Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah mencermati pola pergerakan saham PT Ace Oldfields Tbk. (KUAS) yang mengalami peningkatan harga signifikan dan dikategorikan sebagai aktivitas pasar tidak biasa (Unusual Market Activity/UMA).

Di sisi lain, muncul nama influencer saham Belvin Tannadi, yang kini tercatat sebagai pemegang jumbo saham KUAS dalam daftar kepemilikan saham di atas 5%.

Dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/4/2026), Kepala Divisi Pengawasan Transaksi BEI Yulianto Aji Sadono menyebut bahwa dalam rangka perlindungan investor, BEI menginformasikan adanya peningkatan harga pada saham KUAS yang di luar kebiasaan (UMA).

Kendati demikian, imbuhnya, pengumuman UMA tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

“Sehubungan dengan terjadinya Unusual Market Activity atas saham KUAS tersebut, perlu kami sampaikan bahwa Bursa saat ini sedang mencermati perkembangan pola transaksi saham ini,” kata Yulianto, dikutip Selasa (14/4/2026).

Saat ini, lanjutnya, BEI juga tengah mencermati pola transaksi saham KUAS dan meminta investor untuk memperhatikan jawaban perseroan atas permintaan klarifikasi Bursa, serta mencermati kinerja perusahaan dan mengkaji kembali setiap keterbukaan informasi yang disampaikan perusahaan.

Di lantai bursa, saham KUAS pada perdagangan hari ini, Selasa (14/4/2026) bergerak di kisaran Rp132—Rp137 per lembar, dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp171,94 miliar.

Dibuka dengan harga Rp135 per lembar atau sama dengan penutupan pada perdagangan kemarin, saham KUAS kemudian bertengger di level Rp132 per lembar pada pukul 10.26 WIB.

Dengan harga Rp132 per lembar, saham KUAS tercatat melonjak 65% sejak awal tahun (year-to-date/YtD) 2026 dan melesat 90% dalam 6 bulan terakhir.

Adapun, mengacu pada data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), nama influencer saham Belvin Tannadi kini tercatat sebagai pemegang jumbo saham JAYA dengan kepemilikan saham sebesar 8,26%.

Per 10 April 2026, Belvin Tannadi tercatat menggenggam sebanyak 106,81 juta lembar saham KUAS atau setara dengan 8,26%.

Transaksi pembelian saham KUAS tersebut dilakukan oleh Belvin lewat PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, PT Stockbit Sekuritas Digital, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Adapun, mengacu pada Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Maret 2026, tidak ada nama Belvin Tannadi dalam jajaran pemegang saham KUAS di atas 5%.

Dalam laporan tersebut, pemegang saham KUAS di atas 5% terdiri dari PT Anugrah Prima sebanyak 199,76 juta lembar (15,45%), PT Bona Deka Java sebanyak 117,7 juta lembar (9,10%), dan Grace Capital Investment Ltd. sebanyak 352,90 juta lembar (27,29%).

Sementara itu, masyarakat warkat 239,90 juta lembar (18,55%) dan masyarakat non warkat tercatat menggenggam sebanyak 371,31 juta lembar (28,72%).

Sebagai gambaran, PT Ace Oldfield Tbk. (KUAS) merupakan produsen peralatan dan perlengkapan pengecatan, yang tercatat sebagai emiten perindustrian dengan kegiatan usaha bidang manufaktur peralatan pengecatan.

----

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten transportasi dan logistik PT Armada Berjaya Trans Tbk. (JAYA) kedatangan investor baru dalam jajaran pemegang saham dengan kepemilikan jumbo.

Mengacu pada data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), nama influencer saham Belvin Tannadi kini tercatat sebagai pemegang jumbo saham JAYA dengan kepemilikan saham di atas 5%.

Per 27 Februari 2026, Belvin Tannadi tercatat menggenggam sebanyak 46,91 juta lembar saham JAYA atau setara dengan 5,88%. Transaksi pembelian saham JAYA tersebut dilakukan oleh PT Stockbit Sekuritas Digital dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia masing-masing 1,79 juta lembar dan 45,11 juta lembar.

Adapun, mengacu pada Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek yang berakhir pada 31 Januari 2026, tidak ada nama Belvin Tannadi dalam jajaran pemegang saham JAYA di atas 5%.

Dalam laporan tersebut, pemegang saham JAYA di atas 5% terdiri dari PT Prima Globalindo sebanyak 365,59 juta lembar (45,79%), Darmawan Suryadi SM sebanyak 167,65 juta lembar (21%), dan Jap Astrid Patricia 58,13 juta lembar (7,27%). Sementara itu, masyarakat non warkat tercatat menggenggam sebanyak 207,12 juta lembar (25,94%).

Di lantai Bursa Efek Indonesia, saham JAYA pada perdagangan hari ini, Selasa (3/3/2026) dibuka dengan harga Rp140 per lembar, setelah kemarin ditutup dengan harga Rp159 per lembar. Sepanjang perdagangan hingga pukul 11.59 WIB, harga saham JAYA bergerak di rentang Rp136—Rp179 per lembar, hingga akhirnya bertengger di level Rp155 per lembar, dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp123,77 miliar.

