Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan menerima formula upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) baru tentang Pengupahan, dengan sejumlah catatan.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan bahwa ketentuan indeks tertentu atau alfa sebesar 0,5–0,9 telah sesuai dengan harapan buruh. Namun, pihaknya mendesak agar gubernur yang kini memegang kendali penetapan UMP 2026 di masing-masing daerah agar menggunakan batas atas alfa 0,9.

“KSPI akan menyerukan seluruh buruh di Indonesia agar berjuang di Dewan Pengupahan, meminta pada gubernur, meminta pada bupati dan wali kota agar indeks tertentunya 0,9,” kata Said dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (17/12/2025).

Dia lantas menuding bahwa sejumlah kepala daerah telah memberikan instruksi agar nilai alfa ditetapkan di bawah 0,9, padahal belum berunding dengan Dewan Pengupahan setempat.

Menurutnya, hal ini akan bertentangan dengan kehendak Presiden Prabowo Subianto yang disebut menentukan langsung rentang alfa tersebut, terutama untuk mendongkrak kesejahteraan buruh.

“Oleh karena itu, jangan didegradasi keputusan Presiden ini. Kalau buruh berjuang [alfa] 0,9, bupati-wali kota sudah setuju, jangan dicoreng,” ujarnya.

Kendati demikian, Said menyebut bahwa pihaknya tetap menolak proses pembentukan PP Pengupahan baru dan hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sebagai pertimbangan penentuan UMP tahun depan.

Menurutnya, partisipasi bermakna buruh telah diabaikan dalam pembahasan PP Pengupahan. Sementara itu, survei KHL dinilai menerobos landasan hukum yang pernah berlaku, yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 18/2020 yang mengatur 64 item KHL.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) baru tentang Pengupahan, yang menjadi dasar kenaikan UMP 2026.

Hal tersebut disampaikan Menaker Yassierli dalam keterangan tertulis, Selasa (16/11/2025) malam.

“Alhamdulillah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025,” kata Yassierli.

Dia menjelaskan bahwa Prabowo akhirnya memutuskan formula kenaikan upah sebagai berikut: inflasi + (pertumbuhan ekonomi x alfa) dengan rentang alfa 0,5-0,9.

Keputusan tersebut diambil setelah memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya dari serikat pekerja/serikat buruh.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan bakal menunda unjuk rasa di Istana Negara pada Jumat (19/12/2025) mendatang terkait penetapan aturan upah minimum provinsi (UMP) 2026.

Presiden KSPI Said Iqbal berujar bahwa hal tersebut seiring dengan penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) baru tentang Pengupahan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (16/12/2025) kemarin. Tuntutan akan difokuskan ke gubernur sebagai pemegang kendali penetapan UMP 2026 di masing-masing daerah.

“Kemungkinan besar saya minta aksi hari Jumat ditunda menjadi aksi daerah, yakni ke kantor-kantor gubernur,” kata Said dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (17/12/2025).

Lebih lanjut, tenggat penetapan UMP 2026 oleh gubernur pada 24 Desember juga dipandang menjadi batas akhir unjuk rasa bagi serikat buruh, sehingga aksi secara berjilid dapat terus berlangsung hingga bulan berikutnya.

Terkait ketentuan indeks tertentu atau alfa dalam PP Pengupahan yang diperluas dari 0,1–0,3 menjadi 0,5–0,9, Said menjelaskan bahwa KSPI saat ini akan memperjuangkan agar kepala daerah menetapkan UMP dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) 2026 berdasarkan rentang alfa tertinggi.

Menurutnya, perluasan alfa hingga batas atas 0,9 adalah keputusan Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, gubernur diminta agar tak menetapkan alfa kurang dari batas atas tersebut sebelum berunding dengan Dewan Pengupahan daerah masing-masing.

“Kita setuju [rentang alfa] 0,5–0,9, tetapi yang kita perjuangkan adalah 0,9. Dengan catatan Gubernur tidak boleh mengubah rekomendasi Dewan Pengupahan serta bupati dan wali kota,” ujar Said.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa komponen alfa atau indeks tertentu dalam formula UMP 2026 mengalami perluasan dari aturan sebelumnya, tetapi komponen lainnya yakni inflasi dan pertumbuhan ekonomi tetap berlaku.

Beleid tersebut memaknai alfa sebagai kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, sekaligus instrumen bagi daerah untuk melakukan penyesuaian dengan disparitas upah saat ini.

Dia menegaskan bahwa penetapan rentang alfa 0,5 hingga 0,9 pada formula UMP 2026 ini demi memberikan fleksibilitas daerah dalam penetapan upah minimum.

“Alfa inilah yang diputuskan oleh Pak Presiden, nilainya 0,5 sampai 0,9,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai bahwa gubernur dapat mengambil alih penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2026, mengingat pemerintah pusat belum juga menerbitkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pengupahan yang baru.

Dia menjelaskan bahwa kewenangan penuh gubernur dalam menentukan UMP termaktub dalam Undang-Undang (UU) No. 6/2023 tentang Cipta Kerja maupun UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Sekarang pemerintah kapan RPP-nya terbit? Tidak ada kepastian. Oleh sebab itu, gubernur bisa ambil alih, toh kewenangan yang ada di undang-undang itu gubernur yang menetapkan,” kata Timboel saat dihubungi Bisnis, Kamis (11/12/2025).

Dia melanjutkan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Cipta Kerja juga menegaskan peran Dewan Pengupahan Daerah dalam wewenang penetapan UMP oleh gubernur.

Menurutnya, gubernur dapat merumuskan UMP 2026 bersama Dewan Pengupahan berdasarkan formula yang berlaku, yakni dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

“Jadi gubernur bisa mengambil sikap atas 'ketidakmampuan' Menteri Ketenagakerjaan [dalam menetapkan UMP],” lanjutnya.

Timboel juga mengungkapkan bahwa mundurnya pengumuman besaran UMP menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha, terutama dalam menghitung perkiraan biaya tenaga kerja hingga harga pokok penjualan (HPP) periode 2026.

Oleh karena itu, dia mendorong agar gubernur masing-masing provinsi dapat segera menetapkan UMP. Pengusaha akan memiliki waktu lebih banyak dalam merancang struktur biaya, meskipun hanya kurang dari setengah bulan.

Pekan lalu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan bahwa pihaknya telah merampungkan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi.

Survei tersebut menjadi basis perhitungan UMP dari masing-masing daerah yang akan tercantum dalam RPP baru tentang pengupahan. Menurut Yassierli, basis KHL akan memuat besaran kenaikan UMP 2026 yang berbeda di tiap daerah karena perbedaan kondisi ekonomi masing-masing.

“Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu, tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli, Selasa (2/12/2025).