Konsumsi rumah tangga nasional sebesar 54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dinilai Tim Ekonom Bank Mandiri melalui Mandiri Institute berhasil menjaga ekonomi Indonesia di tengah dinamika global saat ini. Aktivitas ekonomi secara konsisten menjadi "bantalan pelindung" yang efektif dalam meredam guncangan eksternal.

Tim mengingatkan bahwa untuk menjaga motor penggerak utama ini, penguatan kualitas lapangan kerja bagi kelompok masyarakat di zona transisi jadi bernilai mendesak guna mendorong mobilitas ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Upaya ini diperlukan untuk menciptakan akselerasi yang bertumbuh secara inklusif di seluruh lapisan masyarakat.

Hasil analisis menunjukkan, struktur demografi ekonomi Indonesia tengah mengalami pergeseran signifikan. Tercatat, 86 juta orang atau 1 dari 3 penduduk Indonesia tergolong ke dalam kelompok Kelas Menengah Transisi atau Transitional Middle Class. Kelompok yang mencakup Upper Aspiring Middle Class (AMC) dan Lower Middle Class (MC) ini memiliki karakteristik mobilitas yang sangat dinamis, namun rentan.

Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro (Asmo) mengatakan, dinamika di kelompok transisi ini menjadi tantangan bagi penguatan struktur ekonomi nasional. Data periode 2019-2025 menunjukkan, kelompok Lower MC mengalami penurunan jumlah hingga lebih dari 11 juta orang, sementara kelompok Upper AMC cenderung stagnan di bawah ambang batas kelas menengah. Di sisi lain, kelompok menengah atas (Middle MC dan Upper MC) justru mencatat kenaikan sebesar 416 ribu orang.

"Tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat di zona transisi memiliki daya dorong yang cukup untuk terus naik ke level ekonomi yang lebih mapan secara berkelanjutan," ujar Asmo dalam keterangan resminya, Rabu (8/4).

Dalam kajian Mandiri Institute, kualitas pekerjaan menjadi pembeda utama antara kelas menengah transisi dengan kelompok di atasnya. Meskipun lebih dari 50 persen kelompok transisi telah terserap di sektor formal, angka ini masih terpaut jauh dengan selisih 28 poin persentase dibandingkan kelompok kelas menengah yang lebih mapan. Disparitas ini membatasi kemampuan masyarakat dalam melakukan akumulasi aset dan memperlebar kerentanan jika terjadi guncangan ekonomi.

Rendahnya kualitas pendapatan tercermin dari struktur pengeluaran kelompok Upper AMC dan Lower MC yang masih didominasi oleh kebutuhan primer. Alokasi terbesar dihabiskan untuk mobilitas (20 persen), perumahan (13 persen), dan tagihan rutin (10 persen).

Sementara itu, porsi untuk peningkatan kesejahteraan (well-being) seperti kesehatan dan pendidikan mencapai 15 persen. Kondisi ini menyisakan ruang konsumsi sekunder seperti lifestyle, barang elektronik, dan barang tahan lama yang sangat terbatas, yakni hanya sekitar 18 persen.

Keterbatasan ruang finansial ini juga berdampak pada minimnya kepemilikan aset cadangan (buffer asset). Tercatat hanya 21 persen dari rumah tangga Upper AMC yang memiliki aset likuid seperti emas, sangat jauh jika dibandingkan dengan kelompok Upper MC yang mencapai 69 persen.

Tanpa aset cadangan yang memadai, kelompok transisi sangat rentan terhadap risiko inflasi maupun kehilangan pendapatan. Untuk itu, Asmo menekankan pentingnya memusatkan langkah strategis pada penguatan kualitas lapangan kerja melalui keunggulan berkelanjutan di sektor-sektor produktif.

Adapun upaya itu tetap perlu didorong melalui perbaikan daya saing investasi dan kemudahan berusaha yang didukung oleh stimulus fiskal. Sehingga, dapat tercipta ekspansi sektor riil, serta kesempatan kerja yang berkualitas.

Hasil estimasi Mandiri Institute menunjukkan, terdapat lebih dari 2 juta penduduk dari kelompok transisi yang sebenarnya sudah siap naik menjadi kelas menengah. Didukung oleh kualitas pekerjaan yang relatif stabil, daya beli yang tangguh, dan kepemilikan buffer asset yang baik, mereka memiliki resiliensi dan potensi yang lebih tinggi.

"Namun, perluasan lapangan kerja ini harus diimbangi dengan upaya peningkatan produktivitas pekerja, yang menjadi kunci utama untuk menaikkan pendapatan secara riil dan berkelanjutan," tambah Asmo.

