Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkap awal mula sengketa lahan yang terjadi antara PT Hadji Kalla entitas bisnis milik Jusuf Kalla (JK) dengan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD).

Nusron menjelaskan, sengketa lahan tersebut terjadi lantaran minimnya legalitas lahan khususnya pada tanah-tanah di tahun 1990-an. Pasalnya, pada periode tersebut masyarakat hanya bertumpu pada pernyataan yang disampaikan perawi tanah.

"Sebagaimana terjadi baru-baru ini, di Makassar, tanahnya pak JK dan GMTD juga dimulai dari sengketa riwayat tanah. Karena itu harus kita atasi," jelasnya singkat.

Adapun sat ini, penyelesaian sengketa lahan antara Hadji Kalla dengan GMTD dalam proses pelaksanaan due diligence atau investigasi dan audit menyeluruh untuk menentukan hak kepemilikan yang paling benar secara hukum.

"Sekarang ini sedang dalam rangka kita sedang melakukan legal due diligence. Legal due diligence mana yang ada prosesnya paling proper dan paling benar. Kan enggak mungkin semuanya benar. Karena ada di 1 objek yang sama, [tapi] ada dua objek [sertifikat] itu pasti ada yang salah kan," kata Nusron saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Senin (24/11/2025).

Meskipun proses pembuktian masih berjalan, Nusron memberikan indikasi awal terkait pihak yang memiliki potensi kebenaran lebih besar umumnya merupakan yang lebih dahulu memiliki hak atas lahan tersebut.

Sebelumnya, Nusron menyebut bahwa pihak yang disebut telah memiliki hak atas lahan terlebih dahulu adalah PT Hadji Kalla. Di mana, SHGB milik PT Hadji Kalla yang terafiliasi dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) itu juga telah dilakukan proses perpanjangan pada 2016 dan berlaku hingga 2036.

"Tapi yang duluan punya Pak JK dan dia sudah diperpanjang. Biasanya yang duluan itu 70% lah itu yang lebih benar, tapi enggak menjamin ya. Tapi 70% lah yang benar begitu," jelasnya.

Nusron menuturkan, setelah proses legal due diligence rampung, pihaknya berencana memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk mendengarkan dan menyampaikan hasil temuan.

Bisnis.com, JAKARTA – Sengketa lahan seluas 16 hektare (Ha) di Makassar, Sulawesi Selatan antara PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD) dengan PT Hadji Kalla kian memanas. Pasalnya, kedua kubu mengeklaim sebagai pemilik sah lahan tersebut.

Presiden Direktur PT GMTD, Ali Said menjelaskan bahwa pernyataan terbaru kuasa hukum Jusuf Kalla yang menyebut legalitas kepemilkan hak atas lahan yang digenggam GMTD tidak mendasar adalah sebuah misinformasi.

Pasalnya, Ali menekankan bahwa pihaknya dipastikan memiliki dasar hukum lengkap dan berlapis. Mulai dari sertifikat resmi BPN (SHM 25/1970 yang diperbarui menjadi SHM 3307/1997, dan menjadi SHGB 20454/1997) hingga pembukuan audited PT GMTD sebagai perusahaan terbuka.

Selain itu, Ali juga menjelaskan pihaknya mengantongi empat putusan inkracht (2002–2007) yang memenangkan PT GMTD, eksekusi PN Makassar 3 November 2025, serta mengantongi dokumen PKKPR per tanggal 15 Oktober 2025.

"Semua itu [dokumen yang disebutkan di atas] tidak pernah dibantah, karena memang tidak dapat dibantah," jelas Ali dalam keterangan resmi, Rabu (19/11/2025).

Pada saat yang sama, manajemen PT GMTD turut memberikan tanggapan mengenai pernyataan kuasa hukum Jusuf Kalla yang menyebut GMTD hanya diperbolehkan mengembangkan pariwisata dan tidak boleh mengembangkan real estate.

Ali menegaskan, pernyataan tersebut adalah keliru dan bertentangan dengan Akta Pendirian Perseroan. Pasalnya, mengacu pada beleid tersebut tujuan usaha PT GMTD meliputi Industri kepariwisataan, dan bidang-bidang usaha lainnya, termasuk investasi dan keikutsertaan modal dalam usaha lain.

"Artinya, PT GMTD secara hukum berhak mengembangkan pariwisata dan bidang-bidang lainnya termasuk real estate, kawasan hunian, komersial, dan seluruh kegiatan usaha yang sah. Dan hal ini dikuatkan fakta akta-akta pendukung," pungkasnya.

Sejalan dengan hal itu, PT GMTD mengimbau agar upaya mengaburkan fakta hukum dan mengalihkan isu dihentikan demi kepentingan publik dan ketertiban kawasan.

