Salim

Ketua Dewan Pakar KPPMPI dan Kandidat Doctor Universitas Airlangga

PERKEMBANGAN lingkungan strategis global pada dekade ketiga abad ke-21 menunjukkan bahwa dunia sedang memasuki fase transisi dari tatanan unipolar menuju multipolaritas yang ditandai oleh meningkatnya rivalitas kekuatan besar, fragmentasi geopolitik, serta revolusi teknologi yang mengubah karakter peperangan secara fundamental. Eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel bukan lagi sekadar konflik regional, melainkan bagian dari kompetisi strategis yang lebih luas yang berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Ketika pusat gravitasi ekonomi dan politik dunia bergeser ke Asia, rivalitas antara Amerika Serikat dan China semakin memperkuat dinamika konflik yang melibatkan dimensi militer, ekonomi, teknologi, informasi, dan kognitif secara simultan.

Dalam perspektif geopolitik klasik, gagasan Alfred Thayer Mahan mengenai sea power dan penguasaan jalur maritim tetap relevan dalam memahami sengketa di Laut China Selatan. Sementara itu, teori Rimland dari Nicholas Spykman kembali menemukan momentumnya ketika Indo-Pasifik menjadi arena utama perebutan pengaruh global. Krisis Taiwan, sengketa Laut China Selatan, serta potensi konflik proksi di berbagai wilayah strategis, termasuk Papua, menunjukkan bahwa ruang kompetisi tidak lagi terbatas pada medan perang konvensional, melainkan telah merambah ke domain bawah air, permukaan , udara, ruang angkasa, ruang siber, dan dimensi informasi serta persepsi manusia.

Sejalan dengan pemikiran Carl von Clausewitz bahwa perang merupakan kelanjutan politik dengan cara lain, perkembangan teknologi mutakhir telah mengubah instrumen politik dan militer menjadi jauh lebih kompleks. Era Quantum Warfare menghadirkan perlombaan penguasaan quantum computing, quantum communication, dan quantum navigation yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan global.

Pada saat yang sama, Cognitive Warfare muncul sebagai bentuk peperangan generasi baru yang menargetkan pikiran manusia sebagai pusat gravitasi konflik. Dalam konteks ini, Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis sekaligus rentan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di persimpangan kepentingan global, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk tidak menjadi objek pertarungan kekuatan besar, melainkan tampil sebagai kekuatan penyeimbang yang mampu menjaga stabilitas kawasan di tengah konvergensi geopolitik, revolusi teknologi kuantum, dan transformasi perang abad ke-21.

Konstelasi keamanan Indo-Pasifik saat ini memperlihatkan kecenderungan meningkatnya maritime dispute yang menjadi ciri utama persaingan geopolitik abad ke-21. Kemunculan jaringan keamanan regional seperti AUKUS semakin meningkatkan kompleksitas keamanan Indo-Pasifik di tengah transisi menuju era Quantum Warfare. Kerja sama yang mencakup pengembangan kapal selam bertenaga nuklir, kecerdasan buatan, teknologi kuantum, sistem siber, dan kendaraan bawah laut otonom menunjukkan bahwa persaingan kekuatan besar telah memasuki fase baru yang jauh melampaui perlombaan senjata konvensional.

Dalam perspektif dilema keamanan, peningkatan kemampuan militer suatu negara akan mendorong negara lain melakukan langkah serupa, sehingga menciptakan spiral kompetisi yang terus meningkat. Laut China Selatan, Samudra Pasifik, dan Samudra Hindia kini menjadi ruang strategis tempat bertemunya kepentingan geopolitik, teknologi, dan ekonomi global. Penguasaan quantum computing dan quantum navigation diperkirakan akan menjadi faktor penentu superioritas maritim masa depan. Akibatnya, Indo-Pasifik tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia, tetapi juga berpotensi menjadi episentrum persaingan strategis yang menentukan keseimbangan kekuatan global pada abad ke-21.

Sengketa antara India dan Pakistan, rivalitas perbatasan antara India dan China, serta ketegangan strategis antara Jepang dan China di kawasan Asia Timur menunjukkan bahwa kompetisi kekuatan besar tidak lagi bersifat lokal, melainkan telah membentuk jaringan konflik yang saling terhubung dalam satu ruang geopolitik Indo-Pasifik. Dalam perspektif geopolitik klasik, kawasan ini merupakan pertemuan antara Heartland, Rimland, dan Sea Power yang selama lebih dari satu abad menjadi pusat perhatian para pemikir strategis dunia.

Pemikiran Alfred Thayer Mahan mengenai dominasi maritim sebagai fondasi kekuatan negara semakin menemukan relevansinya ketika jalur perdagangan dunia, energi, dan rantai pasok global bergantung pada stabilitas lautan Indo-Pasifik. Sementara itu, teori Rimland dari Nicholas Spykman menjelaskan mengapa kawasan pesisir Eurasia, termasuk Laut China Selatan dan Samudra Hindia, menjadi arena utama perebutan pengaruh global. Pada saat yang sama, pemikiran Halford Mackinder mengenai penguasaan ruang strategis kembali memperoleh makna baru ketika teknologi kuantum memungkinkan kontrol yang lebih presisi terhadap informasi, navigasi, dan sistem persenjataan.

Perlombaan senjata kini telah memasuki era Quantum Warfare. Negara-negara besar berlomba mengembangkan teknologi quantum untuk memperoleh keunggulan strategis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika revolusi industri membentuk perang mekanis dan revolusi digital melahirkan perang siber, maka revolusi kuantum berpotensi menciptakan medan pertempuran yang mengintegrasikan ruang fisik, virtual, dan kognitif secara bersamaan. Dalam konteks ini, manusia bukan hanya pelaku perang, tetapi juga menjadi sasaran utama perang itu sendiri.

Konsep Cognitive Warfare yang berkembang dalam pemikiran strategis modern menempatkan persepsi, keyakinan, emosi, dan pengambilan keputusan sebagai pusat gravitasi konflik. Pemikiran Carl von Clausewitz mengenai moral force dan kehendak politik memperoleh dimensi baru ketika kecerdasan buatan, big data, algoritma, dan teknologi kuantum digunakan untuk memengaruhi perilaku masyarakat dan elite politik. Akibatnya, keputusan untuk berkonflik sering kali lebih mudah terbentuk dibandingkan upaya membangun perdamaian yang memerlukan kesabaran, kompromi, dan kepercayaan.

