Bank Indonesia (BI) menegaskan masyarakat tetap diperbolehkan membeli valuta asing (valas), termasuk dolar AS, selama transaksi tersebut dilakukan untuk kebutuhan riil dan bukan spekulasi di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Ruth A Cussoy Intama mengatakan otoritas moneter tidak membatasi pembelian dolar AS oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

Namun, bank sentral memperketat ketentuan transaksi valas tanpa underlying atau dokumen pendukung untuk menekan aktivitas spekulatif di pasar.

"Jadi sekali lagi message-nya adalah kita tidak membatasi beli valas. Mau beli dolar, mau non-dolar silakan. Tapi tolong kalau mau beli itu harus ada underlying-nya, jadi tidak berupa spekulasi," ujar Ruth dalam pelatihan media BI di Makassar, Jumat (22/5).

Ruth menjelaskan kebijakan tersebut ditempuh di tengah ketidakpastian global dan tekanan terhadap rupiah yang masih berlangsung. Menurutnya, ekspektasi pasar yang berlebihan di tengah gejolak global berpotensi memicu aksi spekulasi terhadap dolar AS.

"Biasanya manusia cenderung exaggerate ketika kondisi seperti ini. Nah inilah yang kita batasi. Kalau memang butuh untuk usaha, kebutuhan anak sekolah di luar negeri, silakan. Tapi jangan karena spekulasi," katanya.

Sebagai bagian dari langkah stabilisasi rupiah, BI sebelumnya menurunkan batas transaksi pembelian valas tanpa underlying dari US$100 ribu menjadi US$50 ribu per bulan. Ketentuan itu tertuang dalam PADG Nomor 7 Tahun 2026 dan mulai diimplementasikan sejak awal Mei 2026.

Ruth menyebut lebih dari 90 persen transaksi valas domestik sebenarnya sudah memiliki underlying. Namun, BI tetap melihat adanya aktivitas pembelian dolar tanpa kebutuhan riil yang cukup besar di pasar.

Menurut dia, kebijakan pengetatan threshold tersebut mulai menunjukkan hasil. BI mencatat rata-rata transaksi pembelian dolar tanpa underlying turun dari sekitar US$76 juta-78 juta per hari menjadi sekitar US$62 juta per hari setelah kebijakan diterapkan.

"Nanti akan kita turunkan lagi menjadi US$25 ribu. Harapannya tren penurunannya akan sama, sehingga pembelian dolar tanpa underlying bisa terus berkurang," ujarnya.

Selanjutnya, BI berencana kembali memangkas batas pembelian valas tanpa underlying menjadi US$25 ribu mulai Juni 2026, setelah masa penyesuaian sistem perbankan selesai dilakukan.

Selain itu, BI juga memperbolehkan 14 bank dealer utama melakukan transaksi non-deliverable forward (NDF) jual di pasar offshore untuk mendukung stabilitas rupiah.

Meski demikian, Ruth menegaskan kebijakan tersebut dilakukan secara selektif dan tetap diawasi ketat oleh BI.

"Karena kalau spekulasi itu yang suffer pasti se-Indonesia. Mau kaya, mau miskin, pasti se-Indonesia," katanya.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan pengembangan produk baru di pasar modal tetap berjalan di tengah gejolak pasar dan tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), salah satunya exchange traded fund(ETF) emas.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan pengembangan instrumen investasi baru menjadi bagian dari upaya pendalaman pasar modal domestik.

"ETF emas kita harapkan segera bisa terbit," ujar Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta, Senin (18/5).

Selain ETF emas, BEI juga tengah menyiapkan pengembangan produk derivatif dengan tambahan underlying baru.

"Kemudian produk-produk derivatif dengan tambahan underlying itu juga akan terus jalan sesuai dengan schedule," katanya.

Jeffrey mengatakan pengembangan produk tetap menjadi prioritas di tengah volatilitas pasar keuangan global dan meningkatnya ketidakpastian di pasar domestik.

Menurutnya, diversifikasi instrumen investasi diperlukan agar pasar modal Indonesia semakin dalam dan mampu menarik lebih banyak partisipasi investor.

BEI juga optimistis pasar modal domestik tetap memiliki basis investor yang kuat. Hingga pekan lalu, jumlah investor pasar modal Indonesia tercatat telah menembus 27 juta investor.

