Bisnis.com, JAKARTA — PT Donggi-Senoro LNG (DSLNG) menetapkan target produksi gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) hingga 2,125 juta ton pada 2026.

Corporate Communication Manager DSLNG Adhika Paramanandana memaparkan, pihaknya mematok target produksi LNG pada kisaran 2,1 juta hingga 2,125 juta ton pada 2026. Dia mengatakan, perusahaan berfokus pada stabilitas operasional untuk memastikan capaian produksi tetap sesuai rencana.

“Target produksi kami satu tahun ini sebesar 2,1 juta ton, maksimal di 2,125 juta ton," ujar Adhika dalam acara Halal Bihalal dengan Media di Jakarta pada Jumat (10/4/2026).

Adapun, dia mengatakan efisiensi dan keandalan menjadi kunci utama untuk mencapai target tersebut. Hal ini mengingat kilang milik perusahaan menggunakan satu jalur produksi atau single train.

Adhika menuturkan, perusahaan berkomitmen menjaga reliabilitas operasional secara optimal.

Adapun, hingga kuartal I/2026, dia menyebut realisasi pengiriman LNG masih sesuai dengan rencana pasar. Pada pasar ekspor, dia menyebut DSLNG telah mencatatkan pengiriman sekitar 8 hingga 12 kargo.

Sementara itu, perusahaan juga berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan energi domestik melalui skema kargo spot. Adhika menuturkan, penyaluran dilakukan secara fleksibel mengikuti permintaan pasar dalam negeri.

Sepanjang 2025 lalu, DSLNG mengalokasikan delapan kargo LNG untuk pasar nasional dari total produksi sekitar 40 kargo. Penyaluran tersebut dilakukan melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN sebagai pembeli utama.

“By request spot kargonya, berapa yang ada, itu yang kita alokasikan untuk nasional, untuk domestik,” kata Adhika.

Dari sisi pasokan hulu, keberlanjutan operasional kilang dipastikan relatif aman dalam jangka panjang. Ketersediaan gas mentah berasal dari Blok Matindok yang dioperasikan Pertamina EP serta Senoro Toili yang dikelola Pertamina-Medco Tomori.

Adhika menyebut masa pasokan gas tersebut diperkirakan masih terjamin hingga 2042 berdasarkan informasi dari SKK Migas.

Ke depan, Adhika mengatakan pasar domestik akan menjadi tulang punggung bagi perusahaan dalam menggenjot kinerja. Hal tersebut karena kontrak ekspor jangka panjang dengan pembeli asal Jepang dan Korea Selatan akan berakhir pada 2027 mendatang.

Dia menambahkan, saat ini DSLNG masih terikat komitmen dengan tiga pembeli utama dari kedua negara tersebut, yakni JERA, Kyushu Electric, dan Kogas.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Australia membuka peluang perubahan rezim pajak sektor migas di tengah lonjakan harga energi akibat perang AS-Israel vs Iran, yang memicu potensi windfall besar bagi eksportir LNG dan memanaskan perdebatan fiskal di dalam negeri.

Senat Australia menyetujui pembentukan komite khusus untuk mengkaji perlakuan pajak bagi perusahaan minyak dan gas. Langkah ini didukung Partai Buruh yang berkuasa, menyusul dorongan dari Partai Hijau.

Komite tersebut akan dipimpin Senator Steph Hodgins-May, yang sebelumnya mengusulkan pajak minimal 25% atas ekspor gas. Skema ini diperkirakan dapat menghasilkan penerimaan hingga 17 miliar dolar Australia atau sekitar US$11,6 miliar per tahun.

Perdebatan pajak sumber daya di Australia kian menguat seiring lonjakan harga global akibat perang di Asia Barat. Kondisi ini mendorong laba produsen energi meningkat tajam, memicu desakan dari politisi dan kelompok masyarakat untuk menerapkan pajak tambahan, termasuk windfall tax.

Pemimpin Partai Hijau Larissa Waters menilai perusahaan gas memperoleh keuntungan besar di tengah tekanan biaya hidup masyarakat.

