Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf)) berkomitmen mendukung platform yang fokus pada isu berkelanjutan sebagai penguatan ekonomi hijau nasional.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menilai ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan menjadi salah satu aspek penting, salah satunya dengan inovasi teknologi yang mampu memantau dampak lingkungan. Hal itu menjadi penting untuk menerapkan ekosistem usaha yang bertanggung jawab.

"Pemanfaatan teknologi untuk memantau emisi dan dampak lingkungan dinilai dapat membantu menciptakan ekosistem usaha yang produktif, sekaligus bertanggung jawab terhadap lingkungan," kata Irene dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Irene mengatakan platform dan alat digital dapat dikembangkan untuk mengukur, memantau, serta mengelola jejak karbon dan dampak lingkungan secara lebih efektif.

Inovasi tersebut dinilai dapat mendukung pelaku ekonomi kreatif menjalankan aktivitas usaha yang lebih ramah lingkungan.

Karena itu Kemenekraf, ujar dia, mendukung perusahaan Jejakin, sebuah platform berbasis teknologi yang berfokus pada solusi perubahan iklim, dan jenama fesyen Aruna Creative yang fokus pada pemanfaatan sumber alami serat tanaman rami sebagai inovasi bahan baku produksi pakaian yang menerapkan prinsip zero waste.

Head of Business Development Jejakin Bogar Baskoro menjelaskan bahwa platformnya membantu menghitung emisi berdasarkan baseline tertentu dan menghubungkannya dengan berbagai program penghijauan yang tersedia di Indonesia.

Selama beberapa tahun terakhir, menurut dia, platform tersebut bekerja di area dengan inisiatif keberlanjutan dengan mitra dari Sabang sampai Merauke untuk memaksimalkan dampak positif yang dihasilkan, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi.

"Selama beberapa tahun terakhir ini kami banyak banget bekerja di area sustainability dan ternyata di salah satunya itu adalah satu kelompok yang melihat itu adalah banyak banget inisiatif sustainability yang berhubungan dengan event ataupun juga program campaign gitu," kata Bogar menjelaskan.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, bersama dengan Kedutaan Besar Swiss dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), hari ini secara resmi meluncurkan fase kedua Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI), menandai babak baru kerja sama untuk memperkuat tata kelola lanskap berkelanjutan , mata pencaharian masyarakat pedesaan, dan rantai nilai komoditas yang tangguh di Indonesia.

Berlandaskan pencapaian Fase I yang dilaksanakan pada 2023–2025 dengan dukungan dari Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO), SLPI Fase II (2026-2029) akan berfokus pada upaya membawa pendekatan yang telah terbukti berhasil dari tahap percontohan menuju sistem yang lebih kuat.

Program ini akan membantu menjadikan kemitraan multi pemangku kepentingan ini sebagai bagian tetap dari cara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha bekerja sama, memantau lebih dekat apa yang berhasil, dan membangun pendanaan yang lebih stabil, sehingga hasilnya dapat terus berlanjut jauh setelah program ini berakhir.

Otorita IKN dan UNDP Kerja Sama Pembangunan Kota Berkelanjutan



"Bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Swiss dan Indonesia, kami melihat SLPI sebagai bukti nyata bahwa kemitraan yang kuat dapat menghasilkan dampak yang berkelanjutan. Melalui Fase I, kami telah menunjukkan bahwa pengelolaan lanskap yang berkelanjutan tidak hanya melindungi hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka akses ke peluang pasar yang lebih baik," ujar Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN, Y.M. Olivier Zehnder.

"Melalui Fase II, kami berkomitmen untuk melanjutkan dan memperluas capaian tersebut, sekaligus memastikan praktik-praktik yang telah terbukti berhasil dapat terintegrasi dalam sistem dan terus memberikan manfaat jangka panjang,” sambungnya.

SLPI Fase II hadir pada momen krusial saat Indonesia berupaya memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, mendorong produksi komoditas berkelanjutan , dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat pedesaan, sekaligus menjaga sumber daya alam yang menjadi landasan kesejahteraan jangka panjang.

Dengan dukungan dana sebesar CHF 1,6 juta, program ini akan berlangsung dari 2026 hingga 2029 di Aceh, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. SLPI Fase II mendukung prioritas-prioritas ini dengan menghubungkan aksi di tingkat lokal dengan tujuan pembangunan nasional serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Kerja Sama Menerapkan Ekonomi Berkelanjutan

“Pembangunan berkelanjutan hanya dapat terwujud ketika masyarakat menjadi bagian dari solusi. Melalui SLPI, UNDP mendukung platform multipihak yang mempertemukan petani, pemerintah, dan sektor swasta untuk membangun kolaborasi, berbagi pengetahuan, serta menyelaraskan upaya menuju tujuan bersama yang memberikan manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan,” ujar Head of Nature and Low Carbon Development Unit UNDP Indonesia, Aretha Aprilia.

“Pada Fase II, kami akan memperkuat keberlanjutan platform-platform ini dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem dan kelembagaan nasional, sehingga dampak yang telah dicapai dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak pihak,” lanjutnya.

Fase kedua juga akan memberikan penekanan lebih besar pada koordinasi nasional subnasional, pemantauan berbasis hasil, mobilisasi sumber daya domestik, dan keterlibatan sektor swasta. Prioritas-prioritas ini merupakan tindak lanjut dari pembelajaran Fase I dan dimaksudkan untuk mendukung kepemilikan jangka panjang oleh lembaga-lembaga Indonesia dan para pemangku kepentingan lanskap.

