Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Cina mengincar posisi puncak lanskap teknologi global dengan menargetkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menggerakkan 90% aktivitas ekonomi nasional mereka pada 2030.

Ambisi masif tersebut termuat dalam cetak biru teknologi terbaru lewat Rencana Lima Tahun (Five-Year Plan) ke-15 hingga 2030 yang dirilis Pemerintah Beijing.

Mengutip laporan ABCNews, Senin (22/6/2026) dokumen strategis ini memetakan lompatan teknologi masa depan yang menjadikan AI sebagai fondasi dasar, mulai dari robot humanoid, antarmuka otak-komputer (brain-computer interface), fusi nuklir, teknologi kuantum, hingga jaringan 6G.

Demi mengejar target ekonomi tersebut, Tiongkok mengalokasikan investasi besar-besaran senilai miliaran dolar AS di sejumlah sektor teknologi prioritas.

Alokasi dana ini diarahkan pada pengembangan robot untuk lingkungan kerja dan domestik, otomatisasi tugas rutin kantoran, serta peralatan penerbangan rendah (low-altitude equipment) seperti mobil terbang dan pengiriman logistik menggunakan drone.

Implementasi di lapangan sejatinya mulai terlihat saat ini. Sejumlah produsen otomotif domestik Cina gencar menyematkan asisten pintar dan fitur mengemudi otonom pada kendaraan terbaru mereka. Di sektor kreatif, kehadiran model AI pembuat video dengan hasil realistis bahkan mulai memicu kekhawatiran para pelaku industri perfilman global dan Hollywood.

Di samping sokongan modal yang kuat, Tiongkok menerapkan model ekspansi yang kontras dengan korporasi teknologi di Amerika Serikat. Beijing memilih mempertahankan sebagian besar model AI buatan domestik dalam format open-source atau sumber terbuka sehingga dapat diakses dan dimodifikasi secara bebas oleh jaringan pengembang.

Peneliti Brookings Institute Kyle Chan menilai pendekatan regulasi ini sangat berbeda dengan model komersial tertutup milik AS yang umumnya mewajibkan biaya berlangganan khusus. Format sumber terbuka ini diyakini mampu mempercepat penetrasi teknologi sekaligus memperluas jaringan korporasi yang mengadopsi sistem teknologi Tiongkok.

"Pendekatan open-source Cina bertujuan mendorong adopsi dengan memberikan model AI secara gratis, membangun ekosistem perangkat lunak yang lebih luas, lalu menawarkan layanan berbayar untuk integrasi dan dukungan teknis," ujar Chan.

Kendati memiliki peta jalan yang agresif, upaya Negeri Tirai Bambu dalam mendominasi sektor ini masih membentur barikade rantai pasok semikonduktor.

Sektor komputasi tingkat tinggi Tiongkok dinilai memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada pasokan chip AI kelas atas yang sejauh ini masih didominasi oleh korporasi asal Amerika Serikat.

Kebijakan pembatasan ekspor chip canggih yang diterapkan pemerintah AS sejak 2022 memaksa Cina memacu kemandirian industri semikonduktor dalam negeri agar lepas dari ketergantungan pasokan luar. Namun, riset domestik Tiongkok dilaporkan memerlukan waktu lebih untuk menyamai performa global.

Berdasarkan analisis Council on Foreign Relations, produk chip AI terbaik milik Huawei saat ini kinerjanya diperkirakan masih sekitar lima kali lebih rendah jika dibandingkan dengan produk chip premium yang beredar di pasar Amerika Serikat.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana penggunaan drone besar oleh pemerintah sebagai alat angkut logistik secara terbatas menyisakan pertanyaan khususnya terkait batas ketinggian, hingga faktor keamanan.

Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) Alvin Lie mengatakan, hingga saat ini penggunaan drone besar untuk pengiriman logistik di Indonesia masih berada pada tahap uji coba.

Menurutnya, pengoperasian drone logistik tidak hanya berbicara mengenai teknologi, tetapi juga soal keekonomian. Biaya transportasi darat di Indonesia masih jauh lebih murah dibandingkan moda udara.

