Bisnis.com, JAKARTA — Dengan mengoptimalkan struktur pendanaan dan sokongan yang kuat dari investor, PT Raharja Energi Cepu Tbk. berencana menggegas langkah akuisisi aset hulu migas baru baik di dalam maupun luar negeri,

Presiden Direktur Raharja Energi Cepu, Sumantri Suwarno mengatakan bahwa rencana ekspansi itu menjadi bagian dari komitmen emiten berkode saham RATU tersebut dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

“Kami akan meningkatkan upaya akuisisi mengingat dukungan yang sangat baik dari investor selama penerbitan obligasi dan sukuk baru-baru ini. Di sisi lain, kami juga memiliki fleksibilitas pendanaan melalui fasilitas perbankan maupun opsi penerbitan saham baru,” terang Sumantri, Rabu (15/4/2026).

Keberhasilan penerbitan Obligasi I dan Sukuk Wakalah I RATU Tahun 2026 senilai total Rp800 miliar yang tercatat oversubscribed 6,8 kali, dengan total permintaan investor mencapai Rp5,46 triliun, menunjukkan keyakinan kuat pasar terhadap fundamental dan prospek jangka panjang perseroan.

Ke depan, RATU akan terus mengoptimalkan struktur pendanaan melalui kombinasi obligasi, sukuk, fasilitas kredit perbankan, dan instrumen pasar modal lainnya guna mendukung strategi ekspansi aset yang agresif dengan tetap menerapkan manajemen risiko yang ketat.

RATU kini sedang mengevaluasi beberapa aset migas baik di dalam maupun luar negeri dan diharapkan bisa dilakukan satu atau dua perjanjian pembelian bersyarat, jika memenuhi parameter investasi yang telah ditetapkan.

Yang aktual, RATU telah memenangkan tender internasional atas penjualan 100% saham SMS Development Limited (SMSD), perusahaan yang memiliki 20% kepemilikan di Husky-CNOOC Madura Limited (HCML), operator Blok Madura Strait.

“Akuisisi ini memperkuat posisi RATU sebagai perusahaan investasi hulu migas yang terus bertumbuh secara anorganik.”

Dengan rencana ekspansi aset hulu migas baru yang kian agresif, RATU tentu menargetkan pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan. Adapun, sepanjang tahun lalu, RATU membukukan pertumbuhan laba sebesar 10% menjadi US$15,26 juta, di tengah langkah efisiensi operasional yang konsisten dan terukur.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengelola jaringan Hypermart, PT Matahari Putra Prima Tbk. (MPPA), menggelar aksi korporasi jumbo melalui rights issue senilai Rp1,19 triliun yang berpotensi menimbulkan dilusi signifikan bagi pemegang saham lama di tengah tekanan bisnis ritel yang kian kompetitif.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (14/4/2026), MPPA menawarkan sebanyak 23,99 miliar saham baru atau setara 64,92% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah aksi korporasi. Harga pelaksanaan ditetapkan Rp50 per saham, sama dengan nilai nominalnya.

Aksi penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) ini memberikan rasio 211 HMETD untuk setiap 114 saham lama. Setiap satu HMETD memberikan hak membeli satu saham baru.

Langkah ini membuat pemegang saham yang tidak mengeksekusi haknya berisiko terdilusi hingga maksimal 64,92%.

Pemegang saham utama, PT Multipolar Tbk. (MLPL), memastikan akan menyerap seluruh haknya sekaligus bertindak sebagai pembeli siaga. MLPL berkomitmen menyerap saham senilai hingga Rp980 miliar, termasuk pembelian sisa saham yang tidak diambil investor lain.

Secara terperinci, MLPL akan mengeksekusi HMETD senilai sekitar Rp601,61 miliar. Selain itu, perseroan juga menyiapkan skema pembelian sisa saham hingga Rp378,38 miliar apabila tidak terserap pasar.

Dari sisi struktur kepemilikan, aksi ini berpotensi memperkuat dominasi MLPL. Dalam skenario minim partisipasi investor lain, kepemilikan MLPL dapat meningkat dari 50,14% menjadi 80,14%, sementara porsi publik tergerus menjadi 16,33% dari sebelumnya 41%.

Adapun dana hasil rights issue MPPA akan difokuskan untuk ekspansi aset fisik. Sekitar 65,35% dialokasikan untuk belanja modal, terutama pembelian tanah dan bangunan di sejumlah lokasi strategis.

