JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR Marinus Gea mendukung usulan tambahan anggaran yang diajukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komnas Perempuan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XIII DPR. Dia berpendapat, pembahasan mengenai kebutuhan anggaran kedua lembaga tersebut telah berlangsung dan pada prinsipnya Komisi XIII dapat memahami usulan yang diajukan untuk mendukung pelaksanaan amanat konstitusi yang diemban Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

“Pembahasan sudah berlangsung, kita beberapa ada koreksi tadi soal penyajian data dan pada prinsipnya semuanya apa yang sudah diajukan kita sudah bisa pahami bersama untuk memenuhi konstitusi yang diamanatkan kepada Komnas HAM dan juga kepada Komnas Perempuan,” kata Marinus, Selasa (16/6/2026).

Ia mengungkapkan, dalam rapat tersebut dirinya juga menyinggung soal usulan tambahan anggaran karena masih terdapat sejumlah program yang belum mendapatkan alokasi dana. “Dan juga tadi saya menyinggung persoalan usulan tambahan karena banyak sekali anggaran-anggaran yang masih mereka alokasikan zero, nol ya dan tidak ada anggaran gitu,” imbuhnya.

Dirinya sempat mempertanyakan apakah tambahan anggaran yang diusulkan benar-benar akan berdampak pada pemenuhan hak-hak korban dan tugas pokok kedua lembaga tersebut. Dari penjelasan yang diterima, tambahan anggaran itu memang ditujukan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan tugas Komnas HAM dan Komnas Perempuan.

“Dan saya bertanya kalau usulan tambahannya dipenuhi, diusulkan oleh Komisi 13 nanti mendukung usulan tambahan ini, apakah pemenuhan hak-hak korban, hak-hak asasi manusia yang menjadi tugas pokok dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan terpenuhi dan ternyata memang angka yang diusulkan tambahan itu untuk memenuhi angka-angka yang tadi,” jelasnya.

Terkait efektivitas program yang dijalankan, Marinus menilai penggunaan anggaran oleh Komnas HAM telah berjalan dengan baik, sesuai tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut. “Untuk seluruh mitra yang kita sudah melakukan pembahasan, untuk Komnas HAM saya kira sangat tepat sekali, sesuai dengan tupoksinya dan sangat efisien,” kata dia.

Lebih lanjut dia menambahkan bahwa anggaran Komnas HAM lebih banyak diarahkan untuk upaya pemenuhan hak-hak masyarakat yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia. “Saya kira tidak ada anggaran-anggaran yang lebih banyak kepada urusan-urusan pembangunan, tapi terlebih kepada bagaimana pengusahaan pemenuhan-pemenuhan hak-hak rakyat yang hak asasinya terlanggar,” kata Marinus.

Sementara itu, terkait usulan tambahan anggaran Komnas Perempuan, Marinus menegaskan Komisi XIII DPR RI memberikan dukungan penuh. Menurutnya, lembaga tersebut memiliki peran penting dalam pemenuhan hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“Ya, kita pasti mendukung usulan tambahan dari Komnas Perempuan. Kenapa? Karena Komnas Perempuan ini kan sangat-sangat terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia, sebagai mana disebutkan juga dalam Undang-Undang TPKS. Sebagaimana kita tahu bahwa perempuan-perempuan di Indonesia banyak sekali yang hamnya dilanggar,” ujarnya.

Marinus menilai besaran tambahan anggaran yang diajukan Komnas Perempuan relatif kecil sehingga tidak menjadi persoalan untuk didukung oleh Komisi XIII DPR. “Dan usulannya tadi hanya sedikit saja, tidak ada persoalan. Komisi 13 sudah sepakat untuk mendukung usulan tambahan dari mereka,” pungkasnya.

PAPUA - Pembangunan di Papua menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai program yang dijalankan pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan konektivitas antarwilayah.

Langkah tersebut dinilai menjadi bukti nyata komitmen negara dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua. Meski demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian fisik dan ekonomi semata.

Penggiat demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), Erik Fitriadi, dalam Diskusi Publik Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) bertema "Perlindungan Warga Sipil, Stigmatisasi Konflik, dan Tantangan Pembangunan Papua" yang berlangsung di Graha MPSI, Jakarta Timur, Jumat, 12 Juni 2026.

Menurut Erik, pembangunan akan semakin kuat dan berkelanjutan apabila disertai dengan penguatan rasa aman, kepercayaan masyarakat, serta perlindungan terhadap warga sipil.

"Saya mengapresiasi berbagai langkah pemerintah yang terus berupaya mempercepat pembangunan Papua. Infrastruktur semakin berkembang, akses layanan publik semakin terbuka, dan perhatian terhadap pembangunan sumber daya manusia juga semakin besar," ujarnya, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Erik, capaian tersebut merupakan modal penting untuk mendorong Papua menjadi kawasan yang semakin maju dan kompetitif. "Namun, pembangunan juga perlu memperhatikan aspek sosial yang menjadi fondasi bagi terciptanya stabilitas dan kemajuan jangka panjang," ujarnya.

Lihat video: Wajah Baru Papua! Otonomi Khusus & Asta Cita Dorong Pembangunan



Erik menilai kehadiran negara akan semakin dirasakan masyarakat apabila pembangunan berjalan beriringan dengan upaya memperkuat kepercayaan publik. Oleh karena itu, ruang dialog, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal perlu terus diperluas.

"Pembangunan yang berhasil bukan hanya yang terlihat secara fisik, tetapi juga yang mampu menghadirkan rasa aman, rasa memiliki, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara," katanya.

Erik juga mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam membuka komunikasi dengan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan berbagai elemen masyarakat Papua. "Pendekatan kolaboratif dilakukan tersebut sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat", tegasnya.

Erik juga mengingatkan pentingnya menghindari berbagai bentuk stigmatisasi terhadap masyarakat Papua.

