Bisnis.com, JAKARTA —Pasar penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) tampak sepi sepanjang kuartal I/2026. Adalah PT BSA Logistics Indonesia Tbk. (WBSA) yang berpotensi menjadi emiten baru pertama pada tahun ini alias pecah telur IPO.

Sepanjang 1 Januari—24 Maret 2026, tidak ada perusahaan yang menyampaikan aksi penawaran umum perdana saham melalui sistem e-IPO. Baru pada Rabu (25/3/2026), muncul pengumuman dari BSA Logistics Indonesia.

Calon emiten di sektor logistik yang terafiliasi dengan Grup Sinar Mas, PT BSA Logistics Indonesia Tbk. (WBSA), bersiap melantai di Bursa Efek Indonesia dengan menargetkan perolehan dana hingga Rp306 miliar melalui IPO.

Sebagai informasi, BSA Logistics tercatat bergerak di bidang jasa logistik terpadu yang meliputi angkutan darat, pengurusan transportasi (freight forwarding) laut dan udara, serta pergudangan dan penyimpanan, termasuk Inland Logistics Terminal (ILT).

Berdasarkan prospektus yang dirilis di Bursa Efek Indonesia, perseroan berencana menawarkan maksimal 1,8 miliar saham atau setara dengan 20,75% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Saham tersebut dipasarkan dalam kisaran harga Rp150–Rp170 per saham, dengan nilai nominal Rp40 per saham.

Adapun, masa penawaran awal (bookbuilding) dijadwalkan berlangsung pada 25 Maret –27 Maret 2026. Selanjutnya, penawaran umum akan digelar pada 1–8 April 2026, dengan target pencatatan saham di BEI pada 10 April 2026.

Seluruh dana hasil IPO, setelah dikurangi biaya emisi, akan difokuskan untuk ekspansi usaha. Sekitar Rp215 miliar akan digunakan untuk mengakuisisi 99,99% saham PT Bermuda Inovasi Logistik.

Berdasarkan data BEI, aktivitas pencatatan saham perdana (IPO) masih kosong sejak awal tahun. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per 27 Februari 2026 terdapat 7 perusahaan dalam pipeline IPO dengan estimasi total nilai IPO sebesar Rp2,21 triliun.

Sebelumnya, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan, hingga 22 Februari 2026, terdapat delapan perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI. Sebanyak lima di antara calon perusahaan tercatat ini merupakan perusahaan aset skala besar.

“Hingga saat ini, terdapat delapan perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI, dengan tiga perusahaan aset skala menengah dan lima perusahaan aset skala besar,” ujar Nyoman, Minggu (22/2/2026).

Nyoman memerinci sebanyak dua perusahaan merupakan perusahaan dari sektor basic materials, satu perusahaan consumer non-cyclicals, dan satu perusahaan energi.

Lalu dua perusahaan dari sektor finansial, satu perusahaan dari sektor industrials, dan satu perusahaan sektor transportasi dan logistik.

Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana menjelaskan investor asing pasti melakukan monitor terhadap perkembangan reformasi pasar modal Indonesia.

“Saya yakin dengan peraturan-peraturan baru yang akan diterapkan, akan membuat market menjadi lebih likuid, lebih transparan, dan governance yang lebih bagus,” ujar Oki, Rabu (25/2/2026).

Oki juga menjelaskan investor asing sangat sensitif terhadap risiko likuiditas. Ia menekankan, berbagai agenda reformasi pasar yang tengah didorong regulator pada dasarnya bertujuan memperbaiki transparansi sekaligus meningkatkan kualitas likuiditas.

“Semua reformasi ini kan untuk membuat market jauh lebih likuid dari sekarang,” katanya.

Dia juga menuturkan saat ini investor asing menunggu adanya likuiditas untuk masuk ke dalam pasar modal Indonesia.

“Fundamentalnya bagus, growth story-nya bagus. It’s just a matter of time sebelum likuiditas itu balik ke market,” ujarnya.

