Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tekanan fiskal dan meningkatnya kebutuhan belanja daerah.

Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) yang dibagi ke dalam tiga satuan tugas (satgas), serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi PAD oleh DPRD Riau.

Analis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Kasprul Abdi, mengatakan penguatan PAD menjadi kebutuhan mendesak setelah terjadinya perubahan pola pengelolaan keuangan daerah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

“Kalau dulu kita mengenal money follow function, sekarang menjadi money follow program priority. Jadi landasan kita, uang itu mengikuti program prioritas,” ujarnya dalam diskusi publik kemandirian fiskal Riau di Pekanbaru, Kamis (7/5/2026).

Menurut Kasprul, pemerintah daerah kini dituntut untuk mampu menjaga keseimbangan antara belanja dan pendapatan daerah. Kondisi tersebut semakin menantang karena belanja daerah terus meningkat, sementara ruang fiskal dari transfer pusat mulai terbatas.

Dia menyebut Pemprov Riau terus mencari formula untuk memaksimalkan PAD, baik dari sektor pajak daerah, retribusi, maupun sumber pendapatan lainnya yang sah.

Salah satu langkah yang kini dijalankan ialah pembentukan Tim OPAD yang melibatkan unsur Forkopimda dan aparat penegak hukum. Tim tersebut dibagi ke dalam tiga satgas berdasarkan sektor penerimaan daerah.

Satgas pertama difokuskan pada optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pajak alat berat. Tim ini melibatkan Pemprov Riau bersama Polda Riau melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Direktorat Lalu Lintas.

Satgas kedua menangani optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan pajak air permukaan dengan dukungan Kejaksaan Tinggi Riau. Sementara itu, Satgas ketiga berfokus pada optimalisasi sektor mineral bukan logam dan batuan.

“Kalau nanti ditemukan potensi objek pajak di lapangan, akan dilakukan pendekatan secara persuasif oleh tim satgas OPAD,” kata Kasprul.

Selain membentuk satgas, Pemprov Riau juga memperluas pendekatan pelayanan pajak kepada masyarakat melalui program Samsat Tanjak yang kini menjangkau hampir seluruh kabupaten dan kota di Riau. Program tersebut dijalankan bersama kepolisian dan Jasa Raharja dengan menyasar pasar, sekolah hingga pusat keramaian.

“Tujuannya untuk menjemput bola dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat agar kewajiban pajak kendaraan bermotor bisa terpenuhi,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga memberikan insentif berupa pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor kedua guna meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan masyarakat.

Di sisi legislatif, DPRD Riau turut membentuk Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi PAD untuk mencari sumber-sumber baru peningkatan penerimaan daerah. Pansus tersebut mengidentifikasi sedikitnya enam sektor utama yang dinilai berpotensi mendongkrak PAD.

Pertama, optimalisasi pajak daerah dari sektor industri seperti pajak air permukaan, bahan bakar kendaraan bermotor, alat berat dan pertambangan. Kedua, peningkatan retribusi dari 28 organisasi perangkat daerah (OPD).

Ketiga, pemanfaatan aset daerah yang selama ini belum optimal, mulai dari fasilitas olahraga, lahan tidak produktif hingga aset perhotelan milik pemerintah daerah. Keempat, peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).

Selain itu, DPRD juga mendorong pengembangan sumber pendapatan baru seperti energi baru terbarukan dan kawasan minapolitan, serta optimalisasi dana transfer pusat termasuk dana bagi hasil (DBH) sawit.

Kasprul mengakui tantangan fiskal Riau saat ini semakin berat, terutama setelah meningkatnya belanja pegawai akibat penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Potensi yang ada baik SDA, pajak, retribusi maupun PAD lainnya belum sepenuhnya bisa menutup belanja daerah. Akhirnya belanja mengikuti pendapatan. Kalau pendapatan tidak maksimal, maka belanja juga tidak bisa maksimal,” ujarnya.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau bersiap memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari langkah efisiensi energi di tengah tekanan harga minyak global.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyebut kebijakan ini rencananya mulai diterapkan pada April 2026, menunggu surat edaran resmi dari pemerintah pusat.

"Untuk para ASN, dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam penggunaan listrik dan BBM, akan diberlakukan WFH," ujarnya Selasa (31/3/2026).

SF Hariyanto menjelaskan kebijakan ini merupakan respons langsung terhadap lonjakan harga minyak dunia yang kini telah melampaui 100 dolar AS per barel, jauh di atas patokan sebelumnya yang berada di kisaran 70 dolar.

"Tekanan global saat ini berdampak pada harga minyak. Yang patokan sebelumnya 70 dolar per barel, sekarang sudah di atas 100. Jadi kita harus waspada dan melakukan antisipasi, mengencangkan ikat pinggang," ujarnya.