"Kita harus hindari stigmatisasi konflik Papua, sebab mayoritas masyarakat Papua menginginkan kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera sehingga pendekatan yang mengedepankan penghormatan, dialog, dan kebersamaan akan lebih efektif dalam memperkuat persatuan nasional", imbuhnya.

Menurut Erik, Papua memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan Indonesia di kawasan timur. Karena itu, seluruh pihak perlu menjaga suasana yang kondusif agar agenda pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

"Papua memiliki masa depan yang cerah. Dengan pembangunan yang terus berlanjut, perlindungan warga sipil yang semakin kuat, serta tumbuhnya kepercayaan antara masyarakat dan negara, saya optimistis Papua akan semakin maju, aman, dan sejahtera," tuturnya.

Erik menegaskan pembangunan Papua pada akhirnya bukan hanya tentang membangun jalan, jembatan, atau fasilitas publik, melainkan juga membangun harapan, kepercayaan, dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

"Ketika pembangunan fisik berjalan seiring dengan pembangunan sosialnya, maka fondasi kemajuan Papua akan menjadi semakin kokoh," ucapnya.

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) harus memperkuat sistem HAM nasional. Dia menambahkan, isu HAM merupakan salah satu prioritas penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tercermin dalam visi Asta Cita, terutama dalam penguatan demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai fondasi pembangunan nasional.

"Karena itu, setiap ikhtiar untuk memperkuat arsitektur hukum HAM nasional harus kita tempatkan dalam semangat memperkuat negara hukum demokratis, bukan justru menimbulkan kegaduhan yang kontraproduktif di ruang publik," ungkap Sugiat, Minggu (31/5/2026).

Dia mengungkapkan bahwa draf revisi UU HAM yang saat ini menjadi polemik merupakan inisiatif Kementerian HAM dan hingga kini belum dibahas secara resmi bersama DPR, termasuk Komisi XIII yang menjadi mitra kerja Kementerian HAM dan Komnas HAM. Dia menuturkan, berbagai pandangan yang berkembang perlu disikapi secara proporsional.

Dia melanjutkan, pembahasan substansi revisi undang-undang seharusnya dilakukan melalui forum konstitusional antara pemerintah dan DPR dengan melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Komisi XIII DPR. Kata dia, berpandangan bahwa Komnas HAM harus tetap menjadi lembaga yang kuat, independen, dan memiliki kewenangan yang memadai dalam menjalankan tugasnya.

"Independensi Komnas HAM adalah prasyarat mutlak bagi terjaganya ruang demokrasi yang sehat. Lembaga ini harus tetap memiliki posisi yang otonom agar dapat menjalankan fungsi pengawasan, pemantauan, mediasi, dan penegakan norma HAM secara objektif tanpa intervensi," imbuhnya.

Kendati demikian, Sugiat pun memahami keinginan Kementerian HAM untuk melakukan perubahan terhadap UU HAM guna memperoleh landasan hukum yang lebih kuat dan eksplisit di tingkat undang-undang. Keberadaan Kementerian HAM saat ini masih diatur melalui Keputusan Presiden.

Karena itu, ia menilai revisi UU HAM tidak seharusnya dipandang sebagai pilihan antara memperkuat Kementerian HAM atau mempertahankan Komnas HAM. “Melainkan merumuskan desain kelembagaan yang saling melengkapi. Kementerian HAM kuat dalam fungsi kebijakan, koordinasi, dan implementasi program negara; sementara Komnas HAM tetap kokoh sebagai lembaga independen pengawas dan penjaga akuntabilitas negara," tuturnya.

Dia menuturkan, Komisi XIII DPR tidak menghendaki polemik tersebut berkembang menjadi kegaduhan berkepanjangan karena berpotensi mengganggu konsolidasi agenda besar pembangunan HAM nasional. Guna mencari titik temu atas berbagai perbedaan pandangan yang muncul, Komisi XIII DPR tengah mempertimbangkan untuk memanggil Kementerian HAM dan Komnas HAM dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

"Kami sedang mempertimbangkan untuk memanggil Kementerian HAM dan Komnas HAM dalam forum RDPU di Komisi XIII DPR, agar seluruh perbedaan pandangan dan concern masing-masing dapat dibahas secara terbuka, substantif, dan konstruktif dalam koridor kelembagaan yang tepat," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, DPR ingin memastikan bahwa setiap revisi terhadap UU HAM benar-benar menghasilkan penguatan sistem HAM nasional yang sejalan dengan semangat reformasi, amanat konstitusi, serta visi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita.

Di tengah riuh rendah arus informasi digital yang nyaris tak terbendung, kita kerap lupa bahwa kemerdekaan pers bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ia bukan “hadiah” yang tinggal dinikmati, melainkan hasil dari pergulatan panjang sejarah—sebuah konsensus peradaban yang menempatkan kebebasan berekspresi sebagai fondasi demokrasi.

Maka, setiap peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia pada 3 Mei seharusnya tidak berhenti pada seremoni, tetapi menjadi momen reflektif: sudahkah kemerdekaan ini kita rawat dengan sungguh-sungguh?

Pertanyaan ini terasa semakin relevan ketika kita menyaksikan perubahan lanskap media yang begitu cepat. Kebebasan pers kini tidak lagi hanya berhadapan dengan ancaman klasik berupa sensor negara, tetapi juga tekanan ekonomi, dominasi platform digital, hingga manipulasi informasi yang masif. Dalam konteks ini, menimbang ulang konsep kebebasan pers menjadi sebuah keniscayaan.

Dari Kebebasan ke Tanggung Jawab Publik

Dua karya penting, “A Theory of Media Freedom” oleh Damian Tambini (2021) dan “Journalism and Press Freedom as Human Rights” oleh Rowan Cruft (2022), memberikan kerangka berpikir yang tajam untuk memahami persoalan ini. Keduanya berangkat dari kegelisahan yang sama: terjadinya perpecahan konseptual dalam memahami kebebasan media.