Di tengah pergeseran menuju dunia multipolar, perebutan sumber daya alam, energi, mineral kritis, serta jalur perdagangan strategis semakin sulit dihindari. Perspektif realisme politik dari Hans Morgenthau menjelaskan bahwa negara pada akhirnya akan mengejar kepentingan nasionalnya untuk mempertahankan kekuasaan dan keamanan. Dalam kondisi keterbatasan sumber daya dan meningkatnya kebutuhan teknologi tinggi, norma kemanusiaan sering kali terdesak oleh logika kompetisi dan survival negara.

Sejarah menunjukkan bahwa jalur-jalur maritim selalu menjadi saksi lahir dan runtuhnya peradaban besar. Dari perang-perang laut di Mediterania, Atlantik, hingga Pasifik pada abad ke-20, lautan menjadi panggung utama perubahan tatanan dunia. Laut China Selatan dan Samudra Pasifik Barat berpotensi kembali menjadi episentrum konfrontasi strategis abad ke-21.

Namun berbeda dengan masa lalu, muncul dimensi baru yang semakin penting, yaitu Samudra Hindia. Kawasan ini menghubungkan Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, dan Asia Tenggara dalam satu koridor geostrategis yang menentukan aliran energi dan perdagangan global. Apabila rivalitas kekuatan besar terus meningkat, bukan tidak mungkin Samudra Hindia akan menjadi teater utama kompetisi geopolitik berikutnya sebuah ruang strategis yang dapat menentukan arah keseimbangan kekuatan dunia dan menjadi saksi pertempuran paling menentukan dalam sejarah Indo-Pasifik modern.

Di tengah gelombang perubahan geopolitik global yang bergerak menuju era multipolaritas dan Quantum Warfare, muncul satu pertanyaan besar yang akan menentukan arah sejarah bangsa: akankah Indonesia kembali menjadi medan perebutan pengaruh kekuatan besar, atau justru tampil sebagai penyeimbang yang menjaga stabilitas kawasan dan dunia? Pertanyaan ini bukan sekadar wacana akademik, melainkan sebuah pilihan peradaban yang akan menentukan nasib generasi mendatang.

Sejarah mengajarkan bahwa posisi geografis Indonesia merupakan anugerah sekaligus ujian. Terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta di persimpangan jalur perdagangan dunia, Indonesia memiliki nilai strategis yang sejak berabad-abad lalu menjadi perhatian kekuatan besar. Kini, ketika dunia memasuki perlombaan Quantum Warfare yang ditandai oleh pengembangan quantum computing, quantum communication, kecerdasan buatan, dan Cognitive Warfare, berbagai sumber daya yang menjadi fondasi teknologi masa depan semakin diperebutkan.

Ribuan bahkan jutaan ton nikel, bauksit, timah, tembaga, dan berbagai mineral kritis lainnya telah mengalir ke pusat-pusat industri global untuk mendukung pembangunan teknologi negara-negara adidaya. Ironisnya, bahan baku strategis yang berasal dari bumi Nusantara sering kali lebih banyak memperkuat kekuatan bangsa lain dibandingkan menjadi fondasi kebangkitan nasional Indonesia sendiri.

Padahal, seolah takdir sejarah telah menempatkan Indonesia pada posisi yang semestinya menjadi penyeimbang kekuatan dunia. Dalam kebijaksanaan para leluhur Nusantara, kekuasaan tidak dibangun untuk menaklukkan, melainkan untuk menciptakan harmoni. Kerajaan besar seperti Sriwijaya memahami bahwa penguasaan laut adalah kunci kemakmuran dan stabilitas kawasan.

Demikian pula Majapahit yang membangun kejayaannya melalui visi maritim, perdagangan, diplomasi, dan persatuan Nusantara. Filosofi ini sejalan dengan ajaran kepemimpinan Jawa kuno, hamemayu hayuning bawana, yaitu menjaga dan memperindah kehidupan dunia melalui keseimbangan, kebijaksanaan, dan kemakmuran bersama.

Dalam perspektif modern, gagasan tersebut memiliki relevansi yang semakin kuat. Ketika rivalitas global cenderung mendorong konflik, Indonesia justru memiliki peluang untuk menjadi kekuatan penyeimbang (balancing power) yang dihormati. Namun peran itu tidak akan lahir hanya karena letak geografis atau kekayaan alam. Peran tersebut harus dibangun melalui kekuatan nasional yang nyata, terutama kekuatan maritim yang tangguh, modern, dan berdaya gentar. Sebagaimana pemikiran Alfred Thayer Mahan, bangsa yang menguasai laut akan memiliki pengaruh terhadap arah sejarah.

Pada akhirnya, pilihan itu berada di tangan pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia. Apakah Indonesia akan menjadi objek dalam pertarungan kekuatan besar, atau menjadi subjek yang menentukan keseimbangan kawasan? Kebangkitan Indonesia tidak dapat dicapai hanya dengan kekayaan sumber daya, melainkan melalui persatuan nasional, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembangunan kekuatan maritim yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Jika para pendiri bangsa mewariskan cita-cita Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur, maka tugas generasi hari ini adalah mewujudkannya. Sebab bangsa yang besar bukanlah bangsa yang menunggu takdir, melainkan bangsa yang berani menciptakan takdirnya sendiri dan menjadi cahaya penyeimbang bagi dunia yang sedang kehilangan arah.

JAKARTA - Sebuah kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) kehilangan daya dan tenaga penggerak selama beberapa jam di perairan Indo-Pasifik. Angkatan Laut AS menyebut insiden pada Selasa itu sebagai "kerusakan teknik" pada sistem kelistrikannya.

Kapal perang yang ngadat itu adalah USS Higgins—kapal perusak rudal berpemandu. Seorang analis Angkatan Laut mengatakan kepada CNN, Sabtu (2/5/2026), bahwa USS Higgins dan sekitar 300 awaknya "tidak berdaya" di perairan.

Angkatan Laut AS mengeklaim tidak ada cedera di antara mereka yang berada di kapal. "USS Higgins mengalami kehilangan daya di seluruh kapal," kata Komandan Matthew Comer, juru bicara Armada ke-7 AS, dalam sebuah pernyataan.

"Laporan awal menunjukkan kerusakan listrik, yang mungkin menghasilkan percikan api atau asap yang berhenti setelah daya dimatikan," lanjut Comer.

Menurut Comer, daya dan tenaga penggerak telah dipulihkan di atas kapal perusak kelas Arleigh Burke tersebut.

Namun, seorang pejabat pertahanan mengatakan kepada CNN bahwa pemadaman listrik dan propulsi berlangsung selama beberapa jam.

Itu adalah waktu yang cukup lama bagi kapal untuk kehilangan kemampuan mengendalikan pergerakannya di laut, dengan radar yang dioperasikan secara elektrik dan pertahanan tempur yang tidak berfungsi.