Dengan harga Rp155 per lembar, sejak awal tahun (year-to-date/YtD) harga saham JAYA tercatat menguat 24%, begitu juga dalam 6 bulan terakhir terpantau menguat 63,16%.

Sebagai gambaran, Armada Berjaya Trans, yang sebelumnya dikenal sebagai PT Armada Beton, sejak 2015 lalu telah mengalihkan fokus bisnis perusahaan dari semula spesialisasi pengangkut pengaduk semen ke bisnis angkutan bermotor untuk barang umum.

Perusahaan yang berganti nama pada 2018 ini menyediakan jasa transportasi darat, seperti muatan lepas, peti kemas, armada truk long box. Perusahaan juga menyediakan layanan bea cukai untuk muatan, pergudangan, dan transportasi domestik dari pintu ke pintu di beberapa kota di Indonesia.

---

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi tegas kepada pemengaruh (influencer) saham yang populer di kalangan generasi muda, Belvin Tannadi (BVN) akibat manipulasi harga saham. Sanksi tersebut berupa denda sebesar Rp5,25 miliar.

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi pada Jumat (20/2/2026) lalu mengatakan, BVN telah melakukan order beli dan jual terhadap sejumlah saham yang menyebabkan pembentukan harga tak wajar. Proses manipulasi ini membuat harga saham tidak bergerak murni sesuai mekanisme pasar.

Hasan menyebut, BVN melakukan manipulasi harga pada saham PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS), PT MD Entertainment Tbk (FILM) yang dulunya bernama PT MD Pictures Tbk (FILM), dan PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk (BSML).

Ketiga saham tersebut menjadi "permainan" Belvin pada periode 2021-2022. Modusnya, kata Hasan, Belvin menggunakan beberapa rekening efek nominee untuk menukar "barang" miliknya. Dengan demikian, praktik kecurangan itu melanggar pasal 90 dan 91 Undang-Undang (UU) Pasar Modal yang diubah dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Nama Belvin Tannadi beberapa kali muncul dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) di atas 5 persen. Saham-saham tersebut biasanya memiliki nilai kapitalisasi pasar yang tidak terlalu besar, sehingga harganya lebih mudah dimanipulasi. Belvin menyebut gaya berinvestasinya sebagai Belvinmology.

Belvin juga memanfaatkan kekuatan media sosial miliknya dengan 1,7 juta akun pengikut (IG @belvinvvip) dan 8 ribu pengikut (IG @belvinmology), serta grup Telegram dengan lebih dari 50 ribu pelanggan. OJK menyatakan, media sosial menjadi wadah bagi Belvin untuk melakukan transaksi berlawanan dengan yang disampaikan.

Sejumlah saham yang disebutkan secara eksplisit oleh OJK juga sempat muncul nama Belvin. Pada saham AYLS misalnya, nama Belvin sebagai pemegang saham minoritas signifikan alias di atas 5 persen muncul pada November 2021, berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Namanya terakhir kali muncul melakukan transaksi pada Juni 2025. Namun saat ini, Belvin tidak masuk dalam DPS di atas 5 persen AYLS.

Pola serupa juga tampak pada sejumlah saham yang pernah dibeli Belvin. Di luar ketiga saham di atas, ada beberapa saham yang pernah dibeli Belvin, di antaranya PT Sky Energi Indonesia Tbk (JSKY), PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (BOSS), PT Sunindo Adipersada Tbk (TOYS), PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk (OPMS), dan PT Guna Timur Raya Tbk (TRUK).

Belakangan ini, Belvin beberapa kali menyebut saham PT Indospring Tbk (INDS) pada media sosialnya. Saham INDS yang menyentuh batas auto reject atas (ARA) berjilid-jilid saat ini menyentuh batas auto reject bawah (ARB) dalam dua hari beruntun sejak Jumat lalu, bersamaan dengan pengumuman sanksi atas Belvin Tannadi.

Namun perlu digarisbawahi, Belvin saat ini tidak tercatat memiliki saham di atas 5 persen untuk saham-saham di atas. Bahkan, namanya tidak ada dalam laporan KSEI soal kepemilikan di atas 5 persen terbaru per tanggal 19 Februari 2025 untuk seluruh saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga tidak diketahui apakah Belvin masih memiliki saham tersebut atau tidak.

(Rahmat Fiansyah)

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan adanya peluang sanksi pidana terhadap influencer pasar modal, Belvin Tannadi atau BVN, setelah terbukti melakukan praktik manipulasi harga saham alias “saham gorengan”.

Saat ini OJK aru menjatuhkan sanksi berupa denda dengan uang sebesar Rp 5,35 miliar kepada Belvin Tannadi. Kendati begitu unsur pidana dapat diproses, apabila BVN mengabaikan langkah administratif tersebut.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan penanganan kasus dugaan manipulasi harga saham dilakukan dengan merujuk pada ketentuan dalam KUHP terbaru, serta Undang-Undang Pasar Modal.