Kebijakan WFH direncanakan diberlakukan setiap hari Jumat. Pada hari tersebut, seluruh kendaraan dinas milik Pemprov Riau tidak boleh digunakan dan harus diamankan di rumah penanggungjawab masing-masing hingga akhir pekan.

Selain kendaraan, Plt Gubri juga menginstruksikan agar AC dan lampu di seluruh kantor OPD dimatikan pada Jumat hingga Minggu. Bahkan pada hari kerja biasa, Senin hingga Kamis, SF Hariyanto meminta AC tidak dinyalakan di pagi hari.

"Listrik dan AC itu matikan saja pada Jumat-Minggu. Senin-Kamis, tidak usah menghidupkan AC di pagi hari. Buka saja jendelanya, kalau sudah siang baru hidupkan AC," ujarnya.

Meski WFH diberlakukan, SF Hariyanto menegaskan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berkurang. Pegawai tetap diwajibkan bekerja dari rumah melalui platform daring.

"Saya minta kepala OPD melakukan evaluasi terhadap program ini. Berapa besaran listrik yang dikeluarkan pada bulan sebelumnya dibanding saat sudah diberlakukan. Apakah ada pengurangannya, apakah efektif program ini," pungkasnya.

Sementara itu DPRD Provinsi Riau memberikan dukungan terhadap rencana kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu yang akan diterapkan Pemerintah Provinsi Riau.

Namun legislator mengingatkan agar kebijakan penghematan energi ini dibarengi pengawasan ketat agar tidak mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Anggota Komisi I DPRD Riau, Ayat Cahyadi menyebut langkah yang diambil Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, merupakan respons cepat yang sejalan dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto dalam menyikapi dinamika geopolitik global.

"Kami mengapresiasi dan mendukung penuh kebijakan Plt Gubernur Riau. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam menyikapi perkembangan global, terutama dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi memicu krisis energi dunia," ujar Ayat Cahyadi.

Kebijakan WFH yang rencananya diberlakukan setiap hari Jumat ini ditargetkan mampu menekan konsumsi BBM hingga 20% sesuai target pemerintah pusat. Ayat menilai langkah ini sebagai strategi antisipatif yang tepat, namun menegaskan efektivitasnya harus terukur secara data.

DPRD Riau meminta agar angka penghematan ini dievaluasi secara berkala melalui laporan penggunaan energi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga tujuan efisiensi yang dicanangkan dapat tercapai secara maksimal.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Satu di antara langkah yang sedang disiapkan adalah merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Riau terkait nilai perolehan air permukaan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau Ninno Wastikasari mengatakan revisi tersebut telah dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak 2025, khususnya dalam penetapan nilai dasar air.

"Kami sudah melakukan simulasi bersama pimpinan. Ada 3 opsi nilai air yang dikaji, yakni Rp1.700, Rp1.200, dan Rp1.000," kata Ninno Wastikasari, Senin (9/2/2026).

Berdasarkan data penerimaan pajak air permukaan pada 2024 yang mencapai sebesar Rp52 miliar, ketiga simulasi tersebut menunjukkan potensi peningkatan PAD yang cukup signifikan.

Jika menggunakan nilai Rp1.700, PAD dari pajak air permukaan diproyeksikan mencapai Rp160 miliar. Sementara dengan nilai Rp1.200 diperkirakan sebesar Rp115 miliar. Sedangkan jika Rp1.000 sekitar Rp96 miliar.

"Dari simulasi itu terlihat bahwa potensi kenaikannya sangat besar dalam mengoptimalkan PAD," ucapnya.

Sementara itu, terkait wacana pajak air permukaan untuk sektor perkebunan sawit, Ninno menyebutkan kebijakan tersebut merupakan usulan inisiatif dari DPRD Riau dan masih dalam tahap kajian.

"Pajak air permukaan sawit ini masih memerlukan kajian mendalam. Namun, skema serupa sebenarnya sudah diterapkan di Sulawesi Barat dan Sumatra Barat," ujarnya.

Pada kesempatan ini, Ninno juga menyatakan Pemerintah Provinsi Riau saat ini terus mematangkan kajian, agar kebijakan tersebut bila nantinya diterapkan dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD daerah.

Sebelumnya DPRD Riau mulai mengkaji serius potensi penerimaan pajak air permukaan dari sektor perkebunan kelapa sawit, khususnya yang dikelola oleh korporasi. Kebijakan ini ditegaskan tidak menyasar perkebunan rakyat melainkan hanya perusahaan besar yang menjalankan usaha sawit secara komersial.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) DPRD Riau Abdullah mengatakan pajak air permukaan tersebut mengacu pada ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum yang memasukkan sektor perkebunan sebagai pengguna air permukaan, selain industri.

"Dalam Permen PU terkait air permukaan ini kan menyasar tidak hanya industri, tapi juga sektor perkebunan karena menggunakan air permukaan. Kenapa kita ke korporasi? Karena korporasi ini adalah perkebunan dalam hal bisnis," kata Abdullah.