“Lanskap Indonesia adalah aset nasional, dan melindunginya sekaligus memajukan kesejahteraan masyarakat kita merupakan prioritas nasional,” ujar Staf Ahli Menteri bagi Menteri Koordinator Bidang Konektivitas dan Sektor Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera.

“Fase II adalah kesempatan bagi kami untuk menunjukkan seperti apa pengelolaan lanskap berkelanjutan di tingkat tapak, sekaligus memperkuat pembelajaran ini menjadi praktik kelembagaan diantaranya mendukung institusionalisasi forum multipihak di dalam pemerintahan dan mengkaitkannya ke dalam sistem pembiayaan dan perencanaan, sehingga pengelolaan lanskap berkelanjutan dapat berjalan lebih optimal," bebernya.

Peluncuran SLPI Fase II menandakan lebih dari sekadar kelanjutan sebuah program. Ini merupakan wujud komitmen bersama untuk melindungi lanskap yang menopang kehidupan masyarakat, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan peluang bagi generasi mendatang.

Artinya material ini memang masih digunakan dan memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari maupun aktivitas industri

Jakarta (ANTARA) - President Director PT Trinseo Materials Indonesia sekaligus Environment and Sustainability Director Responsible Care Indonesia (RCI) Hanggara Sukandar mengatakan kenaikan harga plastik dan polystyrene hingga lebih dari 50 persen dalam beberapa minggu terakhir menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat dan industri terhadap material tersebut di berbagai sektor.

“Yang menarik, ketika harga plastik dan polystyrene naik, ini langsung menjadi perhatian banyak pihak. Artinya material ini memang masih digunakan dan memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari maupun aktivitas industri,” ujar Hanggara dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis.

Ia menjelaskan kenaikan harga plastik dan polystyrene dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik, termasuk terganggunya distribusi minyak dan nafta dari Timur Tengah akibat konflik geopolitik serta pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati Rp18.000 per dolar AS.

Menurut dia, gangguan pasokan membuat perusahaan petrokimia harus mencari bahan baku dari wilayah lain seperti Amerika Serikat dengan harga lebih mahal dan waktu pengiriman lebih panjang.

“Kondisi tersebut berkontribusi terhadap kenaikan harga bahan baku plastik yang bahkan di beberapa sektor sudah meningkat lebih dari 50 persen,” katanya.

Ia menilai perhatian besar terhadap kenaikan harga tersebut menunjukkan plastik dan polystyrene masih menjadi bagian penting dalam aktivitas industri makanan dan minuman, kemasan, logistik, elektronik, otomotif, hingga kebutuhan rumah tangga.

Khusus untuk polystyrene, Hanggara mengatakan material tersebut masih sulit digantikan sepenuhnya karena memiliki karakteristik sebagai insulator panas dan dingin, ringan, tahan air, ekonomis, serta memiliki performa baik dalam kondisi dingin.

Meski demikian, ia menilai diskusi mengenai plastik dan sustainability perlu dilakukan secara lebih objektif dan berbasis ilmiah.

“Persoalannya tidak sesederhana hanya menyalahkan material tertentu, tetapi juga bagaimana perilaku penggunaan dan sistem pengelolaannya,” ujarnya.

Menurut Hanggara, pendekatan seperti Material Flow Analysis dan Life Cycle Analysis diperlukan untuk melihat potensi material masuk kembali ke rantai daur ulang guna menciptakan circular economy.

“Kita harus melihat bagaimana material bisa kembali ke daur ulang untuk menciptakan circular economy, termasuk melihat energy consumption, carbon footprint, dan kemampuan material untuk didaur ulang secara berkelanjutan,” katanya.

Ia menambahkan teknologi daur ulang sebenarnya telah tersedia, namun tantangan terbesar masih berada pada pengumpulan dan pemilahan sampah agar tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan akhir.

Hanggara juga mendorong edukasi penggunaan plastik secara lebih bijak, pengurangan penggunaan yang tidak perlu, serta penguatan budaya pemilahan dan daur ulang sampah di masyarakat.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Upaya dekarbonisasi industri di Indonesia memerlukan lebih dari sekadar komitmen. Kesiapan proyek, akses terhadap pembiayaan yang tepat, serta kolaborasi antara pelaku industri dan lembaga keuangan menjadi faktor penting untuk mempercepat implementasi transisi menuju ekonomi rendah karbon .

Hal tersebut menjadi sorotan utama dalam Forum Bisnis Pengembang Proyek dan Lembaga Pembiayaan: Percepatan Investasi Iklim untuk Dekarbonisasi Industri di Indonesia yang diselenggarakan oleh Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) bersama Sustainable Energy Transition In Indonesia (SETI) pada Kamis (21/5) di Jakarta.

Forum ini menghadirkan perwakilan dari sektor industri, lembaga pembiayaan, pemerintah, dan organisasi teknis guna mendiskusikan tantangan investasi dekarbonisasi serta peluang pembiayaan proyek rendah karbon . Di tingkat nasional, penguatan transisi energi dan ekosistem perdagangan karbon semakin membuka peluang pembiayaan aksi dekarbonisasi industri.

Kolaborasi IBCSD dan BEI Dorong Akses Pembiayaan Berkelanjutan melalui Sustainable Bonds & Sukuk



Sementara itu, di tingkat global, dinamika perdagangan internasional, meningkatnya standar ESG, serta kebijakan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) semakin menempatkan emisi karbon sebagai faktor strategis dalam daya saing industri, sehingga kesiapan proyek dan akses terhadap pembiayaan menjadi semakin penting bagi dunia usaha.

Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif IBCSD, Indah Budiani menekankan, pentingnya kesiapan proyek dan akses terhadap pembiayaan yang tepat dalam mempercepat dekarbonisasi.

“Salah satu tantangan yang kita hadapi saat ini adalah bagaimana menjembatani kebutuhan investasi industri dengan skema pendanaan yang sesuai agar lebih banyak proyek dekarbonisasi dapat menjadi bankable dan terealisasi. Melalui forum ini, kami ingin membuka ruang dialog antara pengembang proyek dan lembaga pembiayaan, sehingga kesenjangan antara kebutuhan implementasi dan akses pendanaan dapat mulai dipetakan bersama,” ujar Indah Budiani.

Forum menghadirkan perspektif dari pemerintah, lembaga teknis, serta pelaku pembiayaan mengenai peluang percepatan investasi iklim untuk sektor industri. Diskusi mencakup topik pendanaan iklim dan mekanisme de-risking untuk proyek industri hijau, strategi promosi investasi hijau dan peluang pendanaan internasional, hingga kesiapan proyek dekarbonisasi industri di Indonesia.

Dalam sesi diskusi, Kementerian Keuangan menyoroti pentingnya penguatan tata kelola guna mempercepat ekosistem investasi proyek industri hijau. Hery Kuswanto, Kepala Divisi Pengembangan Dana Direktorat Penghimpunan dan Pengembangan Dana BPDLH Kementerian Keuangan RI, mengatakan, “Dukungan pendanaan dekarbonisasi sektor industri dapat dilakukan melalui penguatan tata kelola, termasuk mendukung Kementerian Perindustrian dalam pengembangan mekanisme dan kelembagaan perdagangan emisi gas rumah kaca (GRK) sektor industri. Ke depan, skema penjaminan dan instrumen pembiayaan diharapkan dapat membantu proyek-proyek transisi hijau yang masih dipandang kurang bankable agar lebih layak mendapatkan pembiayaan,” sebut Hery.

IBCSD dan Kadin Net Zero Hub Dorong Akselerasi Dekarbonisasi di Kawasan Industri MM2100



Sejalan dengan hal tersebut, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Direktorat Promosi Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Krisman Riyadi menyoroti pentingnya kesiapan proyek dekarbonisasi agar memiliki daya tarik kuat bagi investor.

“Selain dukungan kebijakan, tantangan ke depan adalah bagaimana proyek-proyek transisi hijau dapat dikembangkan menjadi peluang investasi yang berkelanjutan dan siap ditawarkan (ready to offer). Pemerintah terus gencar mendorong promosi investasi lestari, khususnya pada sektor energi terbarukan dan industri hijau, guna mempercepat pemenuhan kebutuhan investasi dekarbonisasi di Indonesia,” ujar Krisman.

Selain sesi pleno, peserta juga terlibat dalam diskusi yang berfokus pada tiga area utama, yaitu efisiensi energi industri, proyek energi terbarukan, dan ekonomi sirkular/penanganan limbah. Diskusi ini dirancang untuk mengidentifikasi tantangan implementasi, kebutuhan investasi, potensi risiko proyek, hingga peluang skema pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik masing-masing proyek.

Sejumlah tantangan utama yang mengemuka dalam diskusi antara lain regulasi yang masih terus diperbaharui, tingginya biaya investasi teknologi, ketentuan sertifikasi dan klaim energi terbarukan yang masih bias, hambatan teknis dalam membangun baseline dan verifikasi data, serta masih kurangnya ekosistem kolaboratif antar regulator, pelaku industri, dan lembaga keuangan.

Melalui forum ini, IBCSD berharap dapat mendorong terbentuknya pemahaman bersama mengenai hambatan utama percepatan investasi dekarbonisasi industri, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih konkret antara sektor industri dan lembaga pembiayaan.

Ke depan, hasil diskusi forum ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun pipeline investasi dan tindak lanjut yang lebih implementatif guna mempercepat transisi menuju industri rendah karbon di Indonesia.

JAKARTA, iNews.id — PT Pegadaian dan PT Bank SMBC Indonesia Tbk memperkuat komitmen dalam mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam strategi bisnis melalui pengembangan Sustainable Financing Framework 2026. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi Pegadaian dalam memperluas peran sebagai institusi keuangan yang tidak hanya berorientasi pada kinerja finansial, tetapi juga pada penciptaan nilai jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dalam rangkaian Forum Indonesia-Japan Strategic Partnership pada Maret 2026 lalu. Sebagai implementasi konkret, Pegadaian bersama SMBC Indonesia telah menyelesaikan penyempurnaan kerangka pembiayaan dari Social Financing Framework 2024 menjadi Sustainable Financing Framework 2026 dengan cakupan yang lebih komprehensif.

Tidak hanya mencakup aspek sosial, tetapi juga aspek hijau (lingkungan) dan oranye (kesetaraan gender, inklusi sosial, termasuk pemberdayaan perempuan). Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis Pegadaian dalam memperkuat peran sebagai lembaga keuangan yang inklusif sekaligus berorientasi pada keberlanjutan.

"Penyempurnaan Sustainable Financing Framework 2026 menjadi tonggak penting dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis secara lebih komprehensif dan terukur. Kami mengapresiasi dukungan serta kolaborasi erat dari SMBC Indonesia dalam proses pengembangan framework ini," katanya.

