Bisnis.com, JAKARTA — Praktik judi online alias judol telah merambah berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak. Tingginya kasus judol pada anak menunjukkan ancaman serius terhadap tumbuh kembang serta keselamatan mereka.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), tercatat sekitar 200 ribu anak Indonesia telah terpapar praktik judol. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menyampaikan kondisi ini menjadi alarm serius bahwa ruang digital masih menyimpan berbagai ancaman terhadap tumbuh kembang dan keselamatan anak.

“Keterlibatan anak dalam praktik judi online tidak dapat dipandang sebagai persoalan perilaku semata, melainkan bentuk kerentanan anak terhadap eksploitasi dan risiko digital yang memerlukan penanganan menyeluruh, sistematis, serta kolaboratif,” ujar Menteri Arifah dalam keterangan pers Kementerian PPPA, dikutip pada Selasa (19/5/2026).

Arifah memandang anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai modus eksploitasi digital. Karakteristik dunia digital yang cepat, terbuka, dan masif membuat anak mudah terpapar konten perjudian melalui iklan terselubung, permainan digital bermuatan judi, promosi influencer, hingga transaksi digital yang tidak dipahami risikonya oleh anak.

“Dalam banyak kasus, anak belum memiliki kapasitas memadai untuk memahami konsekuensi hukum, sosial, maupun psikologis dari aktivitas perjudian daring. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan tidak dapat hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi harus diperkuat melalui upaya pencegahan, edukasi, pengawasan, serta pendampingan berkelanjutan,” tuturnya.

Menurutnya, fenomena ini semakin menegaskan urgensi implementasi Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring (PARD) sebagai arah kebijakan nasional dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan ramah anak.

“Sebagai bagian dari implementasi PARD, Kemen PPPA terus memperkuat sinergi lintas sektor bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, penyedia platform digital, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas perlindungan anak,” jelas Arifah.

Adapun berbagai langkah yang tercantum dalam PARD adalah sebagai berikut:

1. pencegahan eksploitasi digital anak, termasuk judi online, kekerasan berbasis siber, dan konten tidak layak;
2. koordinasi penegakan hukum terhadap pihak yang memperdagangkan, mengeksploitasi, atau memanfaatkan anak di ruang digital; dan
3. kampanye edukatif “Anak Aman Digital” yang menekankan pentingnya literasi digital bagi anak dan keluarga.(Putri Astrian Surahman)

JAKARTA - Didimax kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat dengan menghadirkan program edukasi trading forex secara gratis dan mudah diakses oleh semua kalangan. Inisiatif ini bertujuan untuk membuka peluang bagi masyarakat yang ingin memahami dunia trading secara lebih aman, terarah, dan profesional.

Di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi digital , trading forex menjadi salah satu instrumen yang cukup diminati. Namun, kurangnya pemahaman yang memadai sering kali menjadi tantangan utama bagi calon trader pemula.

Menjawab kebutuhan tersebut, Didimax menghadirkan berbagai fasilitas edukasi tanpa biaya yang dirancang untuk membantu peserta memahami dasar hingga strategi lanjutan dalam trading forex. Program edukasi ini mencakup kelas offline maupun online, webinar interaktif, serta pendampingan langsung dari mentor berpengalaman.

Direktur Didimax, Cenli Yani mengatkan, edukasi merupakan fondasi utama dalam menciptakan trader yang kompeten dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, Didimax terus berinovasi dalam menghadirkan metode pembelajaran yang mudah dipahami, praktis, dan relevan dengan kondisi pasar terkini.

“Melalui program edukasi gratis ini, kami ingin memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat agar dapat memahami trading forex secara benar. Kami percaya bahwa dengan edukasi yang tepat, risiko dapat diminimalkan dan peluang dapat dimaksimalkan,” katanya, Selasa (28/4/2026).

Materi yang diberikan meliputi pengenalan pasar forex, analisis teknikal dan fundamental, manajemen risiko, hingga psikologi trading. Dengan pendekatan yang sistematis, peserta diharapkan dapat membangun pemahaman yang kuat sebelum terjun langsung ke pasar.