“Drone itu walaupun drone tetap saja itu termasuk biaya udara,” kata Alvin kepada Bisnis, dikutip Minggu (3/5/2026).

Selain faktor biaya, prosedur pengangkutan barang melalui udara juga dinilai jauh lebih kompleks dibandingkan transportasi darat. Persyaratan keamanan dan kemasan barang harus memenuhi standar penerbangan, sehingga berpotensi membatasi fleksibilitas operasional.

Persoalan terbesar lainnya berada pada aspek keselamatan dan tata kelola ruang udara. Alvin menjelaskan penggunaan drone logistik berskala besar akan banyak melibatkan penerbangan antarkota.

Kondisi itu membutuhkan pengaturan koridor udara, batas ketinggian operasional, prosedur keadaan darurat, hingga lokasi khusus untuk lepas landas dan pendaratan.

“Nah, antarkota ini harus diatur dulu ruang udaranya, ketinggiannya maksimal berapa, kemudian koridornya, kemudian jika terjadi kondisi darurat, prosedurnya bagaimana, tempat pendaratan dan tempat take-off drone itu di mana,” ujarnya.

Dia menilai Indonesia masih belum memiliki regulasi yang cukup lengkap untuk mendukung operasional drone logistik secara masif.

Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan aturan terkait frekuensi radio, sertifikasi operator, sertifikasi pesawat tanpa awak, hingga standar pengoperasian darurat.

Kemudian, apakah drone yang digunakan ini remotely piloted atau secara autonomous alias sama sekali tidak ada pilotnya, hanya diprogramkan saja.

Dia juga menyoroti persoalan infrastruktur pendukung yang belum siap. Drone logistik berbadan besar membutuhkan area operasional steril dari kabel listrik, bangunan tinggi, hingga permukiman padat karena risiko kebisingan dan hembusan angin.

“Nah ini yang saya nilai masih belum cukup diatur di Indonesia, bahkan di Jakarta pun yang sudah disiapkan untuk operasi taksi terbang, ini juga belum ada perdanya tentang tempat tinggal landas dan mendarat drone-drone itu. Jadi masih banyak PR-nya,” ujar Alvin.

Di sisi lain, kebutuhan pengembangan drone logistik mulai mendapat relevansi seiring tantangan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Distribusi barang ke daerah terpencil masih menghadapi biaya logistik tinggi dan keterbatasan konektivitas.

Dalam kondisi tertentu, penggunaan drone dinilai dapat menjadi solusi distribusi cepat untuk barang bernilai tinggi, kebutuhan medis, hingga logistik di wilayah bencana. Namun, implementasi teknologi itu diperkirakan tidak akan langsung menggantikan moda transportasi konvensional.

Dominasi angkutan laut yang menembus lebih dari 500 juta ton per tahun menunjukkan kebutuhan distribusi massal tetap bertumpu pada moda berkapasitas besar dan berbiaya rendah. Drone logistik kemungkinan lebih berperan sebagai pelengkap untuk rute tertentu yang sulit dijangkau.

Karena itu, tantangan terbesar pemerintah bukan hanya menghadirkan teknologi baru, melainkan memastikan teknologi tersebut memiliki model bisnis yang layak, aman, dan dapat terintegrasi dengan sistem logistik nasional.

Tahap sertifikasi HY100 menjadi awal penting bagi industri penerbangan tanpa awak nasional. Akan tetapi, jalan menuju operasional komersial drone logistik dalam skala besar masih panjang, terutama karena regulasi dan infrastruktur Indonesia belum sepenuhnya siap mengikuti percepatan teknologi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka jalan bagi pengoperasian drone kargo berbadan besar HY100 asal China secara terbatas. Regulasi mengenai perangkat ini masih disiapkan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan baru saja menyerahkan Sertifikat Tipe Validasi atau Validation Type Certificate (VTC) untuk drone kargo HY100 kepada manufaktur asal China, Ursa Aeronautical Technology Co. Ltd. Sertifikasi itu menjadi yang pertama untuk kategori large cargo drone di Indonesia.

