Presiden RI Prabowo Subianto pamer telah lebih dulu mengambil langkah efisiensi anggaran dibanding Departemen Efisiensi Pemerintah Amerika Serikat (AS) alias DOGE di hadapan para investor AS.

Ia mengatakan langkah penghematan anggaran di Indonesia serupa dengan yang dilakukan DOGE di AS. Namun menurutnya, Indonesia memulainya lebih dulu.

"Mungkin ini mirip dengan apa yang sedang diupayakan di Amerika Serikat melalui DOGE (Department of Government Efficiency). Namun, harus saya katakan bahwa saya memulainya lebih dulu beberapa bulan sebelumnya, dan saya merasa berhasil. Saya merasa diberdayakan," kata Prabowo dalam acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2) waktu setempat.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga memamerkan keberhasilan menghemat APBN hingga US$18 miliar atau setara Rp305 triliun (kurs Rp16.926) hanya dalam tiga bulan di awal masa kepemimpinannya.

"Dalam beberapa bulan pertama memimpin pemerintahan ini, saya telah menghemat anggaran negara sekitar US$18 miliar dolar secara tunai," kata Prabowo.

Ia berpendapat langkah pemangkasan tersebut cukup berhasil, bahkan mengklaim dirinya merupakan satu dari sedikit Presiden RI yang berhasil menghemat hingga US$18 miliar hanya dalam waktu tiga bulan.

"Saya rasa saya adalah salah satu dari sedikit presiden Indonesia yang dalam tiga bulan pertama pemerintahannya berhasil menghemat US$18 miliar secara tunai," ujarnya.

Prabowo menjelaskan penghematan ini berasal dari inefisiensi dan proyek-proyek yang dinilai tidak produktif seperti kegiatan-kegiatan seremonial.

"Ada banyak hal yang saya batalkan. Misalnya, setiap institusi pemerintah menghabiskan cukup banyak uang untuk upacara atau seremonial," ujarnya.

Ia mengakui budaya seremonial itu merupakan salah satu kelemahan bangsa Indonesia. Prabowo mencontohkan salah satunya menggelar acara ulang tahun kementerian/lembaga yang menghabiskan banyak uang.

"Bisa Anda bayangkan berapa ratus upacara yang kita adakan setiap minggu dan setiap bulan di seluruh Indonesia? Jadi, saya batalkan saja itu semua," ucapnya.

Menurutnya, tugas pemerintah adalah bekerja secara penuh bagi rakyat. Prabowo pun bertekad akan melakukan efisiensi anggaran ini sepenuhnya bagi kepentingan rakyat Indonesia.

"Kami memangkas biaya perjalanan dinas luar negeri dari institusi pemerintah yang mencapai miliaran dolar. Semua orang ingin melakukan studi banding untuk mempelajari sesuatu di luar Indonesia, padahal menurut saya masalah Indonesia sudah sangat jelas," pungkas Prabowo.

Perusahaan teknologi Apple akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah pekerjanya di Amerika Serikat (AS).

Langkah perusahaan ini terutama menyasar karyawan di bagian penjualan.

Pengumuman tersebut dikeluarkan pada Senin (24/11) dengan alasan untuk memperkuat upaya keterlibatan pelanggan.

Namun, perusahaan menekankan hanya sebagian kecil posisi yang akan terdampak PHK tersebut, tanpa merinci jumlah pastinya.

Berdasarkan laporan Bloomberg News yang dikutip Reuters, seorang juru bicara Apple mengatakan perusahaan terus merekrut karyawan baru dan karyawan yang terdampak dapat melamar posisi baru.

Tim penjualan yang bekerja bersama lembaga-lembaga pemerintah, termasuk Departemen Pertahanan dan Kehakiman AS menjadi target utama PHK yang dilakukan Apple.

Pasalnya, tim tersebut mengalami kesulitan setelah penutupan pemerintah AS selama 43 hari dan pemotongan anggaran yang diberlakukan oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE).

"Karyawan yang terdampak termasuk manajer akun yang melayani bisnis besar, sekolah, dan lembaga pemerintah" ujar juru bicara Apple.

Selain itu, staf yang mengoperasikan pusat briefing Apple untuk pertemuan institusional dan demonstrasi produk bagi calon pelanggan juga terkena PHK.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi membubarkan Departemen Efisiensi Pemerintahan atau Department of Government Efficiency (DOGE) delapan bulan sebelum mandatnya berakhir.

