Bisnis.com, JAKARTA – Gelombang penawaran umum perdana saham (IPO) kembali ramai menjelang paruh kedua 2026. Di tengah tekanan yang masih membayangi pasar saham, enam perusahaan bersiap menguji minat investor sekaligus membuktikan daya tarik fundamental bisnis mereka.

Enam calon emiten tersebut adalah PT RANS Entertainment Indonesia Tbk. (RANS), PT Bach Multi Global Tbk. (BACH), PT Nitrasanata Dharma Tbk. (JECX), PT Esa Medika Mandiri Tbk. (EMMI), PT Prodia Diagnostic Line Tbk. (PRDL), serta PT Niramas Utama Tbk. (JELI).

Gelombang IPO tersebut berlangsung ketika pasar saham domestik masih berada dalam tekanan. Indeks harga saham gabungan (IHSG) tercatat melemah 31,81% secara year-to-date (YtD) ke level 5.896,14 hingga penutupan perdagangan Jumat (26/6/2026).

Pelemahan IHSG juga diiringi aksi jual bersih (net sell) investor asing yang secara agregat mencapai Rp71,68 triliun. Dalam kondisi seperti ini, keberhasilan IPO akan sangat ditentukan oleh kemampuan emiten menawarkan valuasi yang menarik dan prospek pertumbuhan yang meyakinkan.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai antrean IPO saat ini memang bertepatan dengan tingginya BI Rate. Kondisi tersebut membuat biaya dana (cost of fund) dari sektor perbankan meningkat sehingga bunga kredit modal kerja maupun investasi menjadi lebih mahal.

Di sisi lain, melalui pasar modal perusahaan dapat menghimpun dana segar tanpa dibebani pembayaran bunga secara berkala maupun kewajiban pelunasan pokok utang sebagaimana pinjaman bank atau penerbitan obligasi. Karena itu, IPO dinilai menjadi alternatif restrukturisasi permodalan yang lebih sehat untuk menjaga likuiditas perusahaan.

“Pendanaan lewat IPO di sisa akhir tahun ini sangat menarik dari sisi kebutuhan emiten, tetapi proses eksekusinya akan menuntut kompromi besar pada penentuan harga perdana agar bisa memikat likuiditas investor yang sedang selektif,” jelas Nafan, dikutip Minggu (28/6/2026).

Menurut Nafan, investor tetap perlu bersikap selektif dengan mempertimbangkan kombinasi valuasi, profitabilitas, sponsor atau ultimate beneficial owner (UBO), penggunaan dana IPO, hingga risiko likuiditas setelah saham tercatat di Bursa.

Dalam penilaiannya, PRDL menjadi salah satu emiten yang menarik dari sisi valuasi. Emiten yang didukung Grup Prodia tersebut diperdagangkan pada kisaran price to earnings ratio (PER) 10,3–12,3 kali dengan price to book value (PBV) pasca-IPO sekitar 1,2–1,4 kali.

“Kalau BACH mencatat ROE tertinggi 28,9% dan didukung Grup Djarum, dengan potensi market cap sekitar Rp2,04 triliun,” jelas Nafan.

Sementara itu, JECX memiliki keunggulan berupa dukungan Grup Emtek serta potensi kapitalisasi pasar terbesar di antara calon emiten IPO lainnya, yakni sekitar Rp4,55 triliun. Namun, valuasinya juga menjadi yang paling premium dengan PER sekitar 52,9–61,8 kali.

Untuk RANS, Nafan menilai perusahaan memiliki keunggulan dari sisi brand awareness, mencatat return on assets (ROA) tertinggi sebesar 13,2%, serta debt to equity ratio (DER) terendah di antara para calon emiten IPO, yakni 0,35 kali.

“JELI dan EMMI sama-sama mencatat ROE solid masing-masing 27,0% dan 25,2%, namun valuasi yang premium dan leverage keduanya relatif lebih tinggi,” terang Nafan.