Dalam pendekatan awal, OJK tetap mengedepankan saksi tertulis dan administratif berupa denda. Namun, unsur pidana tetap dimungkinkan diproses apabila pihak yang dikenai sanksi tidak mematuhi atau mengabaikan perintah tertulis tersebut.

“Jadi kalau dilihat di Undang-undang KUHP yang baru, kemudian di Undang-undang pasar modal, pendekatan melalui jalur perintah tertulis dan pengenaan sanksi denda itu akan kita kedepankan. Nah unsur pidananya tentu pada saat perintah tertulis diabaikan bisa saja kita tindak lanjut,” ujar Hasan kepada wartawan, dikutip Senin (23/2/2026).

Hasan menekankan bahwa OJK memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas dugaan tindak pidana di sektor pasar modal.

Artinya, apabila ditemukan bukti yang cukup atau terdapat ketidakpatuhan terhadap langkah administratif yang telah dijatuhkan, OJK dapat meningkatkan penanganan perkara ke tahap proses hukum pidana sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

“Dan kami di OJK memiliki kewenangan untuk memproses penyidikan dan penyelidikan kejahatan atau pelanggaran pidananya sendiri,” paparnya.

Dari hasil pemeriksaan OJK ditemukan jika Belvin menyampaikan informasi yang tidak benar terkait satu atau lebih saham melalui media sosial, termasuk memberikan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham.

Namun pada saat yang sama, ia justru melakukan transaksi yang berlawanan dengan rekomendasi yang disampaikannya kepada publik. Tindakan ini dinilai menyesatkan investor karena menciptakan perbedaan antara informasi yang disampaikan dan posisi transaksi yang sebenarnya dilakukan.

“Kasus ini terkait dengan influencer dengan inisial saudara DVN. Kasus ini berkaitan dengan penyampaian informasi yang tidak benar yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan memanfaatkan media sosial terhadap satu atau lebih saham,” beber Hasan.

“Atau merekomendasikan untuk melakukan pembelian atau penjualan atas saham tertentu padahal di saat yang sama, influencer dimaksud justru melakukan transaksi yang berlawanan dengan informasi atau rekomendasi yang disampaikannya melalui media sosial dimaksud,” lanjutnya.

Selain itu, OJK juga menemukan bahwa BVN melakukan order beli dan jual atas sejumlah saham, diantaranya saham PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS) Periode 1-27 September 2021 dan 8 November sampai 29 Desember 2021. Lalu, PT MD Pictures Tbk (FILM) Periode 12 Januari hingga 27 Desember 2021, dan PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk (BSML) Periode 8 Maret sampai 17 Juni 2022.

Dalam aksinya BVN menggunakan beberapa rekening efek nominee. Rekening efek nominee merupakan rekening saham yang terdaftar atas nama pihak lain, namun dikendalikan oleh pihak yang sesungguhnya berada di balik transaksi.

Penggunaan beberapa rekening itu menyebabkan terbentuknya harga saham yang tidak wajar karena transaksi tidak mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran yang sebenarnya. Perilaku ini lalu menciptakan gambaran semu atas aktivitas perdagangan dan masuk dalam kategori manipulasi perdagangan saham.

“Influencer atas nama saudara BVN tersebut juga melakukan order beli dan order jual atas beberapa saham diantaranya dengan kode AYLS, FILM, dan juga BSML dengan menggunakan beberapa rekening efek nominee kembali, sehingga menyebabkan adanya pembentukan harga saham yang tidak wajar yang tidak didasarkan pada kekuatan beli dan jual di pasar atau tidak sesuai dengan mekanisme pasar yang wajar,” kata Hasan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, OJK menyimpulkan tindakan tersebut melanggar Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Atas pelanggaran tersebut, OJK menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 5,35 miliar kepada Belvin Tannadi. Kasus tersebut merupakan rangkaian penindakan OJK terhadap praktik manipulasi harga saham yang lebih luas. Dalam tipe kasus lainnya, OJK juga menjatuhkan sanksi terhadap satu korporasi dan dua individu terkait manipulasi saham PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC), dengan total denda Rp 5,7 miliar.

“Nah kami sedang mengukur, jadi sementara ini per hari ini sudah dikenakan dendanya, tapi kami sedang mengukur untuk kerja sama di dalam koridor, bahkan kita ingin memanfaatkan Satgas Pasti untuk melihat pembatasan kegiatannya,” ucapnya.

IDXChannel - Riuh publik atas sanksi denda Rp5,35 miliar yang dijatuhkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada influencer pasar saham Belvin Tannadi (BVN) membuka kembali ingatan lama pasar modal Indonesia: praktik manipulasi saham yang berulang dari masa ke masa.

Istilah “goreng saham” memang tidak dikenal secara formal dalam regulasi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutnya sebagai manipulasi pasar, mencakup penipuan hingga perdagangan orang dalam.

Namun di kalangan pelaku pasar, istilah ini lekat untuk menggambarkan upaya mengerek atau menekan harga saham secara tidak wajar demi kepentingan tertentu.