Drone HY100 memiliki kapasitas angkut hingga 1,9 ton. Pemerintah menilai teknologi tersebut berpotensi mempercepat distribusi logistik, terutama untuk wilayah terpencil dan daerah dengan keterbatasan infrastruktur transportasi konvensional.

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kemenhub Sokhib Al Rokhman mengatakan penerbitan sertifikat itu menjadi tonggak penting dalam pengembangan ekosistem penerbangan tanpa awak di Indonesia.

Kemenhub memastikan seluruh proses sertifikasi berjalan secara komprehensif, mulai dari evaluasi desain, uji sistem, hingga uji terbang, sehingga aspek keselamatan tetap menjadi prioritas utama.

“Kehadiran drone kargo skala besar ini membuka peluang baru dalam mendukung konektivitas dan distribusi logistik nasional,” kata Sokhib, Minggu (3/5/2026).

Meski demikian, pemerintah juga mengakui operasional drone logistik masih akan dibatasi pada tahap awal. Kemenhub menyebut pengoperasian HY100 akan difokuskan di ruang udara terpisah atau segregated airspace sebagai langkah mitigasi risiko keselamatan penerbangan.

Langkah hati-hati itu mencerminkan besarnya tantangan integrasi drone logistik ke dalam sistem transportasi nasional yang selama ini masih bertumpu pada moda darat, laut, dan kereta api.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angkutan barang nasional masih sangat didominasi jalur laut. Volume angkutan laut domestik naik dari 302,57 juta ton pada 2020 menjadi 508,43 juta ton pada 2025. Pada periode yang sama, angkutan kereta meningkat dari 48,45 juta ton menjadi 74,12 juta ton.

Sementara itu, volume angkutan udara domestik relatif stagnan di level rendah. Pada 2025, volume angkutan udara domestik tercatat hanya 0,67 juta ton, nyaris tidak berubah dibandingkan dengan 2024.

Ketimpangan tersebut menunjukkan biaya dan efisiensi masih menjadi tantangan utama moda berbasis udara, termasuk drone logistik.

Bisnis, JAKARTA — Sertifikasi pesawat tanpa awak kargo kelas berat pesawat Hongyan (HY-100) asal Cina membuka peluang percepatan distribusi logistik udara di Indonesia, terutama untuk wilayah terpencil, di tengah kebutuhan efisiensi biaya dan konektivitas yang belum merata.

Validasi Type Certificate pesawat tanpa awak tersebut oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menjadi langkah awal integrasi teknologi Large Unmanned Aircraft System (LUAS) ke dalam ekosistem logistik nasional.

Proses ini mengacu pada regulasi CASR Part 21 dan Part 22 guna memastikan kesesuaian standar keselamatan dan kelaikudaraan di Indonesia.

Langkah ini menandai kesiapan regulator dalam mengakomodasi model distribusi baru berbasis drone kargo, yang selama ini terbatas oleh aspek keselamatan dan regulasi.

Kasubdit Operasi Pesawat Udara DKPPU Reymon Palapa menyatakan sertifikasi tersebut merupakan bagian dari adopsi teknologi baru secara terukur.

Sementara itu, Kepala Tim Engineering & Emerging Technology DKPPU Capt. Meddy Yogastoro menegaskan proses validasi dilakukan menyeluruh, mulai dari dokumen hingga uji terbang.

“Validasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa teknologi UAS kelas berat dapat diintegrasikan dengan ekosistem penerbangan nasional tanpa mengabaikan aspek keselamatan,” ujarnya dalam keterangan, Rabu (29/4/2026).

Dari sisi industri, kehadiran HY-100 dinilai dapat menjadi solusi atas tantangan geografis Indonesia yang selama ini bergantung pada moda transportasi konvensional dengan biaya tinggi dan waktu tempuh yang panjang.

Pesawat ini memiliki bobot lepas landas maksimum 5,25 ton, kapasitas muatan hingga 1,9 ton, jangkauan 1.800 kilometer, serta mampu beroperasi lebih dari 10 jam nonstop. Kemampuan lepas landas di landasan pendek dan non-aspal memperluas potensi layanan logistik ke wilayah 3T.