Di satu sisi, terdapat tradisi “hak negatif” yang dominan di Amerika Serikat, yang menekankan absennya intervensi negara. Di sisi lain, berkembang pendekatan “hak positif” dalam kerangka hak asasi manusia internasional, yang justru menuntut peran aktif negara untuk memastikan ekosistem media tetap sehat.

Doktrin hak negatif, yang selama ini diagungkan sebagai benteng kebebasan, kini menunjukkan keterbatasannya. Dengan hanya melarang campur tangan negara, pendekatan ini gagal membaca realitas baru: ancaman justru datang dari kekuasaan privat yang begitu besar. Ketika platform digital seperti X atau Facebook memiliki kewenangan untuk membatasi, bahkan menghapus, suara individu—termasuk tokoh publik—maka pertanyaan mendasar muncul: siapa yang mengawasi mereka?.

Tambini mengingatkan bahwa pendekatan negatif semata adalah “resep menuju kematian media demokratis.” Tanpa intervensi positif seperti subsidi, kebijakan pajak, atau dukungan terhadap media layanan publik, jurnalisme akan kalah dalam kompetisi pasar digital yang timpang. Akibatnya, ruang publik kehilangan salah satu pilar utamanya. Kita tidak bisa terus memuja independensi pers, sembari membiarkannya perlahan runtuh karena tekanan ekonomi.

Di titik inilah pemikiran Rowan Cruft menjadi relevan. Ia menawarkan perspektif filosofis yang membalik cara pandang kita: kebebasan pers bukanlah milik wartawan semata. Jurnalisme, menurutnya, adalah instrumen untuk memenuhi hak asasi publik. Hak-hak istimewa yang dimiliki jurnalis, seperti melindungi narasumber pada dasarnya ada untuk melayani masyarakat luas.

Dengan kata lain, ketika seorang jurnalis dibungkam, yang sesungguhnya dirampas bukan hanya kebebasan individu, tetapi juga hak publik untuk mengetahui kebenaran, untuk memahami jalannya pemerintahan, dan untuk berpartisipasi dalam diskursus demokratis. Di sinilah letak landasan moral kebebasan pers: ia bukan privilese elit, melainkan kewajiban etis untuk memastikan warga negara tidak hidup dalam kegelapan informasi.

Namun, jika kebebasan pers dipahami sebagai instrumen bagi kepentingan publik, maka ia tidak dapat bersifat absolut. Baik Tambini maupun Cruft menegaskan adanya dimensi kondisional dalam kebebasan media. Media yang tidak lagi melayani kebenaran, demokrasi, dan otonomi manusia, pada dasarnya kehilangan legitimasi moralnya.

Di sinilah perdebatan menjadi sensitif. Gagasan tentang pembatasan bersyarat berpotensi disalahgunakan oleh kekuasaan untuk membungkam kritik. Label seperti “tidak bertanggung jawab” atau “menyebarkan kebencian” bisa dengan mudah dijadikan alat delegitimasi. Namun, menghindari konsep kondisionalitas sama saja dengan membiarkan ruang publik dibanjiri disinformasi tanpa batas.

Ketika Algoritma Menguasai Ruang Publik

Kita kini hidup dalam era di mana algoritma menentukan apa yang kita lihat, baca, dan percayai. Informasi yang sensasional sering kali lebih diutamakan dibandingkan yang faktual. Dalam situasi ini, platform digital berperan layaknya penerbit, tetapi menolak tanggung jawab sebagai institusi media. Ini adalah paradoks yang tidak bisa terus dibiarkan.

Karena itu, redefinisi media menjadi penting. Tambini menawarkan pendekatan fungsional: media tidak lagi dipahami sebagai entitas tradisional seperti surat kabar atau televisi, melainkan sebagai institusi yang menjalankan fungsi jurnalistik untuk kepentingan publik. Ukurannya bukan bentuk, melainkan peran—apakah ia mematuhi etika, menyajikan informasi yang terverifikasi, dan berkontribusi pada kualitas demokrasi.

Dari sini, arah kebijakan menjadi lebih jelas. Fokus tidak lagi semata pada isi (konten), tetapi pada proses (prosedur). Kebebasan pers harus dijamin melalui sistem yang transparan, adil, dan akuntabel. Intervensi negara tetap dimungkinkan, tetapi harus dilakukan oleh lembaga independen yang bebas dari kepentingan politik.

Model seperti Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa dapat menjadi rujukan, terutama dalam hal pengawasan platform digital. Di Indonesia, penguatan Dewan Pers sebagai lembaga independen menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditunda.

Dalam konteks nasional, tantangan yang dihadapi tidak kalah kompleks. Di satu sisi, konstitusi menjamin kemerdekaan pers. Namun di sisi lain, realitas menunjukkan bahwa jurnalisme berkualitas tengah tertekan, baik oleh model bisnis yang rapuh maupun oleh praktik disinformasi yang terorganisasi.

Dominasi platform global telah menggerus pendapatan media lokal. Sementara itu, fenomena “buzzer” yang menyamar sebagai media memperkeruh ekosistem informasi. Dalam situasi seperti ini, pendekatan hak positif menjadi semakin mendesak. Negara perlu hadir, bukan untuk mengontrol, tetapi untuk memastikan keberlanjutan jurnalisme yang independen.

Distribusi ulang pendapatan dari platform digital kepada media lokal, misalnya, dapat menjadi salah satu solusi. Namun, kebijakan semacam ini harus dijalankan secara transparan dan akuntabel, agar tidak berubah menjadi alat kooptasi kekuasaan.

Pada saat yang sama, tanggung jawab etis tidak boleh diabaikan. Praktik jurnalistik seperti perlindungan sumber atau investigasi terselubung memiliki legitimasi moral karena bertujuan mengungkap kebenaran. Sebaliknya, produksi informasi palsu yang disengaja tidak dapat berlindung di balik klaim kebebasan pers.

Pada akhirnya, kebebasan media bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana. Ia ada untuk memastikan bahwa warga negara memiliki akses terhadap kebenaran, mampu berpikir kritis, dan dapat berpartisipasi secara bermakna dalam kehidupan demokratis.

