Bisnis.com, MAKASSAR - Yayasan Hadji Kalla mengambil peran dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan menjalankan program Desa Bangkit Sejahtera (DBS) di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang telah dimulai sejak 2015.

Hingga saat ini sudah ada 73 desa terpencil dengan status miskin ekstrem yang telah dibina oleh Yayasan Hadji Kalla. Fokus mereka adalah pemberdayaan ekonomi dengan upaya meningkatkan pendapatan masyarakat.

Program Manager Community Development Lembaga Amil Zakat (LAZ) Hadji Kalla, Erny Rachmi Nurdin, mengatakan kontribusi tersebut merupakan bentuk kepedulian Kalla Group terhadap wilayah terluar yang kerap terabaikan, dengan fokus utama pada peningkatan taraf ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Pemilihan lokasi binaan mengacu pada hasil kolaborasi dengan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PMK) untuk mendapatkan data lokus kemiskinan ekstrem.

Desa yang disasar harus memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem minimal 30% dari total populasi, yang secara otomatis mencakup wilayah tertinggal, terluar, dan terpencil. Kriteria ini akan memastikan intervensi tepat sasaran pada wilayah yang paling membutuhkan.

"Salah satu indikator yang kami gunakan untuk memilih calon desa binaan adalah indikator individu miskin ekstrem," ungkap Erny Rachmi Nurdin kepada Tim Jelajah Ekonomi Sulsel 2025, Jumat (5/12/2025).

Lebih lanjut, program pemberdayaan dalam Desa Bangkit Sejahtera lebih menitikberatkan pada pengembangan komoditas pertanian.

Sektor tersebut menjadi yang paling potensial di wilayah Sulawesi, sehingga hasilnya bisa langsung terasa oleh masyarakat.

Contohnya dengan melakukan pelatihan teknik budidaya. Warga umumnya dibekali pelatihan intensif untuk meninggalkan teknik konvensional, khususnya dalam budidaya seperti nilam dan bawang merah.

Materi yang diajarkan meliputi pengaturan jarak tanam yang optimal dan metode penanggulangan hama yang efektif.

Kemudian ada bantuan varietas unggul kepada masyarakat yang diberikan bantuan bibit atau benih komoditas pertanian dengan varietas unggul. Bantuan ini diharapkan dapat dikembangkan dan dihibahkan secara berkelanjutan.

"Alhamdulillah, tahun ini semua yang kami targetkan, itu misalnya peningkatan pendapatan masyarakat minimal 15% itu tercapai," ujar Erny.

Dia menambahkan bahwa program Desa Bangkit Sejahtera dijalankan melalui 3 pilar utama yang saling mendukung untuk mencapai kesejahteraan komprehensif.

Antara lain ekonomi yakni dengan meningkatkan pendapatan dan taraf ekonomi masyarakat melalui pengembangan komoditas unggulan dan teknik budidaya modern.

Kedua sosial, dengan meningkatkan kesejahteraan sosial yang mencakup kesehatan, keterampilan, dan pendidikan.

Kemudian lingkungan, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian dan mitigasi bencana.

"Dengan mengintegrasikan ketiga aspek ini, Yayasan Hadji Kalla berharap desa-desa binaan tidak hanya terlepas dari status miskin ekstrem, tetapi juga menjadi mandiri, sehat secara sosial, dan sadar akan kelestarian lingkungan hidupnya," tutup Erny.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap awal mula sengketa lahan yang terjadi antara PT Hadji Kalla entitas bisnis milik Jusuf Kalla (JK) dengan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD).

Nusron menjelaskan, sengketa lahan tersebut terjadi lantaran minimnya legalitas lahan khususnya pada tanah-tanah di tahun 1990-an. Pasalnya, pada periode tersebut masyarakat hanya bertumpu pada pernyataan yang disampaikan perawi tanah.

"Sebagaimana terjadi baru-baru ini, di Makassar, tanahnya pak JK dan GMTD juga dimulai dari sengketa riwayat tanah. Karena itu harus kita atasi," jelasnya singkat.

Adapun sat ini, penyelesaian sengketa lahan antara Hadji Kalla dengan GMTD dalam proses pelaksanaan due diligence atau investigasi dan audit menyeluruh untuk menentukan hak kepemilikan yang paling benar secara hukum.

"Sekarang ini sedang dalam rangka kita sedang melakukan legal due diligence. Legal due diligence mana yang ada prosesnya paling proper dan paling benar. Kan enggak mungkin semuanya benar. Karena ada di 1 objek yang sama, [tapi] ada dua objek [sertifikat] itu pasti ada yang salah kan," kata Nusron saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senin (24/11/2025).

Meskipun proses pembuktian masih berjalan, Nusron memberikan indikasi awal terkait pihak yang memiliki potensi kebenaran lebih besar umumnya merupakan yang lebih dahulu memiliki hak atas lahan tersebut.

Sebelumnya, Nusron menyebut bahwa pihak yang disebut telah memiliki hak atas lahan terlebih dahulu adalah PT Hadji Kalla. Di mana, SHGB milik PT Hadji Kalla yang terafiliasi dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) itu juga telah dilakukan proses perpanjangan pada 2016 dan berlaku hingga 2036.

"Tapi yang duluan punya Pak JK dan dia sudah diperpanjang. Biasanya yang duluan itu 70% lah itu yang lebih benar, tapi enggak menjamin ya. Tapi 70% lah yang benar begitu," jelasnya.

Nusron menuturkan, setelah proses legal due diligence rampung, pihaknya berencana memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk mendengarkan dan menyampaikan hasil temuan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo Subianto menaruh perhatian serius pada kasus sengketa lahan antara PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD) dengan PT Hadji Kalla. Terbaru, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan investigasi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menjelaskan saat ini pihaknya dalam proses pelaksanaan due diligence atau investigasi dan audit menyeluruh untuk menentukan hak kepemilikan yang paling benar secara hukum.

"Sekarang ini sedang dalam rangka kita sedang melakukan legal due diligence. Legal due diligence mana yang ada prosesnya paling proper dan paling benar. Kan enggak mungkin semuanya benar. Karena ada di 1 objek yang sama, [tapi] ada dua objek [sertifikat] itu pasti ada yang salah kan," kata Nusron saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senin (24/11/2025).

Meskipun proses pembuktian masih berjalan, Nusron memberikan indikasi awal terkait pihak yang memiliki potensi kebenaran lebih besar umumnya merupakan yang lebih dahulu memiliki hak atas lahan tersebut.

Dalam kasus ini, tambah dia, pihak yang disebut telah memiliki hak atas lahan terlebih dahulu adalah PT Hadji Kalla. Di mana, SHGB milik PT Hadji Kalla yang terafiliasi dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) itu juga telah dilakukan proses perpanjangan pada 2016 dan berlaku hingga 2036.

"Tapi yang duluan punya Pak JK dan dia sudah diperpanjang. Biasanya yang duluan itu 70% lah itu yang lebih benar, tapi enggak menjamin ya. Tapi 70% lah yang benar begitu," jelasnya.

Nusron menuturkan, setelah proses legal due diligence rampung, pihaknya berencana memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk mendengarkan dan menyampaikan hasil temuan.

