Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengimbau Pemerintah Daerah melakukan efisiensi anggaran dan kreatif untuk mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Efisiensi yang dimaksud adalah mengurangi kegiatan rapat, memangkas biaya makan-minum, hingga pemeliharaan perawatan. Menurutnya, pemangkasan tersebut mampu menutup gaji PPPK.

"Efisiensi misalnya rapat-rapat, perjalanan dinas, makan-minum, harwat [pemeliharaan dan perawatan]. Ada daerah yang bisa melakukan efisiensi dan efisiensi itu bisa menutup untuk bayar PPPK. Ada yang seperti itu," katanya kepada jurnalis di Gedung Parlemen, Senin (30/3/2026).

Eks Kapolri itu juga menyampaikan Kepala Daerah tidak hanya bertugas memastikan setiap anggaran dialokasikan sesuai posnya masing-masing.

Namun, diminta kreatif untuk mengelola potensi ekonomi setempat dengan memaksimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga daerah tidak hanya mengandalkan Transfer ke Daerah (TKD). Dia mengatakan upaya itu disinyalir mampu menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mendagri juga yakin memanfaatkan potensi ekonomi lokal mampu memberikan efek domino berupa terdorongnya kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Tapi bagaimana seorang Kepala Daerah punya kreativitas sehingga dia bisa tidak memberatkan rakyat, misalnya dia BUMD-nya, dia buat rusda atau apapun juga ya, yang membuat itu bisa untung. Dan kemudian dia bisa mendorong UMKM atau mendorong usaha di wilayahnya, sehingga bisa hidup dan kemudian bisa dapat PAD dari situ tambahan," jelasnya.

PAD, katanya, juga dapat ditambah dengan memaksimalkan pungutan pajak yang salah satunya dapat diambil dari pajak restoran.

Selain itu, dia turut menyoroti terkait Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dia menjelaskan dalam beleid tersebut menyebutkan bahwa 30% belanja pegawai dari APBD akan mulai diberlakukan 5 tahun setelah undang-undang disahkan. Artinya berlaku pada 1 Januari 2027.

"Tapi di situ disebutkan dalam ayat (3)-nya, besaran mengenai proporsi belanja pegawai itu dapat disesuaikan oleh menteri yang menyelenggarakan keuangan, menteri keuangan maksudnya, setelah berkoordinasi dengan menteri, katakanlah saya pendekin aja Menteri Dalam Negeri dan Mepan RB," ucapnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badai PHK kembali menghantam banyak sektor. Dalam bulan Oktober saja, terdapat 153.074 orang yang dipecat di Amerika Serikat (AS).

Laporan data dari Challenger, Gray & Christmas mengungkapkan jumlah itu melompat 175% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemangkasan biaya dan pengembangan AI jadi alasan kebijakan PHK selama bulan ini.

Sementara itu, selama 10 bulan tahun ini, PHK telah terjadi sebanyak 1.099.500 atau meningkat 55% dalam setahun sebelumnya dari 664.839 pekerja.

Untuk 2025, alasan terbesar PHK karena adanya DOGE Impact. Istilah itu merujuk pada lembaga pemerintahan AS,Departemen of Government Efficiency (DOGE)yang sempat dipimpin miliarder Elon Musk, untuk melakukan pemangkasan pengeluaran federal dan menghemat anggaran negara.

"Sejumlah industri mengalami koreksi pasca-lonjakan perekrutan akibat pandemi, namun ini terjadi seiring dengan adopsi AI, melemahnya belanja konsumen dan perusahaan, serta meningkatnya biaya untuk penghematan dan pembekuan perekrutan," kata kepala pendapatanChallenger, Gray & Christmas, Andy Challenger, dikutip dari Reuters, Jumat (7/11/2025).

Laporan yang sama juga menyebutkan PHK terbesar terjadi pada perusahaan teknologi dan diikuti dengan pengecer dan sektor jasa.

Dia menambahkan terdapat 450 rencana PHK perorangan yang diumumkan selama bulan Oktober saja. Jumlah itu juga naik dari bulan sebelumnya yang kurang dari 400 rencana PHK.

Namun jumlah PHK 2025 belum melampaui 2020, yang menjadi level tertinggi. Saat itu, terdapat 2.304.755 PHK terjadi.

AI Alasan Terbesar PHK

Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah perusahaan mengumumkan melakukan PHK karena AI. Salah satunya perusahaan konsultan teknologi, Accenture yang memecat mereka yang tidak mampu meningkatkan keterampilan di bidang AI.

Salesforce juga mengandalkan AI untuk melakukan setengah pekerjaan peran dukungan dalam perusahaan. Ini mengakibatkan 4.000 peranan dukungan pelanggan dipecat pada bulan September.

Perusahaan fintech, Klarna juga memecat 40% pegawainya karena AI. Klarna mengadopsi alat berbasis AI secara agresif.

PHK juga dilakukan penyedia platform pembelajaran bahasa Duolinggo. Perusahaan yak lagi bergantung pada kontrakgtor dan menggantikannya dengan AI.