Terpisah, Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata menilai awal 2026 ini bukan momentum yang ramah untuk IPO. Selain volatilitas global akibat tensi tarif dan sovereign outlook Indonesia yang sempat mendapat tekanan dari Moody’s, pasar juga masih mencerna isu metodologi free float MSCI dan implementasi aturan baru BEI yang mewajibkan free float minimum 15% sejak awal pencatatan serta keterbukaan UBO di atas 1%.

Kombinasi regulasi yang lebih ketat dan sorotan tata kelola membuat sebagian calon emiten—terutama yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi—memilih wait and see.

"Bahkan ada rumor satu kandidat besar menunda rencana listing karena merasa belum siap dengan eksposur dan tekanan regulasi baru," kata Liza.

Dia melanjutkan, secara global tren IPO awal tahun ini juga relatif selektif. Misalnya di Amerika Serikat dan Asia, hanya perusahaan dengan neraca kuat dan valuasi rasional yang berani masuk pasar, sehingga sentimen kehati-hatian ini tidak hanya terjadi di Indonesia.

Sementara itu, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI) mengungkapkan tengah mengelola mandat pencatatan saham perdana atau IPO bagi 7 hingga 8 perusahaan dalam pipeline 2026.

President Director KISI Kyoung Hun Nam menjelaskan bahwa calon emiten yang mengantre di KISI memiliki profil bisnis yang beragam. Sektor-sektor tersebut mencakup perbankan, pariwisata, pertambangan, hingga infrastruktur.

“Jumlah total IPO [dalam antrean KISI], saat ini kira-kira sekitar tujuh hingga delapan perusahaan,” ungkap Kyoung Hun Nam di sela-sela acara KISI Challenge The Next Wave di Jakarta, Jumat (27/2/2026) malam.

Kyoung Hun Nam menyebutkan dalam daftar itu terdapat perusahaan dengan nilai aset cukup signifikan, yakni berkisar antara Rp2 triliun hingga Rp3 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA —Indeks harga saham gabungan (IHSG) parkir di level 8.321 setelah ambruk 7,34% pada akhir sesi I perdagangan hari ini, Rabu (27/1/2026). Sederet saham masuk jajaran paling boncos, seperti saham DSSA, RAJA, hingga COIN dan DEWA.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG sepanjang perdagangan seri I hari ini bergerak di rentang 8.269 hingga 8.980. Sebanyak 764 saham melemah, 10 saham stagnan, dan 30 saham menguat. Sejalan dengan itu, IHSG berbalik membukukan return negatif sebesar 3,77% sepanjang tahun berjalan 2026.

Mengekor IHSG, indeks acuan juga terpantau jeblok hingga jeda siang ini. Indeks LQ45 turun 6,77%, IDX30 anjlok 5,42%, IDX BUMN20 merosot 5,23%, dan IDX80 ambles 7,39%.

IHSG terpukul oleh sentimen negatif yang berasal dari keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) atas hasil konsultasi terkait ketentuan free float saham Indonesia. Dalam pengumuman Rabu (27/1/2026), MSCI memutuskan untuk melakukan pembekuan seluruh kenaikan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS), pembekuan penambahan konstituen ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI), dan pembekuan perpindahan naik antar–indeks segmen ukuran, termasuk dari Small Cap ke Standard.

MSCI menjelaskan bahwa perlakuan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi index turnover dan risiko kelayakan investasi (investability), sembari memberi waktu bagi otoritas pasar terkait untuk menghadirkan perbaikan transparansi.

Di antara lebih dari 700 saham yang melemah pada hari ini, terdapat 10 saham paling jeblok dan masuk jajaran top losers hingga jeda siang ini.

Sebagai informasi, BEI telah melakukan penyesuaian batasan auto rejection bawah (ARB) menjadi 15% untuk seluruh rentang harga bagi efek berupa saham pada Papan Utama, Papan Pengembangan, dan Papan Ekonomi Baru sejak April 2025. Dengan demikian, batas penurunan harga saham harian untuk seluruh saham yang diperdagangkan di BEI dibatasi sebesar 15%.