"Setelah itu akan kita panggil keduanya. [Kapan manggil?] Ya nanti kalau sudah selesai," tutupnya.

Klaim

Sebelumnya, PT Gowa Makassar Tourism Development tbk (GMTD) menyebut telah memiliki izin peruntukkan lahan yang disengketakan oleh PT Hadji Kalla. Adapun, kedua kubu masih bersitegang dan mengklaim sebagai pemilik sah lahan tersebut.

Sekretaris Perusahaan GMTD Tubagus Syamsul Hidayat menyampaikan pihaknya tidak memahami "izin prinsip" yang ramai diberitakan terkait dengan sengketa lahan dengan Grup Kalla.

"Kami tidak memahami 'izin prinsip' dan rujukan pemberitaan yang dimaksud, oleh karenanya dapat kami sampaikan bahwa dugaan mengenai penyimpangan izin prinsip tanah tersebut tidak benar, tidak berdasar, dan menyesatkan," tulis Tubagus dalam keterbukaan informasi, dikutip Senin (24/11/2025).

Dia menegaskan perseroan memiliki izin peruntukkan lahan a.l. berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 1188/XI/1991 tanggal 5 November 1991 mengenai peruntukkan tanah seluas +1000 Ha yang terdiri atas + 300 Ha di Kecamatan Palangga Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa dan +700 Ha di Kecamatan Tamalate dan Mariso Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang a.n. PT Gowa Makassar Tourism Development Corporation.

Selanjutnya, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 138/II/1995 tanggal 5 Februari 1995 yang menyempurnakan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 1188/XI/1991 tanggal 5 November 1991.

Yang mana kedua surat tersebut mendasari izin untuk pembangunan kawasan pariwisata, perkantoran, perdagangan, perumahan berikut fasilitasnya, termasuk izin reklamasi, fasilitas olah raga air, darat dan pantai, pembangunan perhotelan, lapangan golf, country club, heliport, pusat-pusat kesenian, jalur-jalur transportasi ferry, marina, apartemen dan kondominium serta pusat-pusat komersial lainnya.

Presiden Direktur PT GMTD, Ali Said menekankan bahwa pihaknya dipastikan memiliki dasar hukum lengkap dan berlapis. Mulai dari sertifikat resmi BPN (SHM 25/1970 yang diperbarui menjadi SHM 3307/1997, dan menjadi SHGB 20454/1997) hingga pembukuan audited PT GMTD sebagai perusahaan terbuka.

Selain itu, Ali juga menjelaskan pihaknya mengantongi empat putusan inkracht (2002–2007) yang memenangkan PT GMTD, eksekusi PN Makassar 3 November 2025, serta mengantongi dokumen PKKPR per tanggal 15 Oktober 2025.

"Semua itu [dokumen yang disebutkan di atas] tidak pernah dibantah, karena memang tidak dapat dibantah," jelas Ali dalam keterangan resmi, Rabu (19/11/2025).

Sejalan dengan hal itu, PT GMTD mengimbau agar upaya mengaburkan fakta hukum dan mengalihkan isu dihentikan demi kepentingan publik dan ketertiban kawasan.

Jusuf Kalla Bantah GMTD

Sementara itu, Jusuf Kalla melalui juru bicaranya, Husain Abdullah menanggapi tudingan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.(GMTD) yang menyebut kepemilikan Lahan 16 hektare (Ha) PT Hadji Kalla tidak memiliki dasar hukum.

Husain menjelaskan, justru dasar hukum kepemilikan lahan PT GMTD yang sebenarnya diklaim tidak selaras. Pasalnya, prinsip sesuai SK Gubernur No118/XI/1991 yang menjadi pegangan Lippo Group-GMTD adalah untuk keperluan wisata bukan untuk real estate ataupun jual beli tanah seperti di Tanjung Bunga, Makassar.

"Pelaksanaan SK tersebut juga tidak boleh asal main rampas tanah milik rakyat, karena itu sama saja mempraktekkan Serakahnomics yang dilarang oleh Presiden Prabowo," kata Husain dalam keterangan resmi, Selasa (18/11/2025).

Lebih lanjut, Husain menjelaskan bahwa SK penugasan pembangunan usaha pariwisata melalui izin prinsip tahun 1991 tersebut juga telah dicabut dengan SK Gubernur No. 17/VI/1998 tanggal 24 Juni 1998.

Seiring dengan hal itu, tambah Husain, perubahan tujuannya tidak dapat dibenarkan karena mengubah secara prinsip dasar peruntukkan yang sebelumnya diharapkan lebih menguntungkan publik melalui manfaat berganda (multiplier effect) dari pembangunan usaha pariwisata.

Chief Legal & Sustainability Officer Kalla Subhan Djaya Mappaturung mengatakan bahwa lahan tersebut telah direncanakan untuk pembangunan proyek properti terintegrasi. Namun, sejak adanya aktivitas pematangan lahan dan pemagaran yang dimulai pada 27 September 2025, pihaknya mengaku mengalami banyak gangguan fisik yang diduga dilakukan oleh pihak GMTD.

Belakangan baru diketahui GMTD ternyata telah mengajukan permohonan eksekusi atas lahan tersebut pada objek tanah seluas 16,3 hektare. Anehnya, ditambahkan Subhan, permohonan eksekusi tersebut berdasarkan perkara yang melibatkan GMTD melawan Manyombalang Dg Solong, bukan Kalla Group.

"Kami membeli tanah ini dari orang tua Karaeng Ici', ahli waris dari Pallawaruka, bukan dari Manyombalang. Sertifikat kami tidak pernah digugat tapi tiba-tiba tanah itu mau dieksekusi," ungkap Subhan.

Sementara itu, Andi Idris Mangenrurung A. Idjo (Karaeng Ici'), yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan awal mengatakan bahwa Manyombalang bukan merupakan keluarganya. Tidak ada hubungannya dengan lahan tersebut dan tidak pernah menguasainya sampai sekarang.

"Jadi saya menganggap bahwa putusan ini ada kaitannya dengan mafia tanah karena akan dieksekusi tanpa sepengetahuan pemilik tanah. Makanya saya juga akan lanjutkan ke proses hukum," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti penyelesaian sengketa lahan antara PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD) dengan PT Hadji Kalla tak semestinya dipertontonkan kepada publik.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) M. Khozin berpandangan dalam sengketa lahan tersebut terdapat praktik kelalaian pemerintah yang semestinya tidak disampaikan secara blak-blakan kepada masyarakat.

"Pak Menteri secara gentle [pada kesempatan lalu] mengakui memang ada kelalaian, apakah itu oknum atau institusi, tapi yang jelas tidak elok kita mempertontonkan ke publik, ya itu kita yang salah, ya mohon maaf," kata Khozin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN, Senin (24/11/2025).

Khozin menambahkan, persoalan pertanahan saat ini bukan masalah kasuistik yang dapat dijabarkan dan diselesaikan dengan memberikan pernyataan secara bertahap. Melainkan, diperlukan kajian internal yang komprehensif.

"Apapun itu bentuknya publik tidak boleh dipertontonkan kelalaian negara terhadap kebijakan yang dibuat," pungkasnya.

Adapun dalam kesempatan berbeda, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menjelaskan saat ini pihaknya dalam proses pelaksanaan due diligence atau investigasi dan audit menyeluruh untuk menentukan hak kepemilikan yang paling benar secara hukum.

