Bisnis.com, JAKARTA — PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) menggenjot ekspansi aset melalui dua rencana transaksi akuisisi properti hotel hingga mal senilai total Rp700 miliar yang dilakukan oleh entitas anak usaha.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (1/4/2026), LPKR secara bersamaan menandatangani dua Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bersyarat pada 1 April 2026 melalui entitas anak.

Transaksi pertama dilakukan oleh PT Aryaduta Karawaci Management (AKM) yang akan mengakuisisi Hotel Aryaduta Manado dari PT Menara Abadi Megah. Nilai transaksi mencapai SGD41,3 juta atau sekitar Rp543,4 miliar.

Aset yang diakuisisi mencakup tiga bidang tanah seluas sekitar 3.029 meter persegi di Manado, termasuk bangunan hotel dan seluruh perlengkapan yang melekat.

Transaksi kedua dilakukan oleh PT Andromeda Sakti (AS) yang akan mengakuisisi Lippo Plaza Baubau dari PT Buton Bangun Cipta. Nilainya mencapai SGD12 juta atau sekitar Rp157,4 miliar.

Aset tersebut merupakan pusat perbelanjaan yang berlokasi di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara.

Kedua entitas pembeli merupakan anak usaha yang seluruh sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh perseroan.

Dalam kedua perjanjian, penyelesaian transaksi akan dilakukan setelah seluruh persyaratan terpenuhi dan disepakati para pihak.

Meski bernilai signifikan secara nominal, perseroan menegaskan bahwa masing-masing transaksi tidak melebihi 20% dari ekuitas perusahaan. Dengan demikian, aksi korporasi ini tidak tergolong sebagai transaksi material sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan.

Perseroan juga menyatakan tidak terdapat dampak material terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha dari pelaksanaan kedua transaksi tersebut.

Sebelumnya, berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang dikutip Senin (2/3/2026), pendapatan LPKR sepanjang 2025 mencapai Rp9,03 triliun. Realisasi ini merosot tajam 21,5% dibandingkan dengan pada 2024 yang sebesar Rp11,50 triliun.

Setelah dikurangi pajak final, pendapatan neto justru tercatat sebesar Rp8,84 triliun, turun drastis sebesar 22,1% secara tahunan dibandingkan dengan pada 2024 senilai Rp11,35 triliun.

Penurunan pendapatan ini tercatat turut menggerus profitabilitas perseroan. Laba bruto anjlok 37,8% dari Rp4,79 triliun menjadi Rp2,98 triliun. Tekanan makin terasa di level operasional, di mana laba usaha hanya tersisa Rp655,3 miliar.

Sebagai pembanding, pada 2024 LPKR membukukan laba usaha fantastis Rp20,28 triliun. Namun, angka tersebut ditopang oleh penghasilan lain-lain yang bersifat tidak berulang sebesar Rp21,6 triliun.

Tanpa komponen tersebut, performa LPKR pada 2025 menunjukkan pelemahan yang signifikan.

Tekanan paling mencolok terlihat pada laba sebelum pajak yang ambles dari Rp19,09 triliun menjadi hanya Rp670,2 miliar. Pada akhirnya, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk juga merosot drastis dari Rp18,75 triliun menjadi Rp469,5 miliar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA —PT Kencana Energi Lestari Tbk. (KEEN) melalui anak usahanya meraih kontrak baru senilai US$25 juta atau setara dengan Rp423,37 miliar (asumsi kurs Rp16.935 per dolar AS).

Diana Limardi, Sekretaris Perusahaan Kencana Energi Lestari, menyampaikan kontrak baru itu diperoleh perseroan melalui PT Energi Surya Halmahera. Anak usaha KEEN tersebut telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk membangun dan mengoperasikan PLTS Tobelo dengan kapasitas 10 MW.

PLTS Tobelo itu akan dilengkapi dengan baterai berkapasitas penyimpanan 8,4 MWh. Nantinya, PT Energi Surya Halmahera akan menjual listrik hasil produksi PLTS Tobelo kepada PLN untuk jangka waktu 20 tahun sejak beroperasi.

“Nilai kontrak kurang lebih US$25 juta,” ungkapnya dalam keterbukaan informasi, Selasa (20/1/2026).

