Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi membuka jalan bagi transformasi besar di pasar modal Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 4/2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Salah satu poin penting dalam beleid tersebut adalah penguatan pasar modal melalui skema demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI), yang memungkinkan bursa beroperasi sebagai perusahaan berorientasi laba dengan struktur kepemilikan yang lebih luas.

Melalui perubahan Pasal 8 ayat 1 dalam beleid tersebut dijelaskan bahwa Bursa Efek merupakan perseroan terbatas yang didirikan oleh sejumlah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang satu dengan lainnya tidak terafiliasi. Secara lebih rinci, yang dimaksud dengan sejumlah badan usaha adalah jumlah minimum badan usaha yang dibutuhkan agar kegiatan transaksi di Bursa Efek dapat terlaksana dalam suasana persaingan yang sehat.

Pendiri Bursa Efek juga tidak boleh berafiliasi antara satu dan lainnya serta terbuka seluas-luasnya bagi badan usaha yang memenuhi persyaratan untuk menghindari terjadinya persekongkolan dan penguasaan pasar oleh sekelompok perusahaan tertentu.

Selanjutnya pada Pasal 8 ayat 3, Pemegang saham Bursa Efek ditegaskan terdiri atas orang perseorangan dan atau badan hukum Indonesia baik Anggota Bursa Efek maupun bukan Anggota Bursa Efek.

Ketentuan ini menandai perubahan mendasar dari model bursa berbasis keanggotaan (mutual) menuju model demutualisasi yang telah lebih dahulu diterapkan oleh banyak bursa global.

Dalam penjelasan UU disebutkan bahwa perubahan tersebut dimaksudkan agar Bursa Efek dapat bergerak lebih cepat mengikuti perkembangan pasar keuangan global yang semakin dinamis.

"Ketentuan ini mencerminkan sifat Bursa Efek yang bukan berdasarkan keanggotaan [mutual] , melainkan bersifat demutual dan bersifat berorientasi laba [profit oriented]," bunyi beleid yang dikutip Minggu (21/6/2026).

Hal ini dimaksudkan agar Bursa Efek dapat bergerak cepat sesuai dengan perkembangan globalisasi yang bergerak cepat. Dengan sifat berorientasi laba, Bursa Efek dapat menarik minat para investor besar yang memiliki peran besar untuk memajukan Bursa Efek.

Dengan sifat demutual, Bursa Efek dimungkinkan menjadi perusahaan terbuka untuk umum.

Dengan demikian, Bursa Efek dikelola secara profesional, dengan tata kelola yang mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektif, efisien, dan berkeadilan.

Selain itu, struktur baru ini membuka peluang bagi Bursa Efek untuk menarik investor strategis yang memiliki kapasitas finansial dan teknologi guna mempercepat modernisasi infrastruktur pasar modal Indonesia.

Danantara Jadi Pemegang Saham Bursa

Perubahan signifikan lainnya adalah lahirnya Pasal 8B yang secara khusus mengatur pihak-pihak yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek.

Dalam ketentuan baru tersebut, pemerintah memberikan ruang bagi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk memiliki saham Bursa Efek.

"Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek," demikian bunyi Pasal 8B ayat (1).

Meski demikian, kepemilikan saham oleh institusi negara tersebut harus tetap menjaga independensi Bursa Efek sebagai penyelenggara perdagangan efek.

Sebelumnya, Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan dari seluruh bursa besar yang ada di dunia, salah satu bursa yang belum melakukan demutualisasi adalah BEI. Saat ini, kata Jeffrey, BEI masuk dalam 20 bursa besar dunia dari segi transaksi.

“Dengan demutualisasi, kami percaya bursa akan lebih modern, lebih lincah, dan tentu akan menjadi lebih profesional,” ujar Jeffrey di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, Jeffrey menuturkan demutualisasi akan membuka peluang kepada seluruh pihak, tidak hanya bursa saja, melainkan juga shareholders. Dengan demutualisasi, tujuan Bursa dalam 4-5 tahun ke depan adalah bisa berada di posisi 10 besar bursa dunia.

Melalui proses demutualisasi, Jeffrey meyakini bahwa BEI akan menjadi lebih modern, lebih lincah, serta akan menjadi lebih profesional ke depan.

"Dengan demutualisasi, tentu kita percaya bahwa bursa kita akan menjadi lebih modern, akan menjadi lebih lincah, dan tentu akan menjadi lebih profesional," ujar Jeffrey.

