas kapasitas pendanaan pembangunan. Dengan memperbesar ruang partisipasi masyarakat, pembangunan dapat berlangsung lebih inklusif dan berkelanjutan tanpa bergantung pada satu atau dua sumber pembiayaan saja,” kata Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia mengatakan instrumen yang berbentuk obligasi itu sekaligus menjadi bagian dari strategi Perseroan dalam melakukan diversifikasi sumber pendanaan, melengkapi rekam jejak pendanaan yang selama ini masih didominasi investor institusi dan korporasi.

Reynaldi menegaskan inisiatif itu merupakan bagian dari transformasi Perseroan menjadi Development Finance Institution (DFI) yang semakin adaptif dan inklusif.

“Sebagai fiscaltool pemerintah, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembangunan nasional berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Rencana peluncuran instrumen investasi ini merupakan langkah untuk memperluas partisipasi publik dan menghubungkan masyarakat secara langsung dengan agenda pembangunan nasional yang berorientasi jangka panjang,” ujar dia.

Sejak pertama kali menerbitkan obligasi pada 2014, lanjut dia, PT SMI secara konsisten menjadi salah satu penerbit surat utang yang aktif di pasar domestik melalui berbagai instrumen, termasuk GreenBond, SustainabilityBond, Sukuk Mudharabah, serta penerbitan zero-coupon bond pertama Perseroan pada 2025. Total dana yang dihimpun melalui penerbitan dalam negeri telah mencapai lebih dari Rp50 triliun hingga 2025, yang disebut mencerminkan posisi PT SMI sebagai salah satu emiten kredibel dan dipercaya oleh investor.

Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Aradita Priyanti juga mengatakan bahwa diversifikasi pendanaan akan menjadi fokus strategis Perseroan ke depan.

“Ke depan kami akan lebih memperluas sumber-sumber pendanaan Perseroan selain memperluas kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan dan pemerintah, juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur nasional,” kata Aradita.

“Dengan portofolio pembiayaan yang menghasilkan multipliereffect besar terhadap perekonomian, kami berkomitmen memastikan setiap upaya pendanaan tetap relevan dan selaras dengan kebutuhan pembangunan,” ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan transformasi transmigrasi menjadi instrumen strategis pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi, merata, dan berkeadilan sekaligus menjawab tantangan global yang semakin kompleks.

Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu, Agus Harimurti Yudhoyono atau yang akrab disapa AHY menekankan pembangunan transmigrasi tidak terpisahkan dari penguatan infrastruktur dasar sebagai fondasi utama pembangunan wilayah. Negara memikul tanggung jawab memastikan setiap kawasan transmigrasi memiliki kesiapan infrastruktur agar mampu tumbuh sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Kami mengemban amanah mengawal pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, terutama infrastruktur yang berdampak langsung terhadap ketahanan nasional, baik di bidang pangan, energi, dan air, maupun dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,” ujar AHY.

Ia menjelaskan Kementerian Transmigrasi saat ini mengawal dua agenda besar, yaitu revitalisasi kawasan transmigrasi dan transformasi kawasan transmigrasi.

Revitalisasi difokuskan pada optimalisasi kawasan eksisting melalui perbaikan infrastruktur dasar, sementara transformasi diarahkan pada peningkatan nilai tambah kawasan melalui kolaborasi dengan industri, investor, teknologi, dan off-taker.

“Berbicara tentang masa depan tidak hanya memberdayakan apa yang sudah ada, tetapi juga meningkatkan nilai dan potensi setiap kawasan transmigrasi. Transformasi ini dilakukan dengan mengawinkan potensi teknis dengan kekuatan kapital,” kata AHY.

Ia juga menambahkan pembangunan transmigrasi perlu menjadi bagian dari strategi nasional menghadapi tantangan global, termasuk ketegangan geopolitik dan risiko perlambatan ekonomi dunia.

Oleh karena itu, pembangunan tidak boleh terpusat dan harus menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, termasuk Papua.

“Pertumbuhan ekonomi tidak boleh sepotong-sepotong. Pertumbuhan harus diikuti pemerataan dan keadilan agar tidak menyisakan lapisan masyarakat prasejahtera dan terjebak dalam kemiskinan, terlebih kemiskinan ekstrem,” kata AHY.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp36,91 triliun untuk pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) pada tahun ini.

"Total usulan tambahan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh Inpres tersebut untuk tahun anggaran 2026 diperkirakan sebesar Rp36,91 triliun," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Adapun total usulan tambahan anggaran tersebut meliputi untuk Inpres No. 2 Tahun 2025 dalam rangka mendukung penanganan irigasi daerah dengan kebutuhan alokasi sebesar Rp15 Triliun untuk penanganan irigasi seluas 500.000 hektare.