Meskipun proses pembuktian masih berjalan, Nusron memberikan indikasi awal terkait pihak yang memiliki potensi kebenaran lebih besar umumnya merupakan yang lebih dulu memiliki hak atas lahan tersebut.

Dalam kasus ini, tambah dia, pihak yang disebut telah memiliki hak atas lahan terlebih dahulu adalah PT Hadji Kalla. Di mana, SHGB milik PT Hadji Kalla yang terafiliasi dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) itu juga telah dilakukan proses perpanjangan pada 2016 dan berlaku hingga 2036.

"Tapi yang duluan punya Pak JK dan dia sudah diperpanjang. Biasanya yang duluan itu 70% lah itu yang lebih benar. Tapi enggak menjamin ya. Tapi 70% lah yang benar begitu," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap kelanjutan sengketa lahan antara PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD) dengan PT Hadji Kalla.

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menjelaskan saat ini pihaknya dalam proses pelaksanaan due diligence atau investigasi dan audit menyeluruh untuk menentukan hak kepemilikan yang paling benar secara hukum.

"Sekarang ini sedang dalam rangka kita sedang melakukan legal due diligence. Legal due diligence mana yang ada prosesnya paling proper dan paling benar. Kan enggak mungkin semuanya benar. Karena ada di 1 objek yang sama, [tapi] ada dua objek [sertifikat] itu pasti ada yang salah kan," kata Nusron saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senin (24/11/2025).

Meskipun proses pembuktian masih berjalan, Nusron memberikan indikasi awal terkait pihak yang memiliki potensi kebenaran lebih besar umumnya merupakan yang lebih dahulu memiliki hak atas lahan tersebut.

Dalam kasus ini, tambah dia, pihak yang disebut telah memiliki hak atas lahan terlebih dahulu adalah PT Hadji Kalla. Di mana, SHGB milik PT Hadji Kalla yang terafiliasi dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) itu juga telah dilakukan proses perpanjangan pada 2016 dan berlaku hingga 2036.

"Tapi yang duluan punya Pak JK dan dia sudah diperpanjang. Biasanya yang duluan itu 70% lah itu yang lebih benar, tapi enggak menjamin ya. Tapi 70% lah yang benar begitu," jelasnya.

Nusron menuturkan, setelah proses legal due diligence rampung, pihaknya berencana memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk mendengarkan dan menyampaikan hasil temuan.

"Setelah itu akan kita panggil keduanya. [Kapan manggil?] Ya nanti kalau sudah selesai," tutupnya.

Sementara itu, dalam kesempatan berbeda PT GMTD menyebut telah memiliki izin peruntukkan lahan yang disengketakan oleh PT Hadji Kalla.

Adapun, kedua kubu masih bersitegang dan mengklaim sebagai pemilik sah lahan tersebut. Sekretaris Perusahaan GMTD Tubagus Syamsul Hidayat menyampaikan pihaknya tidak memahami "izin prinsip" yang ramai diberitakan terkait dengan sengketa lahan dengan Grup Kalla.

"Kami tidak memahami 'izin prinsip' dan rujukan pemberitaan yang dimaksud, oleh karenanya dapat kami sampaikan bahwa dugaan mengenai penyimpangan izin prinsip tanah tersebut tidak benar, tidak berdasar, dan menyesatkan," tulis Tubagus dalam keterbukaan informasi, dikutip Senin (24/11/2025).

Dia menegaskan perseroan memiliki izin peruntukkan lahan a.l. berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 1188/XI/1991 tanggal 5 November 1991 mengenai peruntukkan tanah seluas +1000 Ha yang terdiri atas + 300 Ha di Kecamatan Palangga Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa dan +700 Ha di Kecamatan Tamalate dan Mariso Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang a.n. PT Gowa Makassar Tourism Development Corporation.

Kita akan ada pendampingan dari green ship dengan penunjukan konsultan tahap awal dan akhir gedung tidak hanya keren tetapi menerapkan energy safeting, itu salah satunya,

Makassar (ANTARA) - PT Hadji Kalla melalui salah satu anak usahanya Kalla Property yang menaungi Mall Ratu Indah (MaRI) sebagai salah satu pusat perbelanjaan di Kota Makassar akan melakukan ekspansi area mall berkonsep ramah lingkungan atau green building.

Sales & Marketing General Manager Kalla Property Rasmila Sari Suaib di Makassar, Kamis mengungkapkan bahwa pihaknya sangat konsen terhadap keberlangsungan hidup ke depan melalui langkah-langkah keberlanjutan, salah satunya dengan rencana perluasan MaRI.

"Kita akan ada pendampingan dari green ship dengan penunjukan konsultan tahap awal dan akhir gedung tidak hanya keren tetapi menerapkan energy safeting, itu salah satunya," kata Mila, sapaan Rasmila.

Secara gamblang, Mila mengemukakan bahwa groundbreaking untuk perluasan MaRI akan dimulai pada 2026 dan ditarget rampung pada 2028. Area ini disebut MaRI Ekstention.

Kalla Property mempersiapkan pengembangan MaRI Extension sebagai sebuah proyek ekspansi yang dirancang untuk membawa MaRI ke level yang lebih tinggi.

Kata Mila, MaRI sebagai mall tertua di Kota Makassar bertujuan merawat generasi ke generasi, sehingga program keberlanjutan dengan konsep green building menjadi sebuah keharusan bagi managemen, terlebih Kalla Group juga memiliki visi terkait keberlanjutan.

"Tentu akan banyak ruang-ruang hijau, desain sangat sinergi dengan MaRI eksisting yang dipastikan akan sesuai dengan pengembangan gaya hidup dan pola-pola interaksi sosial yang dihadirkan," urai Mila.

Menyinggung soal limbah terhadap aktivitas pusat perbelanjaan itu pada saat ini maupun mendatang, Mila menyebut pihaknya telah bekerja sama dengan Bank Sulselbar melalui program e-money. Penukaran sampah plastik yang digunakan pengunjung bisa dikonversi menjadi uang dalam bentuk e-money.

MaRI Extension diharapkan menghadirkan ruang belanja modern, fasilitas yang lebih lengkap, dan pengalaman yang selaras dengan dinamika gaya hidup masa kini.

Pengembangan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat MaRI sebagai mal top of mind di Makassar dan kawasan Indonesia Timur, serta memperluas resonansi positif yang telah dibangun selama 25 tahun terakhir.

Saat ini, MaRI telah Memasuki usia 25 tahun dan menghadirkan rangkaian perayaan bertajuk “Resonansi”, sebuah kampanye yang menggambarkan perjalanan panjang MaRI sebagai pusat perbelanjaan pertama di Indonesia Timur yang terus berinovasi dan memberikan pengalaman terbaik bagi pengunjung

Selama enam hari penyelenggaraan, berbagai program disiapkan untuk menemani pengunjung dari beragam kalangan seperti kegiatan sosial serta kegiatan olahraga yang melibatkan berbagai komunitas olahraga organik di MaRI.

Momen ini dirancang sebagai ruang kebersamaan yang mencerminkan semangat resonansi, menguatkan satu sama lain dan memberi dampak positif. Selain itu, MaRI juga berkolaborasi dengan Rekan Sampah sebagai green partner untuk mengelola sampah produk selama aktivitas berlangsung.