“Kapal itu tidak berdaya, buta secara elektronik dan tidak bergerak,” kata Carl Schuster, mantan kapten Angkatan Laut AS. Menurutnya, generator diesel darurat hanya akan memberi daya pada komunikasi dan pendingin udara.

Pernyataan Angkatan Laut tidak menyebutkan di mana di wilayah tanggung jawab Komando Indo-Pasifik—yang membentang dari perairan lepas pantai barat AS hingga perbatasan barat India, dan dari Kutub Utara hingga Antartika—insiden itu terjadi.

Pernyataan itu hanya menegaskan bahwa penyebab masalah tersebut sedang diselidiki.

Kapal perusak kelas Arleigh Burke seperti USS Higgins adalah andalan armada permukaan Angkatan Laut AS, dengan lebih dari 70 unit yang beroperasi.

USS Higgins, yang ditugaskan pada tahun 1999, membawa sekitar 300 awak dan bermarkas di Yokosuka, Jepang.

Dengan panjang 505 kaki dan bobot lebih dari 8.200 ton, kapal ini membawa sistem tempur Aegis dan memiliki tabung peluncur vertikal untuk berbagai rudal, termasuk rudal serang darat Tomahawk.

Masalah sebelumnya dialami kapal Angkatan Laut AS lainnya, yakni kapal induk USS Gerald R. Ford. Kapal ini mengalami kebakaran di area pencucian pada 12 Maret lalu.

Militer AS mengatakan insiden itu tidak terkait dengan pertempuran melawan Iran. Dua pelaut menerima perawatan medis untuk cedera yang tidak mengancam jiwa dan dalam kondisi stabil. Saat ini, kapal induk terbesar AS itu sedang ditarik pulang dari Timur Tengah setelah dikerahkan selama 309 hari.

Di tengah dinamika global yang semakin tidak pasti, akhirnya waktu menjadi faktor penting. Terlambat bergerak bisa berarti kehilangan momentum

Jakarta (ANTARA) - Dalam beberapa tahun terakhir, pembicaraan soal keamanan energi di kawasan Indo-Pasifik semakin menguat. Ini bukan tanpa alasan.

Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga perubahan iklim membuat energi tidak lagi sekadar soal ekonomi, melainkan berkelindan pula dengan isu kedaulatan. Negara yang tidak mampu mengamankan pasokan energinya bakal lebih rentan terhadap guncangan, baik secara ekonomi maupun politik.

Kebergantungan yang tinggi pada pasokan eksternal dapat dengan cepat berubah menjadi titik lemah strategis. Di sinilah posisi kawasan Indo-Pasifik menjadi semakin penting. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia, kawasan ini mengalami lonjakan kebutuhan energi yang sangat pesat.

Namun, peningkatan kebutuhan tersebut tidak selalu dibarengi dengan jaminan pasokan yang stabil serta aman, sehingga menjadikan isu keamanan energi semakin krusial dan tak terpisahkan dari dinamika kawasan.

Posisi strategis

Indonesia menempati posisi strategis di tengah lanskap Indo-Pasifik. Ia tidak hanya menghubungkan dua samudra besar -- Hindia dan Pasifik --tetapi juga tengah menghadapi dinamika sebagai negara berkembang dengan kebutuhan energi yang kian bertumbuh.

Namun, posisi strategis Indonesia tidak selalu berarti kuat. Pasalnya, Indonesia justru menghadapi paradoks energi yang cukup nyata. Di satu sisi kaya sumber daya, di sisi lain masih bergantung pada impor.

Indonesia pernah menjadi eksportir minyak. Bahkan, pernah pula menjadi bagian penting dari OPEC (Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak). Tapi, itu cerita itu masa lalu.

Saat ini, produksi minyak Indonesia terus turun. Adapun konsumsi domestik meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan populasi. Akibatnya, Indonesia kini menjadi importir bersih.

Situasi ini membuat Indonesia ikut rentan terhadap dinamika global. Gangguan di jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz, buntut perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, langsung terasa, meski letaknya jauh dari sini.

Walau demikian, cerita Indonesia tidak berhenti pada persoalan minyak. Ada cerita lain yang justru lebih menarik sekarang ini, yaitu soal mineral kritis. Salah satunya adalah nikel.

Seperti kita ketahui, dunia kiwari sedang bergerak menuju elektrifikasi. Kendaraan listrik, baterai, dan teknologi penyimpanan energi membutuhkan nikel dalam jumlah besar.

Nah, Indonesia memiliki cadangan nikel yang sangat signifikan. Bahkan, termasuk yang terbesar di dunia. Sudah barang tentu, ini bukan sekadar sebagai keunggulan, tetapi juga sebagai daya tawar.

Persoalannya adalah: Apakah daya tawar itu sudah dimanfaatkan secara optimal atau justru masih sebatas potensi yang belum sepenuhnya dikapitalisasi?

Beberapa langkah sejauh ini sudah terlihat. Hilirisasi menjadi salah satu agenda penting. Larangan ekspor bahan mentah, pembangunan smelter, hingga investasi industri baterai menjadi bagian dari strategi.

Akan tetapi, hilirisasi bukan tanpa tantangan. Ia membutuhkan teknologi, investasi besar, dan konsistensi kebijakan. Tanpa itu, nilai tambah bisa saja malah bocor ke luar negeri.

Selain nikel, Indonesia juga memiliki gas alam. Dalam konteks transisi energi, gas sering disebut sebagai “energi jembatan” karena posisinya berada di antara energi fosil tradisional dan energi terbarukan. Gas lebih bersih dibanding batu bara, meski tetap fosil.

Gas memberi ruang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih fleksibel. Tidak hanya sebagai pemasok, tetapi juga sebagai penyeimbang dalam sistem energi domestik.

Sayangnya, pemanfaatan gas juga masih menghadapi kendala. Infrastruktur distribusi belum merata. Harga domestik sering menjadi perdebatan. Dan investasi tidak selalu datang dengan mudah.

Di sisi lain, potensi energi terbarukan Indonesia sebenarnya sangat besar. Ada matahari, angin, air, hingga panas bumi yang tersedia dalam jumlah melimpah.

Kendati begitu, potensi sering kali tidak otomatis menjadi realitas. Banyak proyek energi terbarukan berjalan lambat. Masalah regulasi, pembiayaan, hingga kepastian pasar masih menjadi kendala.

Padahal, dalam konteks keamanan energi, energi terbarukan punya nilai strategis. Ia mengurangi ketergantungan pada impor. Ia juga mengurangi risiko geopolitik.