Praktik tersebut umumnya ditandai lonjakan harga yang tak sejalan dengan fundamental emiten.

Rumor disebar, sentimen dibangun, volume diciptakan, semua demi membentuk persepsi bahwa saham tengah “naik daun”.

Investor ritel yang tergoda sering kali masuk di harga tinggi, sementara pelaku utama keluar dengan keuntungan.

Bentjok dan Skema Raksasa yang Guncang Jiwasraya-Asabri

Salah satu episode terbesar dalam sejarah manipulasi saham di Tanah Air melibatkan Benny Tjokrosaputro alias Bentjok. Pada 2020, namanya mencuat dalam pusaran kasus korupsi pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asabri (Persero).

Benny, eks bos PT Hanson Internasional Tbk (MYRX), diduga memanipulasi sejumlah saham bersama Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk (TRAM), Heru Hidayat.

Sejumlah emiten yang terseret antara lain PT Rimo Internasional Lestari Tbk (RIMO), TRAM, hingga PT Sinergi Megah Internusa (NUSA).

Saham-saham tersebut diduga dipoles untuk mempercantik portofolio investasi dua perusahaan pelat merah itu.

Harga dibentuk seolah-olah mencerminkan kinerja yang membaik, padahal fundamentalnya rapuh.

Ketika skema terkuak, dampaknya masif: negara menanggung kerugian sekitar Rp22,7 triliun dalam kasus Asabri (2012-2019) dan Rp16,8 triliun pada Jiwasraya (2008-2018).

Kejaksaan Agung kemudian menyita berbagai aset dan kepemilikan saham Bentjok dan kolega.

Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Benny dan Heru atas kasus korupsi tersebut.

Jejak Lama di Era Bapepam: Dari Cornering hingga Denda Miliaran

Namun jejak kontroversi Benny bukan baru sekali itu. Mundur ke 1997, ia pernah terseret kasus transaksi saham Bank Pikko, kini dikenal sebagai PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Saat itu, melalui PT Multi Prakarsa Investama Securities, Benny bersama Pendi Tjandra diduga melakukan transaksi semu dan praktik cornering menggunakan 13 rekening nominee.

Bapepam, otoritas pasar modal sebelum bertransformasi menjadi OJK, menyimpulkan adanya praktik corner dan short selling (aksi jual kosong) masif akibat transaksi tersebut.

Benny dan rekannya dikenai denda masing-masing Rp1 miliar dan Rp500 juta. Pada 2000, dua perusahaannya, PT Manly Unitama Tbk dan PT Hanson Industri Utama, juga didenda Rp1,35 miliar atas pelanggaran pasar modal.

Dari Layar Media Sosial ke Sanksi OJK

Dua dekade berselang, pola manipulasi dengan wajah berbeda kembali muncul. Kali ini lewat media sosial.

OJK menjatuhkan denda Rp5,35 miliar kepada Belvin Tannadi atas pelanggaran pada periode 2021-2022 terkait transaksi saham PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS), PT MD Pictures Tbk (FILM), dan PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk (BSML).

“Influencer atas nama saudara BVN melakukan order beli dan order jual atas beberapa saham di antaranya dengan kode AYLS, FILM, dan juga BSML dengan menggunakan beberapa rekening efek nominee kembali sehingga menyebabkan adanya pembentukan harga saham yang tidak wajar,” ujar Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, Jumat (20/2/2026).

Menurut OJK, BVN menempatkan order beli dan jual melalui sejumlah rekening efek sehingga membentuk harga yang tidak mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran sebenarnya.

Aktivitas tersebut menciptakan kesan semu atas kondisi perdagangan dan berpotensi memengaruhi keputusan investor.

Selain itu, ia disebut kerap menyampaikan informasi atau prediksi harga saham di media sosial, termasuk rencana pembelian saham tertentu, sembari melakukan transaksi yang memanfaatkan reaksi para pengikutnya.

OJK menyatakan BVN melanggar Pasal 90, 91, dan 92 UU Pasar Modal sebagaimana diubah melalui UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUPPSK).

Pola Transaksi Silang IMPC dan Sanksi OJK

Dalam kasus lain, OJK juga menjatuhkan sanksi terkait manipulasi perdagangan saham PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) pada periode Januari-April 2016.

PT Dana Mitra Kencana didenda Rp2,1 miliar karena terbukti menyalurkan dana kepada 17 nasabah untuk transaksi IMPC dengan total nilai sekitar Rp43,73 miliar, yang dinilai menciptakan gambaran menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan saham.

Dua individu berinisial UPT dan MLN masing-masing dikenakan denda Rp1,8 miliar. Keduanya terbukti melakukan pola serupa melalui pendanaan transaksi kepada 12 nasabah dengan total nilai pertemuan transaksi sekitar Rp49,12 miliar. (Aldo Fernando)

Disclaimer: Keputusan pembelian/penjualan saham sepenuhnya ada di tangan investor.

KOMPAS.com - Belvin Tannadi resmi dijatuhi sanksi denda Rp 5,35 miliar oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah terbukti terlibat dalam praktik manipulasi perdagangan saham.