Berdasarkan data BEI, salah satu saham yang turun paling signifikan hingga menyentuh ARB pada hari ini ialah saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) yang jeblok 17.400 poin atau 15% ke posisi Rp98.400. Terjunnya saham DSSA berdampak signifikan terhadap IHSG lantaran emiten Grup Sinar Mas itu memiliki kapitalisasi pasar jumbo sebesar Rp894 triliun.

Dari jajaran saham konglomerat, daftar top losers hari ini diisi oleh saham terafiliasi Hapsoro a.l. PT Bukit Uluwatu Sentosa Tbk. (BUVA) jeblok 15% ke level Rp1.445, PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) turun 15% ke level Rp4.590, PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) anjlok 14,97% ke posisi Rp6.250.

Selain itu, saham Emiten Grup Bakrie juga rontok seperti saham PT Darma Henwa Tbk. (DEWA) turun 14,93% ke level Rp570 dan PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) anjlok 14,97% ke level Rp1.420.

Saham lain yang jeblok 15% pada siang ini, yaitu PT Artha Mahiya Investama Tbk. (AIMS) ke level Rp595, PT Argo Pantes Tbk. (ARGO) ke level Rp1.105, PT Jasa Berdikari Logistics Tbk. (LAJU) ke level Rp102, dan PT Impack Pratama Industri Tbk. (IMPC) ke level Rp3.060 per saham. Dengan penurunan harga saham sebesar 15% saham-saham tersebut terkena ARB dalam sistem perdagangan BEI.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara kabarnya bakal menerbitkan surat utang Patriot Bond Jilid II pada paruh pertama 2026. Pengamat menilai kehadiran obligasi tersebut sebagai akses investor menjaga hubungan baik dengan pemerintah.

Lanjutan dari series pertama ini kabarnya ditargetkan bisa menghimpun dana hingga Rp20 triliun.

Direktur Panin Asset Manajemen Rudiyanto menilai Danantara sudah memiliki target investor untuk penerbitan obligasi jilid II tersebut. Dalam hal ini, target investornya adalah masyarakat kalangan tertentu dan bukan investor publik.

"Ini bukan untuk orang umum. Enggak bakal bisa beli juga, lebih ke hubungan baik dengan pemerintah. Pertimbangan ekonomi nol," kata Rudiyanto kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/1).

Menurutnya, penerbitan Patriot Bond jilid II juga tidak memerlukan strategi khusus dalam menggaet minat investor.

"Yang berminat akan datang sendiri. Kalau sebelumnya sudah ikut, bisa saja ikut lagi," ujarnya.

Mengenai besaran kupon obligasi, Rudiyanto menilai tidak ada level yang ideal dan investor cenderung menyesuaikan penawaran yang diberikan penerbit Patriot Bond Jilid II.

Pada Patriot Bond jilid I Danatara menawarkan kupon alias imbal hasil kepada investor berkisar 2 persen untuk tenor lima hingga tujuh tahun. Angka tersebut jauh di bawah imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia saat itu, dengan tenor sama yakni di kisaran 6,2 persen.

"Investor akan terima berapa saja karena pertimbangannya non ekonomis," ungkapnya.

Vice President Infovesta Wawan Hendrayana menilai peluang penerbitan Patriot Bond jilid II cukup besar, mengingat keberhasilan jilid pertama. Namun, menurut Wawan, instrumen ini sebenarnya menawarkan imbal hasil yang tidak menarik.

"Sebetulnya bagi pembeli patriot bond, tidak ekonomis. Surat Utang Negara (SUN) saja yang 5 tahun imbal hasilnya 5,5 persen-an, patriot bond hanya 2 persen. Memang sudah pasti ada sweetener lain yang mungkin tidak dipublikasikan sehingga para patriot ini mau," ujarnya.

Wawan menambahkan, karena diterbitkan melalui skema private placement, target investor tetap terbatas pada kalangan konglomerat.

Pengamat Ekonomi Ibrahim Assuaibi menilai rencana penerbitan Patriot Bond jilid II tidak terlepas dari kebutuhan pendanaan besar Danantara untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 8 persen pada 2029.

