Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Korlantas Polri, dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berkoordinasi secara intensif dalam mengurai kepadatan di Pelabuhan Gilimanuk.

Sebagai informasi, jalur menuju Pelabuhan Gilimanuk sempat macet akibat antrean kendaraan hingga lebih dari 30 kilometer. Kini dilaporkan mulai menunjukkan perbaikan.

Masyarakat yang hendak mudik keluar Pulau Bali sebelumnya harus menghadapi kemacetan panjang, dipicu tingginya volume kendaraan, khususnya truk logistik, di masa angkutan mudik Lebaran.

Kementerian Perhubungan melaporkan, antrean yang sebelumnya mencapai puluhan kilometer kini berangsur terurai. Panjang antrean tercatat mulai menyusut.

Sejumlah langkah strategis telah diterapkan untuk mempercepat arus kendaraan, di antaranya pengoperasian kapal-kapal berukuran besar, penambahan armada hingga 35 kapal, optimalisasi buffer zone, serta penerapan sistem tiba-bongkar-berangkat (TBB) pada 25 kapal untuk mempercepat proses sandar bongkar muat.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan bahwa berbagai langkah tersebut diharapkan mampu menekan kepadatan secara signifikan dalam waktu dekat.

“Dengan dilakukannya langkah-langkah tersebut harapannya terjadi pengurangan kepadatan serta arus lalu lintas bisa berjalan normal kembali dan kepadatan bisa terselesaikan sebelum Hari Raya Nyepi,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (18/3/2026).

Namun demikian, kepadatan tidak lepas dari masih banyaknya truk logistik sumbu tiga ke atas yang tetap beroperasi, meski telah ada pembatasan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB). Kondisi ini turut memperparah antrean kendaraan di jalur menuju pelabuhan.

Di sisi lain, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus memperkuat kapasitas layanan melalui langkah-langkah taktis di lapangan. Salah satunya dengan mengerahkan kapal perbantuan KMP Prima Nusantara ke lintasan Ketapang–Gilimanuk.

Wakil Direktur Utama ASDP menegaskan bahwa langkah ini menjadi bagian dari strategi percepatan layanan. “Pengerahan KMP Prima Nusantara merupakan langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas layanan di lintasan tersibuk. Kami juga terus mengoptimalkan pola operasi kapal agar proses penyeberangan berjalan lebih cepat dan antrean dapat ditekan,” ujarnya.

Kondisi Arus Gilimanuk

Berdasarkan pemantauan lapangan pada Rabu (18/3/2026) pukul 10.00 WITA, antrean kendaraan masih terlihat di wilayah Desa Melaya dengan panjang sekitar 11 kilometer dari pelabuhan.

Meski demikian, kondisi ini menunjukkan tren membaik dibandingkan sebelumnya yang sempat mencapai lebih dari 30 kilometer. Peningkatan kapasitas layanan kapal serta pengaturan arus yang lebih terstruktur mulai berdampak pada kelancaran lalu lintas.

Arus kendaraan bergerak lebih stabil, meski pengguna jasa tetap diimbau untuk bersabar dan mengikuti arahan petugas di lapangan.

Dengan berbagai upaya yang terus dilakukan, pemerintah berharap kondisi lalu lintas di akses Pelabuhan Gilimanuk dapat kembali normal dalam waktu dekat, sehingga mobilitas masyarakat menjelang hari besar keagamaan dapat berjalan lebih lancar.