Growth Story

Sementara itu, Analis BRI Danareksa Sekuritas Abida Massi Armand menilai EMMI dan PRDL merupakan dua calon emiten yang memiliki growth story paling solid. Menurutnya, kedua perusahaan di sektor kesehatan tersebut masih ditopang oleh ekspansi bisnis diagnostik dan peluang penetrasi pasar yang luas.

Selain itu, Abida menilai RANS memiliki keunggulan sebagai emiten ekonomi kreatif dengan tingkat brand recognition yang tinggi. Namun, model bisnis berbasis konten masih memerlukan pembuktian mengenai keberlanjutan pertumbuhan usahanya.

Di sisi lain, JELI sebagai emiten sektor konsumer dinilai memiliki basis permintaan yang relatif stabil sehingga dapat menopang prospek pertumbuhan jangka panjang.

Dalam menilai penggunaan dana IPO, Abida menjelaskan bahwa alokasi dana untuk melunasi utang tidak serta-merta mengurangi daya tarik suatu emiten, selama langkah tersebut dibarengi dengan rencana ekspansi bisnis yang jelas.

Menurutnya, pelunasan utang pada periode suku bunga tinggi justru dapat memperkuat struktur neraca dan meningkatkan profitabilitas perusahaan pada masa mendatang. Yang perlu dicermati investor adalah proporsi penggunaan dana antara deleveraging dan investasi untuk pertumbuhan sebagai indikator kualitas growth story perusahaan.

Secara keseluruhan, Abida menilai momentum IPO pada semester kedua 2026 berpotensi membaik seiring meredanya tensi geopolitik, meningkatnya kepastian pasca-evaluasi MSCI, serta peluang rebound IHSG yang dapat membuka window of opportunity lebih kondusif bagi emiten baru.

“Antrean IPO yang mulai ramai adalah sinyal pemulihan kepercayaan pasar modal dengan kualitas emiten sebagai penentu keberlanjutan momentum,” jelas Abida.

Gelombang IPO pada sisa tahun ini juga dinilai mendapat dukungan dari tingginya tingkat suku bunga. Menurutnya, IPO justru menjadi alternatif pendanaan yang lebih menarik di tengah BI Rate sebesar 5,75% karena tidak menambah beban bunga sebagaimana pinjaman bank.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketentuan mengenai rekening khusus untuk menyimpan dana hasil penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) bakal efektif berlaku Juni 2026. Rekening yang menyimpan dana hasil IPO ini wajib dipisahkan dari rekening operasional emiten.

Mekanisme tersebut diatur di dalam POJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, yang efektif berlaku enam bulan sejak peraturan ini diundangkan pada 22 Desember 2025.

Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo menjelaskan bahwa aturan ini mengatur agar dana yang diperoleh emiten dari proses IPO wajib ditempatkan dalam satu rekening khusus. Tujuannya agar dapat dimonitor secara lebih transparan oleh regulator.

Eddy juga bilang, kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah penguatan tata kelola di pasar modal.

"Jadi, apabila ada IPO, itu dana hasil IPO harus ditaruh dalam satu rekening khusus. Sehingga kita bisa monitor lah penggunaannya, itu salah satunya,” kata Eddy dalam Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa, (10/3/2026).

Dalam upaya OJK menjalankan reformasi pasar modal Tanah Air, ke depan otoritas juga akan menerbitkan sejumlah ketentuan tambahan yang bertujuan memperkuat industri pasar modal secara menyeluruh.

"Ke depan, kita akan mengeluarkan beberapa ketentuan yang sifatnya penguatan. Seperti penguatan terhadap perusahaan efek, penguatan terhadap Manajer Investasi (MI) dan lain sebagainya,” ujarnya.

Berbagai langkah penguatan tersebut sebenarnya telah masuk dalam program regulator, dan dinamika pasar modal yang terjadi sejak awal 2026 membuat OJK mempercepat implementasi tersebut.

