Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan porsi saham publik atau free float seiring pembaharuan ketentuan dari bursa efek Indonesia.

Wakil Direktur Utama OK! Bank Hendra Lie mengatakan, saat ini porsi free float perseroan telah mencapai 9,49% atau berada di atas ketentuan minimum yang berlaku saat ini bagi emiten dengan kapitalisasi pasar di bawah Rp5 triliun.

“Kami saat ini sudah 9,49% dan di atas regulasi saat ini,” ujar Hendra dalam paparan publik di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Meski demikian, dia menyebut terkait regulasi baru OJK agar perusahaan memiliki saham publik minimal 15%, pihaknya masih memiliki waktu pemenuhan sebelum 2029.

Direktur Kepatuhan DNAR Efdinal Alamsyah mengatakan, pemegang saham pengendali (PSP) tengah mempertimbangkan sejumlah strategi yang dapat berdampak pada peningkatan free float perseroan untuk memenuhi target minimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.

Salah satu opsi yang dipertimbangkan ialah aksi korporasi melalui right issue dengan skema injeksi modal yang tidak berasal dari pemegang saham pengendali.

Selain itu, perseroan juga membuka peluang masuknya investor strategis sebagai bagian dari upaya memperbesar kepemilikan publik.

Efdinal menambahkan, opsi lain yang turut menjadi pertimbangan ialah delisting dari bursa. Namun, ia menyebut belum ada keputusan yang diambil terkait beragam opsi aksi korporasi tersebut.

Sementara itu, dari sisi pengembangan bisnis, OK! Bank juga memperkuat layanan digital melalui pengembangan mobile banking. Perseroan berencana menambah fitur pembayaran berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Menurut Hendra, persetujuan regulator untuk pengembangan fitur QRIS pada mobile banking ditargetkan dapat diperoleh pada semester II 2026.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) atau Bank Jatim resmi menjadi pemegang saham pengendali dan pemerintah provinsi Jawa Timur sebagai ultimate shareholder PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung) usai mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam keterbukaan yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (23/12/2025), OJK menyetujui Bank Jatim sebagai pemegang saham pengendali Bank Lampung melalui transaksi penyertaan modal sebesar Rp100 miliar.

“OJK telah menyetujui Bank Jatim sebagai pemegang saham pengendali dan pemerintah provinsi Jatim sebagai ultimate shareholder Bank Lampung melalui transaksi penyertaan modal sebesar Rp100 miliar,” tulis Manajemen Bank Jatim, Selasa (23/12/2025).

Manajemen menuturkan transaksi penyertaan modal senilai Rp100 miliar ini termasuk agio saham sebesar Rp25,37 miliar dengan jumlah saham sebanyak 2.537.684 dalam bentuk setoran modal. Sisa setoran modal senilai Rp74,62 miliar, lanjut manajemen, akan menjadi agio saham.

Seiring dengan adanya transaksi tersebut, kepemilikan saham Bank Jatim pada Bank Lampung menjadi sebesar 5,42% dan telah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK. “Dengan transaksi tersebut, kepemilikan saham Bank Jatim pada Bank Lampung menjadi sebesar 5,42%,” ungkap manajemen.

Adapun dampak kejadian ini yakni Bank Jatim menjadi pemegang saham pengendali dan pemerintah provinsi Jawa Timur sebagai ultimate shareholder Bank Lampung.

Kinerja Bank Jatim

Hingga kuartal III/2025, Bank Jatim mencatatkan laba bersih periode berjalan tercatat sebesar Rp1,148 triliun. Labanya meningkat 23,51% dibandingkan Rp930,06 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan laba bersih tersebut ditopang oleh peningkatan signifikan pada pendapatan bunga. Pendapatan bunga Bank Jatim hingga September 2025 mencapai Rp7,42 triliun, naik 28,36% dibandingkan Rp5,78 triliun pada kuartal III/2024.

Kendati begitu, beban bunga juga ikut naik menjadi Rp2,32 triliun, meningkat 26,52% dari Rp1,83 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Dengan demikian, pendapatan bunga bersih Bank Jatim tumbuh 29,25% menjadi Rp5,1 triliun, dibandingkan Rp3,94 triliun pada September 2024.