Menurutnya, perolehan kontrak penting ini membawa dampak yang sangat positif bagi operasional KEEN. Perseroan akan segera memulai konstruksi PLTS Tobelo pada 2026 dan ditargetkan untuk dapat mulai beroperasional secara komersil pada kuartal I/2027.

Setelah pembangunan selesai, PLTS Tobelo akan meningkatkan kapasitas terpasang perseroan dan meningkatkan hasil produksi KEEN.

Diana menambahkan perolehan kontrak penting ini membawa dampak yang sangat positif bagi keuangan KEEN karena akan meningkatkan pendapatan.

“Perseroan memproyeksikan pendapatan construction revenue sebesar kurang lebih US$13,8 juta selama periode konstruksi PLTS Tobelo.”

Setelah PLTS Tobelo beroperasional secara komersil, KEEN memproyeksikan peningkatan pendapatan sebesar kurang lebih US$1,6 juta per tahun dari produksi listrik dari PLTS Tobelo.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Hotel Fitra International Tbk. (FITT) mengumumkan perkembangan terbaru terkait rencana pengambilalihan oleh PT Jinlong Resources Investment. Perseroan menyampaikan bahwa pihak Jinlong telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PPJB) dengan para pemegang saham FITT pada 9 Desember 2025.

Direktur Utama FITT Joni Rizal menjelaskan bahwa perseroan telah menerima pemberitahuan resmi melalui surat yang disampaikan Jinlong pada 11 Desember 2025. Surat tersebut melaporkan bahwa Jinlong telah menandatangani PPJB untuk mengambil alih saham milik PT Gloria Inti Nusantara, Hendra Sutanto, dan Richard Suwandi Lie.

“Bersama ini kami informasikan bahwa PT Jinlong Resources Investment telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat PT Hotel Fitra International Tbk dengan PT Gloria Inti Nusantara, Hendra Sutanto, dan Richard Suwandi Lie pada tanggal 9 Desember 2025," kata Joni di keterbukaan informasi, Kamis (11/12/2025).

Joni menambahkan bahwa pengumuman perkembangan negosiasi rencana akuisisi tersebut juga telah dipublikasikan oleh Jinlong Resources Investment di surat kabar nasional pada Kamis, 11 Desember 2025. Menurut dia, proses ini dilakukan sesuai ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku.

“Penyelesaian rencana pengambilalihan akan tunduk pada pemenuhan persyaratan pendahuluan sebagaimana diatur dalam perjanjian, serta kesiapan administratif dari para pihak,” ungkapnya.

Perseroan menegaskan bahwa seluruh proses akan berjalan berdasarkan regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 9/POJK.04/2018 mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka.

Apabila seluruh persyaratan terpenuhi dan transaksi rampung, maka aksi korporasi ini akan menghasilkan perubahan pengendalian atas FITT sebagaimana diatur dalam regulasi OJK tersebut.

Sebelumnya, PT Jinlong Resources Investment dilaporkan bakal mengakuisisi 48,07% saham PT Hotel Fitra International Tbk. (FITT) yang berpotensi menjadi pengendali baru emiten perhotelan itu.

Joni Rizal, Direktur Utama Hotel Fitra International menyampaikan bahwa perseroan telah menerima surat dari PT Jinlong Resources Investment pada 12 September 2025. Surat itu mencantumkan pengumuman negosiasi sehubungan dengan rencana akuisisi saham perseroan.

"PT Jinlong Resources Investment berencana untuk mengambil alih saham PT Gloria Inti Nusantara, Hendra Sutanto, dan Richard Suwandi Lie sebanyak 627 juta saham atau mewakili 48,07% dari keseluruhan modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh perseroan," jelasnya dalam keterbukaan informasi, Jumat (12/9/2025).

Sebagai informasi, PT Jinlong Resources Investment berkantor di Noble House, Kuningan, Jakarta. Perusahaan tersebut menjalankan kegiatan aktivitas perusahaan holding.

Setelah transaksi tersebut dirampungkan, PT Jinlong Resources Investment akan menjadi pengendali baru FITT. Pada tanggal pengumuman negosiasi ini, Jinlong Resources tidak memiliki saham FITT, baik langsung maupun tidak langsung.