Dalam hal ini, Bank Mandiri mendukung penguatan daya saing kelas menengah melalui sinergi yang terintegrasi antara penyediaan akses pembiayaan yang inklusif serta program literasi keuangan. Inisiatif ini diharapkan dapat mendampingi transisi kelompok masyarakat dalam mengelola keuangan, serta mendorong produktivitas akumulasi aset demi masa depan ekonomi yang lebih kokoh.

Subsidi Angkutan Barang Perintis untuk Tol Laut di Maluku Utara telah memberikan manfaat bagi 15 pelaku usaha di Desa Guaemadu, Jailolo

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan membantu menekan disparitas harga kebutuhan pokok di wilayah Maluku Utara melalui subsidi angkutan barang perintis guna memperkuat konektivitas serta mendorong akses ekonomi masyarakat dan pelaku usaha di daerah.

"Subsidi Angkutan Barang Perintis untuk Tol Laut di Maluku Utara telah memberikan manfaat signifikan bagi 15 pelaku usaha yang berlokasi di Desa Guaemadu, Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, pihaknya terus menghadirkan Angkutan Jalan Perintis untuk memperkuat konektivitas di seluruh Indonesia, termasuk di Timur Indonesia, tepatnya di Maluku Utara.

Pada 2025, katanya, tersedia 309 trayek di 32 provinsi, menjangkau wilayah wilayah tertinggal, terdepan, terluar dan perbatasan (3TP) agar mobilitas warga tetap terlayani.

Dengan subsidi Rp161 miliar tarif perjalanan tetap terjangkau sekaligus membuka akses ekonomi, pendidikan dan layanan publik bagi masyarakat pelosok.

Ia menambahkan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Jalan dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan, tahun 2025 ada 9 trayek angkutan barang perintis di lima provinsi.

Kelimanya yakni Provinsi Kepulauan Riau (1 trayek), Provinsi Kalimantan Utara (1 trayek), Provinsi Maluku Utara (3 trayek), Provinsi Sulawesi Utara (2 trayek) dan Provinsi Papua Selatan (2 trayek).

“Kita bersyukur program angkutan barang perintis di Maluku Utara menunjukkan perkembangan signifikan. Dimulai pada tahun 2024, layanan ini fokus pada rute Pelabuhan Matui – Desa Guaemadu (17 km)," tutur Aan.

Sepanjang tahun tersebut, lanjut Aan, capaian operasional mencakup pengangkutan 1.553 tonase barang, terlaksana dalam 320 ritase, dengan total jarak tempuh 5.440 km.

Terpisah, pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai berdasarkan data Sistem Informasi Geografis Komoditas (SIGM) Kementerian Perdagangan tahun 2025, implementasi subsidi angkutan barang perintis dan Tol Laut terbukti sangat efektif.

Layanan itu memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan material penting, mencakup pengangkutan berbagai jenis barang seperti mie instan, air mineral, minuman ringan, daging ayam ras, ayam beku, beras, makanan ringan, minyak goreng, gula, tepung terigu dan keramik.

“Program ini berhasil menekan tingkat disparitas harga di Kabupaten Halmahera Barat (Maluku Utara), dengan potensi pengurangan mulai dari minimal 3 persen hingga mencapai 30 persen, utamanya dicapai melalui efisiensi biaya logistik,” kata Djoko.

Ia juga menjelaskan keberhasilan ini mendorong perluasan layanan pada tahun 2025. Anggaran ditingkatkan secara substansial untuk membuka dua trayek baru, yaitu Pelabuhan Matui - Desa Transgoal (27 km) dan Pelabuhan Matui - Kecamatan Ibu (60,7 km).

Djoko yang juga Akademisi Prodi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata ini menekankan, untuk menjaga keberlangsungan program itu dibutuhkan dukungan dan kolaborasi pemerintah daerah untuk mengusulkan angkutan barang perintis guna menekan disparitas harga bahan pokok.

Selain itu subsidi yang telah tersedia dari tol laut hingga angkutan barang perintis pada Kementerian Perhubungan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Maluku Utara.

Ia juga menyoroti potensi muatan balik (muatan kembali) belum maksimal dimanfaatkan oleh pemerintah setempat. Optimalisasi muatan balik itu sangat penting untuk menekan biaya logistik secara keseluruhan dan meningkatkan efisiensi ekonomi daerah.

"Di Maluku Utara, hasil kopra, pala, cengkih dan ikan tuna merupakan komoditas yang bisa diangkut dari pedalaman ke kapal tol laut untuk diangkut ke Pulau Jawa,” katanya.