Dari sisi kualitas aset, Bank Jatim mencatat beban kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) sebesar Rp1,245 triliun, melonjak 80,64% dari Rp689,73 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Selain itu, beban lainnya juga meningkat 15,72% menjadi Rp1,337 triliun dibandingkan Rp1,155 triliun di kuartal III/2024.

Meski demikian, pertumbuhan kredit tetap impresif. Total kredit yang diberikan Bank Jatim per September 2025 mencapai Rp80,25 triliun, naik 29,02% dibandingkan Rp62,19 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Sejalan dengan itu, cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan juga naik 66,28% menjadi Rp2,7 triliun, dari sebelumnya Rp1,62 triliun pada September 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah BUMN yang sedang menyiapkan aksi korporasi berpeluang mendapatkan tambahan modal Danantara dan keringanan pajak dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Syaratnya, usulan tersebut diterima oleh otoritas yang berwenang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memang mengakui sedang mempertimbangkan untuk memberikan keringanan pajak bagi BUMN yang sedang menyiapkan sejumlah aksi korporasi. BUMN yang masuk kategori penerima keringanan pajak adalah perusahaan yang sedang dalam proses restrukturisasi hingga aksi konsolidasi.

Adapun, permintaan keringanan pajak untuk BUMN disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Roeslani kepada Purbaya saat bertemu di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

"Hal-hal lain yang memang kami diskusikan bagaimana pengembangan Danantara ini, hubungan dari segi fiskal dan perpajakannya seperti dari Kementerian Keuangan. Beliau [Purbaya] sangat terbuka dan akan dilanjutkan lagi oleh tim kerja," ujar Rosan.

Dalam catatan Bisnis, sejumlah BUMN tengah mengajukan permintaan modal kepada Danantara Indonesia, termasuk PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS) dan PT Timah Tbk. (TINS) guna memperkuat operasi dan ekspansi bisnis.

Sementara itu, Menkeu Purbaya mengemukakan bahwa keringanan pajak kepada pelat merah bisa diberikan untuk sejumlah aksi korporasi yang akan banyak dilakukan BUMN dalam dua sampai dengan tiga tahun ke depan.

"Yang dikasih itu seperti dia kan akan restrukturisasi, konsolidasi, kan seperti jual beli antara satu perusahaan ke perusahaan lain. Dia [Rosan] bilang itu kalau bayar pajak semua ya kemahalan," terangnya kepada wartawan usai rapat kerja (raker) bersama Danantara dan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Purbaya menilai permintaan keringanan pajak bagi aksi korporasi BUMN itu masih masuk akal untuk jangka waktu dua sampai tiga tahun ke depan. Namun, dia memastikan setelah aksi korporasi BUMN yang kini di bawah Danantara bakal dipungut pajak.

"Setelah itu setiap corporate action kami akan charge. Kami akan kenakan pajak sesuai dengan aturan. Ini kan Danantara baru, dan juga [mengerjakan] proyek pemerintah," ucapnya.

Di sisi lain, Purbaya turut mengungkap permintaan Rosan untuk pembebasan kewajiban pajak sejumlah BUMN lain yang belum dipenuhi sejak 2023 lalu. Untuk itu, dia menyebut tidak bisa memenuhi khusus permintaan tersebut.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengungkap perusahaan yang disebut meminta keringanan pajak sejak 2023 lalu itu turut dimiliki sahamnya oleh perusahaan asing dan justru mencetak untung.

"Ya, enggak bisa itu kan sudah terjadi di masa lalu. Perusahaannya untung dan ada komponen perusahaan asing juga di situ," tuturnya.

BUMN Minta Modal Danantara

Di sisi lain, sejumlah BUMN sedang mengajukan permintaan modal kepada Danantara Indonesia, termasuk PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS) dan PTTimah Tbk. (TINS) guna memperkuat operasi dan ekspansi bisnis.

Emiten anggota MIND ID, TINS, diketahui tengah menyiapkan proposal bisnis untuk memperoleh suntikan modal dari Danantara Indonesia. Langkah tersebut sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat program hilirisasi.

Selain itu, Krakatau Steel meminta suntikan modal kerja senilai US$500 juta atau setara dengan Rp8,3 triliun kepada Danantara. Dana itu bertujuan mempercepat restrukturisasi utang serta pemulihan bisnis perseroan.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham KRAS berada di level Rp386 per saham atau melonjak 282,18% year to date (YtD). Adapun saham TINS turut melesat 200% YtD menuju level Rp3.210 per saham.