Beberapa negara di Asia sudah membaca hal tersebut lebih cepat. Mereka berinvestasi besar-besaran dalam energi bersih, bukan hanya karena alasan lingkungan, tetapi juga karena strategi.

Sementara itu, Indonesia tampaknya masih berada di fase antara. Ada kesadaran untuk bergerak, tetapi langkahnya belum selalu konsisten. Kadang maju, kadang tertahan.

Diversifikasi pasokan

Dalam arsitektur Indo-Pasifik, kerja sama menjadi faktor kunci. Pasalnya, tidak ada negara yang bisa sepenuhnya mandiri dalam energi. Semua saling terhubung.

Karenanya, forum-forum regional Indo-Pasifik mulai menekankan pentingnya diversifikasi pasokan dan jalur distribusi. Ini adalah respons terhadap risiko seperti konflik di Timur Tengah yang sedang terjadi saat ini.

Bagi Indonesia, kerja sama tentu saja membuka sejumlah peluang. Investasi, transfer teknologi, dan akses pasar bisa diperoleh jika posisi tawar dikelola dengan baik.

Namun demikian, kerja sama juga berarti kompetisi. Negara-negara lain di kawasan juga ingin menjadi pusat energi. Mereka berlomba menarik investasi dan membangun ekosistem industri.

Oleh sebab itu, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan keunggulan sumber dayanya. Indonesia harus mampu pula membangun sistem yang efisien, transparan, dan menarik bagi investor.

Di titik ini, kebijakan menjadi sangat penting. Konsistensi, kepastian hukum, dan arah jangka panjang akan menentukan apakah Indonesia bisa naik kelas atau tidak.

Ada pula satu hal yang sering luput dibahas. Energi bukan hanya menyangkut perkara produksi, tetapi juga menyangkut perkara tata kelola. Tanpa tata kelola yang baik, potensi sebesar apa pun bisa terbuang.

Indonesia memiliki semua bahan untuk menjadi pemain penting dalam arsitektur energi Indo-Pasifik. Sumber daya ada. Letak strategis ada. Pasar domestik juga besar.

Yang belum sepenuhnya ada adalah orkestrasi yang solid. Menghubungkan semua potensi itu menjadi kekuatan yang nyata bukanlah pekerjaan sederhana.

Di tengah dinamika global yang semakin tidak pasti, akhirnya waktu menjadi faktor penting. Terlambat bergerak bisa berarti kehilangan momentum.

Dalam arsitektur energi Indo-Pasifik yang terus berubah, Indonesia punya peluang untuk lebih dari sekadar penonton. Tinggal bagaimana peluang itu dibaca dan — yang lebih penting — dimanfaatkan secara optimal.

*) Djoko Subinarto, kolumnis, alumnus Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya kolaborasi antarnegara yang saling menguntungkan saat berbicara kepada para Menteri Energi Indo-Pasifik dalam Indo-Pacific Energy Security Ministerial and Business (IPEM) Forum di Tokyo, Jepang.

"Di tengah ketidakpastian pasokan energi dunia saat ini, kita perlu memperkuat kolaborasi, yang saling mengangkat satu sama lain dan bukan justru saling menjatuhkan satu sama lain," kata Menteri Bahlil di hadapan para delegasi forum yang terdiri dari para menteri hingga pelaku industri energi di Indo-Pasifik.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, ia mengatakan di tengah ketegangan geopolitik yang terjadi saat ini, isu ketahanan energi kembali mengemuka dalam forum tersebut.

Pertemuan para menteri dan pelaku industri energi dari negara-negara Indo-Pasifik itu menjadi ruang diskusi tentang bagaimana negara-negara di kawasan dapat memperkuat kerja sama untuk mendukung ketahanan energi, yang saat ini semakin krusial di tengah konflik Timur Tengah.

"Indonesia menunjukkan komitmen tersebut di antaranya dengan mengirimkan 150 kargo liquefied natural gas tahun 2025 lalu untuk mendukung pasokan energi dunia. Selain itu, Indonesia juga mengirimkan sekitar setengah pasokan batu bara yang diperdagangkan di dunia," katanya menambahkan.

Menurut Menteri ESDM, ekspor energi dari Indonesia dalam jumlah besar tersebut turut memperkuat pasokan energi global.

Bahlil juga menyinggung bahwa ketika kolaborasi yang saling menguntungkan tersebut tidak dilakukan, maka setiap negara perlu tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat domestiknya.

"Sebagai salah satu negara importir minyak, jika kebutuhan minyak tersebut tidak dapat kami amankan, maka kami tidak memiliki pilihan kecuali untuk memanfaatkan potensi energi yang ada di dalam negeri termasuk meningkatkan porsi crude palm oil yang diubah menjadi biodiesel," katanya menjelaskan.

Saat ini, Indonesia merupakan produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia. Tiap tahun Indonesia mengekspor CPO hingga 30 juta ton.

Bahlil juga menjelaskan di tengah kelangkaan energi saat ini, setiap negara memprioritaskan kebutuhannya masing-masing.

"Meski ada Perjanjian Paris yang mendesak transisi dari batu bara, namun faktanya, saat ini banyak negara yang meningkatkan impor batu baranya dari Indonesia," ujar dia.

Di saat yang sama, pemerintah terus berkomitmen mendorong transisi energi dan pengembangan energi terbarukan termasuk melakukan diversifikasi sumber energi guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Komitmen tersebut di antaranya tecermin dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia dapat mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berdaya 100 gigawatt (GW).

"Indonesia sangat berkomitmen untuk terus mendorong transisi energi termasuk melalui program PLTS 100 GW dengan prioritas jangka pendek berupa eliminasi PLTD diesel dengan PLTS," katanya menegaskan.

Forum internasional di Tokyo itu menjadi pertemuan tingkat tinggi yang mempertemukan pemerintah dan pelaku usaha energi untuk membahas keamanan pasokan energi di kawasan Indo-Pasifik.

Kegiatan tersebut diselenggarakan bersama oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) Jepang dan National Energy Dominance Council Amerika Serikat.

Pertemuan itu menghasilkan pernyataan bersama yang menekankan pentingnya memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus menghormati jalur transisi energi yang dipilih masing-masing negara.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi meluas hingga ke kawasan Indo-Pasifik apabila China memutuskan untuk terlibat secara lebih aktif. Keterlibatan China, baik dalam bentuk dukungan ekonomi, militer, maupun kehadiran angkatan laut di Teluk Persia, dapat menciptakan efek limpahan (spillover effect) yang berdampak langsung pada stabilitas kawasan Asia.