"Kalau dipaksakan, ya pasti para konglomerat pasti mau. Ya tujuannya untuk membantu perekonomian di Indonesia. Karena kondisi saat ini sangat malu yang hanya bisa membantu itu adalah para konglomerat," katanya.

Ibrahim menilai minat investor juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi global. Ia memperkirakan kupon tidak akan jauh dari penerbitan sebelumnya.

"2 persen pun juga sudah bagus sebenarnya. Karena ada kemungkinan besar BI pun juga akan menurunkan suku bunga dalam bulan-bulan ke depan. Kalau seandainya ya bond-nya mungkin turun dari 2 persen, sepertinya tidak akan laku ya," ujarnya.

Obligasi ini akan menjadi kelanjutan dari penerbitan Patriot Bond pertama yang sudah dilaksanakan akhir tahun lalu.

Sejauh ini, Danantara belum memberikan konfirmasi resmi terkait penerbitan surat utang baru tersebut. Namun, sejumlah sumber menyebutkan kupon obligasi yang ditawarkan kemungkinan berada di bawah tingkat suku bunga pasar, meski pembahasan masih berlangsung dan ketentuan penerbitan dapat berubah.

Penerbitan pertama, yang dilakukan akhir 2025, menargetkan penghimpunan dana US$3,1 miliar atau sekitar Rp52,5 triliun, namun realisasinya mencapai US$3,6 miliar (Rp61 triliun) setelah ada penjualan tambahan obligasi.

Sejumlah sumber Bloomberg sebelumnya menyebutkan penerbitan Patriot Bonds II akan menargetkan konglomerat sektor kelapa sawit dan kelompok elite bisnis yang belum ikut dalam tahap pertama. Pada penerbitan pertama, sejumlah keluarga terkaya Indonesia, termasuk Franky Widjaja dari Grup Sinar Mas, ikut berpartisipasi.

Rencana ini sejalan dengan strategi pemerintah yang melihat Patriot Bond sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk dukungan terhadap program kesejahteraan publik. Patriot Bond juga telah dipresentasikan kepada Presiden Prabowo Subianto awal Januari 2026, bersamaan dengan paparan agenda Danantara sepanjang tahun ini.

Sejauh ini, Danantara telah menghimpun sekitar US$5 miliar (Rp84,8 triliun) dari dividen badan usaha milik negara (BUMN) yang berada di bawah pengelolaannya. Selain itu, lembaga ini memiliki fasilitas kredit sindikasi tanpa jaminan senilai US$1 miliar (Rp16,9 triliun) dari perbankan internasional, serta kerja sama dengan sejumlah lembaga keuangan asing, termasuk Japan Bank for International Cooperation.

Penerbitan Patriot Bond jilid II ini muncul di tengah perhatian pemerintah terhadap kontribusi kelompok menengah atas, sekaligus langkah pengawasan tambahan terhadap individu dan perusahaan besar terkait pajak dan penguasaan lahan.

Patriot Bond dipandang sebagai salah satu upaya pemerintah mendorong kontribusi sektor swasta dalam program pembangunan nasional, termasuk penyediaan perumahan murah dan program makan gratis bagi pelajar.

BPI Danantara disebut bakal menerbitkan Obligasi Patriot Jilid II (Patriot Bonds II) untuk menghimpun Rp20 triliun pada paruh pertama 2026. Penerbitan ini menjadi kelanjutan dari penjualan Patriot Bond yang dilakukan pada akhir tahun lalu.

Melansir Bloomberg, sejumlah sumber menyebutkan kupon obligasi yang ditawarkan diperkirakan di bawah tingkat suku bunga pasar. Pembahasan masih berlangsung dan ketentuan penerbitan masih dapat berubah.

Pada penerbitan pertama, Danantara menerbitkan obligasi bertenor lima dan tujuh tahun dengan kupon sekitar 2 persen. Sebagai perbandingan, imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia tenor tujuh tahun saat ini berada di kisaran 6,2 persen.

Meski target awal penghimpunan dana pada penerbitan perdana sebesar US$3,1 miliar setara dengan Rp52,5 triliun (asumsi kurs Rp16.960 per dolar AS), realisasi akhirnya mencapai US$3,6 miliar (Rp61 triliun) setelah dilakukan penjualan tambahan obligasi.