Agar manfaat Tol Laut dirasakan optimal, tegas Djoko, pemda harus mengambil peran ganda. Pertama, mereka wajib melakukan pengawasan harga barang yang termasuk dalam muatan Tol Laut untuk menjamin program mencapai tujuannya, sehingga proses evaluasi dapat berjalan efektif.

Kedua, pemda juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi guna mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pemanfaatan program secara keseluruhan.

“Maluku Utara berharap Angkutan Udara Perintis juga dapat hadir untuk dapat menghubungkan daerah 3TP," kata Djoko.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pemerintah tengah mendorong pengaturan penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi 3 kilogram (kg) satu harga.

Hal itu akan tertuang dalam rencana revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2019 terkait penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga LPG tertentu (LPG 3 kg).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan revisi peraturan ini kini sedang difinalisasi dan ditargetkan rampung sebelum akhir tahun.

"Kita sekarang sedang memfinalkan di bulan ini revisi perpres LPG. Revisi peraturan presiden terkait LPG kan di aturan sekarang kan tapi kita belum menata sampai dengan sub pangkalan, nah itu harus segera aturannya sekarang kita sedang finalkan," ujar Laode saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/11/2025).

Menurutnya, revisi aturan tersebut tidak hanya menata sistem distribusi LPG subsidi hingga ke tingkat sub pangkalan, tapi juga membuka jalan menuju kebijakan LPG 3 kg satu harga, seperti halnya program BBM satu harga.

"Mengarah ke situ," kata Laode saat ditanya apakah kebijakan harga LPG ke depan akan seragam di seluruh daerah.

Nantinya, kebijakan satu harga tersebut dapat menekan disparitas harga antarwilayah dan memastikan subsidi LPG benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Namun, penerapan kebijakan baru tersebut tidak akan dilakukan sekaligus, melainkan bertahap.

"Jadi tidak kayak kemarin seluruh Indonesia kan kemarin. Nah itu pelajaran juga buat kami, jadi kita ada pentahapannya, mungkin Jabodetabek dulu atau mungkin Jakartanya juga dibatasi gimana dulu jadi ada pentahapan seperti itu," jelasnya.

Revisi aturan itu juga akan memperbaiki rantai pasok LPG subsidi yang selama ini dinilai baru diatur sampai tingkat pangkalan. Ke depan, pengawasan akan diperluas hingga ke sub pangkalan agar distribusi gas melon lebih tepat sasaran dan tidak bocor ke sektor yang tidak berhak.

Laode juga menegaskan bahwa revisi Perpres tersebut merupakan bagian dari penyempurnaan tata kelola subsidi energi agar lebih efisien.

"Yang jelas saat ini kan kita sudah sampai rantai pasoknya itu ke sub pangkalan tapi aturannya kan baru sampai pangkalan. Nah ini kita sempurnakan dulu regulasinya kemudian kita akan terapkan nanti pada saat sudah diimplementasikan ada pentahapannya," jelasnya.

Pihaknya juga memastikan pemerintah tidak akan membentuk badan baru untuk mengawasi distribusi LPG. Fungsi pengawasan cukup diperkuat oleh Ditjen Migas.

"Sekarang saya sudah minta ke Pak Menteri agar mengoptimalkan tugas dan fungsi Dirjen Migas untuk menangani," tandasnya.

Pemerintah resmi menurunkan harga pupuk subsidi hingga 20 persen mulai Rabu (20/10). Kebijakan itu dinilai bisa meringankan beban petani hingga perkuat efisiensi industri pupuk nasional tanpa menambah beban APBN.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar Adrianus Sidot mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah strategis yang memberikan dampak langsung kepada produktivitas dan kesejahteraan petani.

Penurunan harga disertai dengan reformasi tata kelola distribusi pupuk, yang kini dipangkas dari rantai administrasi panjang menjadi lebih sederhana.

"Penurunan harga pupuk akan sangat dirasakan manfaatnya oleh petani, dan diharapkan mampu meningkatkan produksi serta kesejahteraan mereka," ujar Adrianus seperti diberitakan detikcom, Rabu (20/10)

Perbaikan sistem distribusi juga dinilai memungkinkan pupuk tiba lebih cepat di tangan petani, meminimalkan risiko gagal panen yang kerap terjadi akibat keterlambatan distribusi, terutama pada sawah tadah hujan.

Asia Sidot juga menekankan pentingnya pengawasan di lapangan agar tidak terjadi disparitas harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Saat ini, harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp3.300 menjadi Rp2.640 per kilogram.