Salah satu transaksi terbesar adalah akuisisi bangunan di Mall City of Tomorrow, Surabaya senilai Rp351,5 miliar. Selain itu, perseroan juga mengincar aset di Gresik senilai Rp134,5 miliar dan Bogor sebesar Rp122 miliar.

Selain itu, sebanyak Rp68 miliar akan digunakan untuk membeli tanah dan bangunan di Malioboro, Yogyakarta. Lokasi tersebut akan dikembangkan sebagai heritage retail yang menonjolkan karakter kawasan Malioboro, serta dimanfaatkan sebagai showcase konsep Bread & Butter dan Mother Store untuk pengembangan serta pengujian inovasi format ritel Perseroan.

Manajemen menyebut akuisisi aset tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat jaringan ritel terintegrasi, termasuk pengembangan format Hypermart dan ekosistem omnichannel.

Di sisi lain, prospektus menegaskan bahwa risiko utama perseroan berasal dari ketatnya persaingan industri ritel. Kegagalan mengantisipasi kompetisi berisiko langsung menekan pendapatan dan operasional.

Periode perdagangan HMETD dijadwalkan berlangsung pada 19 Juni 2026 serta 22–25 Juni 2026, dengan batas akhir pelaksanaan pada 25 Juni 2026.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) menggenjot ekspansi aset melalui dua rencana transaksi akuisisi properti hotel hingga mal senilai total Rp700 miliar yang dilakukan oleh entitas anak usaha.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (1/4/2026), LPKR secara bersamaan menandatangani dua Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bersyarat pada 1 April 2026 melalui entitas anak.

Transaksi pertama dilakukan oleh PT Aryaduta Karawaci Management (AKM) yang akan mengakuisisi Hotel Aryaduta Manado dari PT Menara Abadi Megah. Nilai transaksi mencapai SGD41,3 juta atau sekitar Rp543,4 miliar.

Aset yang diakuisisi mencakup tiga bidang tanah seluas sekitar 3.029 meter persegi di Manado, termasuk bangunan hotel dan seluruh perlengkapan yang melekat.

Transaksi kedua dilakukan oleh PT Andromeda Sakti (AS) yang akan mengakuisisi Lippo Plaza Baubau dari PT Buton Bangun Cipta. Nilainya mencapai SGD12 juta atau sekitar Rp157,4 miliar.

Aset tersebut merupakan pusat perbelanjaan yang berlokasi di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara.

Kedua entitas pembeli merupakan anak usaha yang seluruh sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh perseroan.

Dalam kedua perjanjian, penyelesaian transaksi akan dilakukan setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan disepakati para pihak.

Meski bernilai signifikan secara nominal, perseroan menegaskan bahwa masing-masing transaksi tidak melebihi 20% dari ekuitas perusahaan. Dengan demikian, aksi korporasi ini tidak tergolong sebagai transaksi material sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan.

Perseroan juga menyatakan tidak terdapat dampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha dari pelaksanaan kedua transaksi tersebut.

Sebelumnya, berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang dikutip Senin (2/3/2026), pendapatan LPKR sepanjang 2025 mencapai Rp9,03 triliun. Realisasi ini merosot tajam 21,5% dibandingkan dengan pada 2024 yang sebesar Rp11,50 triliun.

Setelah dikurangi pajak final, pendapatan neto justru tercatat sebesar Rp8,84 triliun, turun drastis sebesar 22,1% secara tahunan dibandingkan dengan pada 2024 senilai Rp11,35 triliun.

Penurunan pendapatan ini tercatat turut menggerus profitabilitas perseroan. Laba bruto anjlok 37,8% dari Rp4,79 triliun menjadi Rp2,98 triliun. Tekanan makin terasa di level operasional, di mana laba usaha hanya tersisa Rp655,3 miliar.

Sebagai pembanding, pada 2024 LPKR membukukan laba usaha fantastis Rp20,28 triliun. Namun, angka tersebut ditopang oleh penghasilan lain-lain yang bersifat tidak berulang sebesar Rp21,6 triliun.

Tanpa komponen tersebut, performa LPKR pada 2025 menunjukkan pelemahan yang signifikan.

Tekanan paling mencolok terlihat pada laba sebelum pajak yang ambles dari Rp19,09 triliun menjadi hanya Rp670,2 miliar. Pada akhirnya, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga merosot drastis dari Rp18,75 triliun menjadi Rp469,5 miliar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri mempertegas perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal program-program pembangunan nasional, melalui kinerja bisnis yang solid dan berkelanjutan sepanjang 2025. Kinerja tersebut tidak hanya mencerminkan penguatan fundamental perseroan, tetapi juga bukti nyata dalam mendorong intermediasi yang sehat dan pertumbuhan perekonomian yang inklusif.