Kasus ini merupakan bagian dari penindakan terhadap empat pelaku manipulasi pasar modal dengan total denda mencapai Rp 11,05 miliar.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (20/2/2026).

OJK denda Belvin Tannadi Rp 5,3 miliar

Dalam hasil pemeriksaan, OJK denda influencerBelvin Tannadi karena menyampaikan informasi tidak benar atau menyesatkan mengenai satu atau lebih saham melalui media sosial.

Ia juga memberikan rekomendasi beli atau jual kepada publik, namun pada saat yang sama melakukan transaksi yang berlawanan dengan rekomendasi tersebut.

Praktik ini dinilai menyesatkan investor karena menciptakan perbedaan antara informasi yang disampaikan dan posisi transaksi sebenarnya.

Atas pelanggaran tersebut, regulator menjatuhkan sanksi administratif berupa Belvin Tannadi didenda 5,3 miliar, tepatnya Rp 5,35 miliar.

Modus manipulasi saham yang dilakukan

Dalam penjelasannya, OJK mengungkap modus manipulasi yang dilakukan Belvin Tannadi “saham gorengan” meliputi beberapa tindakan berikut:

1. Menyebarkan informasi tidak benar

Belvin terbukti menyampaikan informasi yang tidak benar melalui media sosial terkait saham tertentu.

2. Rekomendasi berlawanan dengan transaksi

Ia merekomendasikan beli atau jual saham, tetapi secara bersamaan melakukan transaksi yang berlawanan.

3. Menggunakan rekening efek nominee

Belvin menggunakan beberapa rekening efek nominee, yakni rekening saham atas nama pihak lain yang dikendalikan olehnya.

4. Membentuk harga saham tidak wajar

Transaksi melalui rekening nominee tersebut memicu pembentukan harga yang tidak mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran sebenarnya, sehingga menciptakan gambaran semu aktivitas perdagangan.

Saham yang dimanipulasi

OJK denda Belvin Tannadi dikarenakan terbukti memanipulasi sejumlah saham, yakni:

• PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS) – periode 1-27 September 2021, serta berlanjut pada 8 November-29 Desember 2021
• PT MD Pictures Tbk (FILM) – mulai 12 Januari-27 Desember 2021
• PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk (BSML) – periode 8 Maret-17 Juni 2022

Tindakan manipulasi pada saham-saham tersebut dilakukan dengan menyebarkan informasi palsu atau rekomendasi menyesatkan di media sosial.

Aksi itu dibarengi dengan transaksi menggunakan rekening efek nominee (rekening atas nama orang lain) untuk membentuk harga saham yang tidak wajar di pasar.

Bagian dari penindakan lebih luas

Kasus Belvin Tannadi merupakan bagian dari penindakan terhadap empat pelaku manipulasi saham yang terjadi dalam rentang 2016–2022. Total sanksi yang dijatuhkan mencapai Rp 11,05 miliar.

Empat pelaku tersebut terdiri dari satu badan usaha nonjasa keuangan dan tiga individu, termasuk seorang influencer dengan jumlah pengikut besar di media sosial.

- Kasus Pertama: Saham IMPC

Kasus pertama terkait manipulasi saham PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC). Pelaku terdiri dari PT Dana Mitra Kencana dan dua individu berinisial MLN dan UPT.

Dalam praktiknya, mereka menggunakan puluhan rekening efek nominee. Sebanyak 17 rekening dikendalikan korporasi dan 12 rekening lainnya dikendalikan dua individu.

Skema yang digunakan antara lain penyediaan dana oleh pihak pengendali untuk membeli saham, lalu hasil penjualan dari belasan rekening yang dikendalikan dikembalikan kepada pengendali tersebut.

Atas pelanggaran Pasal 91 dan 92 UU Pasar Modal, denda dalam kasus IMPC mencapai Rp 5,7 miliar.

- Kasus Kedua: Influencer Saham

Kasus kedua melibatkan influencer berinisial BVN atau Belvin Tannadi. Ia dinyatakan melanggar Pasal 90, 91, dan 92 UU Pasar Modal sebagaimana telah diubah dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Adapun profil Belvin Tannadi dikenal sebagai influencer saham yang aktif di media sosial.

Sebagai Belvin Tannadi influencer saham, aktivitasnya kemudian diperiksa regulator karena dinilai menciptakan informasi yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya.

OJK perketat pengawasan

OJK menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk menjaga integritas pasar modal serta melindungi investor.

Penindakan terhadap empat pelaku ini diharapkan menjadi peringatan bagi seluruh pelaku pasar, termasuk influencer finansial, agar tidak menyebarkan informasi menyesatkan atau melakukan praktik manipulasi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "OJK Ungkap Influencer yang Terlibat Kasus “Saham Gorengan”, Begini Modusnya" dan "OJK Denda Empat Pelaku Gorengan Saham Rp 11,05 Miliar, Ada Influencer"

Bisnis.com, JAKARTA —Influencer saham berinisial BVN atau diduga Belvin Tannadi dijatuhi sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lantaran terbukti melakukan aksi goreng saham AYLS, FILM, dan BSML.