Selain itu, Didimax juga menyediakan akun demo gratis yang memungkinkan peserta untuk berlatih trading tanpa risiko kehilangan dana. Fasilitas ini menjadi sarana penting bagi pemula untuk mengasah kemampuan dan menguji strategi sebelum menggunakan akun riil. 800 Pekerja Migran Indonesia di Sarawak Dapat Layanan Kesehatan Gratis dan Literasi Keuangan

Didimax juga menekankan pentingnya kesadaran akan risiko dalam trading forex. Oleh karena itu, setiap peserta tidak hanya diajarkan bagaimana mendapatkan peluang keuntungan, tetapi juga bagaimana mengelola risiko secara bijak dan disiplin.

Dengan adanya program ini, Didimax berharap dapat berkontribusi meningkatkan literasi keuangan nasional serta membantu masyarakat dalam memanfaatkan peluang di pasar global secara lebih cerdas dan terukur. Didimax merupakan perusahaan broker forex di Indonesia yang berfokus pada penyediaan layanan trading serta edukasi bagi masyarakat.

BANDUNG - Institut Teknologi Bandung (ITB) kembali menegaskan perannya sebagai institusi akademik yang aktif mendorong kemajuan teknologi dan literasi digital. Ini ditandai penyelenggaraan seminar bertajuk “FTTH, FWA & Mobile Broadband: Strategi Manakah yang Terbaik untuk Mempercepat Pemerataan dan Peningkatan Performa Akses Digital Indonesia”.

Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Timur Kampus ITB, Selasa, 7 April 2026 yang dihadiri mahasiswa, media nasional, serta pelaku industri telekomunikasi.

Seiring dengan percepatan pembangunan infrastruktur broadband di Indonesia, teknologi seperti FTTH (Fiber to the Home), FWA (Fixed Wireless Access), serta layanan mobile (seluler) menjadi elemen krusial dalam mendukung konektivitas yang andal dan merata. Namun demikian, 3 teknologi ini memiliki karakteristik, keunggulan, dan tantangan yang berbeda, sehingga membutuhkan pemahaman yang komprehensif dari berbagai perspektif.

Melalui seminar ini, ITB menghadirkan forum diskusi yang mempertemukan pandangan dari akademisi, regulator, pelaku industri, hingga perusahaan penyedia perangkat teknologi. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran masing-masing teknologi dalam ekosistem telekomunikasi nasional sekaligus mendorong terbentuknya strategi yang lebih efektif dalam mempercepat pemerataan akses digital di Indonesia.

Ketua Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia STEI ITB Ian Josef Matheus Edward menekankan bahwa tidak ada satu teknologi yang dapat menjadi solusi tunggal.

“FTTH menawarkan kapasitas dan stabilitas terbaik, sementara FWA memberikan fleksibilitas dan kecepatan deployment. Keduanya perlu diposisikan sebagai solusi yang saling melengkapi dalam memperluas akses digital. Setiap teknologi memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda.Teknologi wireless unggul dari sisi kemudahan penggelaran, sementara FTTH tetap menjadi pilihan utama untuk kualitas dan keandalan layanan,” ungkapnya.

Dari sisi regulator, Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Denny Setiawan menyatakan pentingnya komitmen pemerataan pembangunan. “Kami mendorong agar pengembangan layanan broadband tidak hanya terfokus di wilayah padat, tetapi juga menjangkau daerah underserved. Komitmen rollout akan terus dipantau untuk memastikan pemerataan akses digital,” ujarnya.

Chief Technology Officer MyRepublic Indonesia Hendra Gunawan menyoroti strategi implementasi di lapangan. “FTTH dan FWA bukan untuk saling menggantikan, melainkan saling melengkapi. FTTH tetap menjadi backbone utama, sementara FWA berperan mempercepat penetrasi di wilayah yang belum terjangkau fiber. Ini sejalan dengan komitmen MyRepublic untuk meningkatkan performa dan pemerataan akses internet melalui penguatan FTTH di kota besar serta FWA sebagai akselerator di regional 2 dan 3,” katanya.