Di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga, Bank Mandiri membukukan penguatan kinerja yang tercermin dari ekspansi aset dan kredit. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian audited per 31 Desember 2025, total aset Bank Mandiri tumbuh 16,6 persen secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp2.829,9 triliun. Sejalan dengan itu, penyaluran kredit meningkat 13,4 persen YoY menjadi Rp1.895,0 triliun.

Pertumbuhan tersebut turut didorong oleh peran aktif Bank Mandiri dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembiayaan ke berbagai segmen produktif. Sepanjang 2025, kredit UMKM Bank Mandiri tumbuh 4,88 persen YoY, di tengah perlambatan pertumbuhan kredit UMKM industri. Kinerja ini menegaskan komitmen Bank Mandiri dalam mendukung lebih dari 1,3 juta pelaku UMKM sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama Bank Mandiri Riduan mengatakan, pertumbuhan yang merata mencerminkan efektivitas strategi penguatan ekosistem pembiayaan yang dijalankan perseroan.

“Kami terus mendorong pembiayaan yang selektif dan terukur di seluruh segmen, dengan fokus pada sektor produktif yang mendorong ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja. Pendekatan ini memungkinkan Bank Mandiri menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memastikan kualitas aset tetap terjaga,” ujar Riduan di Jakarta, Kamis (5/2).

Dari sisi pendanaan, pertumbuhan kredit tersebut ditopang oleh peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp2.105,8 triliun, tumbuh 23,9 persen YoY. Struktur pendanaan juga terjaga dengan dana murah (CASA) tumbuh 12,6 persen YoY menjadi Rp1.431,4 triliun, sehingga likuiditas Bank Mandiri tetap kuat untuk mendukung ekspansi bisnis secara berkelanjutan.

Sebagai mitra strategis pemerintah, Bank Mandiri juga terus memperkuat dukungan terhadap berbagai program prioritas nasional melalui pembiayaan dan penguatan ekosistem yang terintegrasi. Sepanjang 2025, Bank Mandiri menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp41 triliun kepada sekitar 360 ribu pelaku UMKM secara terukur dan berprinsip kehati-hatian.

Pada agenda pembangunan sosial dan ketahanan pangan, Bank Mandiri turut mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pembiayaan kepada 147 mitra pelaksana, disertai penguatan tata kelola keuangan yang akuntabel. Di sisi lain, penguatan desa terus diperluas melalui pengelolaan lebih dari 4.700 rekening Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta pembukaan lebih dari 3.700 rekening BUMDes dan BUMDesma, sejalan dengan agenda pengembangan desa dan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah.

Komitmen tersebut dilengkapi dengan realisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sepanjang 2025 melalui lebih dari 1.174 program yang mencakup pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk bantuan kemanusiaan bagi wilayah terdampak bencana.

Sejalan dengan itu, Bank Mandiri secara konsisten menjalankan perannya sebagai bank nasional yang berkontribusi nyata bagi negara. Hal ini tercermin dari kontribusi langsung kepada masyarakat Indonesia, melalui total dividen sebesar Rp225 triliun dalam 25 tahun terakhir. Pada 2025 dividen Bank Mandiri juga tumbuh kuat mencapai Rp52,5 triliun, yang berasal dari Rp43,5 Triliun atas porsi laba 2024 dan Rp9 Triliun dividen interim atas porsi laba 2025 yang telah dibayarkan pada 14 Januari 2026.

Selain dividen, Bank Mandiri juga berkontribusi secara optimal terhadap penerimaan negara melalui setoran pajak. Secara akumulasi, kontribusi pajak Bank Mandiri mencapai Rp277 triliun dari tahun 2000 ke 2025. Pada tahun lalu, Bank Mandiri telah membayarkan pajak sekitar Rp27 triliun dengan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan peran sistemik Bank Mandiri dalam memperkuat fondasi fiskal nasional.

“Bagi Bank Mandiri, mendukung program prioritas pemerintah bukan sekadar target bisnis, melainkan bagian dari tanggung jawab kami sebagai mitra strategis negara. Melalui pembiayaan yang terukur dan penguatan ekosistem usaha, kami berupaya memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata,” pungkas Riduan.