Bisnis.com, JAKARTA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) angkat suara ihwal kemacetan yang sempat mengular di jalur mudik menuju Pelabuhan Gilimanuk hingga Minggu (15/3/2026). Tidak tanggung-tanggung, kemacetan itu ditaksir mencapai panjang puluhan kilometer.
Direktur Utama ASDP Heru Widodo menerangkan bahwa sedikitnya terdapat 3 alasan di balik mengularnya kemacetan di Pelabuhan Gilimanuk saat itu. Salah satunya adalah rangkaian perayaan Nyepi yang berdekatan dengan mudik Lebaran.
Heru menjelaskan bahwa Nyepi, yang jatuh pada tanggal 19 Maret 2026, memiliki rangkaian upacara sejak 15 Maret. Masyarakat disebut memilih untuk melakukan mudik sebelum Hari Raya Nyepi berlangsung, sehingga terjadi peningkatan volume kendaraan saat itu.
"Sementara para pemudik ini ingin menghindari tiga rangkaian kegiatan keagamaan itu. Makanya kemudian beberapa hari yang lalu ini terjadi penumpukan," katanya kepada wartawan di Pelabuhan Merak, Selasa (17/3/2026).
Di satu sisi, memang terjadi penambahan volume kendaraan yang melakukan mudik dari Bali saat itu. Bali yang biasanya mencatatkan volume mudik kendaraan sebesar 21.000, kini mencatatkan volume hingga 27.000 kendaraan.
Terakhir, dia menilai bahwa kemacetan bersumber dari ketidakpatuhan pengendara bermotor tiga roda ke atas yang tidak mematuhi aturan beroperasi pada jam-jam tertentu.
"Ditambah lagi, ini juga ada kekenduratan dari kendaraan bermuatan tiga sumbu ke atas yang mestinya dibatasi, tapi masih tetap beroperasi di jam-jam yang sebelumnya dilarang. Nah, inilah yang kemudian menjadi penyebab kemarin terjadi macet panjang yang ada di Gilimanuk," katanya.
Alasan serupa sempat disampaikan olehMenteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi yang menyayangkan masih adanya pengusaha logistik yang nekat mengoperasikan truk sumbu tiga atau lebih pada periode pembatasan angkutan barang sejak 13 Maret 2026, sehingga menyebabkan kemacetan.
Dalam peninjauan saat itu, Dudy menekankan bahwa pelanggaran tersebut berdampak pada meningkatnya kepadatan alias kemacetan di simpul transportasi pada jalur mudik.
“Ketidakpatuhan ini berdampak pada meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah titik strategis termasuk di pelabuhan penyeberangan,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Senin (16/3/2026).
Sebagai respons taktis, ASDP disebut telah menambah kuantitas kapal di Pelabuhan Gilimanuk. Kini terdapat sedikitnya 35 kapal yang beroperasi pada jalur Gilimanuk–Ketapang.

Usulkan Penambahan Kapasitas

Heru menerangkan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi atas hal tersebut. Upaya antisipasi dari perilaku yang melanggar ketentuan akan berusaha diperketat, melalui kerja sama ASDP dengan stakeholder terkait.
Selain itu, dia menilai, kapasitas pelabuhan mesti ditambah agar tidak menciptakanbottle neckdi tahun-tahun selanjutnya. Hanya saja, upaya ekspansi kapasitas pelabuhan tidak dapat dilakukan tanpa menambah dermaga pelabuhan.
"Kalau kapasitas pelabuhannya tidak segera ditambah, diperbaiki itu juga akan menjadibottleneckyang baru. Nah, kalau bicara soal penambahan kapasitas, tidak bisa kita bicara cuman satu karena yang namanya pelabuhan dan dermaga ini, mereka satu pasang," katanya.
Selain penambahan kapasitas pelabuhan, penting menurutnya untuk turut melakukan penambahan kapasitas kapal. Pasalnya, penambahan kapasitas dermaga mesti diimbangi dengan peningkatan kapasitas kapal.
Di Gilimanuk, sebagian besar kapal disebut memiliki kapasitas yang kecil. ASDP disebut telah mengajukan permintaan penggantian kapal kepada pemerintah.
"Nah, ini juga kami kemarin juga usulkan kepada pemerintah untuk segera mengganti kapal-kapalnya dengan kapasitas yang besar, lalu kemudian di dermaga juga saya kira perlu ditambah," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan bersama pemangku kepentingan terkait terus mengurai kemacetan dan kepadatan antrean kendaraan di jalur menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan antrean kendaraan kini berangsur terurai dan panjangnya berkurang menjadi sekitar delapan kilometer.

Sebelumnya, kepadatan kendaraan sempat terjadi pada Ahad (15/3/2026) dengan panjang antrean mencapai lebih dari 20 kilometer. Dudy menyebut kejadian tersebut menjadi pembelajaran agar tidak terulang di masa mendatang.

“Kita bekerja mencari solusi dan memitigasi kondisi di lapangan. Ini menjadi pelajaran agar ke depan tidak terjadi lagi kepadatan di Gilimanuk. Saya sangat menghargai upaya yang sudah dilakukan sehingga kemacetan yang sempat mencapai 20 kilometer kini mulai teratasi dan berkurang menjadi sekitar delapan kilometer,” ujar Dudy saat meninjau Pelabuhan Gilimanuk, Bali, Selasa (17/3/2026).

Dudy menyampaikan Kementerian Perhubungan telah melakukan sejumlah langkah penanganan kemacetan di Gilimanuk dengan berkolaborasi bersama Korlantas Polri dan PT ASDP Indonesia Ferry.

Langkah tersebut antara lain mengoperasikan kapal berukuran besar, menambah jumlah armada menjadi 35 kapal, mengoptimalkan buffer zone, serta menerapkan sistem tiba-bongkar-berangkat (TBB) pada 25 kapal untuk mempercepat proses layanan.

“Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan kepadatan dapat berkurang, arus lalu lintas kembali normal, dan antrean dapat terselesaikan sebelum Hari Raya Nyepi,” ujar Dudy.

Selain itu, Dudy mengimbau pengusaha angkutan logistik untuk mematuhi Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengatur pembatasan operasional angkutan barang sumbu tiga ke atas.