OJK memutuskan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa denda Rp5,35 miliar kepada pemengaruh saham berinisial BVN atau diduga Belvin Tannadi yang memiliki jumlah pengikut 1,7 juta di media sosial Instagram.

Sanksi tersebut diberikan setelah BVN terbukti melakukan manipulasi pasar melalui penyebaran informasi yang tidak benar di media sosial.

BVN disebutkan melakukan order beli dan jual secara masif atas sejumlah saham, antara lain PT Agro Yasa Lestari Tbk. (AYLS), PT MD Entertainment Tbk. (FILM), dan PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. (BSML).

Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan BVN secara sengaja memanfaatkan pengaruhnya untuk merekomendasikan posisi beli atau jual pada saham tertentu. Namun, saat bersamaan dia melakukan transaksi saham yang berlawanan.

“Influencer tersebut terbukti menyampaikan informasi yang tidak benar melalui media sosial serta merekomendasikan beli atau jual, padahal saat bersamaan melakukan transaksi yang berlawanan,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (20/2/2026).

Hasan menjelaskan, dalam menjalankan modusnya, BVN menggunakan beberapa rekening efek nominee guna menciptakan gambaran semu atas perdagangan saham tersebut. Praktik ini, kata Hasan, dinilai telah memicu pembentukan harga yang tidak wajar di pasar modal Indonesia.

Atas tindakan tersebut, OJK menyatakan BVN melanggar Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Penegakan hukum dan kepatuhan seluruh pelaku usaha, termasuk para pemangku kepentingan, menjadi kunci utama dalam meningkatkan integritas pasar modal kita,” tegas Hasan.

Sanksi terhadap BVN ini merupakan bagian dari pengenaan denda melalui pendekatan una via yang dilakukan OJK dengan total sanksi keseluruhan mencapai Rp11,05 miliar terhadap empat pihak.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5,35 miliar kepada influencer saham berinisial BVN atau diduga Belvin Tannadi yang memiliki pengikut 1,7 juta.

Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan BVN secara sengaja memanfaatkan pengaruhnya untuk merekomendasikan posisi beli atau jual pada saham tertentu. Namun, saat yang bersamaan, dia melakukan transaksi berlawanan.

BVN disebutkan melakukan order beli dan jual secara masif atas sejumlah saham, antara lain PT Agro Yasa Lestari Tbk. (AYLS), PT MD Entertainment Tbk. (FILM), dan PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. (BSML).

“Influencer tersebut terbukti menyampaikan informasi yang tidak benar melalui media sosial serta merekomendasikan beli atau jual, padahal saat bersamaan melakukan transaksi yang berlawanan,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (20/2/2026).

Hasan menjelaskan bahwa dalam menjalankan modusnya, BVN menggunakan beberapa rekening efek nominee guna menciptakan gambaran semu atas perdagangan saham tersebut. Praktik ini, kata Hasan, dinilai telah memicu pembentukan harga yang tidak wajar di pasar modal Indonesia.

OJK lantas menjatuhkan sanksi administratif berupa denda Rp5,35 miliar kepada BVN. Atas tindakan itu, BVN telah melanggar Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Rekam Jejak Belvin Tannadi

Berdasarkan catatan Bisnis.com, jejak BVN dalam mempromosikan saham, terutama BSML, memang bukan hal baru. Pasalnya, Belvin pernah secara terang-terangan memamerkan kepemilikan saham BSML di media sosialnya.

Pada akhir 2022, Belvin tercatat menggenggam 111,23 juta saham atau setara 6,01% porsi kepemilikan BSML melalui empat rekening efek berbeda.

Kala itu, dia kerap mengunggah pertumbuhan saham BSML yang melejit kepada para pengikutnya. Belvin beralasan BSML merupakan growth stock dengan pertimbangan tim pengendali yang kuat serta pertumbuhan laba signifikan.

Laporan Bisnis.com menyebutkan bahwa berdasarkan feed Instagram Belvin pada Desember 2022, terdapat 9 unggahan yang bercerita terkait saham BSML baik soal pertumbuhan sahamnya ataupun alasan di balik investasi tersebut.

Belvin menuturkan ada dua faktor yang mendasari dirinya untuk memborong saham. Pertama, dirinya mencari saham yang dipegang tim pengendali di atas kisaran 75% hingga 90%. Kedua, mencari emiten dengan kinerja baik.

“Strategi saya adalah mencari perusahaan yang tim pengendalinya harus pegang sahamnya di atas 75%,” ungkap Belvin kepada Bisnis pada Agustus 2022.

Sementara itu, berdasarkan keterangan resmi otoritas, BVN terbukti melakukan pelanggaran kasus perdagangan saham AYLS pada 1 hingga 27 September 2021 dan 8 November sampai dengan 29 Desember 2021. Adapun perdagangan saham FILM berlangsung pada 12 Januari hingga 27 Desember 2021.