Direktur Utama Krakatau Steel, Muhammad Akbar Djohan, menyatakan bahwa kenaikan harga saham tersebut sepenuhnya merupakan respons pasar atas kinerja dan langkah transformasi yang dilakukan perseroan.

“Fluktuasi saham KRAS ini murni didorong oleh respons pasar dan tidak ada informasi atau kejadian material yang belum diumumkan ke publik,” ucapnya dalam konferensi pers secara daring, Selasa (25/11/2025).

Akbar menjelaskan bahwa Krakatau Steel saat ini masih fokus menjalankan program transformasi yang mencakup efisiensi operasional, perbaikan struktur biaya energi, hingga optimalisasi portofolio anak usaha.

Oleh karena itu, dia menilai penguatan harga saham KRAS mencerminkan persepsi positif investor terhadap perbaikan kinerja perusahaan, mulai dari restrukturisasi operasional, perbaikan keuangan, hingga potensi meningkatnya permintaan baja sejalan dengan proyek hilirisasi industri nasional.

“Namun sekali lagi, ini adalah persepsi pasar dan bukan sesuatu yang dapat kami kontrol. Kami menghargai kepercayaan investor dan akan terus memastikan tata kelola yang kuat,” tuturnya

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Timah, Fina Eliani, menuturkan kenaikan harga komoditas timah dan penertiban tambang ilegal disebut menjadi dua faktor utama pemicu lonjakan saham TINS.

Dia menuturkan harga timah terus menguat dan sempat menyentuh level US$ 38.000 per ton. Kenaikan harga komoditas ini membuat saham TINS yang sebelumnya berada di kisaran Rp1.000 per saham kini telah menyentuh level Rp3.000, sehingga memberikan keuntungan besar bagi banyak investor.

“Hal tersebut merupakan salah satu sweetener bagi investor untuk mengoleksi saham PT Timah,” ucapnya dalam paparan publik, Kamis (20/11/2025).

Tanggapan Pengamat

Associate Director BUMN Research Group FEB UI, Toto Pranoto, mengatakan pengajuan dana oleh BUMN kepada Danantara Indonesia dinilai wajar, khususnya untuk kebutuhan restrukturisasi maupun ekspansi bisnis.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan Undang-Undang No. 1/2025, yang menegaskan bahwa pengelolaan BUMN, termasuk hasil keuntungan dan dividen berada di bawah kewenangan Danantara. Dampaknya, penyertaan modal negara (PMN) dari pemerintah untuk perusahaan pelat merah menjadi lebih terbatas.

“Oleh karena itu, pengajuan dana ke Danantara perlu dilengkapi dengan proposal bisnis yang jelas dan komprehensif, terutama terkait kelayakan investasi untuk ekspansi bisnis,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (1/12/2025).

Sementara untuk proposal restrukturisasi, lanjutnya, perlu ada rencana yang terperinci mengenai kapan perbaikan kinerja akan terjadi dan bagaimana dampaknya terhadap keberlanjutan atau going concern BUMN bersangkutan.

Toto menyampaikan bahwa langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap penyaluran dana dari Danantara memberikan nilai tambah yang nyata bagi BUMN dan mendukung efisiensi pengelolaan aset negara.

Terpisah, Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menyatakan bahwa upaya optimalisasi BUMN memang perlu dilakukan. Untuk itu, permintaan likuiditas menjadi penting dalam upaya tersebut.

“Dalam rangka ekspansi bisnis ini mampu memperkuat kinerja perseroan depan, dan ini sudah price in oleh kondisi kenaikan harga saham, terutamanya TINS dan KRAS. Jadi dukungan modal itu juga penting,” ucap Nafan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. yang mendapat injeksi modal dari Danantara optimistis dapat memperluas skala bisnis dan menggenjot efisiensi operasional ke depan.

Direktur Infrastruktur dan Operasi Krakatau Steel Utomo Nugroho mengatakan suntikan modal kerja yang tengah difinalisasi Danantara diyakini dapat memperkuat kapasitas produksi KRAS menjelang akhir tahun.

Dia menambahkan bahwa dukungan tersebut akan berdampak langsung pada kemampuan perseroan dalam meningkatkan volume operasi.