Upaya ini merupakan langkah MaRI dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan mengurangi jejak sampah agenda.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Sengketa lahan seluas 16 hektare (Ha) di Makassar, Sulawesi Selatan antara PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD) dengan PT Hadji Kalla kian memanas. Pasalnya, kedua kubu mengeklaim sebagai pemilik sah lahan tersebut.

Presiden Direktur PT GMTD, Ali Said menjelaskan bahwa pernyataan terbaru kuasa hukum Jusuf Kalla yang menyebut legalitas kepemilkan hak atas lahan yang digenggam GMTD tidak mendasar adalah sebuah misinformasi.

Pasalnya, Ali menekankan bahwa pihaknya dipastikan memiliki dasar hukum lengkap dan berlapis. Mulai dari sertifikat resmi BPN (SHM 25/1970 yang diperbarui menjadi SHM 3307/1997, dan menjadi SHGB 20454/1997) hingga pembukuan audited PT GMTD sebagai perusahaan terbuka.

Selain itu, Ali juga menjelaskan pihaknya mengantongi empat putusan inkracht (2002–2007) yang memenangkan PT GMTD, eksekusi PN Makassar 3 November 2025, serta mengantongi dokumen PKKPR per tanggal 15 Oktober 2025.

"Semua itu [dokumen yang disebutkan di atas] tidak pernah dibantah, karena memang tidak dapat dibantah," jelas Ali dalam keterangan resmi, Rabu (19/11/2025).

Pada saat yang sama, manajemen PT GMTD turut memberikan tanggapan mengenai pernyataan kuasa hukum Jusuf Kalla yang menyebut GMTD hanya diperbolehkan mengembangkan pariwisata dan tidak boleh mengembangkan real estate.

Ali menegaskan, pernyataan tersebut adalah keliru dan bertentangan dengan Akta Pendirian Perseroan. Pasalnya, mengacu pada beleid tersebut tujuan usaha PT GMTD meliputi Industri kepariwisataan, dan bidang-bidang usaha lainnya, termasuk investasi dan keikutsertaan modal dalam usaha lain.

"Artinya, PT GMTD secara hukum berhak mengembangkan pariwisata dan bidang-bidang lainnya termasuk real estate, kawasan hunian, komersial, dan seluruh kegiatan usaha yang sah. Dan hal ini dikuatkan fakta akta-akta pendukung," pungkasnya.

Sejalan dengan hal itu, PT GMTD mengimbau agar upaya mengaburkan fakta hukum dan mengalihkan isu dihentikan demi kepentingan publik dan ketertiban kawasan.

Jusuf Kalla Bantah GMTD

Sementara itu, Jusuf Kalla melalui juru bicaranya, Husain Abdullah menanggapi tudingan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.(GMTD) yang menyebut kepemilikan Lahan 16 hektare (Ha) PT Hadji Kalla tidak memiliki dasar hukum.

Husain menjelaskan, justru dasar hukum kepemilikan lahan PT GMTD yang sebenernya diklaim tidak selaras. Pasalnya, prinsip sesuai SK Gubernur No118/XI/1991 yang menjadi pegangan Lippo Group-GMTD adalah untuk keperluan wisata bukan untuk real estate ataupun jual beli tanah seperti di Tanjung Bunga, Makassar.

"Pelaksanaan SK tersebut juga tidak boleh asal main rampas tanah milik rakyat, karena itu sama saja mempraktekkan Serakahnomics yang dilarang oleh Presiden Prabowo," kata Husain dalam keterangan resmi, Selasa (18/11/2025).

Lebih lanjut, Husain menjelaskan bahwa SK penugasan pembangunan usaha pariwisata melalui izin prinsip tahun 1991 tersebut juga telah dicabut dengan SK Gunernur No. 17/VI/1998 tanggal 24 Juni 1998.

Seiring dengan hal itu, tambah Husain, perubahan tujuannya tidak dapat dibenarkan karena mengubah secara prinsip dasar peruntukan yang sebelumnya diharapkan lebih menguntungkan publik melalui manfaat berganda (multiplier effect) dari pembangunan usaha pariwisata.

Sebelumnya, Chief Legal & Sustainability Officer Kalla Subhan Djaya Mappaturung mengatakan bahwa lahan tersebut telah direncanakan untuk pembangunan proyek properti terintegrasi. Namun, sejak adanya aktivitas pematangan lahan dan pemagaran yang dimulai pada 27 September 2025, pihaknya mengaku mengalami banyak gangguan fisik yang diduga dilakukan oleh pihak GMTD.

Belakangan baru diketahui GMTD ternyata telah mengajukan permohonan eksekusi atas lahan tersebut pada objek tanah seluas 16,3 hektare. Anehnya, ditambahkan Subhan, permohonan eksekusi tersebut berdasarkan perkara yang melibatkan GMTD melawan Manyombalang Dg Solong, bukan Kalla Group.

"Kami membeli tanah ini dari orang tua Karaeng Ici', ahli waris dari Pallawaruka, bukan dari Manyombalang. Sertifikat kami tidak pernah digugat tapi tiba-tiba tanah itu mau dieksekusi," ungkap Subhan.

Sementara itu, Andi Idris Mangenrurung A. Idjo (Karaeng Ici'), yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan awal mengatakan bahwa Manyombalang bukan merupakan keluarganya. Tidak ada hubungannya dengan lahan tersebut dan tidak pernah menguasainya sampai sekarang.

"Jadi saya menganggap bahwa putusan ini ada kaitannya dengan mafia tanah karena akan dieksekusi tanpa sepengetahuan pemilik tanah. Makanya saya juga akan lanjutkan ke proses hukum," tegasnya.

Respons Menteri ATR

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa sengketa tanah seluas 16,4 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, merupakan kasus lama yang akarnya telah berlangsung puluhan tahun sebelum masa kepemimpinannya di ATR/BPN.

Seperti diketahui, sengketa tersebut melibatkan sejumlah pihak seperti PT Hadji Kalla, PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang terafiliasi dengan Lippo Group, serta Mulyono dan Manyombalang Dg. Solong.

“Kasus ini merupakan produk tahun 1990an. Justru kini terungkap karena kami sedang berbenah dan menata ulang sistem pertanahan agar lebih transparan dan tertib,” ujar Menteri Nusron di Jakarta, Minggu (09/11/2025).

Berdasarkan penelusuran Kementerian ATR/BPN, bidang tanah yang kini menjadi objek sengketa ternyata memiliki dua dasar hak yang berbeda. Pertama, terdapat sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Hadji Kalla yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar pada 8 Juli 1996 dan berlaku hingga 24 September 2036. Kedua, di atas lahan yang sama juga terdapat Hak Pengelolaan (HPL) atas nama PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk, yang berasal dari kebijakan Pemerintah Daerah Gowa dan Makassar sejak tahun 1990-an.

Selain kedua dasar hak tersebut, sengketa ini juga berkaitan dengan gugatan dari Mulyono serta putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 228/Pdt.G/2000/PN Makassar dalam perkara antara GMTD melawan Manyombalang Dg. Solong, di mana GMTD dinyatakan sebagai pihak yang menang.