Sementara itu, OJK menyampaikan bahwa manipulasi saham BSML telah dilakukan oleh BVN selama periode 8 Maret sampai dengan 17 Juni 2022.

Sanksi terhadap BVN ini merupakan bagian dari pengenaan denda melalui pendekatan una via yang dilakukan OJK dengan nilai keseluruhan mencapai Rp11,05 miliar terhadap empat pihak yang terlibat dalam kasus berbeda.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan sanksi administratif kepada influencer Belvin Tannadi berupa denda sebesar Rp5,35 miliar karena terbukti melakukan manipulasi harga saham.

Anggota Dewan Komisioner OJK pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi mengatakan saat ini pihaknya juga sedang mendalami 32 influencer untuk kasus serupa.

"Belum ada kesimpulannya [pelanggarannya], tapi kalau teman-teman menyimak pelanggaran di pasar modal kan kurang lebih kelompoknya di pasal-pasal 90-an itu, ada manipulasi harga, penipuan, pemanfaatan informasi yang tidak benar, insider trading, dan perdagangan semu. Semua itu jadi dasar pengenaan pelanggaran pidana yang bisa saja pendekatan penyelesaiannya dilakukan secara penafian [penyangkalan]," ujarnya saat ditemui di Kantor BEI Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Hasan mengatakan OJK membuka diri bila ada laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan influencer investasi lainnya. Hal itu dia sampaikan ketika menjawab pertanyaan bagaimana OJK memastikan penegakan hukum di pasar modal tidak tebang pilih, termasuk menanggapi soal anak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Yudo Achilles Sadewa yang juga aktif di media sosial pribadinya memberikan rekomendasi investasi.

"Jadi 32 itu bukan karena tebang pilih, tapi memang karena memenuhi unsur awal bahwa nanti hasilnya terbukti atau tidak tentu harus sama-sama kita buktikan dalam rangkaian pemeriksaan yang harus hati-hati kita lakukan. Tentu kita juga punya azas praduga tak bersalah dalam hal ini," tandasnya.

Khusus anak Purbaya, Hasan menegaskan sampai saat ini OJK belum melakukan pemeriksaan. "Karena memang kami betul-betul melihat keterkaitan dengan apa yang terjadi di pasar," tegasnya.

Hasan mencontohkan bagaimana proses panjang yang dilakukan OJK sebelum memberikan sanksi administrasi kepada Belvin Tannadi (BVN).

Melalui proses yang tidak mudah, OJK menempatkan BVN telah terbukti melakukan pelanggaran pada kasus perdagangan saham PT Agro Yasa Lestari Tbk. (AYLS) Periode 1 sampai 27 September 2021 dan 8 November sampai 29 Desember 2021, PT MD Pictures Tbk. (FILM) Periode 12 Januari sampai 27 Desember 2021, dan PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. (BSML) Periode 8 Maret sampai 17 Juni 2022.

Salah satu pola transaksi BVN yaitu manipulasi pasar dengan melakukan order beli dan order jual beberapa saham menggunakan beberapa rekening efek sehingga menyebabkan adanya pembentukan harga saham yang tidak didasarkan pada kekuatan beli dan jual yang sebenarnya. Tindakan tersebut menimbulkan terjadinya gambaran semu atas perdagangan saham di Bursa Efek yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal atau investor untuk melakukan transaksi saham dimaksud.

Selain itu, BVN memberikan informasi melalui media sosial terhadap satu atau lebih saham, atau menyampaikan informasi rencana pembelian saham, atau menyampaikan perkiraan pergerakan harga saham tertentu. Namun demikian, di saat yang bersamaan BVN melakukan penjualan atau pembelian saham dengan memanfaatkan reaksi followers atas informasi yang disampaikan tersebut.

"Ini lah yang kita tegakkan dan akan lakukan ke depannya. Terhadap siapa saja? Tentu terhadap semua pihak. Jadi teman-teman, influencer ini bukan sesuatu yang jelek, sepanjang mereka membersamai kami untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi yang baik. Tapi jangan lupa, ada rambu-rambu ketentuan yang harus mereka betul-betul patuhi. Batas antara edukasi dengan pelanggaran itu juga harus betul-betul mereka jaga," tandasnya.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada influencer pasar modal hingga sejumlah perusahaan akibat terbukti melakukan manipulasi harga saham dalam kasus berbeda.

Sehubungan dengan pelanggaran tersebut, influencer saham Belvin Tannadi (BVN) dikenakan denda sebesar Rp5,35 miliar atas penyebaran informasi di media sosial pada periode 2021-2022 serta pelanggaran pada transaksi saham PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS), PT MD Pictures Tbk (FILM), dan PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk (BSML).

"Influencer atas nama saudara BVN melakukan order beli dan order jual atas beberapa saham diantaranya dengan kode AYLS, FILM, dan juga BSML dengan menggunakan beberapa rekening efek nominee kembali sehingga menyebabkan adanya pembentukan harga saham yang tidak wajar," ujar Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jumat (20/2/2026).

Menurut OJK, BVN menggunakan beberapa rekening efek untuk menempatkan order beli dan jual sehingga menciptakan pembentukan harga yang tidak mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran sebenarnya.