Co-Director Kerja sama dan Hubungan Eksternal Indo Pacific Strategic Intelligence (ISI), Aisha R. Kusumasomantri mengatakan, eskalasi lanjutan dari konflik AS-Iran dapat meningkatkan ketegangan di Laut China Selatan dan Selat Taiwan. Selain itu, gangguan terhadap jalur pelayaran strategis serta intensifikasi operasi siber dan intelijen yang menyasar infrastruktur kritis negara-negara kawasan, termasuk ASEAN, menjadi skenario yang patut diantisipasi.

Konflik AS-Iran, kata Aisha, merupakan gambaran nyata evolusi peperangan modern. Konflik ini mencerminkan karakteristik peperangan generasi kelima, di mana operasi informasi, perang kognitif, dan pemanfaatan teknologi disruptif, seperti sistem nirawak, kecerdasan buatan, dan senjata presisi tinggi, menjadi elemen utama.

"Dimensi non-kinetik semakin menentukan arah konflik, sekaligus membentuk preseden bagi arsitektur keamanan global di masa depan," kata Aisha dalam keterangan tertulis, Minggu (1/3/2026).

Menghadapi situasi tersebut, ISI berpandangan Indonesia perlu memperkuat kesiapan strategis tanpa terjebak dalam rivalitas kekuatan besar. Politik luar negeri bebas dan aktif tetap harus menjadi pijakan utama, dengan keterlibatan Indonesia di Timur Tengah difokuskan pada upaya perdamaian dan misi kemanusiaan.

Di sisi pertahanan, ISI merekomendasikan peningkatan kesiapsiagaan nasional melalui pengembangan strategi anti-decapitation, doktrin perang berlarut mandiri berbasis satuan kecil yang terfragmentasi, penguatan kapasitas anti-perang informasi, hingga penyempurnaan taktik evakuasi massa. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi dampak tidak langsung, mulai dari ancaman terhadap keamanan maritim, serangan siber, hingga tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Dari aspek diplomasi, Indonesia dinilai memiliki modal signifikan untuk berperan sebagai peace broker. Reputasi sebagai negara dengan populasi Muslim moderat, pengalaman kepemimpinan di ASEAN dan G20, serta hubungan baik dengan berbagai pihak menjadi kekuatan strategis yang dapat dimanfaatkan.

"ISI menekankan pentingnya diplomasi aktif, baik melalui forum multilateral maupun jalur dialog informal, guna mendorong de-eskalasi konflik," kata Aisha.

: Iran Klaim 200 Tentara AS Tewas dan Terluka dalam Serangan Balasan

Sementara itu, dari sisi ekonomi, potensi gangguan terhadap ketahanan energi, pasar keuangan, dan rantai pasok global menjadi perhatian serius, terutama jika jalur pelayaran vital seperti Selat Hormuz terganggu. Mitigasi proaktif melalui diversifikasi sumber energi, stabilisasi pasar keuangan, serta penguatan produksi domestik sangat krusial untuk menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian global.

"Keselamatan WNI di kawasan konflik juga menjadi perhatian utama. Penguatan koordinasi lintas lembaga dalam pendataan, perlindungan, serta kesiapan evakuasi WNI, perlu dilakukan seiring meningkatnya risiko keamanan akibat potensi eskalasi militer," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Ecocare Indo Pasifik Tbk. (HYGN) berencana melaksanakan pembelian kembali saham (buyback) dengan nilai maksimal Rp5 miliar sebagai langkah strategis menjaga stabilitas perdagangan saham sekaligus meningkatkan nilai bagi pemegang saham.

Direktur Utama HYGN Wincent Yunanda menyampaikan bahwa aksi korporasi tersebut juga merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasar modal nasional.

“Pelaksanaan pembelian kembali saham merupakan salah satu bentuk usaha Perseroan untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas dan keyakinan terhadap pasar modal Indonesia. Selain itu, pelaksanaan buyback juga diambil sebagai upaya untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham Perseroan serta mencerminkan kondisi fundamental Perseroan,” kata Wincent di keterbukaan Informasi, Jumat (13/2/2026).

Program buyback ini akan dilaksanakan dengan mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 13/2023, surat OJK No. S-102/D.04/2025, serta POJK No. 29/2023 terkait pembelian kembali saham emiten.

Nilai pembelian kembali saham ditetapkan paling banyak Rp5 miliar, dengan ketentuan jumlah saham yang dibeli tidak melebihi 20% dari modal ditempatkan dan disetor serta free float setelah buyback tidak kurang dari 15%.

Perseroan menegaskan pelaksanaan buyback tidak akan memberikan dampak material terhadap kondisi keuangan maupun operasional perusahaan. Hal ini karena HYGN memiliki modal dan arus kas yang dinilai cukup untuk mendanai aksi korporasi tersebut tanpa mengandalkan pinjaman atau dana hasil penawaran umum.

Adapun periode pelaksanaan buyback dijadwalkan berlangsung selama tiga bulan, yakni mulai 13 Februari 2026 hingga 13 Mei 2026, sesuai ketentuan yang berlaku. Perseroan juga memiliki hak untuk menghentikan program lebih awal apabila dana telah terserap penuh, periode berakhir, atau terdapat pertimbangan internal lain.

Secara performa, aksi buyback diperkirakan menurunkan total aset dari Rp219,06 miliar menjadi Rp214,06 miliar serta ekuitas dari Rp161,07 miliar menjadi Rp156,07 miliar. Namun, laba bersih tahun berjalan tetap sebesar Rp10,59 miliar. Jumlah saham beredar diproyeksikan turun dari 2,525 miliar menjadi sekitar 2,486 miliar lembar, sementara laba per saham meningkat dari Rp4,2 menjadi Rp4,3.

Dalam pelaksanaannya, pembelian kembali saham akan dilakukan secara bertahap maupun sekaligus melalui Bursa Efek Indonesia dengan menunjuk satu perusahaan efek. Perseroan juga melarang pihak internal maupun pihak yang memiliki akses informasi orang dalam untuk melakukan transaksi saham selama periode buyback berlangsung.

Manajemen menyatakan setelah menelaah risiko dan manfaat serta mempertimbangkan prospek usaha dan struktur permodalan, direksi dan komisaris merekomendasikan pemegang saham untuk menyetujui rencana pembelian kembali saham tersebut.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Harryanto Aryodiguno

Ass. Prof. International Relations, President University

DALAM hubungan internasional, perdamaian jarang hadir sebagai konsep yang netral. Ia bukan sekadar tujuan moral, tetapi juga bahasa politik, instrumen legitimasi, dan ruang pertemuan antara kepentingan nasional dan tatanan regional.