Menteri Nusron menjelaskan, bahwa secara hukum, putusan tersebut hanya mengikat para pihak yang berperkara dan ahli warisnya, sehingga tidak otomatis berlaku terhadap pihak lain di lokasi yang sama. Namun, ia menegaskan bahwa fakta hukum juga menunjukkan PT Hadji Kalla memiliki hak atas dasar penerbitan yang berbeda.

“Fakta hukum menunjukkan bahwa di lahan itu terdapat beberapa dasar hak dan subjek hukum berbeda. Karena itu, penyelesaiannya harus berdasarkan data dan proses administrasi yang cermat, bukan dengan mengeneralisasi satu putusan,” jelas Nusron Wahid.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi di lapangan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sementara itu, Kementerian ATR/BPN menjalankan fungsi administratif berdasarkan data pertanahan yang sah.

“Secara administrasi, Kementerian ATR/BPN berkewajiban memastikan bahwa objek tanah yang disebut dalam putusan sesuai dengan data pertanahan yang ada,” tegasnya.

Sebagai langkah koordinatif, Kantor Pertanahan Kota Makassar telah mengirim surat resmi kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk meminta klarifikasi dan koordinasi teknis. “Termasuk perlunya konstatiring administratif sebelum pelaksanaan eksekusi agar tidak terjadi salah objek,” tambahnya.

Menteri Nusron menyebut bahwa kasus ini menjadi momentum penting untuk mempercepat pembersihan dan digitalisasi data lama, serta sinkronisasi peta bidang tanah guna mencegah terbitnya sertipikat ganda (double certificate) dan overlapping di masa depan. “Kalau hari ini kasus lama muncul ke publik, itu justru karena sistem kita sedang jujur dan dibuka. Kami ingin semua terang agar ke depan tidak ada lagi tumpang tindih,” kata Menteri Nusron.

Menteri Nusron menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN tidak berpihak kepada siapa pun, baik PT Hadji Kalla, PT GMTD (Lippo), Mulyono, maupun Manyombalang Dg. Solong. Kementerian ATR/BPN berfokus pada penertiban administrasi dan kepastian hukum pertanahan, dengan prinsip netralitas dan keterbukaan informasi.

“Kami berdiri di atas hukum, bukan di atas kepentingan siapa pun. Fokus kami membenahi sistem agar ke depan setiap hak atas tanah berdiri di atas kepastian hukum,” tutup Menteri Nusron.

Bisnis.com, JAKARTA — Perseteruan antara Grup Lippo PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD) dengan PT Hadji Kalla mengenai kepemilikan lahan 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga memanas. Masing-masing pihak menyatakan bahwa mereka pemilik sah dari lahan belasan hektar tersebut.

Presiden Direktur GMTD Ali Said menyampaikan dasar hukum kawasan Tanjung Bunga ditentukan oleh dokumen negara, bukan klaim sepihak. Kawasan Tanjung Bunga telah ditetapkan pemerintah sebagai kawasan wisata terpadu yang sepenuhnya berada dalam mandat tunggal PT GMTD.

Hal itu ditetapkan melalui SK Menteri PARPOSTEL – 8 Juli 1991, SK Gubernur Sulsel – 5 November 1991 (1.000 Ha), SK Penegasan Gubernur – 6 Januari 1995, dan SK Penegasan & Larangan Mutasi Tanah – 7 Januari 1995.

Keempat dokumen negara ini menyatakan secara eksplisit hanya PT GMTD yang berwenang membeli, membebaskan, dan mengelola tanah di kawasan Tanjung Bunga. Kemudian, tidak ada pihak lain yang diperbolehkan memproses atau memiliki tanah pada periode tersebut.

“Ini adalah keputusan negara, bukan opini. Klaim PT Hadji Kalla (Kalla Group) bertentangan dengan dokumen resmi Pemerintah Republik Indonesia, dan tidak sesuai dengan fakta historis maupun administrasi pertanahan nasional yang berlaku sejak tahun 1991,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (17/11/2025).

Menurutnya, Tanjung Bunga dibangun sebagai proyek pemerintah untuk Makassar–Gowa. Penetapan mandat tunggal PT GMTD sejak 1991 adalah bagian dari kebijakan pembangunan nasional.

Tujuannya untuk membuka kawasan wisata terpadu Makassar–Gowa, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengaktifkan investasi ketika pemerintah tidak memiliki anggaran, dan menata kawasan rawa menjadi pusat pertumbuhan baru.

Ali Said menuturkan investasi awal PT GMTD yang membangun akses, jalan, pematangan lahan, dan infrastruktur dasar yang menjadi fondasi hadirnya berbagai pembangunan lain di Tanjung Bunga. Tanpa mandat pemerintah kepada PT GMTD, kawasan ini tidak akan berkembang seperti hari ini.

Menurutnya, pernyataan PT Hadji Kalla bahwa mereka telah menguasai fisik lahan sejak 1993 adalah tidak relevan secara hukum, karena pada tahun tersebut kawasan masih berupa rawa dan tanah negara.

Selain itu, tidak ada pasar tanah, tidak ada izin lokasi lain selain PT GMTD, dan tidak ada satu pun SK atau izin pemerintah yang memberikan hak kepada pihak lain. Dalam hukum agraria Indonesia penguasaan fisik tidak melahirkan hak kepemilikan tanpa izin pemerintah. Karena itu, klaim penguasaan fisik tidak dapat mengalahkan dokumen negara.

PT Hadji Kalla mengutip keberadaan sertifikat HGB (SHGB) dari BPN. Terkait hal ini, PT GMTD perlu menegaskan sertifikat tidak sah apabila objek tanahnya berada pada kawasan yang telah dicadangkan secara resmi kepada pihak lain.

“PT GMTD mempersilahkan PT Hadji Kalla untuk menunjukkan dasar hukum penerbitan SHGB itu pada periode 1991–1995. Kami meyakini dokumen tersebut tidak pernah ada, karena memang tidak pernah diterbitkan,” ujar Ali Said.

PT GMTD juga mempersilahkan PT Hadji Kalla menunjukkan dokumen dasar hak seperti Izin Lokasi 1991–1995, IPPT dari Pemprov Sulsel periode tersebut, SK Gubernur yang memberikan hak atas tanah itu, Akta pelepasan hak negara/daerah, dan surat persetujuan PT GMTD. Hingga hari ini, tidak ada satu pun dokumen tersebut karena memang tidak pernah diterbitkan.

PT GMTD pun menegaskan klaim PT Hadji Kalla tidak memiliki dasar hukum. Perseroan juga menegaskan bahwa perusahaan tidak pernah menjual, melepaskan, atau mengalihkan tanah 16 hektare tersebut kepada pihak mana pun.

“Karena itu, klaim pembelian oleh pihak lain mustahil benar secara hukum maupun fakta,” imbuhnya.

Ali Said menyebutkan PT GMTD membuka ruang dialog dan komunikasi konstruktif dengan seluruh pihak selama berada dalam koridor hukum. Namun, tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan terhadap SK Pemerintah, sertifikat BPN, dan putusan pengadilan. Integritas hukum kawasan Tanjung Bunga adalah mandat publik dan wajib dijaga.

Jusuf Kalla menjawab ...