Pembubaran tersebut menandai berakhirnya inisiatif yang sebelumnya digadang-gadang sebagai simbol komitmen Trump untuk memangkas ukuran birokrasi federal, tetapi dinilai para pengkritik gagal menghasilkan penghematan signifikan.

“Unit itu sudah tidak ada,” ujar Direktur Office of Personnel Management (OPM) Scott Kupor awal bulan ini ketika ditanya soal status DOGE, dikutip dari Reuters, Senin (24/11/2025).

Kupor menambahkan DOGE tidak lagi menjadi entitas terpusat. Hal ini menjadi pernyataan publik pertama dari pemerintahan Trump mengenai berakhirnya lembaga tersebut.

DOGE dibentuk pada Januari 2025 dan sempat melakukan manuver besar pada awal masa jabatan kedua Trump, termasuk mempercepat pemangkasan berbagai lembaga federal, memotong anggaran, dan mengalihkan prioritas kerja sesuai agenda Trump.

Menurut Kupor dan dokumen yang ditinjau Reuters, OPM—kantor kepegawaian pemerintah federal—kini mengambil alih sebagian besar fungsi DOGE.

Setidaknya dua pegawai senior DOGE kini bergabung dengan National Design Studio, lembaga baru yang dibentuk melalui perintah eksekutif Trump pada Agustus dan dipimpin oleh Joe Gebbia, salah satu pendiri Airbnb. Trump menugaskan Gebbia untuk mempercantik tampilan situs web pemerintah.

Gebbia sebelumnya menjadi bagian dari tim DOGE yang dipimpin miliarder Elon Musk, sementara pegawai DOGE lainnya, Edward Coristine—dikenal dengan julukan “Big Balls”—mengajak para pengikutnya di platform X untuk melamar bergabung.

Hilangnya DOGE secara perlahan ini kontras dengan upaya publik besar-besaran pemerintah untuk mempromosikannya selama beberapa bulan terakhir. Trump, para penasihat, dan para menteri kerap memamerkan aktivitas DOGE di media sosial.

Musk, yang memimpin DOGE pada awalnya, bahkan beberapa kali mengunggah aksinya menggunakan gergaji mesin untuk melambangkan pemangkasan birokrasi.

“Ini gergaji untuk memangkas birokrasi,” ujar Musk sambil mengangkat alat tersebut dalam sebuah acara politik konservatif pada Februari lalu.

DOGE mengklaim telah menghemat puluhan miliar dolar pengeluaran pemerintah. Namun, klaim itu sulit diverifikasi karena tidak ada laporan akuntabilitas publik yang detail atas kinerjanya.

“Presiden Trump mendapatkan mandat jelas untuk mengurangi pemborosan, kecurangan, dan penyalahgunaan dalam pemerintahan federal, dan ia terus menjalankan komitmen itu,” kata Juru Bicara Gedung Putih Liz Huston melalui email.

Sinyal Pembubaran DOGE Sudah Terlihat

Meski pemerintah belum pernah secara terbuka mengumumkan berakhirnya DOGE—bahkan setelah perseteruan publik antara Trump dan Musk pada Mei lalu—indikasi kuat mengenai penghentiannya sudah terlihat sejak musim panas.

Trump kerap berbicara mengenai DOGE dalam konteks lampau, sementara Administrator DOGE Amy Gleason secara resmi ditugaskan menjadi penasihat Menteri Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Robert Kennedy sejak Maret. Aktivitas publik Gleason pun lebih banyak berfokus pada perannya di Kementerian Kesehatan.

Sejumlah negara bagian yang dipimpin Partai Republik, termasuk Idaho dan Florida, kini juga membentuk lembaga serupa di tingkat lokal.

Kupor menambahkan bahwa pembekuan perekrutan pegawai pemerintah, salah satu kebijakan khas DOGE, juga telah berakhir. Pada hari pertamanya menjabat, Trump melarang lembaga federal merekrut pegawai baru kecuali posisi yang dianggap penting untuk penegakan hukum imigrasi dan keamanan publik.

Dia kemudian meminta agar setiap perekrutan tambahan harus mendapat persetujuan DOGE dan membatasi rekrutmen maksimal satu pegawai untuk setiap empat yang keluar.

