Trenggalek, Jawa Timur (ANTARA) - Pengembangan sektor energi di wilayah pesisir Jawa Timur harus memiliki roadmap (peta jalan) yang terencana baik dengan mengakomodasi kepentingan dan kebermanfaatannya bagi masyarakat pesisir guna memastikan keberlanjutan ruang hidup nelayan dan tidak memicu terjadinya de-nelayanisasi.

Hal itu disampaikan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Timur Mochamad Nur Arifin, Sabtu, saat mengkritisi pembangunan energi di kawasan pesisir utara maupun selatan Jatim yang dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi nelayan.

"Perkembangan sektor energi di pesisir utara Jawa Timur cukup pesat seiring meningkatnya kebutuhan industri dan besarnya potensi wilayah. Namun, manfaat ekonomi yang diterima masyarakat pesisir hingga kini masih bersifat jangka pendek dan didominasi pekerjaan berkeahlian rendah," ucap Arifin atau Mas Ipin yang juga Bupati Trenggalek.

Ia lalu mencontohkan proyek kilang di wilayah pantura (pantai utara Jatim). Menurut dia, tenaga kerja yang terserap dari pengembangan proyek kilang itu sebagian besar adalah pekerja kontrak jangka pendek (unskilled labour) untuk sektor keamanan dan kebersihan.

"Itu pun jumlahnya sekitar seribuan orang saja. Tidak signifikan," ujarnya.

Ia menilai, pembangunan energi seharusnya tidak menghilangkan identitas dan mata pencaharian nelayan.

Arifin menekankan pentingnya menjaga agar nelayan tetap memiliki akses terhadap sumber penghidupan, baik melalui jaminan ruang melaut maupun pengembangan perikanan budidaya yang lebih dekat dan menguntungkan.

Dalam konteks penguatan ekonomi lokal, sektor UMKM dan jasa dinilai paling potensial untuk dikembangkan sebagai penopang operasional industri energi.

Namun, ia mengingatkan bahwa keterlibatan nelayan sejauh ini masih terbatas pada tahap sosialisasi dan konsultasi, belum menyentuh perencanaan bersama yang menjamin keberlanjutan ruang hidup nelayan, lingkungan, dan kepentingan korporasi secara seimbang.

Jika nelayan tidak dilibatkan secara komprehensif, Arifin mengingatkan risiko konflik sosial dan pemburukan ketimpangan ekonomi akan semakin besar.

"Nelayan bisa dipaksa melaut lebih jauh dengan kebutuhan modal yang lebih besar. Ini memiskinkan mereka secara struktural," katanya.

Ia mencontohkan Paiton Energy sebagai praktik yang relatif lebih baik, melalui pemberian rumpon dan pengembangan kawasan wisata pesisir, serta penguatan keterampilan yang masih dekat dengan aktivitas nelayan.

Menurutnya, pendekatan semacam ini menjaga peluang nelayan untuk hidup lebih baik tanpa tercerabut dari akar profesinya.

Arifin menegaskan, nelayan tidak boleh diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai pemangku kepentingan.

Ia mendorong investasi energi bersih dan berkelanjutan yang disertai jaminan pasokan energi bagi nelayan, baik untuk melaut maupun kegiatan budidaya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menghitung biaya sosial sebagai investasi sosial. "Semakin besar investasi sosial yang dikeluarkan, semakin sehat pula neraca korporasi secara keseluruhan karena konflik bisa diminimalkan," ujarnya.

Dalam jangka panjang, HNSI Jawa Timur mendorong penerapan valuasi ekonomi total dalam setiap proyek energi pesisir, yang tidak hanya menghitung potensi energi, tetapi juga jasa lingkungan yang ada dan potensi kehilangan yang ditimbulkan.

Skema bagi hasil ekonomi berbentuk "golden share" juga dinilai penting agar nelayan memiliki suara dalam pengambilan keputusan serta memperoleh pendapatan pasif.

"Kawasan konservasi inti juga harus dilindungi bersama. Keseluruhan konsep ini kami sebut sebagai Blue Justice, yakni resiliensi antara pangan, energi, dan lingkungan untuk mewujudkan keadilan sosial masyarakat pesisir," kata Arifin.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Kediri, Jatim (ANTARA) - Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin atau Mas Ipin memberi fasilitas tiket wisata gratis di semua destinasi wisata daerahnya, kepada penumpang Super Air Jet rute Jakarta - Bandara Dhoho Kediri.

Hal itu dia sampaikan sesaat usai menjajal penerbangan perdana maskapai Super Air Jet dari Jakarta menuju Bandara Internasional Dhoho Kediri, Kediri, Jawa Timur, Senin.

"Bagi penumpang Super Air Jet dari Jakarta ke Kediri, cukup menunjukkan boarding pass untuk menikmati wisata di Trenggalek secara gratis. Saya sudah meminta Dinas Pariwisata dan para pengelola desa wisata untuk menyesuaikan kebijakan ini," kata Nur Arifin.

Lanjut dia, kebijakan tiket wisata gratis bagi pemegang boarding pass Super Air Jet dilakukan sebagai bagian dari promosi destinasi daerahnya sekaligus mendukung konektivitas Bandara Dhoho Kediri.

Mas Ipin menegaskan pentingnya Trenggalek menjadi bagian dari jejaring destinasi di sekitar Bandara Dhoho Kediri.

Menurutnya, daerah yang paling jauh dari bandara justru perlu dikembangkan agar ekosistem pariwisata dan ekonomi tumbuh seimbang.

Sebagai upaya mendukung aksesibilitas, Pemkab Trenggalek menyiapkan layanan transportasi gratis menggunakan bus pariwisata AAM Trans yang menghubungkan Trenggalek dengan Bandara Dhoho Kediri setiap Senin, Rabu, dan Jumat.

"Ini bukan proyek bisnis. Pemerintah hanya ingin memudahkan warga dan wisatawan yang ingin bepergian melalui Bandara Dhoho. Sementara ini konsepnya buy the service, pemerintah menanggung penuh agar operator tidak merugi," ujarnya.

Mas Ipin menambahkan, tahun depan pemerintah daerah juga menyiapkan puluhan miliar rupiah untuk mempercepat pembenahan kawasan destinasi wisata dan desa wisata.

Ia berharap langkah itu dapat memperkuat posisi Trenggalek sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di selatan Jawa Timur.

"Dengan konektivitas udara yang semakin terbuka, kini tinggal bagaimana kita gotong royong mempercantik destinasi dan desa wisata agar ekonomi masyarakat ikut tumbuh,"

Kebijakan itu pun segera mendapat apresiasi dari berbagai pihak.

Presiden Direktur Lion Air Group Capt. Daniel Putut Kuncoro Adi menilai langkah Bupati Trenggalek itu sebagai bentuk dukungan nyata terhadap keberlangsungan penerbangan Super Air Jet di Kediri.

Ia juga mengajak kepala daerah se-Selingkar Wilis untuk berkolaborasi mendukung operasional bandara.

Apresiasi serupa disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.

Ia menyebut langkah Bupati Trenggalek sebagai bentuk dukungan konkret terhadap pengembangan Bandara Dhoho yang digagas untuk membuka akses ekonomi wilayah selatan Jawa Timur.

"Bandara Dhoho ini muncul dari aspirasi akar rumput daerah-daerah selatan, yang ingin mengejar ketimpangan antara utara dan selatan Jawa Timur," ujar Emil.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025