Melansir Pasal 21 POJK 40/2025, mengatur bahwa emiten wajib melampirkan mutasi atas rekening khusus bersamaan dengan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana (LRPD) kepada OJK. Rekening penampungan dana hasil IPO wajib ditempatkan pada rekening khusus atas nama emiten di bank umum atau bank umum syariah yang diawasi oleh OJK. Di sini, rekening khusus ini wajib dipisahkan dari rekening operasional emiten.

Sementara itu, dalam Pasal 22 menjelaskan bahwa apabila dana hasil IPO belum direalisasikan, emiten hanya dapat menempatkan dana atas nama emiten dalam instrumen keuangan yang aman, likuid dan tidak mengalami fluktuasi harga. Bunga dan/atau imbal hasil instrumen keuangan serta pencairannya juga harus ditempatkan pada rekening khusus penampungan dana IPO.

Aturan main lainnya, dana hasil penawaran umum yang belum direalisasikan dilarang dijadikan emiten sebagai jaminan utang dan/atau sebagai sumber dana untuk pelaksanaan pembelian kembali saham.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelonggaran BI rate dinilai bisa menjadi momentum emiten melakukan penawaran umum perdana (IPO). Secara teori, penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia akan menurunkan cost of capital, meningkatkan likuiditas pasar, serta mendorong investor beralih ke aset berisiko seperti saham, sehingga memperkuat minat terhadap IPO sebagai instrumen ekuitas baru.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas M. Nafan Aji Gusta menilai, ada kemungkinan Bank Indonesia pada semester kedua tahun ini akan memangkas suku bunga acuan sampai dengan 50 basis poin (bps). Pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Februari 2026, bank sentral memutuskan menahan BI Rate di 4,75%.

"Tentunya kalau saat ini BI rate belum diturunkan, jadi wajar [jumlah IPO sampai Februari 2026 masih kosong]," kata Nafan kepada Bisnis, Rabu (25/2/2026).

Sampai Februari, belum ada emiten yang go public di 2026 ini. Berbeda dengan periode yang sama 2025, di mana saat itu ada 8 emiten go public. Namun, dalam pipeline IPO Bursa Efek Indonesia (BEI) per 20 Februari 2026, terdapat 8 perusahaan bersiap IPO, yang 5 di antaranya merupakan perusahaan skala besar dan 3 skala menengah.

"Jadi, nanti di semester kedua BI rate diturunkan maksimum 50 bps, ini bisa meningkatkan risk appetite ke IPO. IPO ini kan aset baru," jelas Nafan.

Nafan melanjutkan, sepinya IPO pada awal 2026 ini juga kemungkinan disebabkan faktor teknis di mana emiten sedang menunggu hasil audit laporan keuangan setahun penuh 2025. Apalagi, sambungnya, hal ini berkaitan dengan perusahaan skala besar, 5 calon emiten go public di pipeline BEI.

Menurutnya, hasil laporan diaudit tersebut akan bisa memberikan valuasi yang lebih akurat dan meningkatkan kepercayaan investor ketika calon emiten resmi melantai di bursa. Apalagi, saat ini transparansi dan tata kelola pasar modal Indonesia sedang menjadi sorotan asing imbas pembekuan indeks oleh MSCI.

"Dalam hal ini, pemenuhan free float harus minimal 15%, sehingga kalau sudah IPO ini saham-saham yang likuid sehingga bisa meningkatkan minat pelaku investor untuk mengakumulasi saham-saham IPO tersebut," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mandiri Sekuritas terus memproses calon emiten yang akan menggalang dana di pasar modal lewat penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) pada kuartal I/2026 walaupun kondisi pasar bergejolak.

Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana menjelaskan saat ini calon emiten di dalam pipeline perseroan memang ada kekhawatiran mengenai kondisi pasar seperti outlook negatif yang disematkan Moody’s untuk Indonesia. Namun, nantinya hal itu akan ditindaklanjuti oleh pemerintah.