Dari Tambini, kita belajar bahwa kebebasan pers membutuhkan fondasi institusional yang kuat. Dari Cruft, kita diingatkan bahwa inti dari semua itu adalah hak publik untuk tahu. Jurnalisme, dengan demikian, adalah profesi yang mengemban tanggung jawab moral, bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi menjaga kualitas demokrasi.

Merawat pers berarti merawat hak asasi warga. Dan dalam dunia yang semakin bising oleh informasi, komitmen terhadap kebenaran menjadi lebih penting dari sebelumnya. Tanpa itu, kebebasan hanya akan menjadi ilusi, dan demokrasi kehilangan maknanya.

JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR Mafirion tidak setuju dengan rencana Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membentuk tim asesor guna menilai dan menetapkan status seseorang sebagai aktivis atau pegiat HAM. Mafirion menilai rencana itu berpotensi menabrak prinsip dasar kebebasan sipil dan Deklarasi Pembela HAM PBB 1998.

“Rencana pembentukan tim asesor ini harus dikaji secara serius. Tidak ada negara demokratis yang menjadikan status aktivis HAM sebagai hasil seleksi negara. Peran negara seharusnya adalah melindungi, bukan menentukan siapa yang boleh menjadi pembela HAM,” ujar Mafirion dalam keterangan tertulis dikutip, Minggu (3/5/2026).

Menurut standar internasional, kata Mafirion, setiap individu berhak memperjuangkan HAM tanpa memerlukan pengakuan administratif dari negara. Ia menegaskan, status pembela HAM bukanlah identitas yang ditentukan oleh pemerintah melalui mekanisme seleksi.

“Jadi jangan bikin klasifikasi yang justru membatasi kebebasan dan hak individu dalam menyuarakan komitmen, pembelaan, hingga penyikapan terhadap dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar mereka,” tegas Mafirion.

Legislator dari Fraksi PKB ini menilai, kebijakan sertifikasi tersebut sangat berisiko menciptakan konflik kepentingan. Apalagi, kata dia, sikap aktivis sering berada pada posisi kritis terhadap penguasa.

Ia menilai, kewenangan negara dalam menentukan legitimasi aktivis dapat membuka ruang pembatasan kebebasan berekspresi serta melemahkan fungsi kontrol publik terhadap kekuasaan.

Selain itu, Mafirion khawatir munculnya diskriminasi hukum dalam perlindungan aktivis. Ia memprediksi, pembela HAM yang kerap menyuarakan isu HAM tidak terdaftar secara administratif dan akan terabaikan.

“Ini berisiko menggeser makna HAM dari hak yang bersifat universal menjadi sekadar status administratif yang bergantung pada pengakuan negara. Jika ini terjadi, maka ada ketidakadilan dalam konsep perlindungan HAM,” terang Mafirion.

Kendati demikian, Mafirion mendorong pemerintah untuk fokus pada dua langkah proporsional. Pertama, menegakan hukum kepada siapa pun oknum yang menyalahgunakan isu HAM melalui koridor hukum yang berlaku.

Kedua, negara harus memastikan mekanisme perlindungan yang setara bagi setiap warga negara yang memperjuangkan hak-haknya tanpa diskriminasi. “Terkait akuntabilitas organisasi masyarakat sipil bisa diperkuat melalui penguatan kode etik internal dan mekanisme pelaporan yang terbuka bukan intevensi negara,” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai buka suara terhadap adanya sejumlah pengamat dan akademisi yang dilaporkan ke polisi lantaran menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Pigai menegaskan para pengamat yang mengkritik kebijakan tidak bisa dipidana atau dipenjara.

Pigai lantas menyinggung kritik pakar hukum tata negara Feri Amsari soal swasembada pangan. Menurut Pigai, kritik dari Feri bahkan tak perlu ditanggapi lantaran Feri bukan ahli pertanian.

"Feri Amsari juga bukan ahli pertanian, sehingga tidak memiliki kompetensi di bidang tersebut. Jangankan dilaporkan ke polisi, ditanggapi pun tidak perlu," jelas Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Pigai juga menyinggung pernyataan akademisi Ubedilah Badrun . Sama seperti Feri, ia meyakini Ubedilah tidak perlu dilaporkan kepada polisi.

Pigai menekankan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hak asasi setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Ia menilai pernyataan Feri Amsari dan Ubedilah Badrun masih berada dalam koridor kritik umum terhadap kebijakan publik.

Dalam perspektif HAM, lanjut Pigai, masyarakat merupakan pemegang hak (rights holder), sementara pemerintah adalah pihak yang memiliki kewajiban (obligation holder) untuk memenuhi dan menjawab kebutuhan publik.

Pigai menekankan bahwa upaya pelaporan pemolisian sesama warga negara ini dilakukan demi memojokkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Padahal, menurutnya jaminan terhadap demokrasi dan HAM di Indonesia sedang baik-baik saja.

"Saya menangkap kesan ada skenario, pemolisian sesama warga negara ini untuk memojokkan atau men-downgrade pemerintahan Prabowo seakan-akan antikritik, anti demokrasi. Padahal demokrasi dan HAM pada pemerintahan ini sedang bagus-bagusnya. Kita sedang menjadi negara prominen dan surplus demokrasi," pungkas Pigai.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Guru Besar Hukum Kelembagaan Negara di Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar atau akrab disapa Uceng saling berbalas kicauan di media sosial X (sebelumnya Twitter, red). Saling serang keduanya pun berujung pada tantangan debat terbuka soal isu hak asasi manusia (HAM) dari Uceng kepada Pigai.

“Pak @NataliusPigai2 saya setuju dgn bapak, seringkali profesor itu dibesar2kan saja. Sy izin mau belajar memahami HAM dari bapak. Sy mau diskusi dan debatkan satu persatu kasus HAM di indonesia yang katanya bapak udah amat pahami itu. Sebut saja kapan dan dimana sy bs belajar,” kata Uceng di akun X, @zainalamochtar, Kamis (26/2/2026).