Menurut dia, masih banyaknya truk logistik sumbu tiga ke atas yang beroperasi selama periode angkutan Lebaran turut menyebabkan kepadatan dan antrean panjang di sekitar Pelabuhan Gilimanuk.

“Langkah mitigasi lanjutan akan dilakukan apabila masih terdapat kendaraan yang belum terangkut saat Hari Raya Nyepi,” ujarnya.

Dudy menjelaskan kendaraan kecil dan bus akan diprioritaskan untuk menyeberang, mengingat jumlah penumpang pada kedua jenis kendaraan tersebut relatif besar.

Sementara itu, kendaraan besar yang tertahan akan dialihkan ke buffer zone. Para sopir akan diberangkatkan menuju Banyuwangi sambil menunggu selesainya perayaan Nyepi.

Ia memastikan para sopir kendaraan besar tidak akan dikenai biaya transportasi dari Gilimanuk ke Banyuwangi maupun sebaliknya. Biaya akomodasi juga akan disiapkan oleh PT ASDP Indonesia Ferry.

Dudy menambahkan dari sisi Pelabuhan Ketapang juga telah disiapkan langkah antisipasi agar arus kendaraan yang tiba dari Gilimanuk tetap lancar.

“Di Ketapang sudah ada ruas tol fungsional dari Besuki. Dengan adanya jalan tol tersebut diharapkan aliran kendaraan dari Gilimanuk dapat terurai. Selain itu, disiapkan pula sejumlah buffer zone sebagai tempat istirahat dan penampungan kendaraan,” kata Dudy.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurai kemacetan dan penumpukan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk, Bali, menjelang arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah. Salah satu langkah yang disiapkan ialah penyediaan buffer zone untuk menampung kendaraan sebelum masuk ke pelabuhan.

Dudy mengatakan, pemerintah juga menambah jumlah kapal penyeberangan serta mengatur pemisahan kendaraan besar agar antrean kendaraan kecil dan bus dapat bergerak lebih cepat. “Yang pasti kita menyiapkan buffer zone, kita tambah kapal, kemudian kita pisahkan kendaraan-kendaraan besar, kita masukkan ke buffer zone, sehingga kendaraan-kendaraan kecil maupun bus bisa didahulukan,” kata Dudy usai menghadiri acara Pencanangan Pembangunan Hunian dalam Rangka Mendukung Program 3 Juta Rumah di kawasan Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Selain itu, Kementerian Perhubungan juga memprioritaskan kendaraan roda dua untuk lebih dulu masuk penyeberangan. Menurut Dudy, sepeda motor perlu diprioritaskan karena pengendaranya tidak terlindungi atap kendaraan saat berada dalam antrean panjang.

“Jadi, ada penambahan kapal, buffer zone, kemudian prioritaskan kendaraan roda dua dan juga kendaraan kecil dan bus,” kata Dudy.

Dudy juga mengimbau pengusaha logistik agar memberi ruang bagi kendaraan pemudik pada periode arus mudik. “Dengan apa yang terjadi di Gilimanuk, kami mengimbau kepada para pengusaha logistic agar tidak menonjolkan egosektoralnya. Ada masyarakat yang lebih luas lagi yang perlu kita layani, perlu kita akumulir dalam rangka perjalanan mudik,” kata Dudy.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko meminta Kementerian Perhubungan dan PT ASDP Indonesia Ferry segera mengambil langkah cepat untuk mengurai kemacetan di jalur Denpasar–Gilimanuk. Ia menerima laporan antrean kendaraan pada arus mudik mencapai 45 hingga 50 kilometer menuju Pelabuhan Gilimanuk.

Sudjatmiko menilai kondisi tersebut membuat ribuan pemudik harus menunggu berjam-jam di jalan tanpa kepastian waktu penyeberangan. Situasi itu, menurut dia, tidak boleh berlarut karena menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik.

“Kemacetan hingga puluhan kilometer ini menunjukkan perlunya langkah penanganan yang cepat, terkoordinasi, dan terukur. Negara harus hadir memastikan para pemudik bisa melakukan perjalanan dengan aman dan manusiawi,” kata Sudjatmiko dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (16/3/2026).

Sudjatmiko juga meminta koordinasi antara Kemenhub, PT ASDP, kepolisian, dan pemerintah daerah diperkuat agar rekayasa lalu lintas dapat dilakukan lebih efektif. Menurut dia, penambahan armada kapal ferry juga perlu dipertimbangkan untuk mempercepat proses penyeberangan.

“Koordinasi dengan ASDP harus diperkuat. Jika memang diperlukan penambahan armada ferry untuk mempercepat proses penyeberangan, maka langkah itu harus segera dilakukan secepatnya. Jangan menunggu antrean makin panjang dan masyarakat semakin lama terjebak di jalan,” kata Sudjatmiko.