“Dari klien-klien, mereka concern, tapi kalau lihat market juga reaksinya sejauh ini positif saja ya ga terlalu crash gitu. Jadi saya masih optimistis,” kata Oki ditemui Jumat (13/2/2026).

Sementara itu, Oki mengapresiasi langkah regulator pasar modal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) yang tengah mereformasi pasar modal. Adapun, langkah reformasi ini menyusul pengumuman penyedia indeks global MSCI bulan lalu yang akan membekukan rebalancing untuk saham asal Indonesia yang menyinggung soal transparansi.

MSCI pun mengingatkan apabila regulator pasar modal RI tidak dapat menangani isu-isu yang menjadi concern MSCI maka Indonesia berpotensi turun kasta menjadi frontier market.

“Reformasi pasar modal juga sudah mulai berjalan baik, jadi saya enggak melihat ada isunya ya,” kata Oki.

Oki melanjutkan saat ini Mandiri Sekuritas tengah memproses beberapa IPO perusahaan. Menurutnya, Mandiri Sekuritas akan membawa sejumlah IPO pada semester II/2025.

“Mereka memilih window yang tepat aja nanti. Tapi persiapan tetap berjalan, mereka tetap lihat,” ucapnya.

Investment Analyst Infovesta Utama Ekky Topan menilai outlook negatif dari Moody’s lebih sebagai sinyal bahwa risiko ke depan meningkat, tapi bukan berarti pintu pendanaan di pasar modal langsung tertutup. Dengan demikian, lanjutnya, pasar modal tetap bisa dipakai untuk pendanaan.

“Hanya saja dengan kondisi risiko yang naik, perusahaan akan lebih hati-hati dalam melakukan aksi korporasi, baik IPO, rights issue, maupun penerbitan instrumen lain karena biaya dan konsekuensi valuasi yang lebih berat,” ujar Ekky.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Aksi penggalangan dana lewat penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) terancam lesu setelah lembaga pemeringkat Moody’s memberikan outlook negatif terhadap Indonesia.

Outlook negatif ini dilayangkan bertepatan dengan gejolak pasar modal pada awal tahun. Sentimen negatif ini pun diperkirakan membuat emiten lebih berhati-hati untuk masuk ke pasar modal lewat IPO.

Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana menjelaskan outlook negatif dari Moody’s tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Menurutnya, hal tersebut tidak akan menjadi masalah.

“Reformasi pasar modal juga sudah mulai berjalan baik, jadi saya enggak melihat ada isunya ya,” kata Oki ditemui Jumat (13/2/2026).

Dengan outlook Moody’s yang berubah negatif, Oki menuturkan minat atau appetite untuk gelaran IPO tidak berkurang.

“Dari klien-klien, mereka concern, tapi kalau lihat market juga reaksinya sejauh ini positif saja ya ga terlalu crash gitu. Jadi saya masih optimistis,” tuturnya.

Dia melanjutkan saat ini Mandiri Sekuritas tengah memproses beberapa IPO perusahaan. Menurutnya, Mandiri Sekuritas akan membawa sejumlah IPO pada semester II/2025.

“Mereka memilih window yang tepat aja nanti. Tapi persiapan tetap berjalan, mereka tetap lihat,” ucapnya.

Investment Analyst Infovesta Utama Ekky Topan menilai outlook negatif dari Moody’s saat ini lebih sebagai sinyal bahwa risiko ke depan meningkat, tapi bukan berarti pintu pendanaan di pasar modal langsung tertutup.

Dengan demikian, lanjutnya, pasar modal tetap bisa dipakai untuk pendanaan.

“Hanya saja dengan kondisi risiko yang naik, perusahaan akan lebih hati-hati dalam melakukan aksi korporasi, baik IPO, rights issue, maupun penerbitan instrumen lain karena biaya dan konsekuensi valuasi yang lebih berat,” ujar Ekky.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah calon emiten yang telah memberikan mandat IPO kepada BRI Danareksa Sekuritas, menahan diri untuk melantai di Bursa Efek Indonesia hingga paruh pertama 2026.