Dari sisi teknologi, Telecom Solutions Architect & Business Consultant ZTE Indonesia Iman Hirawadi menjelaskan kesiapan ekosistem perangkat. “Teknologi FWA saat ini sudah semakin matang dengan dukungan 4G dan 5G. Tantangan berikutnya adalah mencapai skala ekonomi agar perangkat dapat semakin terjangkau bagi masyarakat luas,” ucapnya.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia Merza Fachys menambahkan soal dinamika industri dari perspektif layanan. “Setiap teknologi memiliki peran yang berbeda. Fixed broadband unggul dalam stabilitas, sementara mobile menawarkan fleksibilitas. Yang terpenting adalah bagaimana kebijakan dapat menciptakan ekosistem yang seimbang dan berkelanjutan,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi regulasi perlindungan anak di ruang digital masih memerlukan tambahan implementasi teknis demi menyukseskan pelaksanaan sekaligus memfasilitasi kepentingan platform digital.

Ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas yang menjadi kerangka utama pengawasan aktivitas anak di ruang digital.

Direktur Eksekutif ICT Watch, Indriyatno Banyumurti, menilai implementasi regulasi ini akan sangat bergantung pada kejelasan parameter penilaian risiko bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE).

Menurutnya, transparansi dan objektivitas dalam klasifikasi risiko platform digital menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan interpretasi berbeda di kalangan pelaku industri.

“Tantangan bagi PSE karena mereka diminta menyerahkan hasil self assessment tiga bulan lagi sesuai Pasal 62 Permen Komdigi, sementara indikatornya belum sepenuhnya siap,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (12/3/2026).

Sebagai aturan turunan PP Tunas, pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Namun, sejumlah indikator teknis yang akan digunakan untuk mengukur tingkat risiko platform digital hingga kini masih menunggu penjabaran melalui keputusan menteri.

Menurut Indriyatno, kejelasan indikator tersebut penting agar proses penilaian risiko platform dapat dilakukan secara transparan dan konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan.

Tanpa parameter yang jelas, klasifikasi risiko platform digital berpotensi menimbulkan distorsi dan ketidaksinkronan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital.

Selain aspek regulasi, keberhasilan perlindungan anak di ruang digital juga dinilai bergantung pada kesiapan ekosistem pendukung, terutama literasi digital bagi orang tua, guru, dan pengasuh.

Indriyatno menilai edukasi digital perlu dilakukan secara masif agar orang tua dan tenaga pendidik mampu mendampingi anak saat berinteraksi di ruang digital.

Platform digital juga dinilai memiliki peran penting untuk mendorong edukasi tersebut melalui konten edukatif yang disisipkan di dalam layanan mereka.

“PSE pun wajib menjalankan edukasi ini dengan konten-konten yang diselipkan di platformnya,” ujarnya.

Sementara itu, pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai penyusunan kebijakan perlindungan anak di ruang digital perlu melibatkan lebih banyak pihak.

Menurutnya, pendekatan yang digunakan saat ini masih cenderung top-down dan belum sepenuhnya membuka ruang dialog dengan kelompok yang terdampak langsung, termasuk anak dan orang tua.

“Anak-anak sebagai sasaran kebijakan seharusnya juga didengar suaranya. Perlu ada dialog dengan mereka, orang tua, dan para pendidik,” ujarnya.

Di sisi lain, Amnesty International Indonesia mengingatkan agar implementasi PP TUNAS tidak berujung pada pembatasan ruang ekspresi digital bagi generasi muda.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai media sosial saat ini menjadi ruang penting bagi anak muda untuk mengakses informasi, berdiskusi, serta mengekspresikan pandangan mereka.

Menurutnya, pendekatan regulasi yang terlalu restriktif justru berpotensi mendorong anak-anak mengakses platform digital secara sembunyi-sembunyi tanpa perlindungan yang memadai.

“Pelarangan menyeluruh terhadap media sosial akan merampas hak puluhan juta anak muda di Indonesia atas saluran penting untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri mereka,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid merespons kekhawatiran pelaku industri terkait pembatasan usia terhadap platform digital yang dinilai berpotensi memengaruhi laju ekonomi digital.

Meutya menegaskan tidak ada inovasi maupun ekonomi digital yang menargetkan kejahatan terhadap anak.

“Jadi, kalau dia terdampak kepada perlindungan anak, ya itu sudah kami hitung,” ujarnya di Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Dia mencontohkan Australia yang lebih dahulu menerapkan pembatasan usia 16 tahun terhadap platform digital. Hingga saat ini, belum terdapat catatan dampak ekonomi yang signifikan akibat penundaan akses anak ke ranah digital, khususnya media sosial.