“Penyelidikan ini akan menempatkan perusahaan gas besar yang menghindari pajak di bawah pengawasan, membongkar alasan mereka, dan mendorong pajak yang lebih adil dalam anggaran mendatang,” ujarnya, dilansir dari Bloomberg pada Rabu (1/4/2026).

Dukungan pemerintah terhadap penyelidikan tersebut dinilai membuka peluang reformasi pajak yang lebih luas. Analis gas dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis, Josh Runciman, menyebut langkah ini sebagai sinyal kuat.

"Ini menunjukkan reformasi pajak menjadi kemungkinan nyata, terutama karena kebutuhan memperbaiki anggaran dan kuatnya dukungan publik untuk pajak lebih tinggi pada ekspor LNG," ujar Josh.

Hasil penyelidikan dijadwalkan rampung awal Mei 2026, hanya beberapa hari sebelum pemerintah mengumumkan anggaran tahunan.

Di sisi lain, pelaku industri memperingatkan risiko terhadap investasi. Chair Shell Australia Cecile Wake menilai usulan pajak 25% akan melemahkan daya tarik investasi sektor gas.

"Solusi sederhana seperti pajak ekspor LNG 25% akan merusak fundamental investasi untuk pasokan gas baru, baik untuk ekspor maupun domestik," ujar Wake.

Chief Executive Officer Santos Kevin Gallagher juga menekankan pentingnya kepastian kebijakan. Menurutnya, tanpa kepastian fiskal dan regulasi, modal akan beralih ke negara lain seperti Amerika Serikat dan Kanada yang agresif meningkatkan pangsa ekspor LNG.

Kekhawatiran juga datang dari mitra dagang utama. Pemerintah Jepang dan perusahaan energi di negara tersebut menyampaikan kehati-hatian terhadap rencana pajak baru. Jepang mengandalkan Australia untuk sekitar 40% pasokan LNG, sehingga perubahan kebijakan dinilai berisiko mengganggu stabilitas pasokan.

Sementara itu, laporan media nasional menyebut kantor perdana menteri telah meminta pemodelan opsi pajak baru untuk sektor gas dan batu bara, termasuk reformasi Petroleum Resources Rent Tax.

Langkah ini menegaskan tekanan fiskal dan politik yang dihadapi pemerintah Australia, di tengah kebutuhan menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan daya saing investasi sektor energi.

Bisnis.com, JAKARTA — Perang di Timur Tengah memaksa sejumlah negara Asia kembali mengandalkan batu bara untuk menutup kekurangan pasokan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG).

Melansir Bloomberg pada Jumat (20/3/2026), negara-negara mulai dari Korea Selatan hingga Indonesia dan Bangladesh kini memprioritaskan batu bara sebagai sumber pembangkit listrik setelah konflik yang semakin intens mengganggu pasokan gas dari kawasan eksportir utama.

Salah satu negara yang terdampak paling parah adalah Qatar, rumah bagi fasilitas ekspor LNG terbesar di dunia yang selama ini menjadi pemasok utama bagi pasar Asia.

Fasilitas Ras Laffan Industrial City dilaporkan mengalami kerusakan signifikan setelah meningkatnya serangan terhadap infrastruktur energi di kawasan Teluk Persia.

Ketika pasar gas global tertekan akibat lonjakan harga, negara-negara Asia mulai mencari sumber energi alternatif. Pilihan yang paling cepat adalah kembali mengandalkan bahan bakar utama mereka selama ini, yakni batu bara.

Analis Rystad Energy, Sam Chua, mengatakan batu bara telah lama menjadi bahan bakar dominan dalam bauran energi pembangkit listrik di Asia, dengan kontribusi lebih dari 40%–50% di kawasan tersebut.

“Namun yang terjadi saat ini adalah percepatan penurunan permintaan gas karena LNG menjadi terlalu mahal bagi pembeli yang sensitif terhadap harga,” ujarnya.

Contoh paling jelas terjadi di Bangladesh. Negara itu mengurangi pasokan gas ke pembangkit listrik dan industri pupuk, lalu menggantinya dengan kapasitas pembangkit berbasis batu bara.