Danantara belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi terkait penerbitan surat utang baru itu.

Sumber yang sama menyebutkan, penerbitan Patriot Bonds II akan menyasar konglomerat sektor kelapa sawit serta kelompok elite bisnis yang belum berpartisipasi pada penerbitan tahap pertama.

Skema penggalangan dana melalui patriot bond ini juga telah dipresentasikan Danantara kepada Presiden Prabowo Subianto awal bulan ini, bersamaan dengan pemaparan agenda Danantara untuk 2026, satu tahun setelah pembentukannya.

Pada penerbitan sebelumnya, Patriot Bonds Danantara menarik partisipasi sejumlah keluarga terkaya di Indonesia, termasuk Franky Widjaja, bos Grup Sinar Mas yang memiliki bisnis di sektor kelapa sawit dan properti.

Danantara membutuhkan tambahan modal seiring rencana peningkatan investasi, baik di dalam maupun luar negeri. Lembaga ini dipandang Presiden Prabowo sebagai instrumen strategis untuk mendorong ambisi pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejauh ini, Danantara telah menghimpun sekitar US$5 miliar (Rp84,8triliun) dari dividen badan usaha milik negara (BUMN) yang kini berada di bawah pengelolaannya.

Selain itu, Danantara juga mengantongi persetujuan fasilitas kredit sindikasi tanpa jaminan senilai US$1 miliar (Rp16,9 triliun) dari perbankan luar negeri, serta komitmen kerja sama dari sejumlah lembaga keuangan asing, termasuk Japan Bank for International Cooperation.

Rencana penjualan Patriot Bonds II ini diperkirakan menambah kekhawatiran di kalangan orang-orang terkaya di Indonesia, di tengah langkah pemerintah memperketat pengawasan terhadap kelompok berpenghasilan tinggi.

Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah individu dan perusahaan besar dilaporkan mendapat tekanan untuk membayar pajak tambahan guna menutup defisit penerimaan negara.

Prabowo juga menyatakan pemerintah berencana merebut kembali jutaan hektare lahan tambahan, di luar sekitar 4 juta hektare yang sebelumnya telah diambil alih dari perusahaan besar domestik.

Patriot Bond dipandang sebagai salah satu upaya pemerintah mendorong kontribusi kalangan kaya dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan kebijakan kesejahteraan, mulai dari program makan gratis bagi pelajar hingga penyediaan perumahan murah.

Indonesia sendiri merupakan rumah bagi sejumlah miliarder terbesar di Asia Tenggara, dengan total kekayaan 10 orang terkaya mencapai lebih dari US$180 miliar (Rp3.051 triliun).

Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja sejumlah saham berkapitalisasi jumbo yang melemah sepanjang pekan periode 22–24 Desember 2025 turut memberikan tekanan terhadap IHSG. Setidaknya terdapat 10 saham yang menjadi penekan utama IHSG dan masuk dalam jajarantop laggardssepekan.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham milik konglomerat Prajogo Pangestu PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) menduduki urutan pertama dalam daftar ini. Dengan koreksi 10,83% selama sepekan perdagangan, BRPT telah menekan laju IHSG sebesar 22,54 poin

Hal serupa terjadi dengan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) yang memiliki harga Rp104.100 per sahamnya. Dengan koreksi 4,6% selama sepekan, DSSA telah menekan laju IHSG sebesar 18,40 poin. Artinya, setiap pergerakan 1% saham Grup Sinar Mas ini, memberikan perubahan sebesar 4 poin terhadap IHSG.

Begitu juga dengan kinerja saham PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) yang hanya terkoreksi 6,52% dan telah mendorong IHSG sebesar 16,41 poin dari level menguat.

Selain ketiga saham di atas, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) juga menjadi penekan sebesar 10,30 poin, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) menekan 6,16 poin, dan PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) telah menekan IHSG sebesar 5,46 poin.