Tantangan itu pun dijawab langsung oleh Pigai. Pigai setuju debat tersebut disiarkan secara live oleh TV nasional. “Saya setuju di TV Nasional dan Live. Anda yang undang maka saya minta anda yang siapkan. Kita bicara dalam tataran ilmiah. Saya benar2 mau ajari anda soal ham agar paham. Tapi nonton ini dulu untuk sekedar tambahan ilmu HAM anda sebelumnya debat dengan saya. Jujur saya sangat mau biar rakyat indonesia nonton seberapa hebat ilmu HAM seorang Prof,” kata Pigai menyertakan video dirinya di channel YouTube Fadli Zon Official dengan judul NATALIUS PIGAI: "MENURUT SAYA ITU PELANGGARAN HAM BERAT".

Uceng pun menimpalinya. Dia berharap ada TV nasional yang bisa memfalitasi debat terbukanya bersama Pigai.

“Sy gak punya kekuasaan pak. Semoga ada tv nasional yg bs fasilitasi. Kalau bapak yg colek mereka mungkin lebih berarti. Trima kasih youtubenya. Sy hanya pernah tiga tahun peneliti di Pusat Studi HAM UiI Jogja dan kuliah S2 Hukum HAM di Amerika. Sy pasti senang belajar,” ujar Uceng.

Saling balas komentar antara Uceng dengan Pigai tersebut ramai dikomentari banyak netizen. Bahkan, ada netizen yang membuatkan flyer debat keduanya.

“Seru ini, dua orang dengan latar belakang historis yang berbeda akan saling beradu pengetahuan dan pengalaman tentang HAM via debat disaksikan oleh publik. Semoga moderatornya selain cerdas dan paham HAM juga menguasai kemampuan moderasi dari 2 orang hebat ini. Jadi kapan ini?“ kata netizen @PilipiUser.

Ada pula netizen yang berkelakar merespons wacana debat terbuka keduanya. “Bapak-bapak yg terhormat barangkali tidak ada TV yg mau memfasilitasi debat ini, mungkin masalah ini sebaiknya diselesaikan di ring tinju saja,” kata akun @jvstforvan.

Pada cuitan selanjutnya, Uceng mengaku tidak punya nomor ponsel Pigai. Dia juga menyebut Pigai tidak memiliki nomor ponselnya. “Teman2, maap sy gak nge-X seharian. Kalo dah ada kabar&tempat, sy dicolek ya, bisa via wa jg boleh atau via instagram. Tuk pak @NataliusPigai2 gak punya nomer saya dan sy jg gak punya no bpk, bs titip pesan ke Prof Eddy Hiariej saja yang depan ruangan sy di FH UGM,” pungkas Uceng.

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyampaikan pidato pada High-Level Segment Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-61 di Jenewa, Swiss, Senin (23/2/2026). Diketahui, saat ini Indonesia didaulat menjadi Presiden dan Anggota Dewan HAM PBB .

Dalam pidatonya, Menlu Sugiono mendukung Dewan HAM untuk menjadi ruang dialog dan kerja sama yang konstruktif, inklusif, dan depolitisasi di tengah ketidakpastian global. "Universalitas HAM hendaknya menyatukan arah perjuangan kita, dan bukan semakin mempertajam perbedaan," tegasnya.

Mengusung tema “A Presidency for All” sebagai Presiden Dewan HAM PBB sejak 8 Januari 2026, Indonesia berkomitmen menjaga kredibilitas Dewan melalui penerapan standar HAM yang konsisten dan adil, serta menolak politisasi dan standar ganda yang dapat menggerus legitimasi Dewan.

"Di tengah meningkatnya ketegangan global, penting untuk menjadikan Dewan HAM sebagai ruang dialog dan kerja sama yang konstruktif bagi negara-negara di dunia," jelasnya.

Dalam pidatonya, Menlu Sugiono juga menegaskan Pemerintah RI memiliki semangat yang sama dalam pemajuan HAM global. Menlu memaparkan upaya peningkatan promosi dan perlindungan HAM nasional yang seimbang antara ketertiban, kebebasan, dan kesejahteraan.

Hal ini termasuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dengan memperluas akses makanan bergizi, layanan kesehatan, perumahan subsidi, pendidikan, serta peluang ekonomi. Dari sisi regulasi, Pemerintah juga terus memajukan Rencana Aksi Nasional HAM (RanHAM) Generasi VI serta mengadopsi KUHP dan KUHAP baru.

Menutup pernyataannya, Menlu mengumumkan pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM periode 2030–2032, serta menegaskan dukungan Indonesia terhadap hak-hak rakyat Palestina dan pemajuan HAM di kawasan.

Dewan HAM PBB bersidang 3 kali dalam setahun. High-Level Segment merupakan sesi pembuka, para pemimpin dunia maupun pejabat tinggi Negara Anggota PBB menyampaikan pidato nasional mengenai isu-isu HAM yang menjadi perhatian.

Selain menyampaikan pidato nasional, Menlu RI juga melakukan beberapa pertemuan bilateral dengan Menlu Palestina, Menlu Kirgistan, dan Komisioner Tinggi HAM PBB.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) akan mempunyai unit penyidik. Hal itu salah satu yang dibahas dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Jumat (20/2/2026).

"Jadi kemungkinan setelah ada undang-undang yang baru ini, yang juga disetujui oleh Jaksa Agung, maka ke depan nanti akan ada penyidik di Komnas HAM," kata Pigai, dikutip Minggu (22/2/2026).

Pigai menambahkan, "Jadi, Komnas HAM akan memiliki unit penyidikan dan juga penyidik di Komnas HAM. Dengan demikian taringnya juga naik, wewenangnya bertambah."

Dengan demikian, lanjut Pigai, Komnas HAM akan bekerja layaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Komnas HAM itu akan berlaku seperti KPK. Jadi tidak usah banyak nanya. Sederhana aja, copy paste aja seperti KPK," ujarnya.