Chua memperkirakan pola serupa akan terjadi di negara-negara lain di Asia Selatan dan Asia Tenggara, karena pemerintah berupaya menghindari risiko pemadaman listrik yang dapat memicu dampak politik.

Sebagian besar ekspor LNG Qatar selama ini memang dikirim ke Asia. Namun, serangan terbaru disebut telah merusak sekitar 17% kapasitas produksi negara tersebut.

Di saat yang sama, penutupan de facto jalur pelayaran di Selat Hormuz membuat pengiriman gas menjadi hampir mustahil dilakukan.

Lonjakan harga gas juga merembet ke pasar batu bara. Harga kontrak berjangka batu bara Newcastle, yang menjadi acuan kawasan Asia Pasifik, melonjak ke level tertinggi sejak akhir 2024.

Kondisi tersebut mendorong produsen batu bara di kawasan meningkatkan ekspor.

Indonesia sebagai pemasok terbesar dunia bahkan mengizinkan perusahaan tambang meningkatkan produksi, berbalik dari kebijakan sebelumnya yang membatasi output untuk menjaga harga.

Langkah lain juga ditempuh sejumlah negara. Korea Selatan mencabut batas kapasitas pembangkit listrik berbasis batu bara, sementara produsen listrik terbesar di Jepang membuka kemungkinan beralih ke batu bara apabila gangguan pasokan energi dari Timur Tengah berlanjut.

Sementara itu, Filipina tengah berunding dengan Indonesia untuk mengamankan tambahan pasokan batu bara guna memastikan stabilitas pasokan listrik.

Kecenderungan kembali ke bahan bakar fosil paling kotor tersebut menunjukkan bagaimana kebutuhan ekonomi saat ini mengalahkan target lingkungan.

Gangguan energi di Timur Tengah memunculkan keraguan terhadap gas alam yang selama ini dipromosikan sebagai jembatan menuju energi terbarukan.

Dalam waktu dekat, pemerintah di Asia juga berpacu dengan waktu menjelang musim panas, ketika gelombang panas meningkatkan penggunaan pendingin udara dan biasanya mendorong permintaan listrik ke puncaknya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai kerja sama energi antara Indonesia dan Jepang menjadi langkah strategis dalam mendorong transisi energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global.

Ekonom Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Hendry Cahyono mengapresiasi diplomasi energi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait kerja sama Indonesia dan Jepang di sektor energi dan mineral kritis.

Kolaborasi tersebut mencakup pengembangan energi nuklir, ekspor liquefied natural gas (LNG), hingga pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Menurut dia, kesepakatan ini menjadi sinyal positif atas keseriusan Indonesia dalam mengembangkan energi bersih berbasis teknologi maju.

“Dari sisi teknis dan ekonomi, Indonesia sebenarnya sudah berencana mengembangkan PLTN sejak era 1960-an. MoU ini menunjukkan ada langkah maju, meskipun jalan menuju realisasinya masih panjang,” kata Hendry dalam keterangannya, Selasa (17/3/2026).

Kerja sama tersebut tertuang dalam Memorandum of Cooperation (MoC) yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bersama Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang Ryosei Akazawa.

Menurut Hendry, kemitraan dengan Jepang membuka peluang percepatan penguasaan teknologi energi baru, termasuk nuklir, yang selama ini terkendala oleh tingginya biaya investasi dan terbatasnya transfer teknologi.

Ia menambahkan, kerja sama ini juga ditopang oleh kekayaan sumber daya mineral Indonesia yang melimpah, terutama untuk mendukung pengembangan ekosistem energi bersih.

“Indonesia memiliki sekitar 43 persen cadangan nikel dunia, serta cadangan bauksit, timah, tembaga, dan logam tanah jarang. Ini menjadi modal kuat untuk hilirisasi dan pengembangan industri energi hijau,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hendry menilai kolaborasi tersebut berpotensi menciptakan dampak ekonomi berlapis, mulai dari peningkatan efisiensi produksi hingga penciptaan lapangan kerja.

“Diharapkan ada multiplier effect bagi efisiensi produksi nasional, peningkatan pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja,” kata dia.

Di tengah ketidakpastian geopolitik global, Hendry menilai langkah Indonesia memperkuat kerja sama energi merupakan keputusan yang tepat dan visioner.