Oleh sebab itu, Meutya menilai anggapan PP TUNAS akan mengganggu ekonomi digital merupakan klaim sepihak yang belum terbukti.

Dia juga menekankan kebijakan perlindungan anak di ruang digital telah diterapkan di banyak negara lain, tidak hanya di Australia dan Indonesia, tetapi juga di Uni Eropa serta sejumlah negara lainnya.

Meski demikian, Meutya menyatakan pemerintah tetap membuka ruang dialog dan akan merespons berbagai masukan dari pemangku kepentingan.

“Kami akan hati-hati nanti dalam melakukan klasifikasinya. Jadi terima kasih juga kepada yang memberi masukan-masukan tersebut,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi regulasi perlindungan anak di ruang digital mulai menuai sorotan dari sejumlah pengamat karena dinilai masih menyisakan ketidakjelasan teknis yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi platform digital.

Ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas yang menjadi kerangka utama pengawasan aktivitas anak di ruang digital.

Direktur Eksekutif ICT Watch, Indriyatno Banyumurti, menilai implementasi regulasi ini akan sangat bergantung pada kejelasan parameter penilaian risiko bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE).

Menurutnya, transparansi dan objektivitas dalam klasifikasi risiko platform digital menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan interpretasi berbeda di kalangan pelaku industri.

“Tantangan bagi PSE karena mereka diminta menyerahkan hasil self assessment tiga bulan lagi sesuai Pasal 62 Permen Komdigi, sementara indikatornya belum sepenuhnya siap,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (12/3/2026).

Sebagai aturan turunan PP Tunas, pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Namun, sejumlah indikator teknis yang akan digunakan untuk mengukur tingkat risiko platform digital hingga kini masih menunggu penjabaran melalui keputusan menteri.

Menurut Indriyatno, kejelasan indikator tersebut penting agar proses penilaian risiko platform dapat dilakukan secara transparan dan konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan.

Tanpa parameter yang jelas, klasifikasi risiko platform digital berpotensi menimbulkan distorsi dan ketidaksinkronan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital.

Selain aspek regulasi, keberhasilan perlindungan anak di ruang digital juga dinilai bergantung pada kesiapan ekosistem pendukung, terutama literasi digital bagi orang tua, guru, dan pengasuh.

Indriyatno menilai edukasi digital perlu dilakukan secara masif agar orang tua dan tenaga pendidik mampu mendampingi anak saat berinteraksi di ruang digital.

Platform digital juga dinilai memiliki peran penting untuk mendorong edukasi tersebut melalui konten edukatif yang disisipkan di dalam layanan mereka.

“PSE pun wajib menjalankan edukasi ini dengan konten-konten yang diselipkan di platformnya,” ujarnya.

Sementara itu, pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai penyusunan kebijakan perlindungan anak di ruang digital perlu melibatkan lebih banyak pihak.

Menurutnya, pendekatan yang digunakan saat ini masih cenderung top-down dan belum sepenuhnya membuka ruang dialog dengan kelompok yang terdampak langsung, termasuk anak dan orang tua.

“Anak-anak sebagai sasaran kebijakan seharusnya juga didengar suaranya. Perlu ada dialog dengan mereka, orang tua, dan para pendidik,” ujarnya.

Di sisi lain, Amnesty International Indonesia mengingatkan agar implementasi PP TUNAS tidak berujung pada pembatasan ruang ekspresi digital bagi generasi muda.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai media sosial saat ini menjadi ruang penting bagi anak muda untuk mengakses informasi, berdiskusi, serta mengekspresikan pandangan mereka.

Menurutnya, pendekatan regulasi yang terlalu restriktif justru berpotensi mendorong anak-anak mengakses platform digital secara sembunyi-sembunyi tanpa perlindungan yang memadai.

“Pelarangan menyeluruh terhadap media sosial akan merampas hak puluhan juta anak muda di Indonesia atas saluran penting untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri mereka,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi regulasi perlindungan anak di ruang digital mulai menuai sorotan dari sejumlah pengamat karena dinilai masih menyisakan ketidakjelasan teknis yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi platform digital.

Ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas yang menjadi kerangka utama pengawasan aktivitas anak di ruang digital.

Direktur Eksekutif ICT Watch, Indriyatno Banyumurti, menilai implementasi regulasi ini akan sangat bergantung pada kejelasan parameter penilaian risiko bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE).

Menurutnya, transparansi dan objektivitas dalam klasifikasi risiko platform digital menjadi faktor penting agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan interpretasi berbeda di kalangan pelaku industri.

“Tantangan bagi PSE karena mereka diminta menyerahkan hasil self assessment tiga bulan lagi sesuai Pasal 62 Permen Komdigi, sementara indikatornya belum sepenuhnya siap,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (12/3/2026).

Sebagai aturan turunan PP Tunas, pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak.

Namun, sejumlah indikator teknis yang akan digunakan untuk mengukur tingkat risiko platform digital hingga kini masih menunggu penjabaran melalui keputusan menteri.

Menurut Indriyatno, kejelasan indikator tersebut penting agar proses penilaian risiko platform dapat dilakukan secara transparan dan konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan.

Tanpa parameter yang jelas, klasifikasi risiko platform digital berpotensi menimbulkan distorsi dan ketidaksinkronan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak di ruang digital.

Selain aspek regulasi, keberhasilan perlindungan anak di ruang digital juga dinilai bergantung pada kesiapan ekosistem pendukung, terutama literasi digital bagi orang tua, guru, dan pengasuh.

Indriyatno menilai edukasi digital perlu dilakukan secara masif agar orang tua dan tenaga pendidik mampu mendampingi anak saat berinteraksi di ruang digital.

Platform digital juga dinilai memiliki peran penting untuk mendorong edukasi tersebut melalui konten edukatif yang disisipkan di dalam layanan mereka.

“PSE pun wajib menjalankan edukasi ini dengan konten-konten yang diselipkan di platformnya,” ujarnya.

Sementara itu, pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah, menilai penyusunan kebijakan perlindungan anak di ruang digital perlu melibatkan lebih banyak pihak.

Menurutnya, pendekatan yang digunakan saat ini masih cenderung top-down dan belum sepenuhnya membuka ruang dialog dengan kelompok yang terdampak langsung, termasuk anak dan orang tua.

“Anak-anak sebagai sasaran kebijakan seharusnya juga didengar suaranya. Perlu ada dialog dengan mereka, orang tua, dan para pendidik,” ujarnya.

Di sisi lain, Amnesty International Indonesia mengingatkan agar implementasi PP TUNAS tidak berujung pada pembatasan ruang ekspresi digital bagi generasi muda.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai media sosial saat ini menjadi ruang penting bagi anak muda untuk mengakses informasi, berdiskusi, serta mengekspresikan pandangan mereka.

Menurutnya, pendekatan regulasi yang terlalu restriktif justru berpotensi mendorong anak-anak mengakses platform digital secara sembunyi-sembunyi tanpa perlindungan yang memadai.

“Pelarangan menyeluruh terhadap media sosial akan merampas hak puluhan juta anak muda di Indonesia atas saluran penting untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri mereka,” ujarnya.

JAKARTA - Founder Restorasi Jiwa Indonesia (RJI) Syam Basrijal mengatakan, ada data yang cukup mengkhawatirkan yakni remaja Indonesia saat ini mengalami gangguan mental yang cukup besar, serta kesadaran digital yang rendah.

"Indonesia sedang menghadapi dua gelombang yang saling menguatkan, yakni krisis kesehatan mental dan rendahnya kesadaran digital," kata Syam Basrijal, Jumat (31/10/2025).

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk usia kurang dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta mengalami depresi. Angka yang menggambarkan beban sunyi yang tak lagi bisa diabaikan oleh kebijakan publik maupun komunitas akar rumput.

Pada kelompok remaja, kata dia, angka gangguan mental mencapai angka 15,5 juta orang, atau dalam kondisi tren meningkat dalam setahun terakhir ini.