HY-100 tercatat sebagai pesawat udara tanpa awak (UAS) kelas berat pertama di dunia yang telah beroperasi dan mengantongi serangkaian sertifikasi dari Civil Aviation Administration of China (CAAC), meliputi Type Certificate (TC), Production Certificate (PC), Airworthiness Certificate (AC), hingga Operation Certificate (OC). Sertifikasi ini menandakan bahwa pesawat telah memenuhi standar keselamatan dan operasional penerbangan sipil internasional.

Keberhasilan sertifikasi ini juga mendorong ekspansi HY-100 ke pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia. PT Ursa Aero Indonesia ditunjuk sebagai mitra strategis untuk distribusi dan pengembangan operasional di dalam negeri.

Country Director PT Ursa Aero Indonesia Tendi Febrian menyebut teknologi ini sebagai infrastruktur baru dalam distribusi barang.

“HY-100 bukan sekadar pesawat tanpa awak, melainkan solusi infrastruktur udara,” ujarnya.

Masuknya teknologi ini juga membuka potensi efisiensi rantai pasok, terutama untuk distribusi barang bernilai tinggi atau kebutuhan mendesak seperti logistik bencana dan layanan kesehatan.

Ke depan, PT Ursa Aero Indonesia juga tengah menyiapkan rencana pembangunan bandara khusus pesawat udara tanpa awak (UAS) seluas 43 hektar di wilayah Simpenan, Sukabumi.

Proyek ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri low-altitude economy di Indonesia sekaligus mendorong Indonesia menjadi salah satu pemain utama untuk pengembangan teknologi pesawat udara tanpa awak di kawasan Asia Tenggara.

Langkah ini menunjukkan bahwa adopsi drone kargo tidak hanya berhenti pada teknologi, tetapi juga pada pembangunan infrastruktur dan model bisnis baru di sektor logistik.

Ke depan, keberhasilan implementasi akan sangat bergantung pada kesiapan regulasi lanjutan, integrasi dengan sistem penerbangan eksisting, serta keekonomian operasional dibanding moda konvensional.

Bisnis.com, JAKARTA — China resmi meluncurkan penerbangan perdana Tianma—1000, pesawat kargo tanpa awak, serupa drone, yang dapat mengangkut logistik serta digunakan untuk tanggap darurat.

Melansir dari Bloomberg, Minggu (11/1/2026), sebagaimana yang diberitakan oleh China Central Television (CCTV), Tianma—1000 merupakan transportasi ketinggian menengah (mid-altitude) dan biaya rendah pertama di negara tersebut.

“Pesawat ini mampu menavigasi medan pegunungan yang kompleks, melakukan lepas landas dan mendarat dengan jarak sangat pendek, serta beralih antara misi kargo dan penjatuhan udara,” ungkap CCTV.

Di samping itu, pesawat ini dirancang untuk peran multifungsi termasuk pengangkutan kargo, penyelamatan darurat, dan operasi pengiriman udara.

Pesawat ini dapat mencapai ketinggian maksimum 8.000 meter, terbang sejauh 1.800 kilometer, dan mengangkut muatan satu ton—memungkinkan pengiriman pasokan besar dalam satu penerbangan.

Adapun, drone ini dikembangkan secara mandiri oleh Xi'an Aisheng Technology Group Co., yang berafiliasi dengan China North Industries Group Corp.

Serupa China, pemerintah Indonesia pun juga telah berencana mengembangkan Advance Air Mobility (AAM) atau Unmanned Aircraft System (UAS), yakni transportasi udara serupa drone, tetapi berukuran lebih besar.

Kemenhub Kembangkan Drone Logistik

Sebelumnya, Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Sokhib Al Rohman mengungkapkan bahwa Menhub menaruh perhatian besar terhadap operasional drone tersebut di sejumlah wilayah di Indonesia, utamanya Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Kemenhub pun saat ini sudah menyusun peta jalan atau roadmap kesiapan Indonesia menyambut teknologi baru tersebut. Termasuk menyusun regulasinya.

Adapun, langkah-langkah dalam membangun peta jalan ini dimulai dengan membentuk satuan tugas/task force drone. Kemudian memetakan kebutuhan dan tantangan, diskusi, menetapkan sasaran dan tujuan yang akan dicapai.