Selain itu, demutualisasi juga akan membuka peluang lebih besar kepada seluruh pihak, termasuk eksisting shareholders dan seluruh stakeholders.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengakuan awal dari MSCI Inc. atas reformasi pasar modal Indonesia membuka peluang peningkatan aksesibilitas dan daya tarik investasi, di tengah proses asesmen lanjutan yang masih berlangsung.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa pembaruan penilaian free float saham Indonesia oleh MSCI pada 20 April 2026 mencerminkan apresiasi terhadap berbagai langkah pembenahan yang telah ditempuh otoritas bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan pengakuan tersebut menegaskan bahwa reformasi yang dilakukan telah berada pada jalur yang tepat untuk memperkuat kredibilitas pasar.

“Berbagai inisiatif strategis di atas merupakan bagian dari upaya berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pasar, memperkuat perlindungan investor, serta mendorong pasar modal Indonesia menjadi lebih kredibel, transparan, dan berdaya saing global,” kata Hasan dalam siaran pers, Senin (21/4/2026).

MSCI mencatat sejumlah langkah kunci dalam reformasi tersebut, mulai dari peningkatan transparansi kepemilikan saham di atas 1%, penguatan klasifikasi investor yang lebih granular, hingga penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC). Selain itu, peningkatan batas minimum free float juga menjadi perhatian dalam asesmen tersebut.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menilai pengakuan awal ini menjadi sinyal positif atas arah kebijakan yang ditempuh regulator dalam memperbaiki struktur pasar.

“Ke depan, implementasi langkah-langkah reformasi akan terus dijaga agar berjalan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan, serta diperkuat melalui koordinasi aktif dengan berbagai pihak, termasuk pelaku pasar global,” ujarnya.

Saat ini, MSCI masih melakukan asesmen lanjutan dengan memanfaatkan sumber data baru hasil reformasi tersebut, sekaligus menghimpun masukan dari investor global. Proses ini menjadi bagian dari penilaian untuk Index Review MSCI pada Mei 2026 dan Market Accessibility Review MSCI pada Juni 2026.

OJK memandang tahapan ini sebagai momentum krusial untuk menunjukkan efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan, dengan harapan dapat meningkatkan tingkat investability pasar domestik.

Dalam jangka menengah, regulator menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat integritas pasar melalui delapan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal. Program tersebut mencakup peningkatan transparansi, penguatan likuiditas, penegakan hukum, tata kelola, hingga pendalaman pasar.

Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong pasar modal Indonesia menjadi lebih dalam dan likuid, sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketentuan mengenai rekening khusus untuk menyimpan dana hasil penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) bakal efektif berlaku Juni 2026. Rekening yang menyimpan dana hasil IPO ini wajib dipisahkan dari rekening operasional emiten.

Mekanisme tersebut diatur di dalam POJK No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, yang efektif berlaku enam bulan sejak peraturan ini diundangkan pada 22 Desember 2025.

Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo menjelaskan bahwa aturan ini mengatur agar dana yang diperoleh emiten dari proses IPO wajib ditempatkan dalam satu rekening khusus. Tujuannya agar dapat dimonitor secara lebih transparan oleh regulator.

Eddy juga bilang, kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah penguatan tata kelola di pasar modal.

"Jadi, apabila ada IPO, itu dana hasil IPO harus ditaruh dalam satu rekening khusus. Sehingga kita bisa monitor lah penggunaannya, itu salah satunya,” kata Eddy dalam Investor Relations Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa, (10/3/2026).

Dalam upaya OJK menjalankan reformasi pasar modal Tanah Air, ke depan otoritas juga akan menerbitkan sejumlah ketentuan tambahan yang bertujuan memperkuat industri pasar modal secara menyeluruh.

"Ke depan, kita akan mengeluarkan beberapa ketentuan yang sifatnya penguatan. Seperti penguatan terhadap perusahaan efek, penguatan terhadap Manajer Investasi (MI) dan lain sebagainya,” ujarnya.

Berbagai langkah penguatan tersebut sebenarnya telah masuk dalam program regulator, dan dinamika pasar modal yang terjadi sejak awal 2026 membuat OJK mempercepat implementasi tersebut.

Melansir Pasal 21 POJK 40/2025, mengatur bahwa emiten wajib melampirkan mutasi atas rekening khusus bersamaan dengan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana (LRPD) kepada OJK. Rekening penampungan dana hasil IPO wajib ditempatkan pada rekening khusus atas nama emiten di bank umum atau bank umum syariah yang diawasi oleh OJK. Di sini, rekening khusus ini wajib dipisahkan dari rekening operasional emiten.