“Langkah ini merupakan respons rasional terhadap disrupsi geopolitik. Posisi Indonesia saat ini justru berada pada window of opportunity yang sangat baik,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya memastikan implementasi kerja sama berjalan optimal, terutama dalam aspek alih teknologi agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar. Ia juga menilai Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara lain, termasuk insiden Fukushima nuclear disaster, untuk mengadopsi teknologi yang lebih aman.

Sebelumnya, penandatanganan kerja sama dilakukan di sela forum Indo Pacific Energy Security Ministerial and Business Forum di Tokyo, Jepang, Minggu (15/3/2026). Kerja sama di bidang energi nuklir difokuskan pada pengembangan teknologi dengan mengedepankan standar keselamatan tinggi, sekaligus membuka peluang pemanfaatan pengalaman Jepang dalam pengembangan energi rendah karbon.

Bisnis.com,JAKARTA — SKK Migas mengungkapkan proses negosiasi penjualan liquefied natural gas (LNG) dari proyek Blok Masela kini mengerucut pada lima perusahaan yang menjadi calon pembeli potensial di pasar internasional.
Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan, proses penjajakan pembeli LNG Masela sebelumnya diikuti oleh puluhan perusahaan global. Dari puluhan perusahaan itu akhirnya menyisakan lima kandidat.
Selanjutnya, kelima perusahaan itu kini tengah membahas ketentuan utama kontrak dengan konsorsium pengembang proyek.
“Negosiasi lanjutan penjualan LNG Masela ke international buyer dari 66 calon buyer mengerucut menjadi 40, kemudian sembilan buyer, dan terakhir tinggal lima buyer yang membahas key terms dengan tim teknis,” ujar Djoko kepada Bisnis dikutip Minggu (16/3/2026).
Adapun lima calon pembeli LNG tersebut yakni Osaka Gas, Kyushu Electric Power, Shell Trading, bp Trading, dan Chevron Trading.
Negosiasi terbaru dilakukan di Singapura dan Tokyo dengan melibatkan konsorsium pengembang proyek yang terdiri dari Inpex Corporation, PT Pertamina (Persero), dan Petronas.
"Pada kesempatan negosiasi kali ini, mereka sangat mengapresiasi sebab untuk pertama kalinya SKK Migas pimpin langsung negosiasi," imbuh Djoko.
Menurut Djoko, baik pihak penjual maupun calon pembeli telah menyampaikan proposal final terkait harga LNG. Perbedaan penawaran harga kini semakin tipis, yakni hanya sekitar 0,2% dari harga minyak acuan Brent crude oil.
Dia menambahkan, konsorsium penjual berupaya menawarkan harga di atas asumsi harga yang tercantum dalam rencana pengembangan atau plan of development (POD) proyek tersebut.
Dalam POD proyek Abadi Masela, sekitar 60% produksi LNG direncanakan untuk pasar ekspor, sementara 40% dialokasikan bagi kebutuhan domestik. Apabila kesepakatan dengan pembeli internasional tidak tercapai, Djoko menyebut LNG tersebut berpotensi dialihkan untuk pasar dalam negeri melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).
“Apabila pihak international buyer tidak dapat menerima tawaran harga dari pihak penjual maka seluruh LNG bisa diserap untuk kepentingan domestik melalui PGN demi ketahanan energi nasional,” katanya.
SKK Migas menargetkan kesepakatan harga dengan calon pembeli dapat diputuskan paling lambat April 2026. Setelah itu, penandatanganan head of agreement (HoA) atau gas sales agreement (GSA) yang bersifat mengikat ditargetkan berlangsung pada ajang IPA Convention and Exhibition 2026.
Djoko menuturkan, jika kesepakatan penjualan telah tercapai, tahap berikutnya adalah negosiasi pembiayaan proyek dengan lembaga keuangan guna mendukung realisasi investasi proyek LNG tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Perkiraan kelebihan pasokan gas alam cair (LNG) global dapat menekan harga, tetapi pertumbuhan permintaan kuat dan penambahan pasokan tidak pasti.

