Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif CERAH Agung Budiono mengatakan Indonesia perlu mencari alternatif pembiayaan transisi energi menyusul keluarnya Amerika Serikat dari Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCC).

Agung dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan keluarnya AS dari UNFCCC berpotensi mempersempit ruang pendanaan aksi iklim dan transisi energi, termasuk berbagai skema kerja sama multilateral dan kemitraan kolektif.

Berkurangnya komitmen negara maju, menurut dia, akan berdampak langsung pada ketersediaan pembiayaan murah dan dukungan internasional yang sangat dibutuhkan negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk menurunkan ketergantungan pada energi fosil.

Namun demikian, Agung meyakini pelemahan kerja sama multilateral tidak serta-merta menutup seluruh ruang kerja sama internasional bagi Indonesia.

“Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mendorong dan memperluas kerja sama bilateral dengan negara-negara di Global South dan Timur Tengah dalam pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, dan penguatan kapasitas transisi energi,” kata Agung.

Menurut dia, Indonesia tidak seharusnya menjadikan Amerika Serikat sebagai rujukan utama dalam menentukan arah kebijakan iklim dan transisi energi di tanah air.

Berkaca dari dampak krisis iklim di dalam negeri yang semakin merusak, seperti banjir ekstrem di Aceh, Sumatera Utara, dan berbagai wilayah lainnya, pemerintah seharusnya memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi iklim yang konsisten.

Ia menekankan arah kebijakan nasional harus tetap konsisten dengan target penurunan emisi, pengurangan ketergantungan pada energi fosil, serta perlindungan masyarakat yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim.

“Jangan sampai ketika komitmen Amerika Serikat terhadap isu ini melemah atau terhenti, Indonesia justru ikut mundur hanya karena AS merupakan salah satu mitra penting Indonesia,” kata Agung.

Selain kerja sama bilateral, penguatan kolaborasi South-South juga semakin krusial. Agung menambahkan, Indonesia memiliki peran strategis untuk memperkuat kolaborasi dalam kerangka BRICS+, yang bisa menjadi alternatif penting untuk pertukaran teknologi pembiayaan alternatif dan praktik baik transisi energi yang lebih adil dan setara.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Kebutuhan pembiayaan besar dalam transisi energi memerlukan skema alternatif yang inovatif untuk dapat terealisasi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia yang masih dipandang berisiko tinggi bagi investor.

“Kesenjangan pendanaannya sangat besar, mencapai triliunan dolar tergantung cakupan waktu dan skenario transisi yang dipilih,” kata Ryan Cook, Impact Manager for Sustainable Finance di Climateworks Centre, sebuah lembaga di bawah Monash University Australia, Kamis (20/11/2025).

Cook mengemukakan bahwa pembiayaan ini tidak bisa hanya mengandalkan dukungan pemerintah, mekanisme yang mengakomodasi investasi swasta dan instrumen pendanaan inovatif merupakan kebutuhan mutlak.

Salah satu mekanisme yang tengah banyak dibahas adalah transition bonds, yakni surat utang yang diterbitkan oleh industri beremisi tinggi untuk membiayai peralihan menuju teknologi lebih bersih. Instrumen ini dapat memberi insentif finansial bagi PLTU dan industri terkait untuk menurunkan intensitas emisinya, alih-alih menunggu alih teknologi dari pemerintah atau hibah internasional.

“Pertanyaannya bukan hanya berapa besar dana yang dibutuhkan, tetapi bagaimana pemerintah dan sektor swasta di kedua negara dapat mengisi celah tersebut. Ini pekerjaan besar dan akan menyibukkan kita dalam waktu lama,” ujar Cook.

Ia menambahkan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan tambahan berupa keterbatasan akses pendanaan murah serta risiko investasi yang dinilai lebih tinggi oleh lembaga keuangan global.

Karena itu, struktur pendanaan transisi perlu dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menurunkan risiko investasi, misalnya melalui proyek berskala kawasan industri (industrial precinct) seperti yang sedang dikembangkan Climateworks di Indonesia, Vietnam, dan Australia.

Namun Cook juga menilai bahwa momentum transisi energi tetap positif. Biaya pembangkit energi terbarukan kini makin kompetitif dibandingkan energi fosil, sementara risiko aset terlantar di sektor batu bara terus meningkat.

“Ada alasan untuk optimistis. Dinamika investasinya mulai berubah, meski perjalanannya tidak akan mulus,” katanya.

Bisnis.com, SINGAPURA – Negara-negara di Asia Tenggara dihadapkan tantangan signifikan dalam menyediakan pembiayaan untuk transisi energi, di tengah besarnya potensi transformasi menuju ekonomi rendah karbon di kawasan.

Direktur Kebijakan Energi dan Kepala Asia Zero Emission Center ERIA, Nuki Agya Utama mengatakan kebutuhan investasi kumulatif di sektor kelistrikan dan lainnya hingga 2050 adalah sekitar US$1,5 triliun.

“Namun, investasi tahunan saat ini masih relatif rendah, hanya US$35 miliar. Sekali lagi, sayangnya, ini tidak cukup,” ujarnya di forum Asian Downstream Summit, Rabu (29/10/2025).

Menurutnya, mekanisme seperti ASEAN Carbon Deployment Finance, ASEAN Catalytic Green Finance Facility (ACGF) serta sistem pinjaman terkait lainnya yang menggabungkan modal konsesional dan komersial, diperlukan untuk memungkinkan transformasi industri.

Nuki menjelaskan, program transisi energi di setiap negara punya karakteristik yang spesial dan tidak bisa disamakan dengan negara lainnya. “Tidak bisa memaksakan program transisi di setiap negara, selain mereka punya sumber daya masing-masing, kita juga bicara soal kepentingan negara,” tambahnya.

Asean Penghasil Emisi Tercepat

Di sisi lain, merujuk laporan ERIA bertajuk Dekarbonisasi Sektor-sektor yang Sulit Dikurangi dan Beremisi Tinggi di Asia Tenggara: Transisi Keuangan, Teknologi, dan Pendekatan Kebijakan, kawasan ini merupakan salah satu penghasil emisi dengan pertumbuhan tercepat, dengan emisi meningkat 2,2% per tahun.

Asia Tenggara sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, yang mengancam ketahanan pangan, infrastruktur, dan keanekaragaman hayati. Meskipun transisi energi menawarkan manfaat, ia juga menghadirkan tantangan dalam menyeimbangkan dekarbonisasi dengan ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi.

Nuke menjelaskan, salah satu tantangan terberat transisi energi di Asia Tenggara adalah mayoritas pembangkit masih mengandalkan batu bara, seperti di Indonesia. Apalagi, banyak PLTU yang tergolong masih baru dan melekat dengan kawasan industri yang baru dikembangkan di Asean.

“Hal ini menciptakan efek lock-in, di mana kawasan ini berkomitmen untuk pensiun dini tetapi berisiko mengalami stranded assets yang signifikan dan kerugian finansial tanpa solusi pembiayaan,” tulis laporan yang dirilis bersama dengan ADB dan METI pada 24 Oktober lalu.