Baca Juga

Pegadaian Borong Dua Penghargaan di Indonesia WOW Brand 2026

Sementara itu, Head of Wholesale, Commercial and Transaction Banking SMBC Indonesia, Nathan Christanto, menegaskan bahwa melalui penyempurnaan Sustainable Financing Framework 2026 milik Pegadaian ini, pihaknya berharap dapat menjadi bukti dukungan SMBC Indonesia untuk Pegadaian dan Republik Indonesia dalam memperluas akses pembiayaan berkelanjutan sekaligus memperkuat dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan.

"Hal ini selaras dalam komitmen kami untuk terus mendukung Astacita dan agenda pembangunan Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya dalam perluasan akses keuangan yang berkelanjutan dan penguatan ekosistem industri keuangan nasional," tuturnya.

Kolaborasi ini turut memperkuat posisi SMBC Indonesia sebagai institusi perbankan tepercaya dengan kapabilitas global dan pemahaman lokal yang mendalam. Hal ini tercermin pada peranan SMBC Indonesia dalam proses penyempurnaan Sustainable Financing Framework 2026 milik Pegadaian, memastikan bahwa kerangka pembiayaan tersebut mampu memberikan kontribusi maksimal dengan standar global yang terukur, terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Sustainable Financing Framework 2026 dikembangkan dengan keselarasan terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan berstandar internasional dan regulasi dari OJK, di antaranya Social and Green Bonds Principles yang diterbitkan oleh International Capital Market Association (ICMA), Social and Green Loan Principles yang diterbitkan oleh Loan Market Association (LMA), dan juga Orange Bonds Principles yang diinisiasi oleh Impact Investment Exchange (IIX) yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan inklusivitas gender.

Dalam proses penyusunannya, Sustainable Financing Framework 2026 Pegadaian juga telah mendapatkan Second Party Opinion (SPO) dari pihak independen, Environmental Resource Management, yang menyatakan keselarasan Sustainable Financing Framework 2026 Pegadaian dengan prinsip-prinsip tersebut serta mencakup penggunaan dana yang memenuhi kriteria yang kuat dari segi relevansi dan dampak yang dihasilkan.

Ke depannya, baik Pegadaian maupun SMBC Indonesia terus berkomitmen untuk terus menjajaki berbagai peluang kerja sama lanjutan dalam bidang sustainable finance, termasuk pembiayaan Orange Loan, perkembangan ekosistem emas, serta keuangan yang lebih inklusif untuk masyarakat Indonesia secara luas.

Editor: Rizqa Leony Putri

HONG KONG, iNews.id – PT Pegadaian kembali menorehkan prestasi gemilang di skala internasional dengan menyabet penghargaan bergengsi dalam ajang The Asset Triple A Sustainable Finance Award 2026. Pegadaian dinobatkan sebagai pemenang pada kategori “Best Social Bond/Sukuk - Non-Bank Financial Institution (NBFI)” yang diselenggarakan di Hotel Four Seasons, Hong Kong, pada Selasa (31/3/2026).

Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan atas keberhasilan Pegadaian dalam menerbitkan Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap II 2025 dan Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan Tahap III 2025 dengan nilai total mencapai Rp3,49 triliun.

Penghargaan ini diberikan karena Pegadaian dinilai sukses mengintegrasikan prinsip Sustainable Finance (Keuangan Berkelanjutan) ke dalam strategi pendanaan perusahaan. Instrumen social bond dan sukuk yang diterbitkan terbukti memberikan dampak nyata dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Tim juri independen dari The Asset melakukan penilaian mendalam berdasarkan aspek inovasi instrumen, peringkat kredit yang solid, serta keberhasilan eksekusi penerbitan di pasar modal secara keseluruhan.

Baca Juga

Upaya Tingkatkan Ekonomi Kerakyatan, BRI Apresiasi Kerja Sama Pegadaian dan SMBC Corporation

Keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi yang kuat antara Pegadaian dengan para mitra strategis. Dalam proses penerbitan instrumen ini, PT Pegadaian didukung oleh jajaran Joint Lead Underwriters (JLU), di antaranya PT CIMB Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, serta PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas.  

Pencapaian ini semakin mempertegas posisi Pegadaian sebagai penggerak ekonomi rakyat. Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha, mengatakan bahwa Pegadaian berkomitmen untuk tidak hanya fokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada kesejahteraan sosial berkelanjutan.

“Penghargaan ini adalah bukti nyata komitmen kami dalam menjalankan amanah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi nasional melalui instrumen keuangan yang inovatif. Kami akan terus memastikan bahwa setiap langkah transformasi digital dan finansial yang kami lakukan agar memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas, selaras dengan semangat kami untuk terus MengEMASkan Indonesia,” ujar Ferdian.

Melalui keberhasilan ini, Pegadaian optimistis dapat terus memperkuat kepercayaan investor dan nasabah, sekaligus menjadi role model dalam penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) di industri keuangan non-bank di Asia Tenggara.

Editor: Rizqa Leony Putri

Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) menyebut skema atap surya (solar rooftop) dan power wheeling bisa menjadi instrumen utama untuk mencapai target energi surya 100 Gigawatt (GW) yang ingin dicapai Pemerintahan Prabowo Subianto. Analisis SUSTAIN menunjukkan dengan kedua skema itu, pemerintah tidak perlu membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun menambah utang.