Aktivitas tersebut menimbulkan kesan semu terhadap kondisi perdagangan dan berpotensi memengaruhi keputusan investor.

Selain itu, BVN disebut kerap menyampaikan informasi atau prediksi harga saham di media sosial, termasuk rencana pembelian saham tertentu, sementara pada saat yang sama melakukan transaksi yang memanfaatkan reaksi pengikutnya.
Berdasarkan temuan tersebut, OJK menyatakan BVN melanggar ketentuan Pasal 90, 91, dan 92 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUPPSK).

Dalam kasus lain, OJK juga menjatuhkan sanksi kepada tiga pihak terkait manipulasi perdagangan saham PT Impack Pratama Industri Tbk (IMPC) pada periode Januari-April 2016.

Di mana PT Dana Mitra Kencana dikenakan denda Rp2,1 miliar karena terbukti secara tidak langsung melakukan transaksi saham IMPC melalui penyaluran dana kepada 17 nasabah.

Total nilai pertemuan transaksi antar nasabah tersebut mencapai sekitar Rp43,73 miliar, yang dinilai menciptakan gambaran menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan saham.

Sementara itu, dua individu berinisial UPT dan MLN masing-masing dikenakan denda Rp1,8 miliar. Keduanya terbukti melakukan pola serupa melalui pendanaan transaksi kepada 12 nasabah dengan total nilai pertemuan transaksi sekitar Rp49,12 miliar.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5,35 miliar kepada influencer pasar modal Belvin Tannadi atas pelanggaran berupa manipulasi perdagangan saham.

"Total sanksi yang diberikan kepada influencer tersebut adalah Rp5,35 miliar," kata Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (20/2/2026).

Hasan menjelaskan, tindakan Belvin Tannadi dikategorikan sebagai manipulasi perdagangan yang menimbulkan gambaran semu atas aktivitas transaksi saham di pasar.

Perbuatan tersebut dinilai melanggar sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

OJK menyimpulkan yang bersangkutan melanggar setidaknya Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal yang telah diperbarui dalam UU P2SK.

Pasal-pasal tersebut mengatur larangan penciptaan kondisi perdagangan semu, manipulasi harga, serta tindakan lain yang dapat menyesatkan investor.

Selain itu, Belvin Tannadi juga disebut menyampaikan informasi yang menyimpang serta memberikan rekomendasi pembelian dan penjualan saham yang berpotensi mengganggu mekanisme pembentukan harga di pasar.

Dalam temuan OJK, yang bersangkutan melakukan transaksi beli dan jual atas sejumlah saham, antara lain berkode AYLS, FELM, dan BSML, dengan menggunakan beberapa rekening efek nominee.

Praktik tersebut menyebabkan pembentukan harga saham yang tidak wajar karena tidak mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran yang sesungguhnya di pasar.

“Influencer atas nama saudara BVN tersebut juga melakukan order beli dan order jual atas beberapa saham di antaranya dengan kode AYLS, FELM, dan juga BSML dengan menggunakan beberapa rekening efek nominee kembali sehingga menyebabkan adanya pembentukan harga saham yang tidak wajar," tutur Hasan.

(DESI ANGRIANI/Eugenia Felicia)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda Rp5,35 miliar kepada influencer saham berinisial BVN atau diduga Belvin Tannadi yang memiliki jumlah pengikut 1,7 juta.

Sanksi tersebut diberikan setelah BVN terbukti melakukan manipulasi pasar melalui penyebaran informasi yang tidak benar di media sosial.

Pjs Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengungkapkan BVN secara sengaja memanfaatkan pengaruhnya untuk merekomendasikan posisi beli atau jual pada saham tertentu. Namun, saat bersamaan dia melakukan transaksi yang berlawanan.

BVN disebutkan melakukan order beli dan jual secara masif atas sejumlah saham, antara lain PT Agro Yasa Lestari Tbk. (AYLS), PT MD Entertainment Tbk. (FILM), dan PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. (BSML).

“Influencer tersebut terbukti menyampaikan informasi yang tidak benar melalui media sosial serta merekomendasikan beli atau jual, padahal saat bersamaan melakukan transaksi yang berlawanan,” ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (20/2/2026).

Hasan menjelaskan, dalam menjalankan modusnya, BVN menggunakan beberapa rekening efek nominee guna menciptakan gambaran semu atas perdagangan saham tersebut. Praktik ini, kata Hasan, dinilai telah memicu pembentukan harga yang tidak wajar di pasar modal Indonesia.

Atas tindakan tersebut, OJK menyatakan BVN melanggar Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Penegakan hukum dan kepatuhan seluruh pelaku usaha, termasuk para pemangku kepentingan, menjadi kunci utama dalam meningkatkan integritas pasar modal kita,” tegas Hasan.

Sanksi terhadap BVN ini merupakan bagian dari pengenaan denda melalui pendekatan una via yang dilakukan OJK dengan total sanksi keseluruhan mencapai Rp11,05 miliar terhadap empat pihak.

Disclaimer:Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.