Sementara itu ZA khusus tebu dari Rp1.700 menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram.

Selain penurunan harga, pemerintah juga menambah volume pupuk bersubsidi hingga 700 ribu ton sampai 2029.

Reformasi tata kelola distribusi pupuk yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) disebut sebagai salah satu faktor kunci menuju swasembada pangan nasional.

Sebelumnya, penyaluran pupuk diatur melalui 145 regulasi dan melibatkan tanda tangan dari 12 menteri, 38 gubernur, serta 514 bupati/wali kota. Sistem baru memungkinkan Kementan berkoordinasi langsung dengan pabrik, dan pabrik menyalurkan langsung ke kios.

Hasilnya, Kementan berhasil menghemat anggaran hingga Rp10 triliun serta menurunkan biaya produksi pupuk sebesar 26 persen. Efisiensi ini bahkan diproyeksikan mampu meningkatkan laba PT Pupuk Indonesia (Persero) hingga Rp7,5 triliun pada 2026.

Sebagai langkah penertiban, Kementan juga mencabut izin 2.039 kios pengecer yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran pupuk subsidi.

Langkah efisiensi ini menandai pergeseran besar dalam tata kelola pupuk nasional-dari birokrasi panjang menuju sistem distribusi cepat, transparan, dan berorientasi hasil.

Jika konsisten dijalankan, kebijakan ini berpotensi menjadi katalis bagi peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan Indonesia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana mencetak lahan sawah baru khususnya di kawasan timur Indonesia sebagai langkah menekan harga beras yang masih bertahan tinggi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Senin (20/10/2025) pukul 15.30 WIB, harga beras premium di zona 3 tercatat mencapai Rp18.528 per kilogram (kg) di tingkat konsumen. Padahal, HET beras premium di wilayah tersebut ditetapkan Rp15.800 per kilogram. Terjadi disparitas 17,27% dari HET. Kondisi serupa juga terjadi pada beras medium yang dijual rata-rata Rp16.329 per kg, lebih tinggi dari HET Rp15.500 per kg.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman mengatakan, solusi jangka panjang dari mahalnya harga beras di wilayah timur adalah memperkuat produksi lokal dengan mencetak sawah baru.

"Solusi permanen itu gubernurnya sudah datang, cetak sawah. Ada satu gubernur minta 20.000 tahun depan, saya katakan tahun ini pun ada. Tapi mintanya tahun depan, mungkin Januari, itu solusi permanen. Jadi ini adalah semacam ad hoc, sementara," ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Amran menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan agar setiap daerah mencapai kemandirian pangan, sehingga tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar wilayah.

"Arahan Bapak Presiden, semua pulau-pulau, swasembada beras, swasembada nantinya minyak goreng, protein, dan seterusnya. Sehingga biaya yang ngangkut itu tidak ditanggung biaya setempat," terang dia.

Amran mencontohkan keberhasilan Kalimantan yang kini telah mandiri pangan setelah sebelumnya bergantung pada pasokan dari Surabaya dan Sulawesi Selatan. Pemerintah kini menargetkan pencetakan sawah baru di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur.

"Tinggal kami kejar lagi, bangun cetak sawah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Total seluruh Indonesia tahun depan 225.000 hektare bisa jadi bertambah untuk daerah Papua. Tapi daerah khusus yang kita, food estate itu bisa 200.000 hektare tahun depan di Merauke. Jadi totalnya bisa 400.000 hektare," jelasnya.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut harga beras di zona 1 dan zona 2 relatif stabil, meskipun masih ada satu provinsi di masing-masing zona yang mencatat harga di atas HET. Namun, zona 3 dinilai masih memerlukan perhatian khusus karena faktor logistik yang membuat harga beras lebih mahal.

"Mungkin yang memang perlu kita garap adalah di wilayah zona 3 atau wilayah timur yang memang butuh dukungan untuk masalah biaya logistik agar harga bisa sama," ujar Sigit dalam kesempatan yang sama.

Ia menambahkan, dari 59 kabupaten yang sempat melaporkan harga beras di atas HET, kini tinggal 20 kabupaten yang masih mencatatkan harga tinggi. Bahkan, terdapat empat kabupaten yang mengalami kenaikan harga, namun masih berada di bawah HET.

"Secara umum, dari laporan 59 kabupaten yang kemarin harganya di atas HET setelah kita lakukan pendalaman, hanya ada 20 kabupaten yang harganya di atas HET. Ada yang naik namun harganya tetap di bawah HET, itu 4 kabupaten," pungkasnya.