Kinerja saham PT Elang Mahkota Teknologi Tbk.(EMTK) yang terkoreksi 11,43% juga turut menekan IHSG sebesar 5,37 poin, saham PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) yang terkoreksi 1,88% menekan IHSG sebesar 4,95 poin, PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) menekan IHSG sebesar 3,96 poin, dan PT Indokripto Koin Semesta Tbk. (COIN) menjadi penekan IHSG sebesar 3,83 poin.

Alhasil, kinerja IHSG sepekan singkat ini mengalami koreksi. Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan IHSG selama sepekan ditutup mengalami penurunan 0,83% pada posisi 8.537,91 dari 8.609,55 pada pekan sebelumnya.

Penurunan juga terjadi pada kapitalisasi pasar Bursa sebesar 1,17% menjadi Rp15.603 triliun dari Rp15.788 triliun pada pekan sebelumnya.

“Rata-rata frekuensi transaksi harian mengalami perubahan [penurunan] yaitu sebesar 2,23% menjadi 2,74 juta kali transaksi, dari 2,80 juta kali transaksi pada pekan lalu,” kata Kautsar, Rabu (24/12/2025).

Rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) Bursa Efek Indonesia pekan ini mengalami penurunan sebesar 30,91% menjadi Rp23,7 triliun dari Rp34,3 triliun pada penutupan pekan lalu.

Kemudian, rata-rata volume transaksi harian Bursa pada pekan ini juga lebih lengang dengan penurunan sebesar 18,44% menjadi 38,34 miliar saham dari 47 miliar saham pada penutupan pekan lalu.

Adapun investor asing pada Rabu (24/12/2025) mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp2,45 triliun dan sepanjang 2025 investor asing mencatatkan jual bersih sebesar Rp18,36 triliun.

Berikut daftar 10 saham top laggards IHSG selama sepekan 22–24 Desember 2025:

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Deretan emiten merilis obligasi korporasi pada 2025, mulai dari Grup Sinar Mas hingga Grup Bakrie. Tren penerbitan obligasi korporasi pun meningkat pada tahun ini didorong oleh penurunan suku bunga acuan.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), sepanjang 2025 berjalan, telah diterbitkan 178 emisi dari 79 penerbit efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) dengan dana yang dihimpun sebesar Rp209,4 triliun. Angkanya lebih tinggi dari 2024, terdapat 124 emisi dari 65 penerbit EBUS dengan dana yang dihimpun sebesar Rp116,6 triliun.

Sejumlah emiten memang tercatat bergeliat menerbitkan obligasinya pada tahun ini. Grup Sinar Mas menjadi salah satu yang perusahaan yang menerbitkan obligasi korporasi pada Juli 2025. Saat itu, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) menerbitkan PUB Obligasi Berkelanjutan V SMART dengan target dana terhimpun Rp5 triliun.

Emiten Prajogo Pangestu, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) juga menerbitkan Obligasi dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan Tahap I Tahun 2025 dengan nilai total mencapai Rp1 triliun.

Kemudian, PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap III Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp827,55 miliar.

Emiten Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) pun melanjutkan program PUB Obligasi Berkelanjutan I dengan melepas Obligasi Tahap II Tahun 2025 senilai Rp721,61 miliar.

Terbaru, sejumlah emiten ancang-ancang menerbitkan obligasi. Emiten Prajogo Pangestu lainnya PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) menyampaikan akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Chandra Asri Pacific Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1,5 triliun.

Lalu, emiten properti PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) berencana menerbitkan obligasi senilai Rp500 miliar yang merupakan bagian dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan V dengan target Rp3 triliun.

Portfolio Manager/Analyst Batavia Prosperindo Aset Manajemen Putri Nur Astiwi menilai penerbitan obligasi korporasi meningkat pada 2025 karena Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuannya 125 basis poin pada 2025.

“Sehingga biaya pendanaan lebih murah. Faktor pendukung lain adalah kebutuhan refinancing yang masih tinggi, preferensi emiten mencari pendanaan domestik di tengah volatilitas global dan diversifikasi pembiayaan,” kata Putri kepada Bisnis pada Senin (22/12/2025).

