Bisnis.com, SINGAPURA – Negara-negara di Asia Tenggara dihadapkan tantangan signifikan dalam menyediakan pembiayaan untuk transisi energi, di tengah besarnya potensi transformasi menuju ekonomi rendah karbon di kawasan.

Direktur Kebijakan Energi dan Kepala Asia Zero Emission Center ERIA, Nuki Agya Utama mengatakan kebutuhan investasi kumulatif di sektor kelistrikan dan lainnya hingga 2050 adalah sekitar US$1,5 triliun.

“Namun, investasi tahunan saat ini masih relatif rendah, hanya US$35 miliar. Sekali lagi, sayangnya, ini tidak cukup,” ujarnya di forum Asian Downstream Summit, Rabu (29/10/2025).

Menurutnya, mekanisme seperti ASEAN Carbon Deployment Finance, ASEAN Catalytic Green Finance Facility (ACGF) serta sistem pinjaman terkait lainnya yang menggabungkan modal konsesional dan komersial, diperlukan untuk memungkinkan transformasi industri.

Nuki menjelaskan, program transisi energi di setiap negara punya karakteristik yang spesial dan tidak bisa disamakan dengan negara lainnya. “Tidak bisa memaksakan program transisi di setiap negara, selain mereka punya sumber daya masing-masing, kita juga bicara soal kepentingan negara,” tambahnya.

Asean Penghasil Emisi Tercepat

Di sisi lain, merujuk laporan ERIA bertajuk Dekarbonisasi Sektor-sektor yang Sulit Dikurangi dan Beremisi Tinggi di Asia Tenggara: Transisi Keuangan, Teknologi, dan Pendekatan Kebijakan, kawasan ini merupakan salah satu penghasil emisi dengan pertumbuhan tercepat, dengan emisi meningkat 2,2% per tahun.

Asia Tenggara sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, yang mengancam ketahanan pangan, infrastruktur, dan keanekaragaman hayati. Meskipun transisi energi menawarkan manfaat, ia juga menghadirkan tantangan dalam menyeimbangkan dekarbonisasi dengan ketahanan energi dan pertumbuhan ekonomi.

Nuke menjelaskan, salah satu tantangan terberat transisi energi di Asia Tenggara adalah mayoritas pembangkit masih mengandalkan batu bara, seperti di Indonesia. Apalagi, banyak PLTU yang tergolong masih baru dan melekat dengan kawasan industri yang baru dikembangkan di Asean.

“Hal ini menciptakan efek lock-in, di mana kawasan ini berkomitmen untuk pensiun dini tetapi berisiko mengalami stranded assets yang signifikan dan kerugian finansial tanpa solusi pembiayaan,” tulis laporan yang dirilis bersama dengan ADB dan METI pada 24 Oktober lalu.