Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah masih mematangkan regulasi operasional dronekargo menjelang target implementasi komersial yang diharapkan dapat dimulai pada akhir 2026.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa menegaskan, pihaknya terus mendukung pemanfaatan teknologi pesawat udara tanpa awak untuk memperkuat konektivitas logistik nasional, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Terlebih, pemerintah telah menerbitkan validation type certificate (VTC) bagi drone kargo Ursa HY100 asal China pada 29 April 2026 dan menjadi tonggak penting dari sisi produk. Sementara saat ini, Lukman menyampaikan regulator masih menggodok aturan hukum pesawa tanpa awak tersebut.

“Saat ini pemerintah fokus terhadap penyelesaian regulasi operasional yang berbasis risiko agar implementasinya berjalan aman, terukur, dan memiliki kepastian hukum,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (4/5/2026).

Adapun, pada tahap awal, pemerintah menyiapkan lokasi sandbox pengembangan drone di Bandara Budiarto Curug di Banten, Bandara Kertajati di Majalengka, dan Bandara Banyuwangi.

Selanjutnya, pengembangan operasional drone kargo akan diarahkan pada wilayah Indonesia Timur, terutama Papua dan Kepulauan Maluku serta Sulawesi dan Kalimantan.

Dalam pelaksanaannya, penyiapan segregated airspace menjadi aspek penting agar distribusi logistik udara dapat berlangsung aman tanpa mengganggu lalu lintas penerbangan dengan awak pesawat.

Selain drone kargo asing, kesiapan industri drone nasional mulai berkembang. Saat ini, PT Iter Aero Industri tengah menjalani proses type certification, sedangkan PT Vela Prima Nusantara sedang dalam proses sertifikasi organisasi rancang bangun.

Ditjen Hubud berharap penerbitan VTC HY100 dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan industri drone nasional dengan tetap mengedepankan standar keselamatan penerbangan.

Keselamatan Operasional Jadi Tantangan Utama

Pemerintah pun sepakat bahwa aspek keselamatan menjadi tantangan utama dalam pengoperasian drone logistik ini.

Mengingat tujuan utama drone ini adalah operasi pengangkutan muatan berat secara beyond visual line of sight (BVLOS) di wilayah 3T yang yang memiliki kondisi cuaca dinamis memerlukan mitigasi risiko yang ketat.

Direktur Operasi AirNav Indonesia Setio Anggoro mengatakan, secara teknis sistem navigasi nasional sudah mampu mendukung pengoperasian drone kargo besar. Namun, integrasi penuh ke ruang udara nasional masih membutuhkan penguatan regulasi dan sistem pengawasan lalu lintas drone.

Misalnya, kesiapan unmanned traffic management (UTM) serta validasi keselamatan agar integrasinya dapat berjalan aman dan tetap menjaga keselamatan penerbangan

Menurut Setio, tantangan terbesar berada pada potensi konflik ruang udara dengan penerbangan komersial apabila drone tidak dilengkapi sistem deteksi, komunikasi, pelacakan, dan standar separasi yang memadai.

“Risiko terbesar adalah potensi konflik atau collide di ruang udara apabila drone tidak dilengkapi sistem deteksi, komunikasi, tracking, serta standar separasi yang memadai seperti pesawat komersial,” ujarnya kepada Bisnis.

Karena itu, pemerintah dan AirNav menilai penerapan segregated airspace menjadi opsi paling realistis pada tahap awal operasional drone logistik.

Skema tersebut dinilai dapat memastikan distribusi logistik udara berjalan aman tanpa mengganggu lalu lintas penerbangan berawak.

⁠Selain itu, saat ini pun skema komunikasi masih bersifat sederhana melalui koordinasi seluler, telepon, WhatsApp, atau radiosehingga untuk drone kargo besar dibutuhkan komunikasi yang lebih terintegrasi dengan sistem ATC.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) Alvin Lie mengatakan, selain faktor biaya, prosedur pengangkutan barang melalui udara juga dinilai jauh lebih kompleks dibandingkan transportasi darat. Persyaratan keamanan dan kemasan barang harus memenuhi standar penerbangan, sehingga berpotensi membatasi fleksibilitas operasional.