"Proyek energi surya 100 GW membutuhkan investasi yang besar, namun bisa dipercepat lewat pelibatan masyarakat dan sektor swasta dalam mengembangkan atap surya dan power wheeling," ujar Adila Isfandiari, Lead Researcher SUSTAIN, dalam keterangan tertulis, Senin (13/4).

Menurutnya, skema ini bukan hanya membuka peluang pendapatan baru bagi PLN tetapi juga memberikan kepastian pasokan listrik hijau bagi perusahaan multinasional yang memiliki target penurunan emisi.

Hingga akhir 2025, bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional mencapai 15,75% dengan total kapasitas pembangkit listrik EBT 15.630 MW. Untuk mencapai target elektrifikasi 100 GW dalam dua tahun seperti disampaikan Presiden Prabowo pekan lalu, Indonesia harus meningkatkan kecepatan pertumbuhan EBT hampir 50 kali lipat dari tren historis saat ini.

Dalam lima tahun terakhir, rata-rata penambahan kapasitas energi terbarukan 1.025 MW per tahun. Percepatan pertumbuhan energi terbarukan diperlukan untuk mewujukan ketahanan energi, di tengah situasi global yang tidak menentu.

"Mengingat keterbatasan anggaran negara dalam konteks proyek energi surya 100 GW, atap surya dan power wheeling dapat berkontribusi untuk menambah kapasitas listrik energi terbarukan dengan cepat," ujar Adila.

Berdasarkan kedua skema itu, PLN tetap bisa berperan sebagai operator sistem dan penyedia jaringan. PLN sekaligus meraih pendapatan dari biaya penggunaan jaringan (wheeling fee), sedangkan investasi pembangkit dapat didorong oleh swasta.

Perlu Insentif dari Pemerintah

Agar skema ini dapat berjalan efektif, pemerintah diharapkan memberikan insentif. Tujuannya, agar pelanggan PLN di segmen non-subsidi (R2 dan R3) yang berjumlah 2,88 juta pelanggan semakin terdorong untuk menggunakan energi Surya.

"Dengan asumsi konservatif setiap rumah memasang atap Surya sebesar 1-2 kWp, segmen ini berpotensi menambah sekitar 2,9 GWp hingga 5,8 GWp kapasitas terpasang dan dapat menjadi sumber pertumbuhan cepat dalam jangka pendek, terutama karena tidak memerlukan pembiayaan dari APBN," ujar Adila.

Kontribusi ini menunjukkan partisipasi pelanggan non-subsidi dapat menjadi katalis utama dalam mempercepat penambahan kapasitas, sekaligus membantu mengurangi beban pemerintah dan PLN dalam penyediaan listrik.

Adilia mengatakan, Indonesia memiliki potensi energi Surya yang sangat besar. Namun, pemanfaatannya masih tertinggal karena terhambat regulasi. "Percepatan menuju target 100 GW Prabowo akan sangat bergantung pada penguatan kebijakan, khususnya melalui deregulasi dan insentif untuk Surya atap serta power wheeling guna mendorong partisipasi swasta dan konsumen," ujar Adila.

Perubahan besar di Desa Sejahtera Astra Nyarai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, bermula dari satu langkah warga desa, Ritno Kurniawan. Dahulu, seperti sebagian besar masyarakat di desanya, Ritno menggantungkan penghidupan dari aktivitas penebangan kayu di kawasan hutan. Kini, ia justru menjadi salah satu penggerak utama Desa Sejahtera Astra Nyarai pengembang ekowisata yang mengedepankan pelestarian alam sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat setempat.

Pada masa sebelumnya, sebagian besar masyarakat desa memperoleh penghasilan dari aktivitas penebangan kayu dengan pendapatan sekitar Rp100 ribu per sekali angkut, dengan frekuensi rata-rata tiga kali dalam seminggu. Aktivitas tersebut tidak hanya memiliki risiko keselamatan yang tinggi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan di kawasan lindung Bukit Barisan.

Melihat potensi alam Nyarai yang memiliki keindahan trekking, lubuk dan kolam alami, hingga jalur arung jeram, Ritno mulai mendorong pengembangan wisata berbasis masyarakat. Melalui pendekatan yang persuasif dan pendampingan langsung di lapangan, masyarakat secara bertahap mulai terbuka terhadap peluang baru dalam pengelolaan potensi wisata alam.

“Kawasan Nyarai yang berada di wilayah Bukit Barisan I merupakan kawasan dengan potensi wisata alam yang besar. Sebelumnya sekitar 80% masyarakat menggantungkan penghasilan dari aktivitas penebangan kayu dengan risiko tinggi terhadap keselamatan serta dampak kerusakan lingkungan yang signifikan. Dengan pendampingan yang konsisten, masyarakat mulai terbuka dan percaya diri menjadi pemandu wisata penghasilan rata-rata mencapai Rp400–500 ribu per minggu,” ujar Tokoh Penggerak Desa Sejahtera Astra Nyarai Ritno Kurniawan.



Aktivitas trekking di kawasan Desa Sejahtera Astra Nyarai yang menawarkan potensi wisata alam berupa lubuk dan kolam alami di kawasan Bukit Barisan. Pengembangan ekowisata ini menjadi alternatif sumber penghidupan masyarakat yang sebelumnya bergantung pada aktivitas penebangan kayu di kawasan hutan.