Menurut Woodside Energy Group, produsen LNG terbesar di Australia, banjir pasokan baru dapat memberikan tekanan ke bawah pada harga.

"Ekspektasi akan kelebihan pasokan yang berkelanjutan atau mengganggu secara struktural harus dipertimbangkan dengan hati-hati," kata Pejabat CEO sementara Woodside Energy Group Ltd., Liz Westcott, dilansir Bloomberg, Selasa (24/2/2026).

Badan Energi Internasional (IEA) dan BloombergNEF sebelumnya memperkirakan bahwa pabrik LNG baru di Amerika Utara dan Timur Tengah dapat menyebabkan pasar mengalami kelebihan pasokan mulai tahun ini.

Mantan CEO Woodside, Meg O’Neill, yang mengundurkan diri pada Desember 2025 untuk memimpin BP Plc, telah mendorong perluasan produksi, menargetkan hampir dua kali lipat kapasitas pencairan yang dioperasikan pada 2032.

Westcott mengatakan meskipun produksi global meningkat, lebih dari 50 negara kini dapat mengimpor bahan bakar super dingin ini dan pasar menjadi lebih likuid.

Lebih lanjut, beberapa proyek dengan biaya lebih tinggi tidak berjalan, termasuk proyek ekspor LNG di Louisiana yang tiba-tiba dihentikan akhir tahun lalu oleh Energy Transfer LP.

"Ada perubahan terus-menerus dalam pasokan. Woodside berada pada posisi yang sangat baik untuk menghadapi siklus apa pun berkat daya saing biaya, penyebaran geografis, dan keahlian pemasarannya," kata Westcott.

Woodside memiliki proyek AS sendiri dan sedang menilai potensi fasilitas pencairan gas keempat dan kelima. Perusahaan ini berupaya menjual lebih lanjut sebesar 20% dari pabrik besar tersebut.

Di negara asalnya, Australia, Woodside berencana untuk mengoperasikan proyek Scarborough LNG pada Desember tahun ini, yang juga akan menambah tonase ke pasar.

Perusahaan tersebut belum mengesampingkan perubahan pada profil lindung nilai minyaknya. Saat ini, sekitar 18 juta barel atau 10% dari produksinya telah di-hedging.

"Kami tetap terbuka dan mampu memanfaatkan pergerakan harga, tetapi juga tangguh terhadap hasil harga yang rendah," kata Westcott.

Produsen gas tersebut melaporkan penurunan laba bersih tahunannya karena harga minyak dan gas yang lebih rendah. Namun, produksi meningkat ke rekor tertinggi, membantu mengimbangi dampak pada pendapatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengurangi kuota ekspor gas bumi secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Langkah ini dilakukan seiring tingginya kebutuhan gas bumi untuk industri di dalam negeri.

Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Hendra Gunawan, mengatakan sektor industri masih menjadi pengguna gas bumi terbesar.

Pemanfaatan gas bumi kemudian disusul oleh kebutuhan ekspor LNG, domestik LNG, dan kelistrikan. Hendra menyebut permintaan gas dari sektor-sektor tersebut terus meningkat.

Oleh karena itu, pemerintah bakal mengurangi kuota ekspor demi memenuhi kebutuhan domestik.

“Pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk memprioritaskan kebutuhan gas dalam negeri, dan kuota ekspor akan diturunkan secara bertahap,” ucap Hendra dalam acara Seminar Nasional Menakar Arah Industri Gas Bumi Nasional yang disiarkan secara daring, Selasa (23/12/2025).

Hendra merinci, rata-rata pemanfaatan gas bumi mencapai 5.594 BBTUD per September 2025. Dari jumlah tersebut, gas yang diserap domestik mencapai 3.895 BBTUD, sedangkan ekspor sebesar 1.658 BBTUD.

Artinya, pemanfaatan gas domestik mencapai 69,65%.

Dia menuturkan, pertumbuhan permintaan gas industri dalam negeri yang terus meningkat membuat pemerintah harus memutar otak. Adapun strategi lain selain menekan kuota ekspor, pemerintah bakal menggalakkan eksplorasi dan percepatan produksi dengan tetap mempertimbangkan iklim investasi serta menjaga keekonomian hulu.