Artikel opini berjudul “An Unwavering Pledge for Peace” yang ditulis Myochin Mitsuru, Kuasa Usaha ad interim Kedutaan Besar Jepang di Indonesia di Jakarta Post pada Rabu 28 Januari 2026 menunjukkan dengan jelas bagaimana bahasa perdamaian digunakan untuk menjelaskan, menegaskan, sekaligus merundingkan posisi suatu negara di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang semakin kompleks.

Jika dibaca secara sekilas, artikel tersebut tampak sebagai pernyataan normatif. Jepang menegaskan komitmennya terhadap perdamaian, hukum internasional, dialog, dan stabilitas kawasan, khususnya di Selat Taiwan. Namun, jika dianalisis melalui kerangka teori regionalisme tulisan itu dapat dipahami sebagai refleksi dari proses yang lebih dalam, yaitu bagaimana kawasan bukan hanya ruang geografis, melainkan arena politik, arena identitas, dan arena perebutan makna.

Kawasan sebagai Arena Politik, Bukan Sekadar Geografi

Kawasan (region) tidak pernah bersifat natural. Kawasan adalah konstruksi sosial dan politik yang dibentuk oleh interaksi kekuasaan, sejarah, identitas, dan kepentingan.

Dalam kerangka ini, Asia Timur dan Indo-Pasifik bukan sekadar peta. Ia merupakan ruang di mana negara-negara berusaha mendefinisikan siapa mereka, siapa yang memimpin, dan nilai apa yang seharusnya menjadi dasar tatanan regional.

Artikel Jepang tentang Taiwan dapat dibaca sebagai bagian dari proses tersebut. Jepang tidak hanya berbicara tentang stabilitas Selat Taiwan, tetapi juga tentang posisi dirinya dalam arsitektur regional.

Dengan menekankan komitmen terhadap perdamaian, supremasi hukum, dan dialog, Jepang sedang membangun narasi bahwa ia adalah aktor regional yang bertanggung jawab, rasional, dan dapat dipercaya. Oleh karena itulah, inti dari regionalisme modern bukan hanya integrasi ekonomi atau kerja sama institusional, tetapi juga upaya membangun legitimasi normatif di tingkat kawasan.

Regionalisme sebagai Kontestasi Narasi

Regionalisme selalu mengandung dimensi kontestasi. Negara-negara tidak hanya bersaing dalam hal kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga dalam hal narasi, siapa yang dianggap sebagai penjaga stabilitas, siapa yang dilihat sebagai ancaman, dan siapa yang memiliki otoritas moral untuk berbicara atas nama kawasan.

Dalam artikel tersebut, Jepang tidak secara eksplisit menyebut China sebagai ancaman. Bahasa yang digunakan tetap diplomatis dan moderat. Namun, secara implisit, terdapat perbedaan yang halus antara dua model perilaku regional, satu yang digambarkan transparan, defensif, dan berbasis hukum internasional; dan yang lain yang digambarkan sebagai ekspansi militer yang kurang transparan.

Di sinilah kita posisi Jepang sebagai normative struggle within regional order. Jepang tidak sedang menyerang China, tetapi juga tidak sekadar menjelaskan kebijakan luar negerinya. Jepang sedang berpartisipasi dalam perdebatan yang lebih luas tentang bagaimana tatanan regional seharusnya dibangun.

Taiwan sebagai Simbol Regionalisme Kontemporer

Isu-isu regional sering kali menjadi simbol dari pertarungan yang lebih besar. Taiwan, dalam konteks ini, bukan hanya persoalan hubungan Daratan Utama China–dan pulau Taiwan, tetapi juga simbol dari pertanyaan fundamental tentang stabilitas kawasan, keseimbangan kekuatan, dan legitimasi politik.

Dengan menyatakan bahwa stabilitas Selat Taiwan penting bagi Indonesia dan komunitas internasional, Jepang secara halus menggeser isu Taiwan dari domain nasional ke domain regional. Ini bukan provokasi, tetapi juga bukan pernyataan netral. Ini adalah contoh bagaimana negara menggunakan bahasa regionalisme untuk memperluas makna suatu isu.

Proses ini bisa kita sebut the social construction of regional issues. Sebuah konflik tidak lagi dipahami sebagai urusan dua pihak, tetapi sebagai persoalan yang menyangkut seluruh kawasan. Dalam konteks ini, Jepang berusaha menunjukkan bahwa perdamaian di Taiwan bukan hanya kepentingan China atau Jepang, tetapi kepentingan regional.

Sejarah sebagai Modal Regionalisme

Salah satu aspek penting dalam analisa ini adalah peran sejarah dalam pembentukan regionalisme. Sejarah tidak hanya menjadi latar belakang, tetapi juga sumber legitimasi. Negara-negara menggunakan sejarah untuk menjelaskan posisinya, membangun kepercayaan, dan meredakan kecurigaan.

Artikel Jepang banyak mengutip pengalaman sejarah hubungan dengan Indonesia, seperti bantuan pasca-perang, kerja sama infrastruktur, transfer teknologi, hingga hubungan antarmasyarakat. Narasi ini menunjukkan bahwa Jepang tidak hanya ingin dipahami sebagai aktor keamanan, tetapi juga sebagai mitra pembangunan dan sahabat historis.

Ini adalah strategi yang sangat khas dalam regionalism, membangun kepercayaan melalui kombinasi antara memori sejarah dan kerja sama konkret. Jepang tidak menolak sejarah, tetapi mengolahnya menjadi dasar legitimasi regional.

Namun, yang menarik, sejarah dalam artikel ini tidak digunakan untuk menyalahkan atau mengungkit trauma, melainkan untuk membangun kontinuitas moral, dari penyesalan atas perang menuju komitmen terhadap perdamaian.

Regionalisme antara Norma dan Kepentingan

Regionalisme selalu berada di antara norma dan kepentingan. Tidak ada regionalisme yang sepenuhnya idealistik, dan tidak ada pula yang sepenuhnya realistis. Keduanya selalu hadir dalam bentuk yang saling terkait.

Artikel Jepang mencerminkan ambiguitas tersebut. Di satu sisi, Jepang berbicara tentang perdamaian, dialog, dan hukum internasional. Di sisi lain, Jepang juga tidak dapat melepaskan diri dari realitas geopolitik, yaitu kebangkitan China, rivalitas kekuatan besar, dan pentingnya Selat Taiwan bagi keseimbangan regional.

Inilah ciri utama regionalisme kontemporer. Jepang tidak sedang memilih antara idealisme dan realisme, tetapi mencoba menjembatani keduanya.

