Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjajaki penerbitan sukuk hijau sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur energi terbarukan agar mengurangi ketergantungan terhadap APBD maupun APBN.

Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB Niken Arumdati mengatakan pemerintah menggandeng Bank NTB Syariah untuk menerbitkan sukuk hijau tersebut.

"Kenapa obligasi daerah? Karena kami mau mengeksplorasi skema-skema pembiayaan di luar APBN dan APBD untuk pembangunan energi terbarukan," ujar dia dalam pernyataan di Mataram, Rabu.

Niken menyakini penerbitan sukuk hijau dapat membuka peluang investasi dan mempercepat proyek-proyek pembangunan energi bersih yang selama ini masih terkendala pembiayaan.

Keterlibatan perbankan daerah dalam penerbitan sukuk hijau diharapkan mampu menarik minat investor yang memiliki perhatian terhadap pembiayaan berkelanjutan dan ramah lingkungan di Nusa Tenggara Barat.

"Kontribusi energi baru terbarukan di NTB saat ini sekitar 25 persen. Sedangkan, sisanya masih didominasi energi fosil batu barat, minyak, dan gas," kata Niken.

Dinas ESDM NTB mencatat kapasitas energi terbarukan terus berkembang di Nusa Tenggara Barat. Kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang terhubung jaringan atau on grid mencapai 21,6 megawatt.

Kemudian, PLTS off grid yang dikelola industri pertambangan mencapai 26,8 megawatt dan keberadaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) sebanyak 18,5 megawatt.

Niken mengungkapkan potensi panas bumi juga sedang dikembangkan di wilayah Hu'u, Kabupaten Dompu. Estimasi kapasitas setrum yang dihasilkan dari proyek tersebut mencapai 65 megawatt.

"Izin pengembangan energi panas bumi telah diperoleh sejak Maret 2025," pungkas dia.

Pemerintah NTB menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur energi terbarukan dapat mendorong kemandirian energi daerah sekaligus memperkuat posisi sebagai pusat energi hijau di wilayah tengah Indonesia.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA—Sukuk Hijau atau Green Sukuk berpotensi menjadi salah satu alternatif pembiayaan proyek energi baru terbarukan (EBT), seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Indonesia memiliki potensi energi surya lebih dari 3.000 gigawatt (GW) dan merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Namun, pemanfaatannya masih sangat terbatas.

Di tengah kebutuhan investasi energi bersih yang terus meningkat untuk mendukung target dekarbonisasi, skema pembiayaan inovatif seperti green sukuk dinilai dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat pengembangan energi surya di dalam negeri, khususnya dalam mewujudkan target pembangunan kapasitas 100 gigawatt (GW) energi surya.

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Deni Ridwan mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan berbagai instrumen fiskal untuk mendorong pembangunan ekonomi hijau, termasuk melalui pengembangan instrumen pembiayaan syariah.

“Pemerintah berupaya mengoptimalkan berbagai instrumen fiskal yang dimiliki, baik dari sisi penerimaan, belanja, maupun pembiayaan, untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau dan target pembangunan berkelanjutan,” ujar Deni dalam keterangan resmi, Rabu (11/3/2026).

Ia menjelaskan, Indonesia merupakan salah satu pionir penerbitan green sukuk di pasar global. Instrumen tersebut telah dimanfaatkan untuk membiayai berbagai proyek ramah lingkungan, mulai dari energi terbarukan, transportasi rendah karbon, hingga pengelolaan limbah dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Menurutnya, proyek-proyek yang didukung melalui green sukuk juga telah memberikan kontribusi nyata terhadap upaya penurunan emisi karbon.

“Proyek-proyek yang didukung pembiayaan green sukuk telah berkontribusi pada penurunan emisi karbon lebih dari 10 juta ton CO₂,” kata Deni.

Selain mendukung pembiayaan proyek hijau, penerbitan green sukuk juga membuka peluang untuk memperluas basis investor yang memiliki perhatian terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

Dengan demikian, instrumen ini dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan yang strategis dalam mendukung agenda transisi energi nasional.