Plt. Direktur Utama BRIDS Fifi Virgantria, menerangkan bahwa pihaknya sebetulnya telah mengantongi mandat IPO dari beberapa calon emiten, tetapi upaya perbaikan pasar modal yang tengah berlangsung membuat sejumlah emiten urung melantai di BEI dalam waktu dekat.

"Awal tahun sebetulnya sudah ada beberapa di pipeline, tapi melihat kondisi perkembangan terkini, kayaknya wait and see juga secara emiten," katanya kepada wartawan dalam acara Economic Outlook BRIDS 2026, Jumat (13/2/2026).

Fifi menerangkan, calon perusahaan tercatat kini tengah berhitung mengenai pengubahan sejumlah aturan di BEI, seperti free float, keterbukaan data Ultimate Beneficial Ownership (UBO), atau keterbukaan data investor di atas 1%.

Dengan begitu, BRI Danareksa belum dapat memprediksi jumlah emiten yang akan dibawa melantai di Bursa pada awal tahun ini. Calon emiten menanti kejelasan aturan baru yang diprediksi akan rampung pada Mei 2026.

"Belum lagi soal free float yang harus lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Ini menjadi PR bersama juga. Jadi kalau ngomong berapa [calon emiten], masih agak abu-abu sekarang, jadi kami menunggu perkembangan [oleh OJK dan SRO]," katanya.

Meskipun begitu, Fifi mengklaim bahwa sebagai penjamin emisi, BRI Danareksa Sekuritas akan memastikan seluruh calon perusahaan tercatat memenuhi aturan sebelum melantai di BEI.

Sebelumnya diberitakan, BRI Danareksa Sekuritas sebetulnya telah mengantongi 5-6 mandat IPO dari berbagai sektor, mulai dari medis, konstruksi, properti, perkapalan, hingga energi hijau.

Terkait nilai emisi, Fifi menyebutkan bahwa proses diskusi valuasi masih berlangsung antara perseroan dengan masing-masing calon emiten.

Adapun terkait rencana BEI menaikkan batas free float minimum menjadi 15% bagi emiten baru, pihaknya menyatakan akan menyesuaikan struktur IPO setelah aturan tersebut diterbitkan secara resmi.

“Kami bersama calon emiten akan memastikan pemenuhan persyaratan free float baru tersebut setelah BEI secara resmi menerbitkan peraturannya,” jelas Fifi.

Sebagai penjamin emisi, pihaknya juga akan membuka ruang diskusi dengan para calon emiten dan perusahaan tercatat untuk merespons perubahan kebijakan tersebut secara terukur.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Samuel Sekuritas Indonesia memberikan kisi-kisi sektor calon emiten baru yang akan dibawa melantai di bursa efek Indonesia (BEI) melalui initial public offering atau IPO. Broker berkode IF ini menjadi underwriter tunggal dalam IPO RLCO akhir 2025 lalu yang kini harganya melambung ribuan persen.

Managing Director Research & Digital Production Samuel Sekuritas Indonesia Harry Su mengatakan pihaknya menargetkan ada lima perusahaan yang akan dibantu sekuritas, baik itu untuk IPO maupun aksi korporasi lainnya.

"Terkait IPO dan/atau aksi korporasi lainnya, tahun ini Samuel Sekuritas mengharapkan untuk dapat membantu sekitar 5 perusahaan yang bergerak dalam sektor jasa keuangan, farmasi, retail, teknologi/elektronik dan komoditas," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (27/1/2026).

Kala ditanya kategori kapitalisasi pasar calon emiten yang akan dibawa melantai di bursa, Harry mengatakan bahwa sampai dengan saat ini struktur maupun kapitalisasi masih dalam tahap diskusi.

Sebelumnya, Samuel Sekuritas membawa PT Abadi Lestari Indonesia Tbk. (RLCO) resmi melantai di bursa pada 8 Desember 2025. Hingga akhir 2025, RLCO menjadi emiten yang mencatat rekor auto reject atas (ARA) beruntun terbanyak sejak hari perdana perdagangan, yakni sebanyak 12 kali dan membuat harganya terbang 950,6% sejak listing perdana.