Perubahan tersebut mulai terasa yang diawali dengan dukungan program Desa Sejahtera Astra, yang memberikan penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan peralatan pendukung, serta pengembangan atraksi wisata baru seperti arung jeram. Dalam waktu sekitar tiga bulan, masyarakat yang sebelumnya belum memahami standar pengelolaan pariwisata mampu mengembangkan keterampilan sebagai pemandu wisata alam secara profesional.

Saat ini tercatat sebanyak 45 pemandu arung jeram dan lebih dari 100 masyarakat terlibat aktif dalam pengelolaan kawasan wisata, dengan 25 orang di antaranya menjadi pengurus inti. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada aktivitas penebangan kayu kini bertransformasi menjadi pemandu wisata alam yang profesional dan tersertifikasi.

Seiring meningkatnya aktivitas wisata, ekosistem ekonomi desa turut berkembang melalui hadirnya homestay, layanan pemandu wisata, serta berbagai usaha pendukung lainnya. Peningkatan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara termasuk dari Malaysia, turut memperkuat keberlanjutan ekonomi masyarakat desa.



Kegiatan wisata alam berbasis komunitas di Desa Sejahtera Astra Nyarai yang mengedepankan pengalaman petualangan seperti trekking dan aktivitas luar ruang. Pendampingan Astra mendorong keterlibatan lebih dari 100 masyarakat dalam pengelolaan kawasan wisata serta pengembangan usaha pendukung seperti homestay dan layanan pemandu.

“Astra berkomitmen untuk terus mendampingi transformasi desa berbasis potensi lokal. Pengembangan ekowisata berkelanjutan di Desa Sejahtera Astra Nyarai menjadi contoh bahwa pelestarian lingkungan dan penguatan ekonomi masyarakat dapat berjalan beriringan. Ketika masyarakat memperoleh akses terhadap pelatihan, penguatan kapasitas, serta dukungan ekosistem yang tepat, mereka tidak hanya memiliki sumber penghidupan yang lebih stabil dan aman, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kelestarian kawasan secara berkelanjutan,” ujar Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro.

Ke depan, pengembangan Desa Sejahtera Astra Nyarai diharapkan terus memperkuat ekosistem ekonomi desa berbasis pariwisata alam yang berkelanjutan, sekaligus menjadi contoh bagaimana pengelolaan potensi lokal dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan upaya pelestarian lingkungan.

Semangat Astra untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat desa melalui kolaborasi multipihak dan pengelolaan potensi lokal yang berkelanjutan adalah sejalan dengan cita cita Astra untuk Sejahtera Bersama Bangsa serta komitmen mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) menawarkan Sustainability Bond Tahap II dengan permintaan investor telah mencapai Rp932,4 miliar, menunjukkan tingginya kepercayaan terhadap kinerja serta prospek bisnis bank bjb ke depan.

Masa bookbuilding berlangsung pada 13 Februari hingga 2 Maret 2026 dengan dua pilihan seri, yaitu Seri A dengan tenor 3 tahun dan kupon indikatif sebesar 5,45 persen hingga 6,05 persen, serta Seri B dengan tenor 5 tahun dengan kupon indikatif sebesar 5,70 persen hingga 6,30 persen.

Corporate Secretary bank bjb, Herfinia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis menjelaskan bahwa instrumen ini memberikan kesempatan bagi investor untuk berinvestasi secara bertanggung jawab dengan tetap memperoleh imbal hasil yang kompetitif, sekaligus berkontribusi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Sustainability Bond bank bjb dengan total target dana sebesar Rp2 triliun.

Sebelumnya, pada tahap pertama yang diterbitkan pada 2024 dengan nilai Rp1 triliun, obligasi ini mencatatkan minat investor yang sangat tinggi dengan tingkat oversubscribe hingga 4,66 kali dari target awal.

Dari sisi kualitas kredit, obligasi ini memperoleh peringkat idAA (Double A) dari Pefindo yang mencerminkan kemampuan Perseroan yang sangat kuat dalam memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya.

Kerangka kerja Sustainability Bond bank bjb juga telah memperoleh penilaian “Ramah Lingkungan/Berkelanjutan” dari lembaga independen SDGs Hub Universitas Indonesia.

Untuk mendukung penerbitan obligasi tersebut, bank bjb menggandeng lima perusahaan penjamin emisi terkemuka yaitu PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Obligasi ini selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sehingga dapat diperdagangkan secara luas di pasar sekunder.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Sustainability Bond ini seluruhnya akan digunakan untuk mendukung pembiayaan baru maupun pembiayaan ulang yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).

Hal ini sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, bank bjb menyatakan bahwa pihaknya terus meningkatkan portofolio pembiayaan berkelanjutan.

Hingga Desember 2025, sustainable portfolio bank bjb telah mencapai Rp14,3 triliun, yang disalurkan untuk berbagai sektor seperti kegiatan usaha berwawasan lingkungan, pembiayaan UMKM, serta sektor sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Selain dari sisi pembiayaan, komitmen keberlanjutan juga diterapkan bank bjb dalam operasional perusahaan. Perseroan terus memperkuat pengelolaan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari upaya menuju target Net Zero Emission.

Upaya tersebut juga diperkuat melalui partisipasi bank bjb dalam Bursa Karbon Indonesia dengan membeli unit karbon SPE-GRK sebagai bagian dari strategi mitigasi emisi karbon.

bank bjb juga menjadi salah satu bank pada fase pertama yang telah menyelesaikan Climate Risk Stress Test (CRST), sebagai langkah untuk mengintegrasikan risiko perubahan iklim ke dalam manajemen risiko perusahaan.