“Pemerintah juga mendorong penyediaan infrastruktur gas bumi untuk mendukung pemanfaatan gas bumi domestik yang lebih optimal,” imbuh Hendra.

Sebagai informasi, pengetatan kuota ekspor gas tersebut juga seiring dengan semakin menipisnya pasokan gas domestik. Isu ketatnya pasokan gas dalam negeri telah mengemuka sejak awal tahun ini.

Pada April 2025, SKK Migas sempat menyebut bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian alokasi ekspor gas ke Singapura guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Kepala SKK Migas Djoko Siswanto mengatakan pemerintah akan mengurangi alokasi ekspor gas dari Sumatra dan mengalihkannya ke pasar domestik mulai Juni 2025.

Sementara itu, pemenuhan permintaan gas Singapura akan dioptimalkan dari pasokan gas Natuna.

“Sementara ini, kita masih mengupayakan pemenuhan LNG dari dalam negeri. Kita akan memaksimalkan realokasi ekspor gas pipa dari Natuna, sementara ekspor dari Sumatra ke Singapura kita kurangi untuk kebutuhan dalam negeri,” kata Djoko di Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten jasa pengangkutan migas dan LNG, PT Buana Lintas Lautan Tbk. (BULL) bersiap menangkap peluang bisnis yang tercipta di balik konflik geopolitik global. Perseroan akan menambah armada kapal LNG untuk menyambut pasar tersebut.

Corporate Secretary BULL, Krisnanto Tedjaprawira menjelaskan eskalasi konflik Rusia-Ukraina menimbulkan inefisiensi pola logistik pengangkutan minyak dunia. Berlangsungnya serangan di Laut Merah juga membuat pengalihan rute pelayaran yang menambah jarak tempuh kapal (ton-mile) dan membuat pasokan kapal tanker global berkurang.

"Kita ketahui Rusia produksi minyak dunia lebih dari 20% sehingga perubahan inefisiensi logistik ini dengan pengetatan perdagangan minyak dari Rusia membuat demand tanker minyak meningkat signifikan," ujarnya dalam paparan publik daring, Senin (22/12/2025).

Perang dagang yang dimulai oleh Pemerintahan Trump menurutnya juga mengubah peta logistik pengangkutan minyak dan gas dunia di mana banyak negara menyepakati transaksi untuk mengimpor lebih banyak minyak dan LNG dari Amerika Serikat (AS).

Imbasnya, berkurangnya kapasitas armada tanker global meningkatkan tarif sewa kapal sejak pertengahan 2022 hingga sekarang. Ketidakseimbangan antara kapasitas angkut dengan permintaan kapal tanker juga menyebabkan prospek usaha tanker minyak ke depan dinilai menjadi positif.

Krisnanto memaparkan, Baltic and International Maritime Council (BIMCO) memperkirakan permintaan ton-mile tumbuh 2-3 kali lebih cepat daripada volume minyak yang diperdagangkan, menyebabkan permintaan ton-mile kapal tanker minyak tumbuh 3% CAGR sejak 2024.

Sementara itu, dari hitungan perseroan pada 2026 diperkirakan pasar kapal pengangkut LNG mengalami pertumbuhan permintaan ton-mile sebesar 17,5%, melampaui pertumbuhan armadanya sendiri sebesar 11,7%. Kemudian pada 2027, disparitas pertumbuhannya semakin lebar, menjadi 16% dibanding 9%. Dari sisi suplai, volume kapasitas ekspor dan perdagangan LNG diperkirakan akan tumbuh pesat mencapai 675 juta ton pada 2030.

"Kita melihat tahun 2026 sampai dengan 2029 kita akan memiliki prospek yang baik untuk LNG di pasar internasional. Oleh karena itu kami juga sudah mulai mempersiapkan menambah armada tanker LNG," tandasnya.

Menilik kinerja perseroan, BULL mencatat pendapatan US$107,29 juta dalam periode Januari-September 2025. Angka itu tumbuh dari US$102,59 juta pada periode yang sama 2024. Pendapatan yang didapat perseroan sebesar 97,57% berasal dari pelanggan internasional.