“Di sini peran dari Danantara adalah support yang luar biasa. Jadi, begitu masuk dukungan Danantara di akhir tahun ini, modal kerja di-support, harapannya dengan working capital maka skala bisnis kami akan bisa diperbesar,” ujar Utomo dalam paparan publik yang digelar Selasa (25/11/2025).

Dia menjelaskan bahwa skala bisnis yang lebih besar akan menciptakan ruang efisiensi yang signifikan, baik dari sisi biaya tetap maupun biaya variabel.

Dalam perkembangan sebelumnya, holding operasional Danantara Indonesia, PT Danantara Asset Management (Persero), memastikan rencana injeksi modal ke Krakatau Steel akan berjalan dalam waktu dekat.

Managing Director Danantara Asset Management, Febriany Eddy, mengatakan bahwa rencana itu telah memasuki tahap final. Namun demikian, Danantara masih menghitung besaran modal kerja yang akan mengalir ke Krakatau Steel.

Krakatau Steel diketahui meminta suntikan modal kerja senilai US$500 juta atau setara dengan Rp8,3 triliun kepada Danantara. Dana itu bertujuan mempercepat restrukturisasi utang serta pemulihan bisnis perseroan.

“Dalam waktu dekat ini sudah tahap final. Jadi, kami akan memberikan modal kerja untuk operasi inti bajanya,” ucapnya di Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Febriany menyatakan dukungan modal kerja ini ditempuh karena kondisi keuangan Krakatau Steel dianggap belum optimal, meski emiten BUMN ini memiliki sejumlah keunggulan kompetitif di industri baja nasional.

Krakatau Steel disebut memiliki potensi besar berkat kawasan industri perseroan yang dilengkapi akses tol, jalur kereta, dan deep sea port dengan kapasitas angkut mencapai 200.000 deadweight tonnage (DWT).

“Semua faktor yang membuat lokasi ini strategis sudah tersedia. Nah, kawasan industri akan lebih optimal jika tenant-nya tepat. Jadi, kami ingin menghidupkan dan menjayakan kembali Krakatau Steel,” ucap Febriany.

Seiring dengan suntikan jumbo itu, saham KRAS pun sudah meroket 298,02% sepanjang tahun berjalan ke level Rp402 per saham.

Direktur Utama Krakatau Steel, Muhammad Akbar Djohan, menyatakan bahwa kenaikan harga saham tersebut sepenuhnya merupakan respons pasar atas kinerja dan langkah transformasi yang dilakukan perseroan.

“Fluktuasi saham KRAS ini murni didorong oleh respons pasar dan tidak ada informasi atau kejadian material yang belum diumumkan ke publik,” ucapnya dalam konferensi pers secara daring, Selasa (25/11/2025).

Akbar menjelaskan bahwa Krakatau Steel saat ini masih fokus menjalankan program transformasi yang mencakup efisiensi operasional, perbaikan struktur biaya energi, hingga optimalisasi portofolio anak usaha.

Oleh karena itu, dia menilai penguatan harga saham KRAS mencerminkan persepsi positif investor terhadap perbaikan kinerja perusahaan, mulai dari restrukturisasi operasional, perbaikan keuangan, hingga potensi meningkatnya permintaan baja sejalan dengan proyek hilirisasi industri nasional.

Berdasarkan laporan keuangan, Krakatau Steel diketahui telah mencatatkan kinerja positif hingga kuartal III/2025 dengan meraih laba bersih US$22,17 juta, berbalik dari posisi rugi US$185,22 juta pada periode yang sama tahun lalu.

KRAS membukukan pendapatan usaha US$706,08 juta. Jumlah itu meningkat 7,39% secara tahunan (year on year/YoY) dari raihan sebelumnya US$657,52 juta.

Pendapatan emiten baja pelat merah ini dikontribusikan oleh produk baja senilai US$570, 36 juta, diikuti segmen sarana infrastruktur sebesar US$171,57 juta, serta segmen rekayasa dan konstruksi senilai US$11,86 juta. Total pendapatan usaha ini kemudian dikurangi biaya eliminasi sebesar US$47,72 juta.

Namun, beban pokok penjualan KRAS meningkat 10,07% YoY menjadi US$652,97 juta. Hal ini membuat kotor perseroan turun 17,38% ke US$53,12 juta.