Berbagai langkah strategis tersebut menegaskan posisi bank bjb sebagai institusi keuangan yang konsisten mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam strategi bisnisnya.

Melalui pengembangan portofolio pembiayaan berkelanjutan, bank bjb optimistis dapat mendorong pertumbuhan bisnis yang selaras dengan pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

BANDUNG, iNews.id – Komitmen bank bjb dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan kembali mendapat respons positif dari pasar. Hal ini tercermin dari tingginya minat investor terhadap penerbitan Sustainability Bond Tahap II bank bjb yang menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperluas portofolio pembiayaan berwawasan lingkungan dan sosial.

Instrumen ini memberikan kesempatan bagi investor untuk berinvestasi secara bertanggung jawab dengan tetap memperoleh imbal hasil yang kompetitif, sekaligus berkontribusi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Obligasi tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Sustainability Bond bank bjb dengan total target dana sebesar Rp2 triliun. Pada tahap pertama yang diterbitkan pada 2024 dengan nilai Rp1 triliun, obligasi ini mencatatkan minat investor yang sangat tinggi dengan tingkat oversubscribe hingga 4,66 kali dari target awal.

Melanjutkan keberhasilan tersebut, pada tahun 2026 bank bjb kembali menawarkan Sustainability Bond Tahap II dengan permintaan investor terhadap Sustainability Bond bank bjb telah mencapai Rp932,4 miliar.

Baca Juga

bank bjb Perkuat Literasi Keuangan Nelayan Cirebon, Dorong Ekonomi Pesisir Lebih Tangguh

Masa bookbuilding berlangsung pada 13 Februari hingga 2 Maret 2026 dengan dua pilihan seri, yaitu Seri A dengan tenor tiga tahun dan kupon indikatif sebesar 5,45–6,05 persen, serta Seri B dengan tenor 5 tahun dengan kupon indikatif sebesar 5,70–6,30 persen. Hal ini menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap kinerja serta prospek bisnis bank bjb ke depan.

Dari sisi kualitas kredit, obligasi ini memperoleh peringkat idAA (Double A) dari Pefindo yang mencerminkan kemampuan Perseroan yang sangat kuat dalam memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Kerangka kerja Sustainability Bond bank bjb juga telah memperoleh penilaian “Ramah Lingkungan/Berkelanjutan” dari lembaga independen SDGs Hub Universitas Indonesia.

Untuk mendukung penerbitan obligasi tersebut, bank bjb menggandeng lima perusahaan penjamin emisi terkemuka yaitu PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Obligasi ini selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sehingga dapat diperdagangkan secara luas di pasar sekunder.

Dana yang diperoleh dari penerbitan Sustainability Bond ini seluruhnya akan digunakan untuk mendukung pembiayaan baru maupun pembiayaan ulang yang termasuk dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS), sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, bank bjb terus meningkatkan portofolio pembiayaan berkelanjutan. Hingga Desember 2025, Sustainable Portfolio bank bjb telah mencapai Rp14,3 triliun, yang disalurkan untuk berbagai sektor seperti kegiatan usaha berwawasan lingkungan, pembiayaan UMKM, serta sektor sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Selain dari sisi pembiayaan, komitmen keberlanjutan juga diterapkan bank bjb dalam operasional perusahaan. Perseroan terus memperkuat pengelolaan emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari upaya menuju target Net Zero Emission. Upaya tersebut juga diperkuat melalui partisipasi bank bjb dalam Bursa Karbon Indonesia dengan membeli unit karbon SPE-GRK sebagai bagian dari strategi mitigasi emisi karbon.

bank bjb juga menjadi salah satu bank pada fase pertama yang telah menyelesaikan Climate Risk Stress Test (CRST), sebagai langkah untuk mengintegrasikan risiko perubahan iklim ke dalam manajemen risiko perusahaan.

Berbagai langkah strategis tersebut menegaskan posisi bank bjb sebagai institusi keuangan yang konsisten mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam strategi bisnisnya. Melalui pengembangan portofolio pembiayaan berkelanjutan, bank bjb optimistis dapat mendorong pertumbuhan bisnis yang selaras dengan pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai informasi, bank bjb berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Editor: Rizqa Leony Putri

Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Transisi Energi, dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai ketuanya dalam rangka mempercepat realisasi transisi ke energi bersih. Pengembangan 100 GW pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan elektrifikasi kendaraan masuk cakupan implementasi Satgas tersebut.

Menyusul langkah awal satgas ini, Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) mengusulkan tiga kebijakan.

Lembaga think tank yang fokus pada transisi energi ini mengusulkan adanya insentif yang jelas dan konsisten untuk energi terbarukan. Insentif perlu dibarengi dengan disinsentif untuk penggunaan batu bara.

“Insentif sebagai bagian dari kebijakan yang kredibel merupakan kunci pembiayaan dan investasi energi terbarukan. Hal tersebut diperlukan di tengah ruang fiskal yang sempit,” kata Direktur Eksekutif SUSTAIN Tata Mutasya, dikutip dari keterangan resmi pada Jumat (6/3).

Percepatan transisi energi juga semakin relevan seiring meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, yang berpotensi memicu volatilitas harga bahan bakar fosil global. Konflik geopolitik ini rentan menggoyahkan ketahanan energi Indonesia.