Sejak IPO dengan harga Rp168, RLCO melejit tanpa henti sampai mencapai Rp8.700, mencerminkan lonjakan 5.078,57% sejak listing perdana, hingga kemudian BEI menghentikan sementara atau suspensi perdagangan RLCO sejak sesi I perdagangan 21 Januari 2026. Hingga hari ini, saham RLCO masih digembok BEI.

Melalui aksi korporasi tersebut, RLCO meraup dana hasil penawaran umum sebesar Rp105 miliar. Per 31 Desember 2025, perseroan baru merealisasikan Rp10 miliar atau setara 9,52% dari total dana yang dihimpun.

Melansir prospektus IPO RLCO, Samuel Sekuritas menjadi satu-satunya penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin efek emisi. Sementara itu, ditetapkan biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,8231%, biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 0,7842%, dan biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,8231%.

Pada 26 Januari 2026, Samuel Sekuritas merilis riset yang memberikan rating saham RLCO speculative buy dengan target harga Rp80.000, mencerminkan potensial kenaikan 820% dari harga Rp8.700.

"Untuk RLCO, kami tentunya memiliki hitungan dan asumsi kami sendiri untuk target price yang telah kami berikan," tandasnya.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan sebanyak 13 calon perusahaan tercatat berada dalam pipeline pencatatan saham Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai Jumat (28/11/2025). Sebanyak tujuh di antaranya merupakan perusahaan raksasa dengan aset jumbo.

Direktur Penilaian Perusahaan Tercatat I Gede Nyoman Yetna menuturkan saat ini terdapat 13 perusahaan berada dalam pipeline IPO saham BEI. Perusahaan-perusahaan tersebut terdiri dari dua perusahaan dengan aset skala kecil, dan empat perusahaan aset skala menengah.

“Lalu tujuh perusahaan dengan aset skala besar,” kata Nyoman, Jumat (28/11/2025).

Nyoman melanjutkan berdasarkan komposisi pipeline IPO saham, sebanyak tujuh dari 13 perusahaan menggunakan laporan keuangan per Juni 2025 sebagai dasar untuk melakukan penawaran umum.

“Apabila tidak terdapat concern terkait penawaran umum dan pencatatan oleh OJK dan BEI, maka kami berharap perusahaan-perusahaan tersebut dapat melaksanakan pencatatan sahamnya pada sisa tahun 2025,” ujar Nyoman.

Selain pipeline IPO, Nyoman juga menyebut terdapat satu perusahaan berada dalam pipeline rights issue saham, 23 emisi obligasi yang berasal dari 17 perusahaan, dua ETF yang sedang dalam proses pencatatan, dan satu DIRE yang sedang dalam proses pencatatan.

Sebagaimana diketahui, salah satu calon perusahaan tercatat yang tengah berada dalam proses IPO adalah PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA) atau Superbank. SUPA membidik dana hingga Rp3,06 triliun.

Menurut prospektus yang dipublikasikan Selasa (25/11/2025), Superbank berencana melepas maksimal 4,40 miliar saham baru atau setara dengan 13% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Setiap saham memiliki nilai nominal Rp100 dengan harga penawaran awal (bookbuilding) IPO di kisaran Rp525 hingga Rp695 per saham. Dengan demikian, perusahaan berpotensi mengantongi dana segar sekitar Rp2,31 triliun hingga Rp3,06 triliun.

Superbank berencana menggunakan dana hasil IPO sebesar 70% untuk modal kerja dalam rangka penyaluran kredit perseroan. Sisanya sekitar 30% dana hasil penawaran umum untuk belanja modal dalam rangka kegiatan usaha perseroan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menaikkan syarat minimum saham publik (free float) bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana (initial public offering atau IPO) sebesar 10 persen.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK RI, Inarno Djajadi mengatakan, saat ini ketentuan minimal free float untuk emiten IPO sebesar 7,5 persen.

