Kota Bogor (ANTARA) - Organisasi nirlaba global Marine Stewardship Council (MSC) mendukung penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WWP) 713 dan 573 untuk memperkuat pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Direktur Program MSC Indonesia Hirmen Syofyanto dalam keterangannya yang diterima di Bogor, Jawa Barat, Senin, mengatakan, dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan penyusunan RPP yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 18-19 Juni 2026 di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan, Kota Bogor.

Pertemuan itu dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, dinas kelautan dan perikanan provinsi, pelabuhan perikanan, serta mitra pembangunan.

Hirmen menjelaskan pengelolaan perikanan berkelanjutan memerlukan sistem pengelolaan dan kerangka hukum yang kuat.

"MSC memandang penyusunan RPP sebagai langkah strategis untuk memastikan keputusan pengelolaan perikanan dapat berjalan secara terarah, terukur, dan memberikan manfaat jangka panjang," kata Hirmen.

Menurut dia, keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, nelayan, dan pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam implementasi pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Syahril Abd. Raup mengatakan RPP menjadi pedoman strategis dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"RPP ini memberikan arah pedoman strategis, menyeimbangkan antara kelestarian sumber daya ikan dan peningkatan kesejahteraan," kata Syahril.

Pembahasan dalam pertemuan tersebut meliputi identifikasi isu prioritas pengelolaan sumber daya ikan, lingkungan, tata kelola, serta aspek sosial dan ekonomi di masing-masing wilayah.

Hasil pembahasan akan menjadi masukan dalam penyusunan RPP Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713 yang meliputi Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali, serta WPPNRI 573 yang mencakup Samudera Hindia selatan Jawa hingga Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian barat.

Penyusunan RPP di kedua wilayah tersebut diharapkan menghasilkan rencana pengelolaan yang adaptif, berbasis ilmu pengetahuan, serta dapat dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan kondisi perikanan dan kebijakan pemerintah.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026