Persoalan terbesar lainnya berada pada aspek keselamatan dan tata kelola ruang udara. Alvin menjelaskan penggunaan drone logistik berskala besar akan banyak melibatkan penerbangan antarkota.

Kondisi itu membutuhkan pengaturan koridor udara, batas ketinggian operasional, prosedur keadaan darurat, hingga lokasi khusus untuk lepas landas dan pendaratan.

“Nah, antarkota ini harus diatur dulu ruang udaranya, ketinggiannya maksimal berapa, kemudian koridornya, kemudian jika terjadi kondisi darurat, prosedurnya bagaimana, tempat pendaratan dan tempat take-off drone itu di mana,” ujarnya.

Dia menilai Indonesia masih belum memiliki regulasi yang cukup lengkap untuk mendukung operasional drone logistik secara masif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Teknologi pesawat tanpa awak mulai masuk ke sektor logistik nasional untuk menjawab tantangan distribusi di wilayah kepulauan. Drone kargo kelas berat HY-100 kini mengantongi validasi sertifikasi di Indonesia.

Pesawat tanpa awak (UAS) Hongyan HY-100 yang dikembangkan Ursa Aeronautical Technology Co., Ltd. tersebut telah melalui proses validasi Type Certificate oleh Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan.

Kasubdit Operasi Pesawat Udara DKPPU Capt. Reymon Palapa mengatakan, validasi dilakukan untuk memastikan teknologi UAS kelas berat dapat dioperasikan secara aman sesuai standar nasional.

“Validasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa teknologi UAS kelas berat dapat diintegrasikan dengan ekosistem penerbangan nasional tanpa mengabaikan aspek keselamatan,” ujarnya.

HY-100 memiliki bobot lepas landas maksimum 5,25 ton dengan kapasitas muatan hingga 1,9 ton. Pesawat ini mampu terbang hingga 1.800 kilometer dengan durasi operasi lebih dari 10 jam.

Kemampuan lepas landas di landasan pendek membuat pesawat ini dinilai cocok untuk melayani rute perintis dan distribusi logistik di wilayah terpencil.

Country Director PT Ursa Aero Indonesia Tendi Febrian mengatakan, teknologi ini ditujukan untuk mempercepat distribusi barang di wilayah 3T.

“HY-100 bukan sekadar pesawat tanpa awak, melainkan solusi infrastruktur udara. Dengan sertifikasi ini, kami membawa standar keamanan tinggi untuk mendukung distribusi logistik di wilayah 3T di indonesia secara lebih efisien,” kata Tendi.

Selain logistik, pemanfaatan UAS juga dikembangkan untuk sektor pertanian, penanganan bencana, hingga pengawasan wilayah.

PT Ursa Aero Indonesia juga menyiapkan pembangunan bandara khusus UAS di Simpenan, Sukabumi, seluas 43 hektare. Infrastruktur ini ditujukan untuk mendukung operasional dan pengembangan ekosistem logistik udara tanpa awak di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — China resmi meluncurkan penerbangan perdana Tianma—1000, pesawat kargo tanpa awak, serupa drone, yang dapat mengangkut logistik serta digunakan untuk tanggap darurat.

Melansir dari Bloomberg, Minggu (11/1/2026), sebagaimana yang diberitakan oleh China Central Television (CCTV), Tianma—1000 merupakan transportasi ketinggian menengah (mid-altitude) dan biaya rendah pertama di negara tersebut.

“Pesawat ini mampu menavigasi medan pegunungan yang kompleks, melakukan lepas landas dan mendarat dengan jarak sangat pendek, serta beralih antara misi kargo dan penjatuhan udara,” ungkap CCTV.

Di samping itu, pesawat ini dirancang untuk peran multifungsi termasuk pengangkutan kargo, penyelamatan darurat, dan operasi pengiriman udara.

Pesawat ini dapat mencapai ketinggian maksimum 8.000 meter, terbang sejauh 1.800 kilometer, dan mengangkut muatan satu ton—memungkinkan pengiriman pasokan besar dalam satu penerbangan.

Adapun, drone ini dikembangkan secara mandiri oleh Xi'an Aisheng Technology Group Co., yang berafiliasi dengan China North Industries Group Corp.