“Sekarang tidak ada lagi target pengurangan pegawai,” ujar Kupor.

Pegawai DOGE Isi Peran Baru

Sejumlah staf DOGE telah mengisi posisi lain di dalam pemerintahan. Gebbia, misalnya, kini memimpin upaya perombakan desain situs web pemerintah. Studio desain yang dia pimpin telah meluncurkan situs rekrutmen petugas keamanan untuk Washington, D.C., serta laman promosi program penurunan harga obat Trump.

Zachary Terrell, anggota tim DOGE yang sebelumnya mendapat akses ke sistem kesehatan pemerintah, kini menjabat Chief Technology Officer di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS). Rachel Riley, yang memiliki akses serupa, kini menjadi kepala Office of Naval Research.

Sementara itu, Jeremy Lewin—yang membantu Musk dan pemerintahan Trump membongkar badan bantuan luar negeri USAID—kini memimpin urusan bantuan luar negeri di Departemen Luar Negeri.

Musk sebelumnya mengatakan bahwa ia memiliki mandat untuk menghapus gunung regulasi pemerintah dan menjadikan penghapusan regulasi serta reformasi birokrasi menggunakan AI sebagai inti program DOGE, selain pengurangan pegawai pemerintah.

Upaya deregulasi tetap berlanjut. Kantor anggaran Gedung Putih menugaskan Scott Langmack—perwakilan DOGE di Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan—untuk mengembangkan aplikasi AI khusus guna meninjau regulasi AS dan menentukan aturan mana yang harus dihapus.

Musk sendiri kembali terlihat di Washington. Pada pekan ini, ia menghadiri jamuan makan malam Gedung Putih untuk Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badai PHK kembali menghantam banyak sektor. Dalam bulan Oktober saja, terdapat 153.074 orang yang dipecat di Amerika Serikat (AS).

Laporan data dari Challenger, Gray & Christmas mengungkapkan jumlah itu melompat 175% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemangkasan biaya dan pengembangan AI jadi alasan kebijakan PHK selama bulan ini.

Sementara itu, selama 10 bulan tahun ini, PHK telah terjadi sebanyak 1.099.500 atau meningkat 55% dalam setahun sebelumnya dari 664.839 pekerja.

Untuk 2025, alasan terbesar PHK karena adanya DOGE Impact. Istilah itu merujuk pada lembaga pemerintahan AS,Departemen of Government Efficiency (DOGE)yang sempat dipimpin miliarder Elon Musk, untuk melakukan pemangkasan pengeluaran federal dan menghemat anggaran negara.

"Sejumlah industri mengalami koreksi pasca-lonjakan perekrutan akibat pandemi, namun ini terjadi seiring dengan adopsi AI, melemahnya belanja konsumen dan perusahaan, serta meningkatnya biaya untuk penghematan dan pembekuan perekrutan," kata kepala pendapatanChallenger, Gray & Christmas, Andy Challenger, dikutip dari Reuters, Jumat (7/11/2025).

Laporan yang sama juga menyebutkan PHK terbesar terjadi pada perusahaan teknologi dan diikuti dengan pengecer dan sektor jasa.

Dia menambahkan terdapat 450 rencana PHK perorangan yang diumumkan selama bulan Oktober saja. Jumlah itu juga naik dari bulan sebelumnya yang kurang dari 400 rencana PHK.

Namun jumlah PHK 2025 belum melampaui 2020, yang menjadi level tertinggi. Saat itu, terdapat 2.304.755 PHK terjadi.

AI Alasan Terbesar PHK

Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah perusahaan mengumumkan melakukan PHK karena AI. Salah satunya perusahaan konsultan teknologi, Accenture yang memecat mereka yang tidak mampu meningkatkan keterampilan di bidang AI.

Salesforce juga mengandalkan AI untuk melakukan setengah pekerjaan peran dukungan dalam perusahaan. Ini mengakibatkan 4.000 peranan dukungan pelanggan dipecat pada bulan September.

Perusahaan fintech, Klarna juga memecat 40% pegawainya karena AI. Klarna mengadopsi alat berbasis AI secara agresif.

PHK juga dilakukan penyedia platform pembelajaran bahasa Duolinggo. Perusahaan yak lagi bergantung pada kontrakgtor dan menggantikannya dengan AI.