Dasar Hukum JK

Sementara itu, Jusuf Kalla melalui juru bicaranya, Husain Abdullah menanggapi tudingan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.(GMTD) yang menyebut kepemilikan Lahan 16 hektare (Ha) PT Hadji Kalla tidak memiliki dasar hukum.

Husain menjelaskan, justru dasar hukum kepemilikan lahan PT GMTD yang sebenernya diklaim tidak selaras. Pasalnya, prinsip sesuai SK Gubernur No118/XI/1991 yang menjadi pegangan Lippo Group-GMTD adalah untuk keperluan wisata bukan untuk real estate ataupun jual beli tanah seperti di Tanjung Bunga, Makassar.

"Pelaksanaan SK tersebut juga tidak boleh asal main rampas tanah milik rakyat, karena itu sama saja mempraktekkan Serakahnomics yang dilarang oleh Presiden Prabowo," kata Husain dalam keterangan resmi, Selasa (18/11/2025).

Lebih lanjut, Husain menjelaskan bahwa SK penugasan pembangunan usaha pariwisata melalui izin prinsip tahun 1991 tersebut juga telah dicabut dengan SK Gunernur No. 17/VI/1998 tanggal 24 Juni 1998.

Seiring dengan hal itu, tambah Husain, perubahan tujuannya tidak dapat dibenarkan karena mengubah secara prinsip dasar peruntukan yang sebelumnya diharapkan lebih menguntungkan publik melalui manfaat berganda (multiplier effect) dari pembangunan usaha pariwisata.

"Kawasan yang tadinya diharapkan memakmurkan rakyat justru tidak sesuai harapan. Karena hanya menguntungkan Lippo. Pemerintah Daerah pun hanya menerima dividen sekitar Rp50 juta sampai Rp100 juta tiap tahun," pungkasnya.

RESPON PEMERINTAH

Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan pemerintah tengah berupaya menyelesaikan masalah tumpang tindih alas hak antara dua entitas tersebut.

"Kasus ini merupakan produk tahun 1990-an. Justru kini terungkap karena kami sedang berbenah dan menata ulang sistem pertanahan agar lebih transparan dan tertib,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (11/11/2025).

Nusron melanjutkan, berdasarkan hasil penelusuran Kementerian ATR/BPN bidang tanah yang kini menjadi objek sengketa ternyata memiliki dua dasar hak yang berbeda.

Pertama, terdapat sertifikat hak guna bangunan (HGB) atas nama PT Hadji Kalla yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar pada 8 Juli 1996 dan berlaku hingga 24 September 2036.

Kedua, di atas lahan yang sama juga terdapat hak pengelolaan (HPL) atas nama PT GMTD yang berasal dari kebijakan Pemerintah Daerah Gowa dan Makassar sejak tahun 1990-an.

Selain kedua dasar hak tersebut, sengketa ini juga berkaitan dengan gugatan dari Mulyono serta putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 228/Pdt.G/2000/PN Makassar dalam perkara antara GMTD melawan Manyombalang Dg. Solong, di mana GMTD dinyatakan sebagai pihak yang menang.

Sejalan dengan hal itu, Nusron menambahkan bahwa secara hukum putusan tersebut hanya mengikat para pihak yang berperkara dan ahli warisnya, sehingga tidak otomatis berlaku terhadap pihak lain di lokasi yang sama. Namun, dia menegaskan bahwa fakta hukum juga menunjukkan PT Hadji Kalla memiliki hak atas dasar penerbitan yang berbeda.

“Fakta hukum menunjukkan bahwa di lahan itu terdapat beberapa dasar hak dan subjek hukum berbeda. Karena itu, penyelesaiannya harus berdasarkan data dan proses administrasi yang cermat, bukan dengan menggeneralisasi satu putusan,” jelasnya.

Nusron turut menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN tidak berpihak kepada siapa pun, baik PT Hadji Kalla, PT GMTD, Mulyono, maupun Manyombalang Dg. Solong. Kementerian ATR/BPN berfokus pada penertiban administrasi dan kepastian hukum pertanahan, dengan prinsip netralitas dan keterbukaan informasi.

"Kami berdiri di atas hukum, bukan di atas kepentingan siapa pun. Fokus kami membenahi sistem agar ke depan setiap hak atas tanah berdiri di atas kepastian hukum,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA—Grup Lippo PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD) memberikan pernyataan tegas bahwa klaim PT Hadji Kalla mengenai kepemilikan lahan 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga tidak memiliki dasar hukum.

Presiden Direktur GMTD Ali Said menyampaikan dasar hukum kawasan Tanjung Bunga ditentukan oleh dokumen negara, bukan klaim sepihak. Kawasan Tanjung Bunga telah ditetapkan pemerintah sebagai kawasan wisata terpadu yang sepenuhnya berada dalam mandat tunggal PT GMTD.

Hal itu ditetapkan melalui SK Menteri PARPOSTEL – 8 Juli 1991, SK Gubernur Sulsel – 5 November 1991 (1.000 Ha), SK Penegasan Gubernur – 6 Januari 1995, dan SK Penegasan & Larangan Mutasi Tanah – 7 Januari 1995.

Keempat dokumen negara ini menyatakan secara eksplisit hanya PT GMTD yang berwenang membeli, membebaskan, dan mengelola tanah di kawasan Tanjung Bunga. Kemudian, tidak ada pihak lain yang diperbolehkan memproses atau memiliki tanah pada periode tersebut.

“Ini adalah keputusan negara, bukan opini. Klaim PT Hadji Kalla (Kalla Group) bertentangan dengan dokumen resmi Pemerintah Republik Indonesia, dan tidak sesuai dengan fakta historis maupun administrasi pertanahan nasional yang berlaku sejak tahun 1991,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (17/11/2025).

Menurutnya, Tanjung Bunga dibangun sebagai proyek pemerintah untuk Makassar–Gowa. Penetapan mandat tunggal PT GMTD sejak 1991 adalah bagian dari kebijakan pembangunan nasional.

Tujuannya untuk membuka kawasan wisata terpadu Makassar–Gowa, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, mengaktifkan investasi ketika pemerintah tidak memiliki anggaran, dan menata kawasan rawa menjadi pusat pertumbuhan baru.

Ali Said menuturkan investasi awal PT GMTD yang membangun akses, jalan, pematangan lahan, dan infrastruktur dasar yang menjadi fondasi hadirnya berbagai pembangunan lain di Tanjung Bunga. Tanpa mandat pemerintah kepada PT GMTD, kawasan ini tidak akan berkembang seperti hari ini.

Menurutnya, pernyataan PT Hadji Kalla bahwa mereka telah menguasai fisik lahan sejak 1993 adalah tidak relevan secara hukum, karena pada tahun tersebut kawasan masih berupa rawa dan tanah negara.

Selain itu, tidak ada pasar tanah, tidak ada izin lokasi lain selain PT GMTD, dan tidak ada satu pun SK atau izin pemerintah yang memberikan hak kepada pihak lain. Dalam hukum agraria Indonesia penguasaan fisik tidak melahirkan hak kepemilikan tanpa izin pemerintah. Karena itu, klaim penguasaan fisik tidak dapat mengalahkan dokumen negara.