Pigai pun memastikan nantinya kementerian yang ia pimpin tidak akan tumpang tindih dengan Komnas HAM. Sebab, dua instansi itu memiliki tugas yang berbeda.

"Komnas HAM kan mengawasi pemerintah, kami semua termasuk Kementerian HAM juga. Kami kan pembangunan HAM, dia pengawas HAM ya, jangan sampai salah ya, kami yang bangun, lembaga Komnas HAM yang awasi," ucapnya.

Sebelumnya, Pigai bertemu dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (20/2/2026). Sejumlah hal dibahas, termasuk revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Pigai mengatakan, poin krusial dalam revisi ini adalah pemberian kewenangan penyidikan kepada Komnas HAM, khususnya dalam kasus pelanggaran HAM berat.

"Mereka menyampaikan bahwa apa yang sedang digagas oleh kami, yaitu revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan dari Bapak Jaksa Agung dan pihak Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa Komnas HAM boleh membentuk unit penyidikan. Penyidikan khususnya pelanggaran hak asasi manusia berat, ya," ujar Pigai.

Menurut Pigai, poin tersebut bakal dimasukkan ke dalam draf revisi. Dia menilai langkah ini sebagai kemajuan besar bagi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Memang tidak banyak negara di dunia ini yang punya unit penyidikan. India ada, beberapa negara ada memang. Indonesia sekarang kita akan adakan di dalam undang-undang," ujar Pigai.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai pihak yang berkeinginan meniadakan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan beberapa program lainnya merupakan orang yang menentang HAM. Hal itu dia sampaikan saat merespons teror yang diterima Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto.

Diketahui, dalam unggahan akun Instagramnya, @tiyoardiyanto_ sempat mengunggah video dengan mengenakan kaos bertuliskan Maling Berkedok Gizi sebagai bentuk protes terhadap program MBG.

"Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang Hak Asasi Manusia," ujar Pigai, Jumat (20/2/2026).

Menurut dia, kritikan terhadap program merupakan hal yang lumrah. Namun, bukan maksud untuk meniadakan program.

Sebab, sejumlah program tersebut dibutuhkan untuk beberapa orang. Dia meminta program-program itu tidak dikaitkan dengan kepentingan elektoral semata.

"Maaf ya ketika program-program yang baik ini diarahkan dengan Pemilu, maka menurut saya itu menentang orang kecil, itu orang jahat. Orang yang tidak punya nurani. Orang yang tidak punya hati bagi orang kecil yang di depan mata orang miskin. Orang yang menderita, orang yang lapar, orang yang kesehatannya susah diperiksa. Jahat menurut saya," ungkap Pigai.

Ridwan al-Makassary

Dosen pada Departemen Ilmu Politik di Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Direktur Center of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII

Pada Delapan Januari Tahun 2026, di Jenewa, lembaran baru diplomasi Indonesia tercatat sejarah. Untuk pertama kalinya semenjak Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (dalam Bahasa Inggris disebut the United Nations Human Rights Council (UNHRC)) berdiri dua dekade lalu, Indonesia memegang kursi kepresidenan melalui Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.

Sebagian pihak menyebut ini sebagai kemenangan diplomasi. Capaian sejarah ini tentu merupakan refleksi nyata tingginya kepercayaan komunitas internasional, terutama negara-negara Asia-Pacific Group (APG). Namun, di balik tepuk tangan dan foto resmi yang meriah, pertanyaan yang menantang adalah apa arti kepemimpinan ini bagi HAM sebagai gagasan, bagi Indonesia sebagai negara, dan bagi dunia yang terjebak dalam labirin ketiadaan penghormatan atas etika dan hukum internasional? Pertanyaan ini yang akan coba didiskusikan pada tulisan singkat ini.

Di panggung internasional, Indonesia acap digambarkan sebagai middle power, satu negara medioker, negara yang tidak megancam, tidak mendikte, namun disegani karena merawat dialog. Label ini bukan basa-basi, karena dalam banyak forum PBB, Indonesia terbit sebagai jembatan damai antara dunia Utara, yang mengusung hak-hak sipil dan politik, dan dunia Selatan, yang lebih menekankan hak pembangunan, distribusi kesejahteraan, dan keadilan sosial.

Label ini bukan pujian kosong, tetapi kenyataan diplomatik yang dapat dipahami melalui English School of International Relations, khususnya gagasan Hedley Bull tentang masyarakat internasional. Teori ini berpandangan bahwa dunia bukan semata wilayah anarkis tanpa otoritas, tetapi sebuah masyarakat negara yang dipersatukan oleh norma, institusi, dan tata tertib tertentu. Sementara dalam literatur diplomasi, posisi ini disebut sebagai bridging diplomacy, yaitu peran yang jarang, sekaligus sulit, ditemukan di banyak negara, karena harus menyeimbangkan moralitas dan kepentingan realis.

Kepresidenan Dewan HAM, sejatinya, memberi Indonesia ruang untuk memainkan peran lebih nyata. Namun, hal penting adalah diplomasi HAM bukan liturgi simbolik, bukan pula sekadar rutinitas retoris yang menyebut “universalitas”, “martabat”, dan “non-diskriminasi” dalam setiap pidato sambutan. Jika memakai lensa Normative Power, kepresidenan Indonesia dihadang batu ujian kesangsian, yaitu apakah Indonesia mampu mengonversi narasi moral menjadi modal diplomatik.

Artinya, reputasi normatif Indonesia di luar negeri bergantung pada kemampuan menjaga hak asasi manusia di dalam negeri. Diplomasi HAM, pada akhirnya, adalah pertempuran makna, di mana setiap istilah diperebutkan, setiap resolusi dinegosiasikan, dan setiap nilai dinegosiasikan ulang sesuai situasi geopolitik yang berlaku.

Di Dewan HAM, perbedaan cara pandang sudah menjadi tradisi. Negara-negara Barat menuntut akuntabilitas atas represi politik, kebebasan pers, perlindungan minoritas seksual dan gender, serta independensi lembaga demokrasi. Sementara itu, negara-negara berkembang menyahuti dengan menggunakan narasi kemiskinan sebagai pelanggaran HAM, eksploitasi ekonomi global, ketidaksetaraan akses terhadap obat-obatan, hingga kolonialisme digital. Dua kubu berbicara tentang HAM, tetapi sesungguhnya sedang membayangkan dunia yang berbeda.