Meski margin kotor menipis, efisiensi dan perbaikan struktur keuangan membuat perseroan mampu membalikkan kerugian menjadi laba. Salah satunya didorong oleh pos laba atas penyelesaian kewajiban dipercepat dengan keringanan atas utang restrukturisasi yang mencapai US$156,74 juta.

Dari sisi neraca, posisi kas dan setara kas perseroan relatif stabil di level US$71,37 juta atau turun tipis 0,12% YoY dari sebelumnya US$71,45 juta.

Adapun, total aset KRAS menurun sebesar 2,56% menjadi US$2,82 miliar dibandingkan dengan US$2,89 miliar pada posisi akhir 2024 (year to date/YtD).

Sementara itu, liabilitas perseroan berkurang 5,27% YtD menjadi US$2,33 miliar, sedangkan ekuitas meningkat 12,76% YtD ke posisi US$490,69 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan hingga saat ini ada lima perusahaan modal ventura yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum.

Semula, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan beberapa perusahaan modal ventura mengalami pelemahan ekuitas dan kurangnya injeksi modal.

“Yang menyebabkan pengenaan sanksi lanjutan berupa pencabutan izin usaha. Saat ini terdapat 5 PMV yang tengah berupaya memenuhi ketentuan ekuitas minimum,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK Oktober 2025, dikutip Minggu (16/11/2025).

OJK, ujar Agusman, terus melakukan langkah pembinaan dan monitoring secara ketat terhadap action plan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum.“Dimaksud berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun strategic investor yang kredibel,” ucapnya.

Mengacu POJK Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Usaha perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah, ketentuan ekuitas minimum ini terbagi menjadi tiga kategori.

Pertama, Pasal 115 menyebut bagi perusahaan berbentuk venture capital corporation wajib memiliki ekuitas minimum sebesar Rp50 miliar.

Kemudian, Pasal 116 berujar perusahaan berbentuk venture debt corporation ketentuan ekuitas minimumnya wajib senilai Rp25 miliar. Ketiga, Pasal 117 mengatakan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib setiap saat memiliki ekuitas minimum sebesar Rp10 miliar.

Teranyar, OJK mencabut izin usaha perusahaan modal ventura PT Sarana Aceh Ventura (PT SAV) yang beralamat di Banda Aceh, lantaran tidak dapat memenuhi ketentuan ekuitas minimum.

“Sampai dengan tanggal jatuh tempo Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha berakhir,” kata Agusman dalam konferensi pers daring RDK Oktober 2025, Jumat (7/11/2025).

Selama Oktober 2025 OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 2 perusahaan modal ventura atas pelanggaran yang dilakukan terhadap POJK yang berlaku, ataupun hasil pengawasan dan/atau tindak lanjut pemeriksaan.

Sebagai informasi, industri modal ventura mencatatkan pembiayaan hingga September 2025 sebesar Rp16,29 triliun. Angka ini tumbuh tipis 0,25% secara year-on-year (YoY), tetapi secara month-to-month turun 0,24%.Adapun, nilai aset modal ventura per September 2025 tercatat senilai Rp26,76 triliun, tumbuh 3,91% YoY.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Managing Director Danantara Febriany Eddy mengatakan injeksi modal sebesar Rp23,67 triliun merupakan langkah awal dari pekerjaan besar dan transformasi Garuda Indonesia. Febri menyebut transformasi Garuda bukan sekadar transformasi neraca.

“Walaupun capital injection itu pada akhirnya ada banyak series of corporate action juga,” ujar Febri di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Febri mengatakan penguatan modal kerja, membayar utang avtur, hingga imbreng lahan GMF merupakan paket restrukturisasi yang dicanangkan Danantara dengan suntikan modal tersebut. “Karena dari sekarang akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh Garuda,” lanjut Febri.

Febri menyampaikan Danantara meminta Garuda untuk fokus dalam maintenance atau perawatan maupun perbaikan. Pasalnya, Febri menyebut banyak sekali armada pesawat Garuda dan Citilink yang berstatus grounded atau tidak bisa terbang akibat belum menjalani proses perawatan.

“Kalau pesawat itu grounded, dia tidak punya revenue, tidak ada pendapatan, karena dia tidak bisa terbang,” sambung Febri.