Angka tersebut perlu ditingkatkan secara bertahap dari 10 persen hingga mencapai 25 persen.

“Kita tidak bisa langsung ke 25 persen karena konsekuensinya banyak. Mungkin dalam waktu dekat bisa dinaikkan ke 10 persen. Setidaknya, untuk IPO yang akan datang kami upayakan free float minimal 10 persen. Setelah itu bertahap ke 15 persen, lalu mencapai 25 persen,” kata Inarno dalam capital market journalist workshop di Ubud, Bali, Sabtu (15/11/2025).

Dengan porsi free float yang lebih besar, emiten berpeluang menarik lebih banyak investor, sehingga nilai market cap akan meningkat. Per 7 November 2025, market cap pasar modal telah mencapai Rp15.316 triliun atau tumbuh 24,16 persen.

Selain peningkatan free float, OJK juga menyoroti pentingnya penguatan pengawasan terhadap praktik perdagangan saham yang berpotensi menimbulkan distorsi harga atau manipulasi pasar.

OJK bersama Kementerian Keuangan dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah membentuk task force yang tidak hanya bertugas melakukan pendalaman pasar, tetapi juga memperkuat aspek penegakan hukum.

Dari sisi suplai, OJK dan BEI mendorong lebih banyak perusahaan besar untuk go public serta memperluas instrumen keuangan berbasis ESG. Sementara dari sisi permintaan, upaya perluasan basis investor terus dilakukan, termasuk meningkatkan partisipasi investor domestik dan institusional.

"SID kita sekarang sudah mencapai 19,1 juta. Ini patut disyukuri karena dalam roadmap 2027 targetnya 20 juta. Dengan capaian saat ini, kami optimistis pada kuartal I-2026 jumlah investor sudah dapat menembus 20 juta," ujarnya.

Meski demikian, Inarno menekankan bahwa komposisi investor masih didominasi oleh investor ritel dan berharap investor institusional dapat tumbuh lebih cepat agar struktur pasar modal semakin kuat dan stabil.

Saat ini, BEI mewajibkan perusahaan tercatat memiliki free float 50 juta saham dan 7,5 persen dari total saham beredar, serta paling sedikit dimiliki 300 pemegang saham. Bursa juga menerapkan free float minimal 10 persen bagi konstituen LQ45, IDX30, dan IDX80 pada November 2025.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat terdapat tiga perusahaan yang masuk ke dalam pipeline penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) dengan kategori mercusuar atau lighthouse.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan pada saat ini telah terdapat 24 perusahaan yang IPO dan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Terbaru, PT Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk. (PJHB) resmi go public pada hari ini, Kamis (6/11/2025).

Nyoman juga mengatakan masih terdapat 13 perusahaan yang masuk ke dalam pipeline IPO Bursa. Di antaranya bahkan masuk ke dalam kategori lighthouse.

“Ada tiga lighthouse. Satu finance, yang kemudian kedua infrastruktur. Satu lagi mining,” kata Nyoman di Gedung BEI, Kamis (6/11/2025)

Dalam catatan Bisnis, beberapa IPO kategori lighthouse seperti PT Raharja Energi Cepu Tbk (RATU), PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK), PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk (YUMI), dan hingga Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA).

Adapun, Nyoman pun menjelaskan terkait dengan peluang adanya perusahaan BUMN yang masuk ke dalam pipeline IPO, terutama berkategori lighthouse.
“Terkait dengan BUMN, kami menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak Kementerian BUMN sebelumnya, sekarang ke Danantara. Jadi harapan Bursa, ada lighthouse-lighthouse yang nanti berasal dari state-owned enterprise,” ujar Nyoman.

Dia menjelaskan bahwa kontribusi BUMN dalam IPO akan membantu pendalaman pasar modal Indonesia.