Di tengah ketegangan ini, Indonesia bisa memegang peran penting jika mampu mengartikulasikan HAM bukan sebagai dogma blok, tetapi sebagai bahasa dialog. Gagasannya sederhana namun radikal, yaitu HAM bukan semata soal menilai siapa salah atau benar, tetapi tentang membuka ruang percakapan di antara aktor-aktor yang secara historis saling curiga.

Di sinilah diplomasi memiliki fungsi etis, bukan sekadar administratif. Namun, peran ini hanya dapat dijalankan jika Indonesia sendiri mau memikul biaya moralnya. Reputasi diplomatik suatu negara bukan hanya dibangun dari kapasitasnya ikut campur tangan dalam masalah global, tetapi dari keberaniannya menangani persoalan domestik. Dengan kata lain, diplomasi HAM kehilangan fondasi jika tidak diikuti oleh praksis proteksi HAM di dalam negeri.

Indonesia memang memiliki sejumlah daftar capaian HAM: regulasi perlindungan perempuan dan anak semakin berkembang, sistem Universal Periodic Review dijalankan dengan partisipasi luas, kapasitas aparat dalam isu HAM diperkuat, hingga keterlibatan Indonesia dalam rezim multilateral terus meningkat. Namun, diplomasi tidak bekerja dengan daftar panjang, diplomasi bekerja dengan kepercayaan.

Dan, kepercayaan dibangun lewat konsistensi antara narasi internasional dan realitas nasional. Pertanyaan yang terbit adalah beranikah Indonesia menjadikan kursi kepresidenan ini sebagai cermin kritis bagi dirinya sendiri? Atau ia akan terjerembab ke dalam pola bertahan, yaitu menampik kritik dengan alasan kedaulatan atau sensitivitas domestik? Pada akhirnya, negara yang memimpin Dewan HAM bukan berarti kebal dan bebal kritik. Justru, ia sebagai ruang publik global akan lebih sensitif terhadap kontradiksi antara pidato dan praktik.

Selain konsistensi domestik, kepresidenan ini juga akan menguji kemampuan Indonesia dalam mengelola isu-isu sensitif global. Dewan HAM tidak pernah sunyi karena berhadapan dengan isu Palestina-Israel, perang Rusia–Ukraina, tragedi Rohingya, penghilangan paksa di Amerika Latin, represi digital di Asia Timur, hingga diskriminasi struktural di banyak negara demokrasi Barat.

Kasus terkini adalah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menginjak-nginjak hukum internasional melalui penangkapan presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan ancaman penangkapan selanjutnya kepada sejumlah presiden negara lain di Amerika latin, dan rencana merebut Greenland dari Denmark. Di sinilah letak tantangan sekaligus peluang: apakah Indonesia akan sekadar menjadi moderator teknis yang mengatur daftar bicara? atau menjadi aktor normatif yang membentuk cara dunia membaca tragedi?

Dalam konteks inilah konsep constructive engagement perlu diterjemahkan ulang. Selama ini, istilah tersebut acap digunakan guna menandai pendekatan sopan: tidak menghakimi, tidak menekan, lebih banyak dialog daripada sanksi. Tetapi, di era krisis global, constructive engagement harus dituntut untuk tegas dalam substansi dan bijak dalam metode. Artinya, dialog yang membangun bukan dialog yang jinak. Ia adalah dialog yang berani mengakui pelanggaran, tetapi tidak menjadikan HAM sebagai senjata geopolitik.

Indonesia memiliki modal untuk menggeser narasi HAM ke arah yang lebih struktural. Jika selama ini sorotan kamera HAM lebih acap diarahkan pada represi negara, maka Indonesia bisa menambahkan perspektif tentang represi pasar, ketidakadilan iklim, kemiskinan sebagai kekerasan struktural, hingga ketertinggalan teknologi sebagai bentuk deprivasi hak fundamental. Narasi semacam ini dekat dengan realitas miliaran manusia, sekaligus mampu menyatukan negara-negara Selatan tanpa harus memberangus nilai-nilai universal.

Pada akhirnya, masa kepresidenan Indonesia hanya berlangsung beberapa bulan. Akan ada sidang pembukaan, resolusi, perdebatan, dan laporan tahunannya. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang kita akan tinggalkan setelah palu sidang terakhir diketuk? Jika jawabannya hanya berupa catatan teknis bahwa Indonesia pernah memimpin, itu adalah prestasi administrative saja.

Tetapi, jika Indonesia berhasil mengubah cara dunia berdialog, menghubungkan kepentingan Utara dan Selatan, serta menjadikan HAM sebagai bahasa etika, bukan alat hegemoni, maka itu adalah prestasi yang jauh lebih langka, yaitu prestasi moral.

Dan mungkin di situlah, pungkasannya, konsep HAM menemukan kembali wajah manusianya, bukan sebagai jargon dan slogan, bukan sebagai instrumen politik, tetapi sebagai upaya sinambung guna membuat dunia yang barbar ini kembali membela martabat manusia dan HAM.

NEW YORK - Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB / UN Human Rights Council) bukan sekadar posisi simbolik. Jabatan ini membawa keuntungan strategis, politik, diplomatik, ekonomi, dan ideologis yang besar bagi Indonesia, baik di tingkat global maupun domestik.

Berikut penjelasan komprehensif tentang apa saja keuntungan nyata yang diperoleh Indonesia dari posisi tersebut.

1. Peningkatan Prestise dan Posisi Tawar Global

Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB secara langsung mengangkat derajat Indonesia dalam percaturan politik internasional.

Jabatan ini menandakan Indonesia dianggap cukup kredibel, stabil, dan dipercaya untuk memimpin diskursus global mengenai isu yang sensitif dan bernilai tinggi, yaitu hak asasi manusia.