Di sisi lain, Febri menyebut biaya sewa pesawat tetap berjalan. Dengan demikian, kondisi ini akan sangat merugikan beban keuangan Garuda Group saat ini dan di masa depan. “Jadi setiap hari kita menunda, maka semakin besar lubang yang harus ditutup. Jadi ini menjadi tahap satu prioritas, banget-banget prioritas, segera diberikan untuk bisa melakukan maintenance yang dibutuhkan sehingga pesawat Garuda bisa terbang lagi,” ucap Febri.

Febri berharap suntikan modal juga dapat memperbaiki kondisi keuangan Garuda Indonesia. Febri menyebut ekuitas yang positif dibutuhkan dalam menunjang operasional perusahaan. “Kalau dia negatif terus-menerus, dia tidak bisa beroperasi secara normal. Jadi itu juga bagian dari langkah awal itu,” lanjutnya.

Febri menegaskan Danantara melalui Danantara Asset Management (DAM) tak sekadar memberikan suntikan dana segar kepada Garuda Indonesia. Danantara, lanjut Febri, akan terus mengawal proses transformasi Garuda Indonesia agar bisa memulihkan kinerja ke depan.

“Setelah Danantara masuk itu juga bukan cuma sekadar ngasih uang. Ini kita akan monitor dan kita akan bekerja bersama dengan tim manajemen Garuda,” kata Febri.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Perekonomian Rakyat Berkat Artha Melimpah bersiap beralih kepemilikan. Adalah Christilia Angelica Widjaja, pemegang saham biasa yang juga generasi ketiga konglomerasi Sinar Mas bersiap meningkatkan kepemilikannya.

Dalam keterbukaan BPR Artha bertanggal 22 Oktober 2025, sosok yang akrab disapa dengan panggilan Christi itu akan menjadi pengendali mayoritas BPR Artha. Sosok Christi akan melakukan injeksi modal kepada perusahaan sehingga dua pemegang saham pengendali saat ini akan turun statusnya menjadi non pengendali.

"Pihak yang mengambil alih Christilia Angelica Widjaja," tulis perusahaan dalam pengumumannya.

Transaksi ini diumumkan pada 22 Oktober 2025. Sedangkan target penyelesaian dalam 30 hari ke depan.

Dijabarkan dalam rencana pengambilalihan, sebelum aksi korporasi dilakukan BPR Berkat dikendalikan oleh Hendrik Suhardiman (38,63%) dan Budy Setiawan (38,63%). Sedangkan Christi telah memiliki saham sebesar 22,74% dengan status non pengendali.

Setelah pengambilalihan berupa suntikan modal, kepemilikan Christi meningkat menjadi 57,86 persen. Sedangkan dua pemegang saham pengendali awal turun kasta menjadi non pengendali.

Dalam laporan tahunan BPR Berkat periode 2024, kehadiran Christi yang saat itu calon komisaris membawa perubahan signifikan atas aset perusahaan.

Pada akhir 2023, BPR Berkat baru mempunyai aset Rp2,04 miliar. Sedangkan pada akhir 2024 meningkat lebih dari 1000% menjadi Rp23,09 miliar. Lonjakan ini terutama terjadi pada pos penempatan pada bank lain yang melonjak dari Rp1,44 miliar menjadi Rp15,23 miliar. Saat yang sama, kredit yang diberikan juga naik menjadi Rp6,7 miliar dari posisi Rp507 juta.

Meski demikian, hingga akhir 2024 lalu perusahaan masih mencatatkan rugi. Perinciannya, pada 2023 rugi Rp1,57 miliar, dan rugi berjalan 2024 sebesar Rp932 juta.

Secara total, perusahaan memiliki modal ditempatkan Rp4,8 miliar serta saldo rugi -Rp2,46 miliar. Alhasil ditambah cadangan umum, ekuitas BPR Berkat tersisa Rp2,49 miliar sebelum dilakukan penambahan modal baru.

Sebagai informasi, Christi pernah dipercaya dalam konglomerasi Sinar Mas sebagai Head of Business Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX). Selain itu, dia juga tercatat sebagai direktur PT Rpay Finansial Digital Indonesia, perusahaan teknologi keuangan dengan layanan kirim uang dari luar negeri ke banyak rekening di Indonesia dengan biaya terjangkau.