Dia menegaskan hingga saat ini tidak ada pembahasan yang mengarah pada perkebunan rakyat. Fokus utama pemerintah daerah adalah kebun sawit korporasi yang beroperasi dalam skala besar dan menggunakan sumber daya air permukaan secara masif.

Berdasarkan data yang dimiliki Pansus OPD, luas perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai sekitar 1,5 juta hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 600.000 hektare lebih disebut berjalan tanpa izin yang jelas, baik dari sisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) maupun Hak Guna Usaha (HGU).

"1,5 juta hektare ini yang kita hitung dan akan dikejar dengan pajak air permukaan. Kita akan hitung volume penggunaan air permukaan dari 1,5 juta hektare IUP dan HGU ini," katanya.

Sebagai pembanding, Abdullah mencontohkan penerapan pajak air permukaan di Sulawesi Barat. Dengan luas perkebunan sawit sekitar 50.000 hektare, provinsi tersebut mampu mengantongi penerimaan pajak air permukaan hingga Rp250 miliar per tahun.

"Artinya kalau mereka 50.000 hektare, kita 1,5 juta hektare. Makanya muncul angka Rp3 triliun sampai Rp4 triliun per tahun di Riau. Di Sulbar mereka sudah menerimanya. Di Sumbar tinggal menagih lagi. Nah, apa salahnya kita di Riau menerapkan hal yang sama," ungkapnya.

Jika kebijakan ini dapat diterapkan secara optimal, Pansus OPD DPRD Riau memperkirakan potensi pajak air permukaan di Provinsi Riau bisa mencapai Rp3–4 triliun per tahun, sekaligus menjadi sumber baru untuk meningkatkan PAD.

Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat fiskal daerah, tetapi juga mendorong tata kelola sumber daya alam yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau memperkuat sinergi untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal dan menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Langkah ini ditempuh melalui pembahasan lintas sektor yang menitikberatkan pada optimalisasi potensi pendapatan pada tahun anggaran mendatang.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau, Abdullah, mengungkapkan terdapat enam sektor strategis yang menjadi fokus bersama legislatif dan eksekutif.

Sektor pertama yang menjadi perhatian adalah peningkatan pajak daerah. Abdullah menekankan pentingnya penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menciptakan sistem perpajakan yang transparan dan mudah diakses oleh wajib pajak.

“Kita perlu memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum agar masyarakat lebih mudah dan nyaman dalam memenuhi kewajiban pajaknya,” ujarnya Senin (29/12/2025).

Sektor kedua adalah retribusi daerah yang dinilai masih jauh dari potensi maksimal. Untuk tahun 2026, target retribusi daerah hanya dipatok sebesar Rp14 miliar. Angka tersebut dinilai terlalu kecil jika dibandingkan dengan peluang penerimaan yang dimiliki Provinsi Riau.

“Ini perlu kajian serius. Potensi retribusi daerah kita seharusnya bisa lebih besar dari yang ditargetkan saat ini,” kata Abdullah.

Sorotan berikutnya tertuju pada kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Abdullah, kontribusi deviden BUMD terhadap PAD masih sangat minim. Bahkan, ia menyebut kondisi sejumlah BUMD berada pada fase kritis sehingga membutuhkan langkah revitalisasi menyeluruh.

DPRD Riau, kata dia, mendukung penuh langkah Plt Gubernur Riau untuk melakukan pembenahan BUMD agar kembali sehat dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

Strategi keempat dan kelima diarahkan pada optimalisasi aset daerah yang belum produktif serta penciptaan sumber pendapatan baru.

DPRD mendorong Pemprov Riau agar aset-aset daerah tidak dibiarkan terbengkalai, melainkan dikelola secara profesional untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Sementara pada poin keenam, Abdullah menekankan pentingnya memaksimalkan dana transfer dari pemerintah pusat, baik Transfer ke Daerah (TKD) maupun Dana Bagi Hasil (DBH).

Dia menilai optimalisasi transfer pusat masih menjadi instrumen penting dalam memperkuat struktur pendapatan daerah.

“Kami mengapresiasi langkah Pemprov Riau yang sudah mulai menginisiasi upaya maksimal. Enam poin ini punya potensi besar jika digarap bersama secara serius,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti seluruh poin strategis yang disampaikan DPRD.

Dia menegaskan, Pemprov Riau telah menyiapkan rencana aksi untuk mengoptimalkan seluruh sektor pendapatan.

“Kami siap bersinergi dengan DPRD untuk memastikan seluruh potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan, sehingga pelayanan publik dan pembangunan tetap berjalan optimal,” pungkas SF Hariyanto.

Dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, Pemprov Riau optimistis upaya penguatan PAD dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.