"Memang per hari ini belum teralokasi pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2026 karena titik-titiknya sedang dibahas bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)," kata Dody.

Kemudian tambahan anggaran tersebut juga terkait dengan Inpres No. 7 Tahun 2025 dalam rangka mendukung rehabilitasi sekolah keagamaan dengan kebutuhan alokasi anggaran sebesar Rp2,72 triliun untuk penanganan 1.000 unit sekolah keagamaan.

Dody mengatakan, saat ini telah teralokasi di DIPA tahun anggaran 2026 sebesar Rp2,5 triliun, namun Kementerian PU masih mengusulkan tambahan sebesar Rp220 miliar.

Di samping itu, Inpres No. 8 Tahun 2025untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat dengan kebutuhan alokasi anggaran Rp25 triliun untuk pembangunan total 204 unit Sekolah Rakyat di tahun 2026.

Menurut Dody, saat ini telah teralokasi di dalam DIPA Kementerian PU tahun anggaran 2026 sebesar hampir Rp20 triliun, sehingga Kementerian PU masih memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun.

Kemudian Inpres No. 11 Tahun 2025terkait jalan daerah dengan kebutuhan alokasi anggaran sebesar Rp16,20 triliun untuk peningkatan jalan daerah sepanjang 2.191 kilometer, pembangunan jalan daerah sepanjang 231 kilometer, dan pembangunan jembatan daerah sepanjang 589 meter.

Saat ini telah teralokasi dalam DIPA tahun anggaran 2026 sebesar Rp1,2 triliun, namun Kementerian PU masih memerlukan tambahan sebesar Rp15 triliun.

Lalu Inpres No. 14 Tahun 2025 terkait percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air di Papua Selatan tepatnya di Wanam, dengan kebutuhan alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp4,78 triliun.

Anggaran ini akan dipergunakan antara lain untuk pembangunan pengendalian banjir seluas 7.503 hektar, pembangunan jaringan irigasi sepanjang 7.483 hektar dari total target 10.000 hektar, pembukaan jalan sepanjang 138,5 kilometer.

Dody mengatakan, saat ini telah teralokasi dalam DIPA Kementerian PU tahun anggaran 2026 sebesar Rp3,25 triliun dan masih memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp1,53 triliun.

"Pelaksanaan Instruksi Presiden akan tetap dilanjutkan pada tahun anggaran 2026," katanya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kita akan menerbitkan yang 12 bulan saja, karena orang meng-hedge kan biasanya tidak melebihi underlying-nya

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memastikan tidak akan menerbitkan BI Floating Rate Note (BI-FRN) tenor pendek atau kurang dari 12 bulan karena instrumen tersebut dirancang khusus untuk memicu transaksi dan pengembangan pasar Overnight Index Swap (OIS).

Bank sentral juga tidak akan menerbitkan BI-FRN dengan tenor lebih panjang, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Apakah akan mengeluarkan (BI-FRN) yang jangka pendek? Tidak perlu. Kita akan menerbitkan yang 12 bulan saja, karena orang meng-hedge kan biasanya tidak melebihi underlying-nya,” kata Kepala Grup Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (DPPK) BI Arief Rachman dalam Taklimat Media di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan bahwa dalam praktik manajemen risiko, pelaku pasar umumnya melakukan lindung nilai (hedging) sesuai dengan jangka waktu eksposur yang dimiliki.

Karena BI-FRN diterbitkan dengan tenor 12 bulan dan kupon bersifat mengambang (floating), maka kebutuhan hedging juga secara prinsip tidak akan melampaui tenor tersebut. Dengan demikian, penerbitan BI-FRN tenor pendek dinilai tidak diperlukan.

Sejalan dengan itu, tenor transaksi OIS yang terbentuk di pasar juga dibatasi hingga maksimal 12 bulan. Meski demikian, transaksi OIS tetap dapat dilakukan untuk tenor yang lebih pendek, seperti satu bulan atau tiga bulan, bergantung pada strategi dan kebutuhan hedging masing-masing pelaku pasar.

Dari sisi penerbitan, Arief juga menegaskan bahwa volume BI-FRN yang dilepas ke pasar akan jauh lebih terbatas dibandingkan instrumen lainnya seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

“Apakah nanti BI-FRN akan terus ada? Belum tentu. Karena ini hanya untuk memancing transaksi OIS di pasar,” kata Arief.

BI-FRN sendiri mulai diterbitkan pada November 2025, bersamaan dengan dimulainya fasilitasi transaksi OIS melalui mekanisme matchmaking yang melibatkan bank-bank peserta pasar.

Arief mengatakan instrumen tersebut nantinya juga dapat diperdagangkan dan dimiliki oleh bank lain di luar dealer utama. Kepemilikan BI-FRN membuat pelaku pasar terekspos pada pergerakan suku bunga mengambang, sehingga menciptakan kebutuhan hedging melalui transaksi OIS.