Pendapatan tersebut paling besar berasal dari segmen angkutan senilai US$101,83 juta, time charter US$2,93 juta, dan segmen keagenan senilai US$3,17 juta.

Kemudian dari sisi bottom line, BULL mencatat laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih US$12,78 juta, meningkat dibanding US$12,59 juta pada periode yang sama 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut pasokan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair untuk kebutuhan domestik telah diamankan hingga semester I/2026.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan untuk memenuhi kebutuhan LNG tahun ini dibutuhkan strategi mendalam agar tidak mengganggu neraca komoditas migas.

"Dulu tidak pernah kita menyangka bahwa konsumsi, pertumbuhan konsumsi LNG kita begitu tinggi, sehingga pada saat kita melakukan kontrak dengan KKKS karena mereka butuh off taker yang pasti, maka sebagian kita melakukan ekspor," kata Bahlil dalam Konferensi Pers Posko Nasional, Jumat (19/12/2025).

Untuk itu, pada tahun ini setiap dua bulan sekali, pihaknya melakukan penyesuaian dengan skema pengalihan ekspor LNG untuk kebutuhan domestik. Dia menyebut langkah ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Arahan yang dimaksud mencakup kedaulatan energi yang mengurangi ketergantungan pada impor. Alhasil, hingga saat ini keran impor untuk LNG tidak dibuka. Prabowo juga mengamanahkan untuk memanfaatkan kekayaan Indonesia untuk kepentingan negara.

"Belajar dari tahun 2025, untuk 2026 kami sudah exercise, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami dengan teman-teman off taker, yang marketnya sudah jelas dan kami sudah bicara, untuk 6 bulan pertama sudah clear," terangnya.

Bahlil memastikan pasokan LNG periode Januari-Juli 2026 aman tidak ada isu kekurangan. Sementara itu, pasokan dan kebutuhan untuk semester II/2026 masih akan dirancang kembali.

"Nah Juli ke atas lagi baru kita rancang. Jadi baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor, sudah aman, nanti kita akan mengumumkan lagi pada semester kedua," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Cuaca dingin yang mulai melanda serta ekspor LNG yang mencapai rekor mendorong harga gas alam ke level tertingginya sejak lonjakan pasca invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.

Melansir The Wall Street Journal, Kontrak gas alam berjangka pengiriman Desember naik 2,5% pada Kamis menjadi US$4,646 atau sekitar Rp77,71 juta per juta British thermal unit (MMBtu). Angka tersebut melonjak 67% dibanding tahun lalu dan menjadi yang tertinggi sejak Desember 2022, sementara kontrak Januari berada di level yang lebih mahal yaitu US$4,843.

Harga itu jauh di atas proyeksi musim dingin EIA yang memperkirakan gas berada di sekitar US$3,90. Badan federal tersebut memproyeksikan tagihan pemanas rumah tangga rata-rata sekitar US$640 musim ini, meski angka ini sangat tergantung pada pergerakan suhu.

Lonjakan ekspor LNG menuju negara-negara sekutu Eropa setelah Rusia diembargo mendorong pasokan domestik AS ke defisit besar yang sempat memicu kenaikan harga tajam. Namun setelah pasar beradaptasi, inventaris gas AS berbalik menjadi surplus yang menekan harga.

Produsen gas kemudian menahan produksi dan memangkas rencana pengeboran tahun lalu akibat anjloknya harga. Meski begitu, efisiensi yang meningkat membuat total output tetap bertahan dekat level rekor selama periode tersebut.

Persediaan gas domestik memasuki musim dingin ini dengan volume sekitar 4% lebih tinggi dibanding rata-rata lima tahun terakhir. Walau salju sudah turun di Cleveland dan Chicago, pedagang gas memperkirakan cuaca dingin tidak akan cukup kuat menekan persediaan hingga bulan depan.

"Untuk saat ini, pasar tampaknya fokus pada rekor cepatnya aktivitas ekspor yang lebih besar dibandingkan rekor produksi," tulis Ritterbusch & Associates dalam catatan kepada klien. Pandangan ini menegaskan bahwa ekspor LNG menjadi pendorong utama penguatan harga gas belakangan ini.

