REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mandiri Sekuritas mulai menawarkan Sukuk Tabungan Seri ST015 sebagai instrumen investasi hijau berbasis syariah, di tengah meningkatnya minat masyarakat pada produk keuangan berkelanjutan. Sukuk ritel yang dijamin pemerintah ini memberi imbal hasil tetap 5,20 persen per tahun untuk tenor dua tahun dan 5,45 persen per tahun untuk tenor empat tahun, dengan modal mulai Rp 1 juta sehingga menyasar kantong investor kecil hingga menengah.

Direktur Retail Mandiri Sekuritas, Theodora VN Manik, menekankan peran publik dalam pembiayaan proyek ramah lingkungan. Perubahan iklim merupakan tantangan nasional yang harus dihadapi bersama.

"Mandiri Sekuritas berkomitmen mendukung pemerintah melalui produk investasi yang tidak hanya memberikan imbal hasil menarik, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan. Melalui ST015, masyarakat dapat turut berkontribusi dalam pembiayaan proyek pelestarian lingkungan hidup sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” ujar Theodora dalam keterangan, Selasa (11/11/2025).

Instrumen ini menjadi bagian dari Surat Berharga Negara (SBN) ritel yang diterbitkan dan dijamin Kementerian Keuangan, sehingga risiko gagal bayarnya berada di tangan negara. Mandiri Sekuritas menyebut ST015 cocok untuk seluruh profil risiko, dari konservatif hingga agresif, yang mencari instrumen relatif aman sekaligus ingin terlibat dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai sukuk hijau berbasis syariah, dana yang dihimpun ST015 akan disalurkan ke proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berkelanjutan termasuk penanganan perubahan iklim. Narasi “hijau” ini menjadi daya tarik tambahan bagi investor ritel, meski ke depan publik tetap perlu mengawal transparansi penyaluran dana agar benar-benar menyentuh proyek yang ramah lingkungan.

ST015 ditawarkan dalam dua seri, yakni ST015-T2 dengan tenor dua tahun dan ST015-T4 dengan tenor empat tahun. Batas pembelian ditetapkan mulai Rp 1 juta sampai Rp 5 miliar untuk ST015-T2 dan hingga Rp 10 miliar untuk ST015-T4, memberi ruang cukup lebar bagi investor ritel maupun nasabah berkantong besar.

Bisnis.com, SINGAPURA – Negara-negara di Asia Tenggara dihadapkan tantangan signifikan dalam menyediakan pembiayaan untuk transisi energi, di tengah besarnya potensi transformasi menuju ekonomi rendah karbon di kawasan.

Direktur Kebijakan Energi dan Kepala Asia Zero Emission Center ERIA, Nuki Agya Utama mengatakan kebutuhan investasi kumulatif di sektor kelistrikan dan lainnya hingga 2050 adalah sekitar US$1,5 triliun.

“Namun, investasi tahunan saat ini masih relatif rendah, hanya US$35 miliar. Sekali lagi, sayangnya, ini tidak cukup,” ujarnya di forum Asian Downstream Summit, Rabu (29/10/2025).

Menurutnya, mekanisme seperti ASEAN Carbon Deployment Finance, ASEAN Catalytic Green Finance Facility (ACGF) serta sistem pinjaman terkait lainnya yang menggabungkan modal konsesional dan komersial, diperlukan untuk memungkinkan transformasi industri.

Nuki menjelaskan, program transisi energi di setiap negara punya karakteristik yang spesial dan tidak bisa disamakan dengan negara lainnya. “Tidak bisa memaksakan program transisi di setiap negara, selain mereka punya sumber daya masing-masing, kita juga bicara soal kepentingan negara,” tambahnya.

Asean Penghasil Emisi Tercepat

Di sisi lain, merujuk laporan ERIA bertajuk Dekarbonisasi Sektor-sektor yang Sulit Dikurangi dan Beremisi Tinggi di Asia Tenggara: Transisi Keuangan, Teknologi, dan Pendekatan Kebijakan, kawasan ini merupakan salah satu penghasil emisi dengan pertumbuhan tercepat, dengan emisi meningkat 2,2% per tahun.

Asia Tenggara sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, yang mengancam ketahanan pangan, infrastruktur, dan keanekaragaman hayati. Meskipun transisi energi menawarkan manfaat, ia juga menghadirkan tantangan dalam menyeimbangkan dekarbonisasi dengan ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi.

Nuke menjelaskan, salah satu tantangan terberat transisi energi di Asia Tenggara adalah mayoritas pembangkit masih mengandalkan batu bara, seperti di Indonesia. Apalagi, banyak PLTU yang tergolong masih baru dan melekat dengan kawasan industri yang baru dikembangkan di Asean.

“Hal ini menciptakan efek lock-in, di mana kawasan ini berkomitmen untuk pensiun dini tetapi berisiko mengalami stranded assets yang signifikan dan kerugian finansial tanpa solusi pembiayaan,” tulis laporan yang dirilis bersama dengan ADB dan METI pada 24 Oktober lalu.