Indonesia dalam Narasi Regionalisme

Menarik untuk dicermati bahwa Indonesia memiliki posisi khusus dalam artikel Jepang tersebut. Indonesia tidak hanya disebut sebagai mitra bilateral, tetapi juga sebagai bagian dari stabilitas regional. Dalam perspektif regionalisme, negara-negara seperti Indonesia memainkan peran penting dalam legitimasi regional.

Indonesia tidak diposisikan sebagai pihak yang harus memilih antara Jepang dan China, tetapi sebagai bagian dari komunitas regional yang stabilitasnya dipertaruhkan. Dengan kata lain, Indonesia menjadi referensi moral dan geopolitik dalam narasi Jepang.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam regionalisme, negara-negara menengah bukan sekadar objek, tetapi juga simbol. Mereka menjadi cermin yang digunakan oleh kekuatan besar untuk menunjukkan bahwa proyek regionalisme mereka dapat diterima oleh kawasan.

Regionalisme sebagai Politik Keseimbangan Makna

Artikel dari Kedutaan Jepang tentang Taiwan tidak perlu dibaca sebagai propaganda, tetapi sebagai bagian dari proses yang lebih luas, yaitu proses di mana negara-negara berusaha menafsirkan ulang peran mereka dalam kawasan yang berubah.

Jepang tidak sedang menantang China secara frontal, dan China tidak perlu dipahami sebagai satu-satunya ancaman. Yang terjadi adalah dinamika yang lebih halus, yaitu pergeseran keseimbangan makna dalam regionalisme Indo-Pasifik.

Dalam konteks ini, perdamaian bukan sekadar tujuan, tetapi bahasa bersama yang digunakan oleh negara-negara untuk merundingkan posisi mereka. Regionalisme bukan sekadar kerja sama, tetapi juga dialog diam-diam tentang siapa yang memimpin, siapa yang dipercaya, dan nilai apa yang menjadi dasar tatanan kawasan.

Penulis yakin artikel dari Myochin Mitsuru bukan sekadar pernyataan politik, tetapi cermin dari pergulatan yang lebih dalam, bagaimana Asia Timur dan Indo-Pasifik mencari bentuk keseimbangan baru di tengah perubahan global.

JAKARTA - KBRI Beijing dan The Center for China and Globalization (CCG), lembaga think tank ternama di China menggelar forum dialog hubungandiplomatikIndonesia-China. Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan China digelar di Beijing.

Forum dialog tersebut dibuka oleh mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Hassan Wirayudha yang di dalam pidato kuncinya berharap agar hubungan bilateral di antara kedua negara besar di kawasan ini semakin erat dari waktu ke waktu di tengah-tengah gejolak dunia akhir-akhir ini.

Tampil sebagai pembicara dalam forum tersebut antara lain: Duta Besar Imron Cotan dan Rizal Sukma (CSIS) dari pihak Indonesia. Sementara dari pihak China, beberapa akademisi ternama di antaranya pakar politik Beijing Foreign Studies University Profesor Ren Xiao, Fudan University Profesor Xue Rong; pakar Indonesia Profesor Xu Liping; dan Research Fellow CCG Zoon A. Khan.

Duta Besar (Dubes) Imron Cotan menekankan arti penting dari hubungan bilateral kedua negara sebagai jangkar penjaga stabilitas keamanan dan kesejahteraan kawasan Indo-Pasifik, bersama dengan negara-negara kunci lain di kawasan, antara lain, yaitu India, Jepang, Korea Selatan dan juga Australia.

Dalam konteks ini penguatan hubungan bilateral Indonesia – China berperan sentral, dengan catatan bahwa peran Indonesia dalam jalur pasok China perlu segera ditingkatkan, tidak hanya sekedar memasok bahan-bahan semi-olah atau mentah, seperti besi, nikel, atau minyak sawit. Kesejahteraan adalah kunci bagi penguatan arsitektur keamanan di kawasan.

Seluruh pembicara sepakat bahwa memang peningkatan hubungan Indonesia – China berkontribusi positif terhadap stabilitas keamanan dan kesejahteraan bersama. Untuk itu, tidak terdapat alternatif lain, selain lebih meningkatkan kerjasama kedua negara pada sektor-sektor politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Dalam pidato pembukaannya Duta Besar RI untuk Beijing, Djauhari Oratmangun, juga mengapresiasi tekad dan capaian dari para pemimpin kedua negara untuk terus memupuk kerja sama, seperti yang tecermin pada volume perdagangan dua arah, yang telah mendekati USD150 miliar.

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin melakukan pertemuan trilateral bersama Menteri Pertahanan Papua Nugini Billy Joseph, serta Wakil Perdana Menteri yang juga Menteri Pertahanan Australia Richard Marles. Pertemuan tersebut berlangsung di Port Moresby pada Rabu, 3 Desember 2025.

Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kepercayaan strategis dan membangun kerja sama pertahanan kawasan yang nyata, berkelanjutan, dan berorientasi hasil. Sjafrie menegaskan hubungan baik antarnegara tetangga harus terus dipupuk melalui dialog dan pertemuan intensif.

“Semakin sering kita saling mengunjungi, semakin kuat rasa kekeluargaan di antara kita. Kami memahami pentingnya pertemuan ini. Dari sini, kita dapat meningkatkan dan mengembangkan kerja sama antara Indonesia, Australia, dan Papua Nugini,” ujarnya, Kamis (4/12/2025).

Menurut Sjafrie, pertemuan trilateral menteri pertahanan pertama ini akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat dialog pertahanan, meningkatkan kerja sama praktis, serta memberikan kontribusi nyata bagi keamanan kawasan.

"Semoga pembahasan kita hari ini membuka jalan bagi keterlibatan yang lebih erat dan terbangunnya kepercayaan strategis untuk kebaikan negara-negara kita dan kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas,” jelas Sjafrie.

JAKARTA - Indonesia terus memperkuat posisi dalam perekonomian global dengan membangun berbagai kerja sama internasional yang strategis. Salah satu kerja sama yang menjadi perhatian dan memiliki potensi signifikan bagi perluasan akses pasar serta penguatan daya saing nasional yakni Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Perjanjian perdagangan bebas berstandar tinggi tersebut dirancang untuk memperkuat integrasi ekonomi, serta memperluas konektivitas perdagangan dan investasi antarnegara anggota di kawasan Indo-Pasifik .

Adapun CPTPP merupakan salah satu perjanjian perdagangan ambisius, yang saat ini menghubungkan 12 negara dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 590 juta jiwa dan mencakup hampir 15% dari PDB global. Pada tahun 2025, Australia memegang posisi sebagai Ketua CPTPP dan terus mendorong penguatan kerja sama ekonomi serta perluasan keanggotaan di dalam kerangka perjanjian tersebut.