"Yang khusus investor saham itu kira-kira 9,7 juta. Selebihnya adalah investor reksadana," ujar Jeffrey.

Ia menambahkan jumlah investor aktif juga terus meningkat. Investor aktif bulanan bahkan sudah mencapai lebih dari 1 juta investor.

"Baik yang harian, mingguan, bulanan, tahunan itu semuanya meningkat juga. Aktif bulannya sudah di atas 1 juta," katanya.

IHSG ditutup melemah 1,85 persen ke level 6.599 pada perdagangan Senin (18/5). Tekanan pasar dipicu tingginya ketidakpastian global, mulai dari tensi geopolitik hingga arus keluar dana asing dari pasar domestik.

Meski demikian, Jeffrey menegaskan BEI tetap fokus memastikan perdagangan berjalan teratur, wajar, dan efisien di tengah fluktuasi pasar.

"Yang kami pastikan berjalan dengan baik adalah infrastruktur perdagangan, kemudian juga pengaturan dan pengawasan itu berjalan terus dengan baik," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan regulasi yang tersedia selama ini sebenarnya sudah memberi ruang maksimal bagi investasi dana pensiun dan asuransi yang memungkinkan penempatan saham hingga batas kumulatif tinggi.

"Sebenarnya, ruangnya di regulasi itu sudah terbuka," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono dalam acara PTIJK 2026 di Jakarta, Kamis (5/2/2026) malam.

Lebih lanjut, Ogi menjelaskan bahwa dari segi regulasi, baik peraturan pemerintah (PP), peraturan OJK (POJK), maupun peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang mengatur dana pensiun dan asuransi sejauh ini cukup longgar. Artinya, masing-masing lembaga diberikan kewenangan untuk menempatkan investasi saham dengan ruang yang memadai.

Ia mencatat saat ini penempatan saham per emiten rata-rata masih berada di kisaran 8 persen dari total investasi, sehingga masih tersedia ruang untuk dorongan lebih lanjut.

Selain memberikan proteksi dan perlindungan terhadap risiko peserta, Ogi mengingatkan dana pensiun dan asuransi juga berperan sebagai investor institusional, sehingga kapasitas mereka untuk berpartisipasi aktif di pasar modal perlu didorong.

OJK pun akan berkoordinasi untuk mendorong dana pensiun dan asuransi agar dapat melakukan investasi lebih agresif.

Dengan perbaikan tata kelola dan ekosistem, peran lembaga-lembaga ini sebagai investor institusional diperkirakan akan semakin besar.

"Seperti yang dicontohkan oleh Pak Menko Airlangga atau Menteri Keuangan, di LQ45 dulu dan tidak di saham-saham yang berisiko tinggi. Kemudian di produk pasar modal selain saham, apakah itu di reksadana atau SBN dan sebagainya, itu ruangnya masih besar," kata dia.

Ogi mengatakan bahwa kemungkinan tidak akan mengubah peraturan apapun, mengingat sejumlah regulasi terkait yang mengatur batasan investasi sudah cukup memadai.

"Cuma bagaimana, kok, kurang investasi (di pasar modal)? Itu yang mesti harus dicarikan solusinya agar itu lebih menarik. Tentunya, yang risiko lebih termonitor dengan baik, misalkan saham-saham LQ45, itu kan lebih baik. Nah, itu kita arahkan investasi yang lebih risikonya terkendali," kata dia.

Sebagai informasi, beberapa regulasi telah mengatur batas investasi pada instrumen saham bagi industri dana pensiun dan asuransi.

Salah satunya, POJK Nomor 26 Tahun 2025 mengatur batas maksimal investasi perusahaan asuransi dan reasuransi pada saham tercatat di bursa efek, yaitu paling tinggi 10 persen per emiten dan 40 persen secara keseluruhan dari total investasi.

Selain itu, ada PMK Nomor 118 Tahun 2025 yang membatasi investasi program tabungan hari tua (THT) berupa saham dari emiten, dengan ketentuan serupa yakni paling tinggi 10 persen per emiten dan 40 persen secara keseluruhan dari total investasi.

OJK telah menetapkan kebijakan prioritas untuk tahun ini, salah satunya pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan berkelanjutan.

Di dalamnya, prioritas ini mencakup peningkatan peran perbankan, asuransi dan dana pensiun terutama yang dimiliki pemerintah, sebagai investor institusional.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan arah kebijakan peningkatan batas atau limit investasi saham bagi industri dana pensiun dan asuransi menjadi 20 persen, dengan tahap pertama rencananya difokuskan pada saham-saham LQ45.