PT Hadji Kalla mengutip keberadaan sertifikat HGB (SHGB) dari BPN. Terkait hal ini, PT GMTD perlu menegaskan sertifikat tidak sah apabila objek tanahnya berada pada kawasan yang telah dicadangkan secara resmi kepada pihak lain.

“PT GMTD mempersilahkan PT Hadji Kalla untuk menunjukkan dasar hukum penerbitan SHGB itu pada periode 1991–1995. Kami meyakini dokumen tersebut tidak pernah ada, karena memang tidak pernah diterbitkan,” ujar Ali Said.

PT GMTD juga mempersilahkan PT Hadji Kalla menunjukkan dokumen dasar hak seperti Izin Lokasi 1991–1995, IPPT dari Pemprov Sulsel periode tersebut, SK Gubernur yang memberikan hak atas tanah itu, Akta pelepasan hak negara/daerah, dan surat persetujuan PT GMTD. Hingga hari ini, tidak ada satu pun dokumen tersebut karena memang tidak pernah diterbitkan.

PT GMTD pun menegaskan klaim PT Hadji Kalla tidak memiliki dasar hukum. Perseroan juga menegaskan bahwa perusahaan tidak pernah menjual, melepaskan, atau mengalihkan tanah 16 hektare tersebut kepada pihak mana pun.

“Karena itu, klaim pembelian oleh pihak lain mustahil benar secara hukum maupun fakta,” imbuhnya.

Ali Said menyebutkan PT GMTD membuka ruang dialog dan komunikasi konstruktif dengan seluruh pihak selama berada dalam koridor hukum. Namun, tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan terhadap SK Pemerintah, sertifikat BPN, dan putusan pengadilan. Integritas hukum kawasan Tanjung Bunga adalah mandat publik dan wajib dijaga.

Ali Said juga menyoroti penyerobotan fisik seluas sekitar 5.000 m2 yang terjadi dalam satu bulan terakhir berada di dalam area 16 hektare tersebut, tepatnya dalam batas pagar resmi PT GMTD. Karena itu, penyerobotan tersebut adalah tindakan melawan hukum yang secara langsung menyerang penguasaan sah PT GMTD.

Tindakan penyerobotan tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada Polisi Daerah Sulawesi Selatan (Makassar) dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Jakarta Pusat) dengan nomor LP/B/1897/X/2025/SPKT/Polda Sulawesi Selatan tanggal 04 Oktober 2025, No. LP/B/1020/X/2025/SPKT/Polda Sulawesi Selatan tanggal 07 Oktober 2025, dan Laporan Pengaduan tanggal 08 Oktober 2025 dan 30 September 2025.

“Seluruh tindakan penyerobotan telah terdokumentasi lengkap, termasuk kegiatan kegiatan oleh pihak luar di dalam area PT GMTD, serta rekaman visual dan saksi lapangan,” tuturnya.

PROYEK TETAP BERJALAN

Sementara itu, PT Hadji Kalla (Kalla Group) menegaskan akan terus melakukan pemagaran dan pematangan lahan di area yang kini masih bersengketa dengan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD).

Di lokasi tersebut nantinya akan dibangun proyek properti terintegrasi yang telah dicanangkan berkonsep mixed use.

Hal ini sekaligus menegaskan klaim lahan seluas 16 hektare di wilayah Tanjung Bunga Makassar adalah milik Hadji Kalla, serta membantah GMTD yang belum lama ini menyatakan bahwa entitas Lippo tersebut telah membeli dan membebaskan lahan secara sah pada periode 1991-1998.

Chief Legal & Sustainability Officer Kalla Group Subhan Djaya Mappaturung menjelaskan pihaknya sudah terlibat dalam pengembangan kawasan Tanjung Bunga di akhir 1980 melalui proyek normalisasi Sungai Jeneberang I-IV sebagai upaya mitigasi banjir.

Kemudian berlanjut pada pembangunan waduk Tanjung Bunga sebagai long storage untuk kepentingan umum.

Pada periode tersebut, Kalla Group, dikatakannya, telah melakukan pembebasan lahan yang masih berupa rawa-rawa untuk kepentingan pembuangan lumpur hasil pengerukan pekerjaan proyek itu.

Total yang dibebaskan mencapai kurang lebih 80 hektare dan telah dilakukan sertifikasi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar.

"Maka dari itu klaim GMTD yang mengatakan perolehan lahan pihak lain di Tanjung Bunga pada periode 1991-1998 tidak sah dan perbuatan melawan hukum. Itu bentuk arogansi yang seolah-olah mereka berada di atas hukum," tegas Subhan, Minggu (16/11/2025).

Jusuf Kalla (JK) angkat bicara menjelaskan kronologi penyerobotan lahan seluas 16,4 hektare milik keluarga Kalla di kawasan Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan, oleh perusahaan yang terafiliasi dengan Lippo Group.

Juru Bicara JK, Husein Abdullah mengatakan lahan tersebut merupakan bagian dari rencana pembangunan kawasan properti mixed used milik Kalla Group. Proses pematangan lahan dan pemasangan pagar proyek telah dimulai sejak 27 September 2025.

Namun menurut Husein, kegiatan itu terganggu oleh sekelompok orang dari PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD), yang diduga memiliki keterkaitan dengan pihak Lippo.

"Awalnya Pak Kalla berencana membangun kawasan properti terpadu di lahan itu. Namun, saat proses pematangan lahan berjalan, muncul gangguan dari kelompok yang mengaku dari GMTD," kata Husein, Rabu (13/11).

Husein menjelaskan pihak Kalla kemudian mendapat informasi mengejutkan bahwa lahan tersebut ternyata telah dimohonkan eksekusi oleh pihak lain sejak 13 Agustus 2025.

"Belakangan baru diketahui kalau mereka sudah mengajukan permohonan eksekusi sejak Agustus. Bahkan, dilakukan konstatering abal-abal pada 13 Oktober 2025, tanpa sepengetahuan dan kehadiran pihak kami," ungkapnya.

Kuasa hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman turut menyoroti proses eksekusi lahan yang dilakukan oleh pihak GMTD. Dalam proses eksekusi tersebut, hadir salah satu petinggi Lippo Group yakni, Indra Yuwana dan Mayjen TNI (Purn) Achmad Adipati Karna Widjaya.

"Kami melihat ada kejanggalan besar. Mereka datang pagi-pagi sekitar pukul 07.20, tanpa pemberitahuan resmi, lalu memasang papan nama seolah-olah tanah itu milik mereka," kata Hasman.

Tindakan eksekusi lahan seluas 16,4 hektare milik PT Hadji Kalla, kata Hasman, dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik sah.

"Ini yang membuat kami sangat kecewa. Lahan seluas 16 hektare itu sudah dimiliki PT Hadji Kalla sejak 1996, dibeli langsung dari masyarakat, sudah bersertifikat, bahkan dijaminkan ke bank. Artinya, secara hukum kepemilikan kami sah," jelasnya.

Hasman mengungkapkan JK turut menyesalkan tindakan tersebut. Sebab, lahan milik PT Hadji Kalla dinilai menjadi objek eksekusi tanpa dasar hukum yang jelas.

"Padahal, pengadilan sendiri melalui humasnya menyatakan bahwa lahan itu belum pernah dieksekusi. Tapi kenyataannya, pihak GMTD justru masuk melalui belakang dengan cara membobol tembok, lalu membacakan surat eksekusi di luar area lahan kami," ungkapnya.