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia juga berencana mendorong BUMN beserta anak usahanya untuk menggelar IPO. Total ada 37 BUMN dan anak usaha yang tercatat di Bursa. Perinciannya, sebanyak 14 BUMN dan 23 merupakan anak perusahaan pelat merah. Jumlah tersebut tidak berubah sejak 2024 hingga saat ini.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir mengatakan bahwa sovereign wealth fund ini akan berkontribusi mengembangkan pasar modal Indonesia, baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan.

“Dari sisi supply, memang kami ingin perusahaan-perusahaan yang ada dalam Danantara siap untuk masuk menjadi emiten yang baik di Bursa,” ujarnya dalam Opening Ceremony dan Seminar Utama Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2025 di Gedung BEI Jakarta bulan lalu (17/10/2025).

Seperti diketahui, BUMN yang terakhir kali listing di Bursa Efek Indonesia adalah PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO). Entitas anak PT Pertamina (Persero) ini melantai pada 24 Februari 2023 dengan raihan dana Rp9,06 triliun.

Di sisi lain, Danantara Indonesia memastikan sebagian dana investasinya akan dialokasikan ke pasar modal. Secara keseluruhan, total rencana investasi akan mencapai US$10 miliar atau setara dengan Rp165,8 triliun. Pandu menyampaikan bahwa sekitar 80% dana tersebut akan dialokasikan untuk proyek domestik, sedangkan sisanya bakal ditempatkan di luar negeri.

“Untuk tahun ini, sekitar 80% investasi akan dilakukan di dalam negeri, sebagian diinvestasikan di pasar publik, obligasi, dan pasar modal,” ujarnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah mempertimbangkan penyesuaian perhitungan minimum free float calon emiten saat pencatatan perdana (IPO), dari basis nilai ekuitas menjadi kapitalisasi pasar atau market cap.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan detail mekanisme penyesuaian klasifikasi size berdasarkan market cap akan disampaikan terlebih dahulu kepada seluruh stakeholder guna meminta masukan sebelum ke proses persetujuan.

Saat ini, calon perusahaan tercatat diwajibkan memenuhi persyaratan free float minimum yang ditentukan berdasarkan klasifikasi ukuran perusahaan menurut nilai ekuitas sebelum penawaran umum (initial public offering/IPO).

Dalam ketentuan yang berlaku, perusahaan dengan ekuitas di bawah Rp500 miliar harus memiliki free floatminimal 20%, sedangkan perusahaan dengan ekuitas Rp500 miliar hingga Rp2 triliun wajib memiliki free floatminimal 15%.

Sementara itu, untuk perusahaan dengan ekuitas di atas Rp2 triliun, persyaratan free float minimum yang ditetapkan oleh BEI sebesar 10%.

Nyoman menyatakan bahwa nilai ekuitas tersebut merupakan kondisi size calon perusahaan tercatat sebelum IPO. Artinya, ukuran tersebut akan berbeda setelah dilakukan penawaran umum atau saat pencatatan perdana.

“Untuk itu, kami memandang perlu dilakukan penyesuaian agar menghasilkan suatu klasifikasi size yang lebih relevan saat dilakukan pencatatan perdana, serta sebagai dasar dalam menentukan tiering persyaratan minimum free float,” pungkas Nyoman kepada awak media, Selasa (14/10/2025).

Dia menuturkan berdasarkan simulasi backtesting BEI terhadap perusahaan tercatat, perubahan klasifikasi size menjadi berbasis kapitalisasi pasar berpotensi menaikkan tiering minimum free float sejumlah emiten. Contohnya, emiten yang sebelumnya masuk tier free float 10% bisa meningkat menjadi 15%.

Nyoman menilai bahwa langkah tersebut diharapkan mendukung upaya peningkatan nilai free float secara keseluruhan di BEI, sekaligus mendorong likuiditas saham calon perusahaan tercatat setelah resmi listing.

“Dengan demikian, ke depannya juga akan mendukung upaya peningkatan nilai free float perusahaan tercatat secara keseluruhan di Bursa,” ucapnya.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.