Hal ini pertama kali diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melakukan pendalaman dan konsultasi ilmiah terkait dampak paparan asam nitrat (HNO3) terhadap warga terkait insiden keluarnya asap oranye di kawasan pabrik PT Vopak Terminal Merak, Cilegon, Banten.

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan kajian tersebut penting untuk memastikan dampak kesehatan masyarakat ditangani secara komprehensif dan adil.

“HNO3 ketika terurai menjadi nitrat bersifat sangat korosif. Ini akan kami dalami, sejauh mana pengaruhnya terhadap manusia yang terpapar,” kata Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq di Cilegon, Rabu (4/2/2026), dikutip dari Antara.

Ia menegaskan paparan asam nitrat terhadap 56 warga tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab pelaku usaha dan akan menjadi bagian dari tuntutan pemerintah.

“Ini tidak boleh lepas dari tanggung jawab dan akan menjadi salah satu tuntutan yang kami ajukan,” ujar Menteri LH.

Hanif menyebut KLH akan melakukan asesmen lanjutan apabila penanganan yang berjalan dinilai belum cukup memberikan keadilan bagi masyarakat sekitar.

“Kami akan melakukan asesmen apabila kasus ini dirasa belum cukup memberikan keadilan bagi masyarakat,” kata Hanif.

Pendalaman dilakukan melalui kajian teknis dan konsultasi ahli, termasuk penghitungan dampak lingkungan berdasarkan durasi dan luasan paparan.

“Kami akan menghitung dengan cermat, terutama dampak lingkungan yang ditimbulkan, karena durasi dan luasannya sudah jelas,” ujar Menteri LH itu.

KLH sendiri berencana menempuh langkah hukum atas dugaan kelalaian PT Vopak Terminal Merak.

Hanif menegaskan paparan gas terhadap 56 warga sekitar lokasi telah memenuhi unsur Pasal 99 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"Saya rasa itu menjadi alat bukti yang cukup untuk mengarah ke Pasal 99 ayat 2 Undang-Undang 32 Tahun 2009," katanya.

Selain proses pidana, KLH juga akan menjalankan mandat Pasal 87 Undang-Undang 32 Tahun 2009 terkait gugatan pemerintah atas kerusakan lingkungan dan terganggunya kesehatan masyarakat.

"Kementerian Lingkungan Hidup akan segera menghadirkan ahli untuk melaksanakan amanat Pasal 87 Undang-Undang 32 Tahun 2009," ujar Hanif.

Upaya hukum tersebut, menurut dia, dilakukan untuk memastikan perlindungan hak masyarakat sekaligus menjadi pembelajaran bagi pengelolaan industri berisiko tinggi di tingkat nasional.

Sebelumnya, kepulan asap tebal berwarna kuning kecoklatan yang diduga berasal dari kebocoran gas di pabrik penyimpanan bahan kimia PT Vopak Terminal Merak membuat warga Lingkungan Cikuasa, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, panik pada Sabtu (31/1/2026).

Asap yang muncul secara tiba-tiba dan disertai bau menyengat tersebut menyebabkan sejumlah warga mengalami gangguan kesehatan berupa pusing, mual, hingga muntah, sehingga harus mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Pulomerak.

Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Taripar Laut Silitonga menjelaskan secara teknis peristiwa tersebut bukan disebabkan kebocoran instalasi, melainkan proses pembersihan pipa.

Hal itu karena adanya proses reaksi kimia dari cairan asam nitrat yang dialirkan dengan cara didorong menggunakan gas nitrogen untuk membersihkan pipa ke arah scrubber.

Ia mengatakan cairan tersebut kemudian bercampur dengan base oil di dalam wadah penampungan. Setelah dibuka tutupnya, barulah keluar gas bercampur asap yang berwarna oranye.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon, hasil uji laboratorium kualitas udara pada Minggu (1/2) pukul 08.48 WIB menunjukkan kadar oksigen tercatat 20,9 persen, masih berada dalam ambang batas aman dengan batas bawah 19,5 persen dan batas atas 23,5 persen.

