Bisnis.com, JAKARTA — Laporan yang dirilis Auriga Nusantara dalam Status Deforestasi Indonesia 2025 mengungkap bahwa angka deforestasi Indonesia pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalami kenaikan 66% menjadi 433.751 hektare, dibandingkan dengan 261.575 hektare pada 2024.

Kalimantan kembali menjadi pulau dengan deforestasi terluas secara nasional, melanjutkan tren yang telah terlihat sejak 2013. Pada tahun lalu, luas hutan yang beralih fungsi di Kalimantan mencapai 158.283 hektare atau naik 22% dari 2024 dengan luas 129.896 hektare.

Auriga Nusantara mencatat bahwa semua pulau besar di Indonesia mengalami perluasan deforestasi. Meski demikian, lonjakan terbesar terlihat di Papua dengan persentase kenaikan menembus 348% secara tahunan, dari 17.341 hektare pada 2024 menjadi 77.678 hektare pada 2025 atau bertambah 60.337 hektare. Pulau Jawa turut memperlihatkan kenaikan deforestasi yang signifikan sepanjang 2025, dari hanya 411 hektare pada 2024 menjadi 2.221 hektare di tahun berikutnya.

“Deforestasi terjadi di seluruh provinsi Indonesia, kecuali DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” tulis Auriga Nusantara dalam laporan yang dirilis Selasa (31/3/2026).

Secara berurutan, provinsi dengan angka deforestasi terluas mencakup Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Aceh, Kalimantan Barat, Papua Tengah, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Riau, dan Papua Pegunungan.

Tiga provinsi yang mengalami bencana longsor-banjir dahsyat di Sumatra bagian utara pada pengujung 2025 tak luput dari lonjakan angka deforestasi. Auriga mencatat kenaikan deforestasi di Aceh mencapai 426% secara tahunan, kemudian Sumatra Utara naik 281% dan Sumatra Barat melonjak hingga 1.034% dari 2.606 hektare pada 2024 menjadi 26.940 hektare.

Deforestasi di Kawasan Hutan Mendominasi

Dari total deforestasi seluas 433.751 hektare pada 2025, Auriga Nusantara mencatat bahwa 307.861 hektare atau sebesar 71% pembabatan terjadi di kawasan hutan yang dikelola Kementerian Kehutanan. Sementara itu, 125.890 hektare terjadi di area penggunaan lain (APL) yang dikelola pemerintah daerah atau pemilik lahan/konsesi.

Kawasan konservasi juga tak luput dari deforestasi. Data memperlihatkan alih fungsi hutan di kawasan ini mencapai 25.077 hektare sepanjang 2025.

Dari total luasan tersebut, Taman Nasional Kerinci Seblat di Sumatra Barat mengalami deforestasi dengan area terluas, yakni sebesar 6.362 hektare. Suaka Margasatwa Pegunungan Jayawijaya menempati peringkat kedua dengan luas deforestasi 3.210 hektare.

Analisis Auriga Nusantara juga menunjukkan bahwa 18% deforestasi nasional pada 2025 yang setara dengan luas 78.123 hektare terjadi di kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai wilayah untuk cadangan pangan, energi, dan air. Adapun total kawasan hutan yang ditetapkan untuk pencadangan ini mencapai 20,6 juta hektare.

“Program populis seperti ini, termasuk berbagai proyek bernama Program Strategis Nasional, turut menjadi pemicu lonjakan deforestasi di Indonesia,” tulis Auriga Nusantara.

Terhadap situasi ini, Auriga Nusantara menyampaikan sejumlah rekomendasi yang mencakup penerbitan regulasi yang memastikan perlindungan seluruh hutan alam tersisa di Indonesia. Kemudian pengadaan dan pemberlakuan instrumen pengendalian revisi tata ruang, percepatan perluasan area preservasi, terutama di luar kawasan hutan, redistribusi kelembagaan dan aparatur pengelola hutan sehingga seluruh tutupan hutan memiliki aparatus penjaganya.

Selain itu, korporasi yang mengelola area bertutupan hutan diminta untuk memegang komitmen dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik atau ESG Commitment. Auriga Nusantara juga meminta penyediaan insentif bagi pemerintah daerah, komunitas lokal, dan korporasi yang melakukan perlindungan hutan alam.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat rekor suram dalam catatan konflik agraria nasional tahun 2025. Secara nasional, Kaltim menduduki posisi keenam dengan tingkat konflik agraria terbanyak.

Dengan 19 letusan konflik agraria, angka tersebut menempatkan Kalimantan Timur di peringkat keenam secara nasional.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat lonjakan dramatis konflik agraria di seluruh Indonesia sepanjang 2025, di mana sedikitnya terjadi 341 letusan konflik merebak di 33 provinsi dengan cakupan lahan mencapai 914.547,936 hektare.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menyatakan konflik ini menimpa 123.612 keluarga di 428 desa atau naik 15% dibanding tahun sebelumnya.