EIA mengatakan fasilitas ekspor LNG baru meningkat lebih cepat dari perkiraan. Lembaga itu kini memproyeksikan ekspor LNG AS rata-rata mencapai 14,9 miliar kaki kubik per hari tahun ini, naik 25% dari 2024, dan diperkirakan tumbuh 10% lagi tahun depan.

Pada pekan yang berakhir Rabu, sebanyak 34 kapal tanker LNG dengan total kapasitas 129 miliar kaki kubik meninggalkan terminal ekspor AS. Jika diasumsikan penuh, volume tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan gas lebih dari satu juta rumah tangga AS selama setahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia blak-blakan tak bisa melarang ekspor gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) di tengah ketatnya pasokan gas. Hal ini berkaitan dengan kontrak jangka panjang dengan pembeli luar negeri.

Mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM (2019-2024) itu mengungkap 70% hasil produksi gas nasional saat ini dialokasikan untuk kebutuhan luar negeri, sementara 30% diekspor.

Namun, Indonesia saat ini menghadapi tantangan ketatnya pasokan gas lantaran konsumsi domestik yang meningkat, baik untuk industri maupun pembangkit listrik PLN.

"Kenapa harus keluar? Memang ada mekanisme bahwa sebelum orang melakukan POD [plan of development], pasarnya itu sudah harus clear dulu. Nah, pada saat itu, pasar itu dalam negeri belum kuat," jelas Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11/2025).

Alhasil, pada saat investor mengembangkan lapangan gas, pasar yang ditawarkan yakni untuk ekspor. Oleh karena itu, saat ini, pemerintah tak bisa melarang ekspor untuk menjaga kepercayaan pembeli internasional.

Dia pun tak memungkiri saat ini, terdapat kekurangan 20 kargo LNG untuk kebutuhan domestik akibat desain masa lalu yang tidak memperhitungkan pertumbuhan permintaan dalam negeri.

"Apa yang terjadi? Kita desain agar tidak ada impor, tapi sebagian kita menunda kewajiban ekspor kita, nanti kita lakukan di 2026," jelasnya.

Pemerintah disebut tetap menjaga neraca perdagangan dengan tidak mengeluarkan izin impor. Namun, untuk memenuhi pasokan dalam negeri pihaknya melakukan mekanisme swap gas atau pengaturan ulang jadwal ekspor LNG.

Untuk diketahui, sebelumnya SKK Migas juga mencatat kebutuhan LNG akan meningkat 200 kargo dalam 10 tahun mendatang. Kenaikan kebutuhan PLN tersebut seiring dengan target pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang mencapai 10,3 gigawatt (GW).

Merujuk RUPTL 2025–2034, PLN ditargetkan dapat menambah kapasitas pembangkit sekitar 71,2 GW yang berasal dari energi baru terbarukan (EBT). Adapun, 10,3 GW di antaranya berasal dari pembangkit berbasis gas.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Fraksi Partai Nasdem Syarif Fasha menyinggung terkait sejumlah pengelola blok gas di Papua Barat yang mengeksploitasi lapangan gas, sementara produksinya diekspor, salah satunya BP Tangguh di Teluk Bintuni.

"Satu hari mereka mengeksploitasi 4.000 MMscfd, tetapi kebanyakan ini diekspor ke luar, hanya pertamina EP dan Petrogas untuk dalam negeri," tuturnya.

Dia meyakini jika BP tidak mengekspor hasil produksi gas tersebut, maka Indonesia tidak akan kesulitan pasokan gas.

Bisnis.com, JAKARTA — Konflik Timur Tengah yang meluas tampaknya akan menciptakan gangguan paling signifikan bagi pasar gas alam cair (LNG) sejak invasi Rusia ke Ukraina mengguncang perdagangan global empat tahun lalu.

Negara-negara tetangga Iran seperti Qatar adalah produsen terpenting di dunia, dan kawasan ini juga merupakan jalur pasokan vital, dengan 20% ekspor LNG melewati Selat Hormuz, titik penting bagi perdagangan energi global.