Jusuf Kalla Bantah GMTD

Sementara itu, Jusuf Kalla melalui juru bicaranya, Husain Abdullah menanggapi tudingan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk.(GMTD) yang menyebut kepemilikan Lahan 16 hektare (Ha) PT Hadji Kalla tidak memiliki dasar hukum.

Husain menjelaskan, justru dasar hukum kepemilikan lahan PT GMTD yang sebenernya diklaim tidak selaras. Pasalnya, prinsip sesuai SK Gubernur No118/XI/1991 yang menjadi pegangan Lippo Group-GMTD adalah untuk keperluan wisata bukan untuk real estate ataupun jual beli tanah seperti di Tanjung Bunga, Makassar.

"Pelaksanaan SK tersebut juga tidak boleh asal main rampas tanah milik rakyat, karena itu sama saja mempraktekkan Serakahnomics yang dilarang oleh Presiden Prabowo," kata Husain dalam keterangan resmi, Selasa (18/11/2025).

Lebih lanjut, Husain menjelaskan bahwa SK penugasan pembangunan usaha pariwisata melalui izin prinsip tahun 1991 tersebut juga telah dicabut dengan SK Gunernur No. 17/VI/1998 tanggal 24 Juni 1998.

Seiring dengan hal itu, tambah Husain, perubahan tujuannya tidak dapat dibenarkan karena mengubah secara prinsip dasar peruntukan yang sebelumnya diharapkan lebih menguntungkan publik melalui manfaat berganda (multiplier effect) dari pembangunan usaha pariwisata.

Sebelumnya, Chief Legal & Sustainability Officer Kalla Subhan Djaya Mappaturung mengatakan bahwa lahan tersebut telah direncanakan untuk pembangunan proyek properti terintegrasi. Namun, sejak adanya aktivitas pematangan lahan dan pemagaran yang dimulai pada 27 September 2025, pihaknya mengaku mengalami banyak gangguan fisik yang diduga dilakukan oleh pihak GMTD.

Belakangan baru diketahui GMTD ternyata telah mengajukan permohonan eksekusi atas lahan tersebut pada objek tanah seluas 16,3 hektare. Anehnya, ditambahkan Subhan, permohonan eksekusi tersebut berdasarkan perkara yang melibatkan GMTD melawan Manyombalang Dg Solong, bukan Kalla Group.

"Kami membeli tanah ini dari orang tua Karaeng Ici', ahli waris dari Pallawaruka, bukan dari Manyombalang. Sertifikat kami tidak pernah digugat tapi tiba-tiba tanah itu mau dieksekusi," ungkap Subhan.

Sementara itu, Andi Idris Mangenrurung A. Idjo (Karaeng Ici'), yang mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan awal mengatakan bahwa Manyombalang bukan merupakan keluarganya. Tidak ada hubungannya dengan lahan tersebut dan tidak pernah menguasainya sampai sekarang.

"Jadi saya menganggap bahwa putusan ini ada kaitannya dengan mafia tanah karena akan dieksekusi tanpa sepengetahuan pemilik tanah. Makanya saya juga akan lanjutkan ke proses hukum," tegasnya.

Respons Menteri ATR

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa sengketa tanah seluas 16,4 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, merupakan kasus lama yang akarnya telah berlangsung puluhan tahun sebelum masa kepemimpinannya di ATR/BPN.

Seperti diketahui, sengketa tersebut melibatkan sejumlah pihak seperti PT Hadji Kalla, PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) yang terafiliasi dengan Lippo Group, serta Mulyono dan Manyombalang Dg. Solong.

“Kasus ini merupakan produk tahun 1990an. Justru kini terungkap karena kami sedang berbenah dan menata ulang sistem pertanahan agar lebih transparan dan tertib,” ujar Menteri Nusron di Jakarta, Minggu (09/11/2025).

Berdasarkan penelusuran Kementerian ATR/BPN, bidang tanah yang kini menjadi objek sengketa ternyata memiliki dua dasar hak yang berbeda. Pertama, terdapat sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Hadji Kalla yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar pada 8 Juli 1996 dan berlaku hingga 24 September 2036. Kedua, di atas lahan yang sama juga terdapat Hak Pengelolaan (HPL) atas nama PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk, yang berasal dari kebijakan Pemerintah Daerah Gowa dan Makassar sejak tahun 1990-an.

Selain kedua dasar hak tersebut, sengketa ini juga berkaitan dengan gugatan dari Mulyono serta putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 228/Pdt.G/2000/PN Makassar dalam perkara antara GMTD melawan Manyombalang Dg. Solong, di mana GMTD dinyatakan sebagai pihak yang menang.

Menteri Nusron menjelaskan, bahwa secara hukum, putusan tersebut hanya mengikat para pihak yang berperkara dan ahli warisnya, sehingga tidak otomatis berlaku terhadap pihak lain di lokasi yang sama. Namun, ia menegaskan bahwa fakta hukum juga menunjukkan PT Hadji Kalla memiliki hak atas dasar penerbitan yang berbeda.