Adapun, rencana akuisisi tersebut akan tunduk pada hasil uji tuntas yang dilakukan oleh Jinlong Resources dan akan dilaksanakan dalam hal para pihak telah mencapai kesepakatan final tentang seluruh hal terkait aspek usaha, komersial, finansial, pajak dan legal, serta telah dipenuhinya seluruh syarat-syarat pendahuluan dan ketentuan-ketentuan material sebagaimana akan diatur dalam suatu perjanjian jual beli bersyarat yang akan ditandatangani oleh para pihak.

Sebagai calon pengendali baru FITT, Jinlong Resources mengungkap rencana pelaksanaan penawaran tender wajib sesuai dengan ketentuan POJK No. 9/2018. Aksi korporasi itu akan dilakukan apabila transaksi akuisisi sudah selesai.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asia Investment Capital mengumumkan perkembangan negosiasi rencana pengambilalihan PT Boston Furniture Industries Tbk. (SOFA).

Perusahaan investasi tersebut telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PJBS) dengan para pemegang saham pengendali Boston Furniture pada Jumat (17/10/2025).

Penandatanganan PJBS menandai kesepakatan awal antara Asia Investment Capital selaku calon pengendali baru dengan Hardy Satya, Yohan Satya, dan Dimas Adiyasa Wiryaatmaja. Ketiganya bertindak sebagai pihak penjual yang akan melepaskan seluruh kepemilikan sebanyak 1,17 miliar saham atau setara 70,96% saham SOFA.

Dalam pengumuman resmi yang disampaikan pada Selasa (21/10/2025), Asia Investment Capital menjelaskan bahwa penyelesaian transaksi akan dilakukan setelah seluruh prasyarat penutupan terpenuhi. Tenggat pemenuhan syarat paling lambat pada 31 Oktober 2025. Setelah tanggal penutupan, perusahaan akan secara efektif menjadi pemegang saham pengendali Boston Furniture.

Sebagai pengendali baru, Asia Investment Capital juga akan melaksanakan penawaran tender wajib sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Perusahaan menegaskan bahwa seluruh proses akuisisi dan penawaran tender akan mematuhi peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Sementara itu Yohan Satya, Direktur Utama SOFA dalam keterbukaannya menyebut tidak mengetahui dampak akuisisi ini ke depan. "Rencana transaksi masih dalam proses. Pada saat ini, perseroan tidak dapat memastikan dampak informasi dan fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha perseroan," ulasnya dalam keterbukaan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asia Investment Capital mengumumkan perkembangan negosiasi rencana pengambilalihan PT Boston Furniture Industries Tbk. (SOFA).

Perusahaan investasi tersebut telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PJBS) dengan para pemegang saham pengendali Boston Furniture pada Jumat (17/10/2025).

Penandatanganan PJBS menandai kesepakatan awal antara Asia Investment Capital selaku calon pengendali baru dengan Hardy Satya, Yohan Satya, dan Dimas Adiyasa Wiryaatmaja. Ketiganya bertindak sebagai pihak penjual yang akan melepaskan seluruh kepemilikan sebanyak 1,17 miliar saham atau setara 70,96% saham SOFA.

Dalam pengumuman resmi yang disampaikan pada Selasa (21/10/2025), Asia Investment Capital menjelaskan bahwa penyelesaian transaksi akan dilakukan setelah seluruh prasyarat penutupan terpenuhi. Tenggat pemenuhan syarat paling lambat pada 31 Oktober 2025. Setelah tanggal penutupan, perusahaan akan secara efektif menjadi pemegang saham pengendali Boston Furniture.

Sebagai pengendali baru, Asia Investment Capital juga akan melaksanakan penawaran tender wajib sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Perusahaan menegaskan bahwa seluruh proses akuisisi dan penawaran tender akan mematuhi peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Sementara itu Yohan Satya, Direktur Utama SOFA dalam keterbukaannya menyebut tidak mengetahui dampak akuisisi ini ke depan. "Rencana transaksi masih dalam proses. Pada saat ini, perseroan tidak dapat memastikan dampak informasi dan fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha perseroan," ulasnya dalam keterbukaan.