Hasman menilai tindakan tersebut bentuk pelanggaran hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Ia meminta pengadilan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk turun tangan dan meninjau ulang proses yang terjadi di lapangan.

"Kami berharap penegak hukum bertindak adil. Ini bukan hanya soal perusahaan, tetapi soal kebenaran dan keadilan bagi pemilik lahan yang sah," pungkasnya.

CEO Lippo Group James Riady mengakui Lippo punya saham di perusahaan yang sedang bersengketa tanah dengan Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK).

James berkata Lippo memang punya saham di PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Namun, ia menyebut GMTD adalah perusahaan terbuka.

"Lahan itu adalah kepemilikan dari perusahaan pemda di daerah yang namanya PT GMTD di mana adalah perusahaan terbuka, di mana Lippo adalah salah satu pemegang saham," kata James saat ditemui di Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin (10/11).

Meski begitu, ia membantah keterlibatan Lippo dalam sengketa lahan yang membuat Jusuf Kalla marah. James menyebut perusahaannya bukan pemilik tanah tersebut.

"Tanah itu bukan punya Lippo. Jadi enggak ada kaitannya dengan Lippo. Jadi kita enggak ada komentar," ucapnya.

PT GMTD merupakan anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk. Berdasarkan laporan keuangan kuartal II 2025, emiten berkode LPKR itu memiliki 57,7 persen saham PT GMTD secara tidak langsung. Lippo Karawaci juga tercatat memiliki 100 persen saham PT Makassar Permata Sulawesi yang secara langsung mengempit 32,5 persen saham PT GMTD.

Jakarta, CNBC Indonesia - CEO Lippo Group, James Riady, angkat bicara menanggapi pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menuding adanya penyerobotan lahan oleh pihak Lippo di Makassar. James dengan tegas membantah tudingan tersebut.

Namun, James mengakui Lippo memang menjadi salah satu pemegang saham PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD). Perusahaan itu adalah salah satu pihak dalam sengketa tanah tersebut.

"Lahan itu adalah kepemilikan dari perusahaan Pemda di daerah yang namanya PT GMTD di mana adalah perusahaan terbuka, di mana Lippo adalah salah satu pemegang saham," ucap James di Kementerian PKP, dikutip Rabu (12/11/2025)

Ia menjelaskan bahwa kepemilikan lahan tersebut berada di bawah pengelolaan perusahaan daerah yang juga memiliki struktur saham publik, bukan di bawah kontrol langsung Lippo Group.

"(GMTD) Tapi itu perusahaan Pemda jadi yang perlu ditanya [terkait sengketa lahan] itu ke sana," jelasnya.

Foto: Founder PT Hadji Kalla, Jusuf Kalla (JK) meninjau lokasi sengketa tanah. (Nur Hidayat Said/detikSulsel) Founder PT Hadji Kalla, Jusuf Kalla (JK) meninjau lokasi sengketa tanah. (Nur Hidayat Said/detikSulsel)

James menegaskan bahwa sengketa lahan itu seharusnya diklarifikasi kepada pihak PT GMTD, bukan Lippo Group.

"Tanah itu bukan punya Lippo. Jadi enggak ada kaitannya dengan Lippo. Jadi kita enggak ada komentar," kata James menegaskan kembali.

Menurutnya, Lippo Group hanya berperan sebagai salah satu pemegang saham dan tidak memiliki kewenangan operasional langsung atas aset yang disengketakan tersebut. Lebih lanjut, James juga menepis tudingan JK secara tegas dengan retorika balik yang menunjukkan keyakinannya bahwa Lippo tidak melakukan pelanggaran apapun.

"Kamu percaya Lippo melakukan penyerobotan tanah? Kan tidak kan?" ujarnya.

Bisnis.com, MAKASSAR - Kuasa Hukum PT Hadji Kalla (Kalla Group) Hasman Usman menampik pernyataan CEO Lippo Group, James Riady yang mengaku tidak tahu menahu mengenai kelolaan lahan atau land bank PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD).

Bahkan, Bos Lippo menjelaskan mayoritas kepemilikan saham GMTD digenggam oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Menanggapi pernyataan tersebut, Hasman menyebut James Riady berusaha untuk cuci tangan atau menolak terlibat dalam kisruh lahan seluas 16,4 hektare Tanjung Bunga Makassar. Padahal menurutnya, manajemen GMTD sepenuhnya dikendalikan Lippo.

"James Riady seolah-olah menempatkan Hadji Kalla berhadap-hadapan dengan pemerintah daerah terkait persoalan kepemilikan tanah milik tersebut. Padahal faktanya tidak seperti itu," tegas Hasman Usman di kantornya, Jalan Pelita Raya, Makassar, Rabu (12/11/2025).

Dia menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, kepemilikan Lippo di GMTD melalui PT Makassar Permata Sulawesi (MPS), entitas yang 100% sahamnya dimiliki PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR), perusahaan inti dalam kelompok usaha Lippo.

Menurut laman Bursa Efek Indonesia (BEI), PT MPS menguasai saham sebanyak 32,5%. Sedangkan Pemerintah Provinsi Sulsel hanya memiliki 13%, Pemerintah Kota Makassar 6,5%, Pemerintah Kabupaten Gowa 6,5%, dan selebihnya dimiliki oleh yayasan dan publik.

"Berdasarkan komposisi pemegang saham tersebut, sudah menjelaskan bahwa Lippo menjadi pengendali GMTD," papar Hasman.

Dia menambahkan, susunan direksi dan komisaris PT GMTD juga sangat diisi oleh beberapa orang berlatar belakang Lippo atau setidaknya pernah bekerja di Lippo Group.

Bahkan pengaruh dan jejak Lippo Group terlihat dari berbagai proyek yang dikembangkan di kawasan Tanjung Bunga. Seperti Siloam Hospitals, Sekolah Dian Harapan serta Global Trade Center (GTC) Makassar.

"Dari fakta-fakta tersebut, maka pernyataan James Riady bentuk cuci tangan, penyesatan informasi dan penggiringan opini publik. Seakan-akan GMTD dikuasai dan dikendalikan oleh pemerintah daerah padahal data dan fakta menunjukkan sebaliknya," tutur Hasman.

Diberitakan sebelumnya, CEO Lippo Group, James Riady membenarkan bahwa Lippo Group menggenggam sejumlah saham Milik PT GMTD. Akan tetapi, pihaknya mengaku tidak tahu menahu mengenai kelolaan lahan atau land bank perusahaan tersebut.

Pasalnya, tambah James, PT GMTD sendiri saat ini mayoritas kepemilikan sahamnya digenggam oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Makassar, Sulawesi Selatan.

"PT GMTD adalah perusahaan terbuka, di mana Lippo salah satu pemegang saham tapi itu perusahaan Pemda jadi yang perlu ditanya [terkait sengketa lahan] itu ke sana," jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Senin (10/11/2025).

Pada saat yang sama, James juga menampik tudingan Jusuf Kalla yang mengatakan bahwa entitas bisnisnya yakni Lippo Group kerap melakukan penyerobotan lahan.

"Kamu percaya Lippo melakukan penyerobotan tanah? Kan tidak kan?," ujarnya singkat.