Menurutnya, ramainya penerbitan obligasi korporasi akan berlanjut pada 2026 seiring dengan tren penurunan suku bunga acuan yang juga berlanjut. Selain kebutuhan refinancing, penerbitan juga didorong oleh kebutuhan pendanaan belanja modal (capital expenditure/capex) dan modal kerja yang meningkat secara selektif seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi.

Adapun, Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana memprediksi bahwa penerbitan obligasi korporasi pada tahun mendatang akan berada di level Rp170–Rp190 triliun. Selain penurunan suku bunga lanjutan, risiko global yang kian menurun juga menjadi faktor lainnya dari penerbitan obligasi korporasi pada tahun mendatang.

Menurut dia, dengan risk premium yang menurun, turut menurunkan yield atau kupon dari obligasi korporasi tahun mendatang. Belum lagi, Fikri memprediksi terdapat Rp143 triliun obligasi korporasi yang jatuh tempo pada 2026. Dengan begitu, sekitar 60% dari total obligasi jatuh tempo tersebut akan melakukan refinancing ke obligasi korporasi terbaru.

“Dan apalagi sekarang, obligasi korporasi sudah jadi satu instrumen yang dijadikan sebagai sumber permodalan yang lebih baik juga, yang lebih murah,” katanya pada beberapa waktu lalu.

Menurut Fikri, alih-alih mengajukan pinjaman ke perbankan, daya tarik penerbitan obligasi korporasi masih besar di era suku bunga rendah. Namun, pertimbangan likuiditas disebut membuat penerbitan obligasi korporasi kian positif.

“Jadi saya pikir mungkin itu [penerbitan obligasi korporasi] lebih membuka ruang cashflow yang lebih bagus dibandingkan perbankan ya. Kalau perbankan kan tiap bulan mereka bayar bunga dan bayar pokok,” katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Penelusuran rantai pasok pada industri pulp atau bubur kertas yang dilakukan Trase Earth mengungkap keterlibatan sejumlah konglomerasi besar dalam hilangnya tutupan hutan atau deforestasi untuk pemegang konsesi hutan tanaman industri (HTI).

Dalam laporannya, Trase Earth menyebutkan bahwa Royal Golden Eagle (RGE) milik konglomerat Sukanto Tanoto terhubung dengan deforestasi tahunan terbesar di sektor ini selama 2023 dan 2024.

Sebagian besar deforestasi tersebut terhubung dengan satu pabrik serpihan kayu, yaitu PT Balikpapan Chip Lestari di Provinsi Kalimantan Timur. Perusahaan ini secara eksklusif memasok produk serpihan kayu ke pabrik pulp milik Royal Golden Eagle di Shandong, China.

Trase Earth menyebutkan bahwa Royal Golden Eagle pada Desember 2023 memberi konfirmasi soal pembelian serpihan kayu dari PT Balikpapan Chip Lestari. RGE juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan pabrik serpihan kayu tersebut agar menghentikan pembelian kayu dari konsesi yang masih melakukan deforestasi.

“Hasil analisis kami mengindikasikan bahwa pada 2024, pabrik serpihan kayu tersebut masih menerima bahan baku kayu dari pemasok yang menyebabkan deforestasi seluas 7.578 hektare selama lima tahun sebelumnya,” tulis Adelina Chandra, salah satu penulis laporan, dikutip Kamis (11/12/2025).

Trase Earth juga merekam keterkaitan pabrik serpihan kayu dan kertas milik Grup Sinar Mas, seperti PT OKI Pulp & Paper Mills, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. dan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, meski persentasenya tidak sebesar RGE.

Laporan ini mencatat bahwa hanya sebagian dari deforestasi di sektor ini dilakukan oleh pemasok yang saat ini menyediakan kayu pulp ke pabrik pulp dan serpihan kayu di Indonesia. Selain itu, sebagian besar deforestasi yang terjadi di sektor pulp akhir-akhir ini terkait dengan perusahaan yang belum memasok kayu ke pabrik.

Sebagai contoh, lebih dari 40.000 hektare hutan telah dibuka di areal kerja PT Mayawana Persada di Provinsi Kalimantan Barat untuk pengembangan HTI sejak 2020. Areal ini termasuk habitat bagi orangutan, owa ungko dan spesies dilindungi lainnya.