Serupa China, pemerintah Indonesia pun juga telah berencana mengembangkan Advance Air Mobility (AAM) atau Unmanned Aircraft System (UAS), yakni transportasi udara serupa drone, tetapi berukuran lebih besar.

Kemenhub Kembangkan Drone Logistik

Sebelumnya, Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Sokhib Al Rohman mengungkapkan bahwa Menhub menaruh perhatian besar terhadap operasional drone tersebut di sejumlah wilayah di Indonesia, utamanya Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Kemenhub pun saat ini sudah menyusun peta jalan atau roadmap kesiapan Indonesia menyambut teknologi baru tersebut. Termasuk menyusun regulasinya.

Adapun, langkah-langkah dalam membangun peta jalan ini dimulai dengan membentuk satuan tugas/task force drone. Kemudian memetakan kebutuhan dan tantangan, diskusi, menetapkan sasaran dan tujuan yang akan dicapai.

Kemenhub juga melakukan identifikasi perumusan rencana, penyusunan rencana kerja, uji coba dan evaluasi, serta iterasi, pembaruan dan komitmen pimpinan dan tim Satgas. “Harapannya Pak Menteri, ingin di Desember 2026 ada satu yang bisa beroperasi untuk komersil,” ujar pada Oktober 2025 lalu.

Bahkan, melalui keberadaan drone ini juga diharapkan dapat mengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga ke pelosok Indonesia.

Saat ini, produsen drone di Indonesia telah tersedia. Keduanya berada di Bandung, yakni PT Iter Aero Industri dan PT Vela Prima. Sementara untuk merek internasional pun telah mulai berdatangan melakukan demonstrasi.

Teranyar, Dreamfly Indonesia resmi melakukan uji coba terbang (test flight) perdana untuk drone kargo listrik DF-L100 di Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat, Senin (20/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Dreamfly Indonesia resmi melakukan uji coba terbang (test flight) perdana untuk drone kargo listrik DF-L100 di Bandara Internasional Kertajati, Jawa Barat.

Adapun, drone tersebut merupakan kolaborasi antara Dreamfly Indonesia dan perusahaan asal China, Tsingfly, yang merupakan spin-off dari Tsinghua University. Kolaborasi ini telah berjalan selama 1 tahun melalui joint venture yang fokus pada pengembangan teknologi drone untuk kebutuhan logistik dan operasi SAR di wilayah kepulauan Indonesia.

CEO Dreamfly Indonesia, Daniel Tan mengatakan, DF-L100 dirancang khusus untuk menjawab tantangan geografis Indonesia, sehingga bisa menjadi solusi transportasi udara jarak menengah yang efisien, aman, dan ramah lingkungan.

"Tujuan kami sederhana yaitu, menurunkan biaya logistik dan mempercepat distribusi antar pulau," kata Daniel dalam keterangannya, Selasa (21/10/2025).

Dia memilih fokus pada drone kargo listrik dibanding drone penumpang karena ingin menghadirkan teknologi yang langsung bermanfaat bagi masyarakat dan Pemerintah. Tujuan utamanya adalah memberikan solusi untuk pengiriman barang, bantuan kemanusiaan, dan misi penyelamatan jiwa.

Selama sepekan terakhir tim gabungan Dreamfly Indonesia dan Tsingfly, bersama para insinyur dari Tsinghua University, telah melakukan persiapan teknis dan kalibrasi sistem penerbangan di Bandara Kertajati.

Direktur Sarana dan Prasarana Basarnas, Alkaf Widija mendukung penuh operasional drone DF-L100.

"Basarnas akan segera mempelajari drone tersebut terutama untuk misi penyelamatan dan kemanusiaan," katanya.

Drone TF-L100 memiliki berat lepas landas maksimum 650 kilogram dengan kapasitas muatan hingga 150 kilogram, sehingga mampu membawa berbagai peralatan misi maupun material penyelamatan.

Dengan jangkauan terbang maksimum 140 kilometer dan daya tahan hingga 90 menit, TF-L100 dirancang untuk beroperasi di berbagai kondisi lapangan, termasuk wilayah terpencil dan kepulauan.