Posisi ini meningkatkan daya tawar Indonesia dalam berbagai forum internasional karena negara lain akan lebih memperhitungkan sikap dan pandangan Indonesia.

Dalam diplomasi global, legitimasi moral sering kali sama pentingnya dengan kekuatan ekonomi atau militer, dan jabatan ini memberi Indonesia modal legitimasi tersebut.

2. Kesempatan Mengarahkan Narasi HAM Global

Sebagai Presiden Dewan HAM, Indonesia memiliki ruang untuk memengaruhi agenda, tema, dan arah pembahasan HAM dunia.

Ini memberi peluang bagi Indonesia untuk mendorong pendekatan HAM yang tidak semata-mata berpusat pada perspektif Barat, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan tingkat pembangunan negara berkembang.

Indonesia dapat menegaskan bahwa HAM tidak boleh dipisahkan dari keadilan sosial dan hak atas pembangunan.

Dengan demikian, Indonesia berperan aktif mengoreksi praktik standar ganda yang selama ini kerap terjadi dalam isu HAM global.

3. Perlindungan Diplomatik terhadap Isu Dalam Negeri

Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan HAM domestik, mulai dari Papua, konflik agraria, hingga kebebasan sipil.

Dengan memimpin Dewan HAM, Indonesia memiliki ruang diplomatik yang lebih luas untuk menjelaskan konteks nasionalnya secara langsung dan setara.

Kritik internasional tidak lagi datang semata dalam bentuk tekanan, tetapi bisa dikelola melalui dialog resmi dan mekanisme multilateral.

Posisi ini tidak membuat Indonesia kebal kritik, namun memberikan posisi tawar yang lebih kuat agar pembahasan dilakukan secara adil dan proporsional.

4. Penguatan Diplomasi Multilateral dan Soft Power

Kepemimpinan di Dewan HAM memperluas jaringan diplomatik Indonesia secara signifikan. Indonesia akan lebih intens berinteraksi dengan negara-negara besar, negara berkembang, serta lembaga internasional dan organisasi masyarakat sipil global.

Hal ini memperkuat citra Indonesia sebagai negara penyeimbang dan penjembatan kepentingan yang saling bertentangan.

Soft power Indonesia meningkat karena dipandang mampu memimpin dengan pendekatan dialog, moderasi, dan solusi damai, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

5. Dampak Positif terhadap Ekonomi dan Investasi

Meskipun tidak berdampak langsung, reputasi internasional dalam isu HAM berpengaruh pada persepsi investor dan pelaku ekonomi global.

Negara yang aktif dan dipercaya dalam tata kelola global dianggap lebih stabil dan dapat diprediksi. Posisi Indonesia di Dewan HAM memperkuat citra sebagai negara demokratis besar yang relatif stabil, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan lembaga keuangan internasional.

Dalam jangka panjang, ini membantu Indonesia dalam negosiasi perdagangan, kerja sama ekonomi, dan arus investasi asing.

6. Pengaruh terhadap Isu Palestina dan Dunia Islam

Indonesia secara konsisten membela Palestina dan isu kemanusiaan di dunia Islam. Dengan menjadi Presiden Dewan HAM, Indonesia memiliki saluran resmi dan strategis untuk mendorong perhatian internasional terhadap pelanggaran HAM di wilayah konflik.

Posisi ini memberi legitimasi lebih kuat bagi Indonesia untuk berbicara atas dasar nilai kemanusiaan universal, bukan sekadar kepentingan politik.

Hal ini memperkuat peran Indonesia sebagai pemimpin moral di kalangan negara-negara Muslim moderat dan anggota OKI.

7. Konsolidasi Internal dan Reformasi HAM Nasional

Kepemimpinan di Dewan HAM juga berdampak ke dalam negeri. Pemerintah terdorong untuk lebih serius memperbaiki kebijakan dan praktik HAM agar sejalan dengan posisi internasionalnya.

Tekanan positif ini dapat memperkuat reformasi hukum, meningkatkan peran lembaga seperti Komnas HAM, dan memperbaiki koordinasi antara negara dan masyarakat sipil.

Dengan kata lain, jabatan ini berfungsi sebagai cermin sekaligus pendorong untuk pembenahan internal yang berkelanjutan.

8. Peningkatan Kapasitas SDM dan Institusi Diplomasi

Memimpin Dewan HAM memberi pengalaman berharga bagi diplomat dan aparatur negara Indonesia. Mereka terlibat langsung dalam negosiasi kompleks, pengelolaan konflik kepentingan, dan kepemimpinan forum multilateral.

Pengalaman ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia diplomasi Indonesia dan memperkuat institusi luar negeri dalam jangka panjang.

Ini merupakan investasi strategis yang akan berguna bagi peran Indonesia di berbagai forum internasional di masa depan.

9. Penegasan Identitas Indonesia sebagai Negara Moderat

Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi antara blok ideologi, sistem politik, dan kepentingan geopolitik, Indonesia tampil sebagai negara tengah yang moderat.

Kepemimpinan di Dewan HAM menegaskan identitas Indonesia sebagai negara demokratis yang menghormati nilai universal, tetapi tetap menjunjung kedaulatan nasional dan keberagaman budaya.

Posisi ini memperkuat citra Indonesia sebagai alternatif kepemimpinan global yang tidak ekstrem dan tidak hegemonik.

10. Keuntungan Strategis Jangka Panjang

Terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB bukan sekadar prestasi simbolik, melainkan instrumen strategis nasional.

Keuntungannya mencakup peningkatan prestise, pengaruh kebijakan global, perlindungan diplomatik, penguatan ekonomi, hingga dorongan reformasi internal.

Namun, jabatan ini juga membawa tanggung jawab besar untuk menjaga konsistensi dan kredibilitas.

Jika dimanfaatkan dengan cerdas dan bertanggung jawab, posisi ini dapat menjadi pijakan penting bagi Indonesia untuk ikut membentuk arah sejarah hak asasi manusia dunia.