Pemberian insentif harapannya mendorong ruang investasi, salah satunya untuk pengembangan PLTS. Ini menyusul investasi Rp 23,66 triliun yang telah diterima Danantara untuk membangun pabrik pendukung PLTS berkapasitas 50 GW.

Ketika rampung digarap tahun ini, CEO Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan peran pabrik tersebut untuk mempercepat pembangunan PLTS-PLTS di sejumlah desa. Khususnya, desa yang telah memiliki jaringan distribusi listrik.

Di samping dana dari insentif, Indonesia juga masih memiliki potensi sumber pendanaan tambahan dari pungutan bea keluar batu bara. Kebijakan ini mestinya berlaku mulai Januari 2026, namun pelaksanaannya masih tertunda.

Analisis SUSTAIN menunjukkan, pungutan bea keluar batu bara berpotensi menghasilkan Rp 675 triliun dalam sepuluh tahun periode RUPTL 2025-2034.

Jika dengan skenario paling konservatif, selama sisa empat tahun pemerintahan Presiden Prabowo, potensi pembiayaan diperkirakan mencapai Rp 360 triliun. Berdasarkan estimasi pemerintah, program 100 GW PLTS membutuhkan US$ 100 miliar atau sekitar Rp 1.700 triliun. Artinya, biaya pembangunan PLTS skala desa berkapasitas 1 MW membutuhkan sekitar Rp 20 miliar.

Dengan memanfaatkan biaya tambahan dari pungutan bea keluar batu bara selama sisa masa pemerintahan, ribuan desa dapat teraliri listrik terbarukan.

“Pendapatan tersebut dapat membiayai instalasi tenaga surya di sekitar 18.000 desa, mencakup lebih dari 20% seluruh desa di Indonesia,” ujar Tata.

Pengembangan Industri Rantai Pasok Energi Terbarukan

Selain soal insentif, kebijakan lain yang diusulkan adalah pengembangan industri manufaktur dalam rantai pasok energi terbarukan. Khususnya panel surya dan baterai.

“Perlu dilakukan lokalisasi produksi di Indonesia yang akan menciptakan lapangan kerja hijau. Untuk itu, diperlukan insentif dan kepastian pasar bagi pelaku usaha baik dari dalam maupun luar negeri,” ucap Tata.

Kebijakan ketiga, mengaitkan percepatan transisi energi dengan agenda ekonomi, termasuk di daerah. Selain itu, pengembangan energi terbarukan termasuk industri rantai pasoknya harus mampu menciptakan lapangan kerja. Hal ini dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Ketua Satgas Percepatan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan, pembentukan satgas ini juga bertujuan untuk mengurangi subsidi energi listrik. Dengan begitu, dukungan finansial bisa dialihkan ke percepatan penggunaan kendaraan berbahan bakar non-fosil.

Satgas mendapat mandat untuk mengoptimalisasi konversi sepeda motor berbahan bakar fosil menjadi sepeda motor listrik secara bertahap. Dari total 120 juta sepeda motor konvensional, target elektrifikasi diperkirakan tuntas pada 3-4 tahun mendatang.

Jakarta (ANTARA) - PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) menghadirkan instrumen investasi inovatif yang dirancang untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam ekosistem pembiayaan pembangunan nasional.

“PT SMI memandang bahwa keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting untuk memperluas kapasitas pendanaan pembangunan. Dengan memperbesar ruang partisipasi masyarakat, pembangunan dapat berlangsung lebih inklusif dan berkelanjutan tanpa bergantung pada satu atau dua sumber pembiayaan saja,” kata Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia mengatakan instrumen yang berbentuk obligasi itu sekaligus menjadi bagian dari strategi Perseroan dalam melakukan diversifikasi sumber pendanaan, melengkapi rekam jejak pendanaan yang selama ini masih didominasi investor institusi dan korporasi.

Reynaldi menegaskan inisiatif itu merupakan bagian dari transformasi Perseroan menjadi Development Finance Institution (DFI) yang semakin adaptif dan inklusif.

“Sebagai fiscaltool pemerintah, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan pembangunan nasional berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Rencana peluncuran instrumen investasi ini merupakan langkah untuk memperluas partisipasi publik dan menghubungkan masyarakat secara langsung dengan agenda pembangunan nasional yang berorientasi jangka panjang,” ujar dia.

Sejak pertama kali menerbitkan obligasi pada 2014, lanjut dia, PT SMI secara konsisten menjadi salah satu penerbit surat utang yang aktif di pasar domestik melalui berbagai instrumen, termasuk GreenBond, SustainabilityBond, Sukuk Mudharabah, serta penerbitan zero-coupon bond pertama Perseroan pada 2025. Total dana yang dihimpun melalui penerbitan dalam negeri telah mencapai lebih dari Rp50 triliun hingga 2025, yang disebut mencerminkan posisi PT SMI sebagai salah satu emiten kredibel dan dipercaya oleh investor.

Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Aradita Priyanti juga mengatakan bahwa diversifikasi pendanaan akan menjadi fokus strategis Perseroan ke depan.

“Ke depan kami akan lebih memperluas sumber-sumber pendanaan Perseroan selain memperluas kerjasama dengan berbagai lembaga keuangan dan pemerintah, juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur nasional,” kata Aradita.

“Dengan portofolio pembiayaan yang menghasilkan multipliereffect besar terhadap perekonomian, kami berkomitmen memastikan setiap upaya pendanaan tetap relevan dan selaras dengan kebutuhan pembangunan,” ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026