Sesuai dengan namanya, OIS merupakan suku bunga berbasis overnight yang mempertukarkan antara suku bunga floating dengan suku bunga tetap (fixed).

Ke depan, OIS berbasis Indonesia Overnight Index Average (INDONIA) diharapkan menjadi acuan suku bunga untuk tenor non-overnight di pasar keuangan domestik.

OIS digunakan sebagai acuan non-overnight karena karakteristiknya yang berbasis transaksi pasar, sehingga harga yang terbentuk dinilai lebih kredibel dan mencerminkan kondisi pasar secara riil.

Adapun saat ini, untuk masa transisi hingga 2027, pasar masih menggunakan compounded INDONIA untuk tenor non-overnight.

BI menargetkan OIS berbasis INDONIA dapat digunakan secara penuh sebagai pengganti compounded INDONIA mulai 2028.

Sebagai bagian dari reformasi referensi suku bunga rupiah yang sejalan dengan praktik global, BI sebelumnya juga telah menghentikan publikasi Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) sejak 1 Januari 2026 dan digantikan dengan INDONIA sebagai suku bunga acuan untuk tenor overnight.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Stabilnya total aset industri asuransi jiwa mencerminkan bahwa industri ini memiliki ketahanan bisnis yang kuat

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengatakan kinerja industri asuransi jiwa nasional semakin solid dengan total aset yang tercatat mencapai Rp648,58 triliun hingga akhir September 2025, tumbuh 2,9 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

“Stabilnya total aset industri asuransi jiwa mencerminkan bahwa industri ini memiliki ketahanan bisnis yang kuat serta kesehatan keuangan yang baik untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ucap Ketua Bidang Operational of Excellence AAJI Yurivanno Gani di Jakarta, Senin.

Ia menuturkan mayoritas aset tersebut dikelola dalam bentuk investasi untuk menjamin ketersediaan dana bagi pembayaran manfaat jangka panjang.

Ia mengatakan total aset investasi industri asuransi jiwa tercatat sebesar Rp571,40 triliun, atau setara dengan 88,1 persen dari total aset keseluruhan.

Yurivanno mengungkapkan bahwa Surat Berharga Negara (SBN) masih menjadi instrumen investasi pilihan utama dalam industri asuransi jiwa.

“Mayoritas itu masih dipegang surat berharga nasional di mana SBN ini tumbuh 15,2 persen menjadi Rp236,88 triliun. Ini mencerminkan komitmen industri asuransi jiwa dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui pembiayaan program-program pemerintah,” ujarnya.

Selain mendukung program pemerintah, pemilihan SBN sebagai instrumen investasi dinilai strategis karena memiliki tingkat stabilitas dan keamanan yang tinggi dengan tenor yang panjang, sehingga cocok dengan profil liabilitas asuransi jiwa.

Sementara itu, Yurivanno menyatakan bahwa penempatan dana di instrumen saham tercatat sebesar Rp124,57 triliun, turun 14 persen yoy.

Meskipun pasar saham mengalami fluktuasi, industri asuransi jiwa tetap mempertahankan porsi yang signifikan pada instrumen tersebut sebagai bagian dari diversifikasi portofolio.

"Kalau dilihat trennya kenapa (porsi) saham menurun dibanding SBN, karena sebetulnya kenaikan IHSG itu baru terjadi di kuartal ketiga. Sementara bagi asuransi, mungkin sudah ada penempatan di deposito atau instrumen lain yang tidak bisa langsung dicairkan dan dipindahkan ke saham secara instan," jelasnya.

Yurivanno menuturkan pergeseran alokasi aset memerlukan waktu dan pertimbangan matang sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan.

Namun, dengan fundamental ekonomi dan kondisi pasar modal yang membaik, tidak menutup kemungkinan bagi perusahaan asuransi untuk kembali meningkatkan portofolio investasi saham mereka.

"Apakah dalam jangka waktu dekat akan banyak perusahaan asuransi yang masuk (berinvestasi) ke saham? Bisa jadi, saya lihat (ada kemungkinan tersebut) dengan kenaikan (level IHSG) yang signifikan seperti ini," ujarnya.

Instrumen investasi lain yang mencatatkan pertumbuhan adalah penyertaan langsung yang naik 9 persen menjadi Rp30,24 triliun, serta bangunan dan tanah yang tumbuh 5,8 persen menjadi Rp16,96 triliun. Sebaliknya, penempatan pada deposito turun 4,1 persen menjadi Rp33,17 triliun.

“Kami mengedepankan strategi investasi yang adaptif dan berorientasi pada perlindungan nasabah serta manajemen risiko yang komprehensif," imbuh Yurivanno Gani.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025