Kemenhub juga melakukan identifikasi perumusan rencana, penyusunan rencana kerja, uji coba dan evaluasi, serta iterasi, pembaruan dan komitmen pimpinan dan tim Satgas. “Harapannya Pak Menteri, ingin di Desember 2026 ada satu yang bisa beroperasi untuk komersil,” ujar pada Oktober 2025 lalu.

Bahkan, melalui keberadaan drone ini juga diharapkan dapat mengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke pelosok Indonesia.

Saat ini, produsen drone di Indonesia telah tersedia. Keduanya berada di Bandung, yakni PT Iter Aero Industri dan PT Vela Prima. Sementara untuk merek internasional pun telah mulai berdatangan melakukan demonstrasi.

Teranyar, Dreamfly Indonesia resmi melakukan uji coba terbang (test flight) perdana untuk drone kargo listrik DF-L100 di Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat, Senin (20/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi berencana untuk mengoperasionalkan Advance Air Mobility (AAM) atau transportasi udara serupa drone, tetapi berukuran lebih besar.

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Sokhib Al Rohman mengungkapkan hal tersebut dalam Media Briefing, Kamis (23/10/2025).

Sokhib menjelaskan bahwa saat ini terdapat teknologi baru bernama Unmanned Aircraft System (UAS) atau AAM.

“Kalau drone masih kecil, belum ada penumpangnya, tapi kalau sudah pakai bahasa UAS atau AMM, berarti drone besar yang sudah bisa angkut orang dan logistik,” jelasnya.

Dirinya bercerita bahwa Menhub menaruh perhatian besar terhadap operasional drone berukuran besar tersebut di sejumlah wilayah di Indonesia, utamanya Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Berbeda dengan drone berukuran kecil, Kemenhub mencatat terdapat sekitar lebih dari 5.000 drone yang sudah terdaftar.

Selain itu, terdapat kurang lebih 11.000 Remote Pilot Certificate yang sudah diterbitkan untuk para penerbang drone.

Sokhib menegaskan, Kemenhub pun saat ini sudah menyusun peta jalan atau roadmap kesiapan Indonesia menyambut teknologi baru tersebut. Termasuk menyusun regulasinya.

“Harapannya Pak Menteri, ingin di Desember 2026 ada satu yang bisa beroperasi untuk komersil,” ujarnya.

Adapun, langkah-langkah dalam membangun peta jalan ini dimulai dengan membentuk satuan tugas/task forcedrone. Kemudian memetakan kebutuhan dan tantangan, diskusi, menetapkan sasaran dan tujuan yang akan dicapai.

Kemenhub juga melakukan identifikasi perumusan rencana, penyusunan rencana kerja, uji coba dan evaluasi, serta iterasi, pembaruan dan komitmen pimpinan dan tim Satgas.

Saat ini, produsen drone di Indonesia telah tersedia. Keduanya berada di Bandung, yakni PT Iter Aero Industri dan PT Vela Prima. Sementara untuk merek internasional pun telah mulai berdatangan melakukan demonstrasi.

Teranyar, Dreamfly Indonesia resmi melakukan uji coba terbang (test flight) perdana untuk drone kargo listrik DF-L100 di Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat, Senin (20/10/2025).

Adapun, drone tersebut merupakan kolaborasi antara Dreamfly Indonesia dan perusahaan asal China, Tsingfly, yang merupakan spin-off dari Tsinghua University.

Kolaborasi ini telah berjalan selama 1 tahun melalui joint venture yang fokus pada pengembangan teknologi drone untuk kebutuhan logistik dan operasi SAR di wilayah kepulauan Indonesia.

Drone TF-L100 memiliki berat lepas landas maksimum 650 kilogram dengan kapasitas muatan hingga 150 kilogram, sehingga mampu membawa berbagai peralatan misi maupun material penyelamatan.

Dengan jangkauan terbang maksimum 140 kilometer dan daya tahan hingga 90 menit, TF-L100 dirancang untuk beroperasi di berbagai kondisi lapangan, termasuk wilayah terpencil dan kepulauan.