“CPTPP ini merupakan perjanjian perdagangan antar ekonomi. Ketentuan-ketentuan dalam CPTPP secara umum sudah kita sepakati di berbagai perjanjian internasional seperti dalam kerangka WTO, RCEP, ASEAN, serta proses aksesi OECD. Maka itu, kita hanya memerlukan beberapa penyesuaian peraturan perundang-undangan untuk memenuhi komitmen di CPTPP,” jelas Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Menko Airlangga Ajak Singapura Jaga Stabilitas di ASEAN dan Indo-Pasifik

Terkait perkembangan minat Indonesia untuk tergabung dalam CPTPP, dalam pernyataan resminya pada Jumat (21/11), Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia Don Farrell, menyampaikan bahwa Australia telah mengidentifikasi empat calon negara yang dinilai sejalan dengan Prinsip Auckland, yakni Uruguay, Uni Emirat Arab, Filipina, dan Indonesia. Australia memutuskan untuk memulai proses aksesi dengan Uruguay dan segera melanjutkan proses aksesi dengan tiga negara lainnya pada tahun 2026.

Pemerintah Indonesia menyambut positif pengakuan tersebut dan memandangnya sebagai sinyal penting atas kesiapan serta potensi Indonesia untuk berperan lebih besar dalam kerja sama ekonomi regional. Dalam pertemuan dengan Minister for Trade and Industry Singapura Gan Kim Yong pada kunjungan kerja ke Singapura lalu, Menko Airlangga juga menegaskan, bahwa Indonesia senantiasa berkomitmen untuk terus memajukan proses aksesi pada CPTPP.

Sebagai informasi, keanggotaan Indonesia dalam CPTPP diproyeksikan tidak hanya membawa manfaat signifikan bagi perekonomian nasional, tetapi juga bagi penguatan blok perdagangan tersebut. Bagi Indonesia, sejumlah peluang strategis akan terbuka mulai dari akses pasar yang kian semakin luas karena beberapa negara anggota CPTPP belum memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Indonesia, serta potensi peningkatan ekspor yang cukup besar.

Sejalan dengan meningkatnya daya saing produk nasional, Indonesia juga diproyeksikan akan menerima tambahan arus investasi asing langsung, yang didukung oleh terciptanya iklim investasi yang lebih transparan dan dapat diprediksi, serta peningkatan PDB nasional sebagai dampak integrasi ekonomi yang lebih dalam.

Sukses Gelar ICI 2025, Presiden Prabowo Apresiasi Menko AHY: Saya Tak Salah Pilih Menko

Sementara itu bagi CPTPP, bergabungnya Indonesia akan menghadirkan nilai tambah yang signifikan. Indonesia dapat memperkuat integrasi regional, menyediakan peluang ekonomi baru, meningkatkan relevansi CPTPP sebagai blok perdagangan modern, serta meningkatkan integrasi ekonomi dengan ASEAN, mengingat posisi Indonesia yang strategis dan perannya sebagai perekonomian terbesar di kawasan.

Dengan bergabungnya Indonesia dalam CPTPP, Menko Airlangga juga menegaskan, bahwa kebijakan perdagangan nasional akan bergerak menuju standar yang lebih tinggi. Peningkatan standar tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan ekspor dan impor, sekaligus meningkatkan volume perdagangan antarnegara anggota CPTPP secara keseluruhan.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-28 ASEAN–Jepang yang digelar di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, hari ini. Pertemuan ini menandai kelanjutan dari kemitraan strategis yang telah terjalin selama lebih dari lima dekade antara ASEAN dan Jepang.

Prabowo menyampaikan apresiasi atas dukungan Jepang terhadap sentralitas ASEAN serta komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

“ASEAN dan Jepang telah lama menjadi mitra dalam memajukan perdamaian, kemakmuran, dan konektivitas di kawasan Indo-Pasifik. Di tengah dunia yang semakin penuh ketidakpastian, kerja sama kita tetap menjadi jangkar yang kokoh bagi perdamaian dan stabilitas kawasan,” kata Prabowo dalam keterangan resmi Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Minggu (26/10/2025).

Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama ekonomi yang inklusif melalui implementasi efektif ASEAN–Japan Comprehensive Economic Partnership dan RCEP.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pentingnya kemitraan strategis ASEAN dan Amerika Serikat dalam rangka mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai, terbuka, dan sejahtera.

Hal ini disampaikan Prabowo saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-13 ASEAN–United States (US) yang digelar di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, pada Minggu (26/10/2025).

“Amerika Serikat telah lama, dan harus terus menjadi mitra pertumbuhan dan mitra perdamaian di Indo-Pasifik. Sebagai mitra pertumbuhan, keterlibatan Amerika telah membantu membangun ASEAN yang lebih kuat dan lebih terhubung,” kata Prabowo.

Prabowo menekankan bahwa kemitraan dengan Amerika Serikat telah membantu memperkuat integrasi dan daya saing ASEAN. Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa keberhasilan ekonomi ASEAN merupakan bukti nyata dari pertumbuhan yang didorong dengan kekuatan keterbukaan.

“Dengan kemitraan AS yang kuat, ASEAN telah menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia, menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 625.000 pekerja Amerika melalui ekspor tahunan senilai USD122 miliar,” ujarnya.

Dalam konteks geopolitik yang dinamis, Prabowo turut menegaskan pentingnya mewujudkan Indo-Pasifik yang terbuka, terprediksi, dan inklusif bagi semua negara. Kepala Negara menyoroti pentingnya keberanian moral komunitas internasional dalam menyikapi krisis kemanusiaan di Palestina.

“Indonesia mengapresiasi hasil KTT Perdamaian Sharm El Sheikh, dan kepemimpinan Anda, Bapak Presiden, dalam memajukan peta jalan yang kredibel menuju perdamaian abadi. Tugas kita sekarang adalah implementasinya, mewujudkan kata-kata menjadi tindakan nyata,” tegasnya.

Menutup pernyataannya, Presiden Prabowo kembali menyatakan komitmen Indonesia untuk mendukung upaya bantuan dan rekonstruksi di Gaza, termasuk partisipasi dalam misi stabilisasi multinasional. Lebih dari itu, menurut dia, Indonesia juga siap mengerahkan pasukan perdamaian di wilayah yang harus dilindungi dan ditegakkan.

“Mari kita memilih untuk berada di sisi sejarah yang benar. Marilah ASEAN dan AS menjadi mitra perdamaian. Membangun perdamaian yang lestari, memupuk kerja sama yang membangun, dan memperkuat kemitraan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat kita dan dunia,” pungkasnya.