Namun, PT Mayawana Persada dan deforestasinya masih berada di luar cakupan kebijakan bebas deforestasi yang berlaku karena belum memasok kayu pulpnya ke pabrik pulp atau serpihan kayu mana pun.

“Kebijakan bebas deforestasi produsen pulp hanya berlaku untuk pemasok kayu aktifnya, sehingga sebagian besar areal HTI yang berizin berada di luar cakupannya,” papar Trase Earth.

Pada 2024, pemasok aktif tersebut memegang kurang dari 45% keseluruhan areal HTI berizin di Indonesia yang seluas 11 juta hektare. Padahal sekitar 81% (118.030 hektare) dari total luas deforestasi dari 2015 sampai 2024 terjadi di dalam areal konsesi yang belum memasok kayu pulpnya ke pabrik, terutama untuk konsesi HTI yang lokasinya di Kalimantan.

Areal pemasok potensial ini mencakup lebih dari tiga perempat luas tutupan hutan alam yang masih tersisa (2,23 juta hektare) di areal izin pembangunan HTI, terutama di Kalimantan dan Papua.

Dengan mulai beroperasinya pabrik pulp baru di Provinsi Kalimantan Utara pada 2025, celah komitmen ini menimbulkan risiko signifikan berupa hilangnya lebih banyak tutupan hutan alam, terutama seiring meningkatnya permintaan akan bahan baku kayu pulp.

“Investigasi oleh media dan organisasi lingkungan mempertanyakan hubungan Royal Golden Eagle dengan pabrik baru bernama PT Phoenix Resources International, namun Royal Golden Eagle membantahnya. Pabrik pulp baru ini belum masuk dalam cakupan kebijakan bebas deforestasi grup perusahaannya,” tulis Trase Earth.

Pembangunan HTI disebut Trase Earth berdampak sangat besar terhadap hutan alam di Indonesia. Sejak 2001, pemegang izin konsesi HTI yang saat ini memasok kayu ke pabrik pulp dan serpihan kayu di Indonesia secara kumulatif membuka hutan seluas 740.821 hektare, dihitung sejak satu tahun setelah tahun pemberlakuan izin pertama konsesi.

Pada 2015, ketika RGE dan Sinar Mas menerapkan komitmen bebas deforestasi, degradasi gambut, dan eksploitasi (NDPE), sebagian besar hilangnya hutan dalam areal konsesi pemasoknya telah terjadi, khususnya di Provinsi Riau dan Jambi, Sumatra.

Pada 2024, total deforestasi tahunan untuk HTI mencapai 13.630 hektare, turun 55% dibandingkan dengan 2023 yang mencapai 30.345 hektare. Catatan ini menandai penurunan pertama kalinya setelah peningkatan berkelanjutan sejak 2021.

Hilangnya hutan alam termasuk seluruh deforestasi untuk kayu pulp, baik di dalam maupun di luar areal konsesi pemasok aktif dan nonaktif (yaitu konsesi yang belum memasok kayu ke pabrik pulp atau serpihan kayu), dihitung berdasarkan data perubahan tutupan hutan yang tersedia di The TreeMap dan dipublikasi di Nusantara Atlas.

Sebagian besar deforestasi untuk kayu pulp terjadi di Kalimantan, di mana lebih dari 90% di antaranya, baik selama satu dekade maupun beberapa tahun terakhir, terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.

Bisnis.com, JAKARTA-Dua emiten sawit, PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP) dari Grup Salim dan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR) dari Konglomerasi Sinar Mas kompak mencatatkan pertumbuhan laba pada 2025. Namun, sejumlah detail kecil menjadi pembeda.

Sejauh ini, saham SIMP dan SMAR masih relatif murah jika menggunakan pendekatan price to earnings ratio (PER) dan price to book ratio (PBV). Mengutip Bloomberg, Senin (2/3/2026), saham SIMP yang dihargai Rp595 per lembar memiliki PER sebesar 4,53 kali dengan PBV sebesar 0,45 kali.