“Fakta hukum menunjukkan bahwa di lahan itu terdapat beberapa dasar hak dan subjek hukum berbeda. Karena itu, penyelesaiannya harus berdasarkan data dan proses administrasi yang cermat, bukan dengan mengeneralisasi satu putusan,” jelas Nusron Wahid.

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi di lapangan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sementara itu, Kementerian ATR/BPN menjalankan fungsi administratif berdasarkan data pertanahan yang sah.

“Secara administrasi, Kementerian ATR/BPN berkewajiban memastikan bahwa objek tanah yang disebut dalam putusan sesuai dengan data pertanahan yang ada,” tegasnya.

Sebagai langkah koordinatif, Kantor Pertanahan Kota Makassar telah mengirim surat resmi kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk meminta klarifikasi dan koordinasi teknis. “Termasuk perlunya konstatiring administratif sebelum pelaksanaan eksekusi agar tidak terjadi salah objek,” tambahnya.

Menteri Nusron menyebut bahwa kasus ini menjadi momentum penting untuk mempercepat pembersihan dan digitalisasi data lama, serta sinkronisasi peta bidang tanah guna mencegah terbitnya sertipikat ganda (double certificate) dan overlapping di masa depan. “Kalau hari ini kasus lama muncul ke publik, itu justru karena sistem kita sedang jujur dan dibuka. Kami ingin semua terang agar ke depan tidak ada lagi tumpang tindih,” kata Menteri Nusron.

Menteri Nusron menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN tidak berpihak kepada siapa pun, baik PT Hadji Kalla, PT GMTD (Lippo), Mulyono, maupun Manyombalang Dg. Solong. Kementerian ATR/BPN berfokus pada penertiban administrasi dan kepastian hukum pertanahan, dengan prinsip netralitas dan keterbukaan informasi.

“Kami berdiri di atas hukum, bukan di atas kepentingan siapa pun. Fokus kami membenahi sistem agar ke depan setiap hak atas tanah berdiri di atas kepastian hukum,” tutup Menteri Nusron.

Bisnis.com, JAKARTA — Sengketa lahan antara entitas bisnis milik Jusuf Kalla, PT Hadji Kalla, dengan PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD) yang terafiliasi dengan Lippo Group, kembali menjadi sorotan publik.

Kasus ini mencuat setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap temuan terbaru terkait tumpang tindih hak atas lahan seluas 16,4 hektare di kawasan Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan.

Berikut sejumlah fakta dari sengketa lahan tersebut:

1. Sengketa Lahan Sudah Terjadi Sejak 1990-an

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut kasus ini merupakan 'produk lama' yang telah terjadi sejak 1990-an.

“Tumpang tindih alas hak antara dua entitas itu sudah ada sejak 1990-an. Kasus ini baru terungkap karena kami sedang menata ulang sistem pertanahan agar lebih transparan dan tertib,” ujarnya, Selasa (11/11/2025).

Berdasarkan hasil penelusuran Kementerian ATR/BPN, lahan yang menjadi objek sengketa ternyata memiliki dua dasar hak berbeda, yaitu Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT Hadji Kalla dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama PT GMTD.

2. PT Hadji Kalla Miliki Sertifikat HGB Resmi

PT Hadji Kalla diketahui menggenggam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar pada 8 Juli 1996 dan berlaku hingga 24 September 2036.

Nusron menegaskan, fakta hukum menunjukkan bahwa PT Hadji Kalla memang memiliki dasar penerbitan hak yang sah dan berbeda dari milik GMTD.

“Fakta hukum menunjukkan bahwa di lahan itu terdapat beberapa dasar hak dan subjek hukum berbeda. Karena itu penyelesaiannya harus berdasarkan data dan proses administrasi yang cermat,” tegasnya.

3. GMTD Melakukan Eksekusi Lahan

Sengketa makin memanas setelah PT GMTD melakukan eksekusi lahan yang diklaim sebagai milik PT Hadji Kalla.

Nusron mengungkap, pihaknya telah mengirim surat kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk mempertanyakan dasar eksekusi tersebut, sebab di atas tanah itu masih ada dua sengketa aktif, yakni antara PT Hadji Kalla dengan Mulyono (perorangan), serta dengan GMTD.

“Kami mempertanyakan proses eksekusi karena belum ada pengukuran ulang [konstataring], sementara di atas tanah tersebut masih ada dua masalah,” ujar Nusron.

4. Jusuf Kalla Tuding Ada Mafia Tanah

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menuding ada permainan dalam sengketa lahan miliknya. Ia menilai GMTD dan pihak terkait telah melakukan “rekayasa” dan “perampokan lahan”.