"Survei nasional I-NAMHS—riset pertama yang memotret kesehatan mental remaja Indonesia menemukan satu dari tiga remaja sekitar 15,5 juta orang mengalami masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir, dan satu dari dua puluh sekitar 5,5% atau 2,45 juta memenuhi kriteria gangguan mental. Temuan serupa diringkas oleh UGM dan profil kesehatan remaja UNICEF 2024," jelasnya.

Di saat yang sama, konektivitas digital bagi anak-anak remaja tersebut pun mengalami lonjakan angka yang cukup cepat. Syam mengutip data APJII yang melaporkan 221,6 juta pengguna internet pada 2024 dengan penetrasi 79,5%.

"Ruang digital yang masif ini mempercepat diseminasi informasi. Sayangnya, juga mempercepat arus disinformasi, ujaran kebencian, dan kekerasan berbasis dunia maya yang memicu tekanan psikologis dan fragmentasi sosial," kata Syam.

Maka dari itu, dengan ditopang dua kondisi krusial tersebut, skala risiko di jagat maya pun sangat tinggi. Salah satunya adalah kekerasan daring terhadap anak dan remaja. Bahkan UNICEF mencatat 45% responden muda (14–24 tahun) di Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan siber; GSHS 2015 memperlihatkan lebih dari 21% anak 13–15 tahun melaporkan dirundung dalam sebulan terakhir.

"Kajian baseline UNICEF 2023 juga menegaskan paparan konten tak pantas, perundungan siber, serta eksploitasi seksual daring sebagai risiko nyata yang dihadapi mayoritas anak yang berinternet setiap hari," paparnya.

Maka dari itu, dalam perspektif keilmuan psikologi Restorasi Jiwa Indonesia, Syam Basrijal menyebut bahwa terdapat konsekuensi yang cukup kompleks, di mana masalahnya tidak akan berhenti di ruang batin; sebab ia akan menyeberang ke ruang publik.



Hal ini pun dianggap inline dengan data bahwa pada bulan Februari 2023, isu penculikan anak yang terbukti hoaks menyulut kerusuhan di Wamena, sedikitnya 10 orang tewas menurut AP (laporan lain menyebut 12). Peristiwa serupa di Sorong berujung pembakaran seorang perempuan yang dituduh menculik—lagi-lagi dipicu kabar palsu di media sosial. "Ini menunjukkan bagaimana reaktivitas digital dapat bermetamorfosis menjadi kekerasan komunal," jelas Syam Basrijal.

Syam mengutip data dari Mafindo yang menemukan setidaknya ada 2.330 hoaks sepanjang 2023. Rinciannya, 1.292 bertema politik, 645 terkait Pemilu 2024. Kementerian Komdigi mencatat 12.547 konten hoaks periode Agustus 2018–Desember 2023; sepanjang 2024 saja, 1.923 konten hoaks diidentifikasi.

"Pola ini menggambarkan eskalasi disinformasi yang menggerus kepercayaan sosial, memantik polarisasi, dan menekan kesehatan mental warga," sambungnya.

Syam menyarankan perlakukan kesehatan mental sebagai urusan hulu–hilir: penguatan pencegahan berbasis sekolah, keluarga, pelatihan guru/PKM, layanan psikososial berbasis komunitas, hingga rujukan klinis.

Kedua, bangun kesadaran digital sebagai kompetensi warga: verifikasi informasi, etika percakapan, perlindungan data, serta penanganan perundungan siber. Ketiga, kebijakan publik harus menyatu, bukan proyek terpisah dengan indikator kinerja lintas sektor: pendidikan, kesehatan, sosial, dan keamanan.

Karena faktanya, Indonesia saat ini memang sedang butuh arsitektur kebijakan yang membuat warganya lebih tenang sebelum bereaksi, lebih kritis sebelum membagikan, lebih peduli sebelum menghakimi. Darurat ini nyata, namun dengan kolaborasi negara, keluarga, komunitas, dan platform digital, maka Indonesia bisa memutus rantai reaktivitas dan menyehatkan batin bangsa.

"Sebagai Founder Restorasi Jiwa Indonesia, saya melihat jalan keluarnya: edukasi kesadaran (awareness), penerimaan (acceptance), pelepasan keterikatan (letting-go), dan penyatuan dengan kehidupan (integration)—diterjemahkan ke program literasi jiwa dan literasi digital di sekolah, komunitas, dan ruang ibadah," ucapnya.