Sementara itu, Direktur Zakat dan Wakaf Kementerian Agama, Prof. Waryono Abdul Ghafur, menilai agenda transisi energi juga sejalan dengan nilai-nilai keagamaan.

“Dalam ajaran Islam, merawat lingkungan merupakan bagian dari iman. Karena itu, isu keberlanjutan dan transisi energi juga merupakan tanggung jawab moral dan spiritual,” ujarnya.

Instrumen keuangan sosial syariah seperti wakaf, lanjut Waryono, memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang inovatif dan produktif, wakaf dapat berkontribusi dalam mendukung berbagai inisiatif hijau, termasuk pengembangan energi terbarukan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jasa Keuangan Sosial Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Dwi Irianti Hadiningdyah, menilai pengembangan energi surya dapat diperkuat melalui skema blended financing yang menggabungkan instrumen pembiayaan komersial dan sosial syariah.

Menurutnya, selain green sukuk, sumber pendanaan juga dapat berasal dari instrumen seperti cash waqf linked sukuk (CWLS), zakat, maupun dana sosial lainnya.

“Ke depan kita bisa mengembangkan skema blended financing antara sukuk dengan instrumen keuangan sosial syariah, sehingga pembiayaan proyek energi terbarukan dapat dilakukan secara lebih inovatif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dwi juga menyebut Indonesia memiliki potensi dana sosial syariah yang sangat besar. Potensi zakat nasional diperkirakan mencapai sekitar Rp327 triliun per tahun, sementara potensi wakaf uang diperkirakan mencapai sekitar Rp180 triliun.

“Potensi ini bisa dimobilisasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk pengembangan energi surya,” katanya.

Ia turut menyoroti peluang pemanfaatan aset wakaf untuk pembangunan infrastruktur energi terbarukan, termasuk instalasi panel surya yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mandiri Sekuritas mulai menawarkan Sukuk Tabungan Seri ST015 sebagai instrumen investasi hijau berbasis syariah, di tengah meningkatnya minat masyarakat pada produk keuangan berkelanjutan. Sukuk ritel yang dijamin pemerintah ini memberi imbal hasil tetap 5,20 persen per tahun untuk tenor dua tahun dan 5,45 persen per tahun untuk tenor empat tahun, dengan modal mulai Rp 1 juta sehingga menyasar kantong investor kecil hingga menengah.

Direktur Retail Mandiri Sekuritas, Theodora VN Manik, menekankan peran publik dalam pembiayaan proyek ramah lingkungan. Perubahan iklim merupakan tantangan nasional yang harus dihadapi bersama.

"Mandiri Sekuritas berkomitmen mendukung pemerintah melalui produk investasi yang tidak hanya memberikan imbal hasil menarik, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan. Melalui ST015, masyarakat dapat turut berkontribusi dalam pembiayaan proyek pelestarian lingkungan hidup sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” ujar Theodora dalam keterangan, Selasa (11/11/2025).

Instrumen ini menjadi bagian dari Surat Berharga Negara (SBN) ritel yang diterbitkan dan dijamin Kementerian Keuangan, sehingga risiko gagal bayarnya berada di tangan negara. Mandiri Sekuritas menyebut ST015 cocok untuk seluruh profil risiko, dari konservatif hingga agresif, yang mencari instrumen relatif aman sekaligus ingin terlibat dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai sukuk hijau berbasis syariah, dana yang dihimpun ST015 akan disalurkan ke proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berkelanjutan termasuk penanganan perubahan iklim. Narasi “hijau” ini menjadi daya tarik tambahan bagi investor ritel, meski ke depan publik tetap perlu mengawal transparansi penyaluran dana agar benar-benar menyentuh proyek yang ramah lingkungan.

ST015 ditawarkan dalam dua seri, yakni ST015-T2 dengan tenor dua tahun dan ST015-T4 dengan tenor empat tahun. Batas pembelian ditetapkan mulai Rp 1 juta sampai Rp 5 miliar untuk ST015-T2 dan hingga Rp 10 miliar untuk ST015-T4, memberi ruang cukup lebar bagi investor ritel maupun nasabah berkantong besar.