“Jadi itu kebohongan dan rekayasa, itu permainan Lippo. Jangan main-main di sini, Makassar ini,” ujar JK saat meninjau lokasi lahan, Rabu (5/11/2025).

JK mengaku heran karena lahan miliknya seluas 16,5 hektare diklaim oleh seseorang bernama Manjung Ballang, yang disebutnya sebagai seorang pedagang ikan.

“Masak penjual ikan punya tanah seluas ini? Itu tidak masuk akal,” tegasnya.

5. Dugaan Rekayasa dan Salah Objek Sengketa

JK menduga terjadi rekayasa dan salah objek sengketa, bahkan kemungkinan keterlibatan oknum aparat dalam proses eksekusi.
Menurutnya, pelaksanaan eksekusi seharusnya dilakukan setelah ada pengukuran ulang (post-statering) oleh BPN. Namun, JK menuding proses itu tidak dilakukan.

6. Kementerian ATR/BPN Tegaskan Netral

Menteri ATR/BPN menegaskan lembaganya tidak berpihak kepada siapa pun, baik PT Hadji Kalla, PT GMTD, maupun individu lain yang terlibat dalam kasus ini.

“Kami berdiri di atas hukum, bukan di atas kepentingan siapa pun. Fokus kami membenahi sistem agar setiap hak atas tanah berdiri di atas kepastian hukum,” kata Nusron.

7. Respons Lippo Group

CEO Lippo Group, James Riady memberikan penjelasan mengenai sengketa lahan yang melibatkan PT Gowa Makassar Tourism Development Corporation Tbk. (GMTD) dengan PT Hadji Kalla di Makassar, Sulawesi Selatan.

James membenarkan bahwa Lippo Group menggenggam sejumlah saham milik PT GMTD. Namun, pihaknya mengaku tidak tahu menahu mengenai kelolaan lahan atau land bank perusahaan tersebut.

Pasalnya, tambah James, PT GMTD sendiri saat ini mayoritas kepemilikan sahamnya digenggam oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Makassar, Sulawesi Selatan.

"PT GMTD adalah perusahaan terbuka, di mana Lippo salah satu pemegang saham tapi itu perusahaan Pemda jadi yang perlu ditanya [terkait sengketa lahan] itu ke sana," jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Senin (10/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyebut entitas bisnis terafiliasi Jusuf Kalla yakni PT Hadji Kalla merupakan pemilik sah lahan di Gowa, Makassar.

Nusron Wahid menjelaskan, PT Hadji Kalla tercatat menggenggam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pada lahan yang saat ini tengah bersengketa usai PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. (GMTD) yang merupakan entitas Lippo Group melakukan ekskusi pada tanah tersebut.

"Di atas tanah tersebut ada sertifikat tanah HGB atas nama PT Hadji Kalla," kata Nusron saat ditemui di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Nusron juga menuturkan, lahan HGB PT Hadji Kalla itu saat ini tengah bersengketa dengan individu perorangan atas nama Mulyono.

Dengan masuknya GMTD pada proses ekskusi yang baru-baru ini dilakukan, maka lahan tersebut tengah bersengketa di antara 2 entitas perusahaan dan satu perorangan.

"Kami sudah kirim surat kepada pengadilan di Kota Makassar bahwa intinya mempertanyakan proses eksekusi tersebut karena belum ada konstataring [pengukuran ulang], mengingat di atas tanah tersebut itu masih ada dua masalah [antara PT Hadji Kalla dengan Mulyono]," pungkasnya.

Sebelumnya, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla geram karena lahan miliknya yang berada di wilayah GMTD, Jalan Metro Tanjung Bunga, diduga dimainkan mafia tanah di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Jadi itu kebohongan dan rekayasa, itu permainan Lippo, itu ciri Lippo itu. Jadi jangan main-main di sini, Makassar ini," jelasnya.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini tidak habis pikir ada orang mengeklaim lahannya seluas 16,5 hektare itu diketahui penjual ikan (Manjung Ballang). Padahal lahan ini sudah lama dimilikinya.

JK turut menegaskan, lahan yang berada di Kawasan pengelolaan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) tersebut diklaim telah di beli dari anak Raja Gowa, kala itu status wilayah masih masuk Kabupaten Gowa, sekarang Kota Makassar.

JK menceritakan, sebagian lahan di wilayah sengketa itu dulunya dibeli almarhum Hj Najamiah, namun belakangan dia ditipu. Meski demikian, lahan itu sudah miliknya sejak 30 tahun lalu sebelum almarhum Hj Najamiah datang ke Makassar.

"Dia [GMTD] belum datang ke Makassar, kita sudah punya. Kalau begini, nanti seluruh kota dia akan memainkan seperti itu, rampok seperti itu. Kalau Hadji Kalla ada yang mau main-main, apalagi sama rakyat lain," ungkapnya.