Sementara itu, dalam Pasal 22 menjelaskan bahwa apabila dana hasil IPO belum direalisasikan, emiten hanya dapat menempatkan dana atas nama emiten dalam instrumen keuangan yang aman, likuid dan tidak mengalami fluktuasi harga. Bunga dan/atau imbal hasil instrumen keuangan serta pencairannya juga harus ditempatkan pada rekening khusus penampungan dana IPO.

Aturan main lainnya, dana hasil penawaran umum yang belum direalisasikan dilarang dijadikan emiten sebagai jaminan utang dan/atau sebagai sumber dana untuk pelaksanaan pembelian kembali saham.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mendorong Direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera berbenah demi penguatan pasar modal Tanah Air.

Eddy juga menyampaikan apresiasinya atas respons cepat dan tegas dari Presiden Prabowo Subianto untuk pemulihan kondisi pasar modal Indonesia yang terkena goncangan akibat dihentikannya index rebalancing oleh MSCI atas saham-saham Indonesia akibat kekhawariran terkait dengan transparansi dan tata kelola di bursa saham nasional.

Menurut dia, komitmen Presiden seperti yang disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk segera meningkatkan free float dan transparansi kepemilikan saham merupakan sebagian di antara kebijakan yang ditunggu kalangan investor, khususnya investor asing yang sesungguhnya memiliki peran yang besar dalam perdagangan saham di BEI.

“Hanya melalui perbaikan tata kelola, transparansi dan peningkatan likuiditas di bursa saham, Indonesia akan terhindar dari penurunan peringkat MSCI dari emerging ke frontier market,” kata Eddy dalam keterangannya, Senin (2/2/2026).

Sejalan dengan tenggat waktu evaluasi yang diberikan MSCI hingga Mei 2026, MPR RI mendorong Direksi BEI dan OJK untuk segera berbenah.

Dia menyebut, MSCI tidak sekadar sebagai panduan bagi investor institusional asing untuk berinvestasi di saham-saham Indonesia, tetapi lebih dari itu merupakan “license to invest” bagi sebagian besar investor asing yang memegang sekitar 45% dari total nilai kepemilikan saham di BEI.

“Tidak mengherankan ketika MSCI menjatuhkan “mosi tidak percaya” kepada pasar saham Indonesia terjadi penjualan saham besar-besaran sehingga index saham di bursa anjlok hampir 8%,” ujar Eddy yang selama 20 tahun menjadi praktisi perbankan dan pasar modal.

Menurut Eddy, perihal pasar saham juga menyangkut kekayaan pribadi dan nasional. Jika harga saham-saham BUMN anjlok, imbuhnya, tentu kekayaan nasional juga ikut susut.

Namun yang paling terdampak, kata dia, adalah para investor minoritas yang merupakan pribadi-pribadi yang menggunakan tabungan atau uang pensiunnya untuk berinvestasi di pasar modal.

“Sekarang saatnya berbenah dan kita tidak mengenal istirahat untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan agar Indonesia lolos dari evaluasi di bulan Mei dan terus berkembang memiliki pasar modal dengan kinerja dan tata kelola berstandar internasional,” tuturnya.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penataan dan penguatan pasar modal dengan meningkatkan transparansi.

Dia mengatakan pemerintah tidak mentolerir, praktik manipulatif saham gorengan yang merugikan investor dan merusak kredibilitas dan integritas pasar modal di Indonesia. Dia mengatakan penyalahgunaan dan manipulasi pasar tidak hanya berdampak pada harga saham dan kepentingan investor, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional.

Kondisi ini menghambat arus penanaman modal asing ataupun foreign direct investment, yang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja serta pertumbuhan yang berkelanjutan.

"Penertiban praktik spekulatif, pemerintah tidak mentolerir saham gorengan manipulatif (yang) merusak kredibilitas pasar modal," ujar Airlangga usai pertemuan di Wisma Danantara, Sabtu (31/1/2026).

Berbagai upaya akan dijalankan pemerintah untuk menata kembali pasar modal. Pertama, dengan demutualisasi atau proses perubahan status BEI dari organisasi berbasis keanggotaan atau Self-Regulatory Organization (SRO) yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas Anggota Bursa (AB), menjadi entitas berbentuk perusahaan yang dapat dimiliki oleh publik atau pihak lain.

Airlangga pun menyampaikan pesan Prabowo yang ditujukan kepada para investor dometik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia.

"Fundamental Indonesia tetap kuat dan Tangguh, pemerintah berdiri teguh, di pasar keuangan kita dan kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan adil dan berkelas dunia," kata Airlangga.

(NIA DEVIYANA)