"Konflik agraria bukan efek samping, melainkan mekanisme akumulasi itu sendiri. Tanah rakyat dipindahkan dari ruang hidup menjadi aset produksi kapital," kata Dewi Kartika dalam keterangan resmi, Senin (19/1/2026).

Menurutnya, implementasi kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran di Kalimantan telah memberikan konsesi skala masif, deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit dan proyek ketahanan pangan, serta liberalisasi perizinan berkedok investasi.

Dia menambahkan, sektor perkebunan menjadi pemantik utama konflik secara nasional dengan 135 kasus meliputi 352.156,41 hektare dan 8.734 keluarga terdampak, naik 21% dari periode sebelumnya.

Perkebunan kelapa sawit memimpin dengan 74 kasus, dan Kalimantan menjadi salah satu kontributor terbesar dalam statistik kelam ini.

Dewi mencontohkan operasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bahkan telah memicu penggusuran disertai kekerasan terhadap masyarakat di Kalimantan Barat.

"Sejak dibentuk, Satgas PKH telah menyebabkan 21 kasus penggusuran di seluruh Indonesia dengan luas mencapai 48.183,37 hektare di Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat," katanya.

Dia mengungkapkan bahwa perusahaan swasta dan negara menjadi penyebab konflik agraria di Kalimantan, baik di sektor perkebunan maupun tambang dan terafiliasi sebagai anak perusahaan grup-grup bisnis raksasa nasional dan internasional.

"Di sektor perkebunan, 64 persen korporasi penyebab konflik secara nasional merupakan bagian dari grup bisnis besar seperti Royal Golden Eagle (RGE), Wilmar, First Resources, Sinarmas, Salim Group, Sampoerna Agro, Jardine Matheson, Jhonlin Group, Artha Graha, Charoen Pokphand Indonesia, Kencana Agri, dan lainnya," ujar dia.

Sementara di sektor pertambangan, Dewi mengklaim 72% korporasi tambang penyebab konflik merupakan bagian dari Bakrie Group, Sinar Mas, Salim Group, Harum Energy, Kalla Group, Harita Group, Barito Pacific, Indika Energy, Bayan Resources dan beberapa BUMN seperti PT Timah, Pertamina, PT Antam, dan PT Mineral Industri Indonesia.

Ironisnya, dia memaparkan, konflik agraria di sektor pertambangan mengalami lonjakan signifikan dengan 46 kejadian meliputi 58.904,68 hektare dan 11.020 keluarga terdampak secara nasional.

Sejak 2022 hingga 2025, tren konflik pertambangan terus menanjak dengan nikel dan batubara sebagai pusat sengketa.

Menurutnya, kebijakan moratorium Hak Guna Usaha (HGU) dan izin yang dikeluarkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terbukti tidak efektif menekan laju konflik di Kalimantan, mengingat moratorium tersebut tidak diikuti langkah penyelesaian konflik yang telah mengakar sejak era Orde Baru.

Dewi menambahkan, terjadi 24 letusan konflik agraria di sektor fasilitas militer yang melonjak 300% sepanjang 2025.

Kalimantan, dengan program food estate dan perkebunan sawit untuk biodiesel, menjadi salah satu target utama ekspansi teritorial ini.

Secara keseluruhan, tahun 2025 mencatat sebanyak 404 orang mengalami kriminalisasi, 312 orang dianiaya, 19 orang tertembak, dan satu orang tewas.

Dari sisi pelaku, keamanan perusahaan paling sering melakukan kekerasan (233 kasus), diikuti polisi (114 kasus), TNI (70 kasus), dan Satuan Polisi Pamong Praja (36 kasus).

Banyak dari kasus kekerasan ini terjadi di wilayah konsesi sawit dan tambang Kalimantan.

"Data ini memperkuat indikasi kentalnya pendekatan militeristik pemerintah, terutama di era Prabowo," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Penelusuran rantai pasok pada industri pulp atau bubur kertas yang dilakukan Trase Earth mengungkap keterlibatan sejumlah konglomerasi besar dalam hilangnya tutupan hutan atau deforestasi untuk pemegang konsesi hutan tanaman industri (HTI).

Dalam laporannya, Trase Earth menyebutkan bahwa Royal Golden Eagle (RGE) milik konglomerat Sukanto Tanoto terhubung dengan deforestasi tahunan terbesar di sektor ini selama 2023 dan 2024.

Sebagian besar deforestasi tersebut terhubung dengan satu pabrik serpihan kayu, yaitu PT Balikpapan Chip Lestari di Provinsi Kalimantan Timur. Perusahaan ini secara eksklusif memasok produk serpihan kayu ke pabrik pulp milik Royal Golden Eagle di Shandong, China.