Sementara itu kadar hidrogen sulfida (H2S) terukur di angka 0,6 ppm, jauh di bawah ambang batas bawah 10 ppm hingga batas atas 20 ppm. Adapun karbon monoksida (CO) tercatat 1,9 ppm, di bawah ambang batas 35–70 ppm.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memandang, rencana perluasan aktivitas bank umum di pasar modal harus berjalan beriringan dengan penguatan transparansi kepemilikan dan penegakan aturan, termasuk keterbukaan pemilik manfaat akhir dan afiliasi.

Langkah ini diperlukan agar kepercayaan pasar meningkat dan bukan sekadar menambah volume transaksi.

“Kalau revisi UU P2SK benar-benar memperluas aktivitas bank umum di pasar modal, kebijakan ini bisa menjadi pengungkit pendalaman pasar asalkan dijalankan sebagai bagian dari paket reformasi yang utuh, bukan berdiri sendiri,” kata Josua saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Dalam komunikasi yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rencana perluasan peran bank ditempatkan bersama agenda peningkatan porsi saham publik yang beredar sampai 15 persen, penguatan peran pemodal institusional, serta penguatan keterbukaan pemilik manfaat akhir dan afiliasi pemegang saham.

Dengan kata lain, catat Josua, logikanya adalah memperbaiki kualitas pasokan saham dan transparansi, sambil memperluas sumber permintaan yang lebih dalam dan stabil.

Menurutnya, kontribusi bank terhadap pendalaman pasar terutama datang dari tiga jalur.

Pertama, bank punya basis nasabah dan jaringan distribusi yang besar, sehingga bisa mempercepat perpindahan tabungan jangka menengah-panjang ke instrumen pasar modal yang lebih produktif, tentu dengan pengamanan perlindungan konsumen yang ketat.

Kedua, bank dapat memperkuat likuiditas dan pembentukan harga yang lebih wajar lewat peran penyedia likuiditas dan pengembangan transaksi pendukung, sehingga biaya transaksi turun dan minat pemodal besar meningkat. Hal ini sejalan dengan dorongan OJK untuk memperkuat likuiditas dan pendalaman pasar.

Ketiga, bank dapat memperkuat sisi pembiayaan korporasi, misalnya membantu penyiapan penerbitan surat utang atau penawaran saham, sehingga lebih banyak perusahaan berkualitas masuk pasar dan porsi saham publik yang beredar benar-benar bertambah, termasuk melalui skema transisi bagi emiten lama dan pengetatan bagi penawaran saham perdana.

Namun, Josua mengingatkan bahwa dampak positif itu tidak otomatis terjadi. Memperluas aktivitas bank tanpa pagar pembatas yang jelas berisiko menambah konflik kepentingan, mendorong penjualan produk yang tidak sesuai kebutuhan nasabah, atau memperbesar perilaku ikut-ikutan saat pasar bergejolak.

“Risiko lain adalah persepsi bahwa harga aset tertentu disangga institusi besar, yang justru merusak disiplin pasar,” ujar dia.

Menurutnya, perluasan aktivitas bank sebaiknya dibuat bertahap dan berbasis fungsi yang paling cepat memperdalam pasar namun paling rendah menambah risiko sistemik.

Yang menjadi prioritas awal yakni peran yang memperkuat pendanaan jangka panjang dan likuiditas pasar surat utang, memperluas distribusi produk pasar modal yang sederhana dan transparan, serta memperkuat infrastruktur data dan keterbukaan agar porsi saham publik yang beredar benar-benar dapat diakses dan diperdagangkan secara wajar.

Pada saat yang sama, menurut Josua, perlu ada aturan pemisahan kegiatan yang tegas antara transaksi untuk kepentingan bank dan transaksi untuk kepentingan nasabah, batas eksposur yang jelas, tata kelola dan pengawasan yang kuat, serta standar uji tuntas dan mengenali nasabah yang lebih disiplin.

“Ini membuat bank menjadi jembatan pendalaman pasar modal yang sehat, bukan sumber risiko baru yang justru menghambat agenda reformasi yang sedang dikejar,” kata Josua.

Untuk diketahui, rencana perluasan aktivitas bank umum telah diungkapkan OJK pada Desember 2025. Mahendra Siregar, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK, mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) akan membuka peluang bagi bank umum untuk terlibat langsung dalam aktivitas di pasar modal.

Kemudian pada Sabtu (31/1), Pjs. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyebutkan kembali rencana perluasan aktivitas bank umum tersebut, bersama dengan sejumlah agenda utama reformasi pasar modal.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026