Trase Earth menyebutkan bahwa Royal Golden Eagle pada Desember 2023 memberi konfirmasi soal pembelian serpihan kayu dari PT Balikpapan Chip Lestari. RGE juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan pabrik serpihan kayu tersebut agar menghentikan pembelian kayu dari konsesi yang masih melakukan deforestasi.

“Hasil analisis kami mengindikasikan bahwa pada 2024, pabrik serpihan kayu tersebut masih menerima bahan baku kayu dari pemasok yang menyebabkan deforestasi seluas 7.578 hektare selama lima tahun sebelumnya,” tulis Adelina Chandra, salah satu penulis laporan, dikutip Kamis (11/12/2025).

Trase Earth juga merekam keterkaitan pabrik serpihan kayu dan kertas milik Grup Sinar Mas, seperti PT OKI Pulp & Paper Mills, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. dan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, meski persentasenya tidak sebesar RGE.

Laporan ini mencatat bahwa hanya sebagian dari deforestasi di sektor ini dilakukan oleh pemasok yang saat ini menyediakan kayu pulp ke pabrik pulp dan serpihan kayu di Indonesia. Selain itu, sebagian besar deforestasi yang terjadi di sektor pulp akhir-akhir ini terkait dengan perusahaan yang belum memasok kayu ke pabrik.

Sebagai contoh, lebih dari 40.000 hektare hutan telah dibuka di areal kerja PT Mayawana Persada di Provinsi Kalimantan Barat untuk pengembangan HTI sejak 2020. Areal ini termasuk habitat bagi orangutan, owa ungko dan spesies dilindungi lainnya.

Namun, PT Mayawana Persada dan deforestasinya masih berada di luar cakupan kebijakan bebas deforestasi yang berlaku karena belum memasok kayu pulpnya ke pabrik pulp atau serpihan kayu mana pun.

“Kebijakan bebas deforestasi produsen pulp hanya berlaku untuk pemasok kayu aktifnya, sehingga sebagian besar areal HTI yang berizin berada di luar cakupannya,” papar Trase Earth.

Pada 2024, pemasok aktif tersebut memegang kurang dari 45% keseluruhan areal HTI berizin di Indonesia yang seluas 11 juta hektare. Padahal sekitar 81% (118.030 hektare) dari total luas deforestasi dari 2015 sampai 2024 terjadi di dalam areal konsesi yang belum memasok kayu pulpnya ke pabrik, terutama untuk konsesi HTI yang lokasinya di Kalimantan.

Areal pemasok potensial ini mencakup lebih dari tiga perempat luas tutupan hutan alam yang masih tersisa (2,23 juta hektare) di areal izin pembangunan HTI, terutama di Kalimantan dan Papua.

Dengan mulai beroperasinya pabrik pulp baru di Provinsi Kalimantan Utara pada 2025, celah komitmen ini menimbulkan risiko signifikan berupa hilangnya lebih banyak tutupan hutan alam, terutama seiring meningkatnya permintaan akan bahan baku kayu pulp.

“Investigasi oleh media dan organisasi lingkungan mempertanyakan hubungan Royal Golden Eagle dengan pabrik baru bernama PT Phoenix Resources International, namun Royal Golden Eagle membantahnya. Pabrik pulp baru ini belum masuk dalam cakupan kebijakan bebas deforestasi grup perusahaannya,” tulis Trase Earth.

Pembangunan HTI disebut Trase Earth berdampak sangat besar terhadap hutan alam di Indonesia. Sejak 2001, pemegang izin konsesi HTI yang saat ini memasok kayu ke pabrik pulp dan serpihan kayu di Indonesia secara kumulatif membuka hutan seluas 740.821 hektare, dihitung sejak satu tahun setelah tahun pemberlakuan izin pertama konsesi.

Pada 2015, ketika RGE dan Sinar Mas menerapkan komitmen bebas deforestasi, degradasi gambut, dan eksploitasi (NDPE), sebagian besar hilangnya hutan dalam areal konsesi pemasoknya telah terjadi, khususnya di Provinsi Riau dan Jambi, Sumatra.

Pada 2024, total deforestasi tahunan untuk HTI mencapai 13.630 hektare, turun 55% dibandingkan dengan 2023 yang mencapai 30.345 hektare. Catatan ini menandai penurunan pertama kalinya setelah peningkatan berkelanjutan sejak 2021.

Hilangnya hutan alam termasuk seluruh deforestasi untuk kayu pulp, baik di dalam maupun di luar areal konsesi pemasok aktif dan nonaktif (yaitu konsesi yang belum memasok kayu ke pabrik pulp atau serpihan kayu), dihitung berdasarkan data perubahan tutupan hutan yang tersedia di The TreeMap dan dipublikasi di Nusantara Atlas.

Sebagian besar deforestasi untuk kayu pulp terjadi di Kalimantan, di mana lebih dari 90% di antaranya, baik selama satu dekade maupun beberapa tahun terakhir, terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.