Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara merespons polemik anggaran perjalanan dinas luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang belakangan menjadi sorotan publik.

Purbaya enggan memberikan banyak komentar tentang itu, serta meminta agar penjelasan mengenai polemik tersebut merujuk pada keterangan yang telah disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

"Saya enggak bisa menjawab pertanyaan itu. Itu kan Pak Teddy sudah menjelaskan ya. Kita pegang pernyataan Pak Teddy," kata Purbaya dalam konferensi pers APB Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Saat ditanya mengenai aturan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait penggunaan dana pribadi untuk menutupi biaya perjalanan dinas, Purbaya menilai hal tersebut tidak dilarang.

"Enggak ada aturannya. Kalau saya punya duit, saya pergi. Nombok enggak boleh? Secara logika, boleh saja kalau mau nombok," ujarnya.

Meski demikian, Purbaya memastikan pemerintah tetap mengalokasikan anggaran perjalanan dinas bagi presiden dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia mengatakan anggaran tersebut memang tersedia setiap tahun.

"Ada pasti anggaran yang dianggarkan," ucapnya.

Namun, ketika ditanya besaran anggaran perjalanan dinas presiden pada 2026, Purbaya menolak membeberkan rinciannya.

Ia menyarankan agar pertanyaan tersebut diajukan kepada Kementerian Sekretariat Negara.

"Gini, anda mau lihat rahasia presiden? Ya enggak boleh. Kita tahu angkanya, cuman anda tanya ke Setneg (Kementerian Sekretariat Negara) aja kalau mau jawaban yang pasti," ujar Purbaya.

Sorotan soal anggaran perjalanan dinas luar negeri Prabowo bermula dari komentar mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal.

Dino menyoroti frekuensi dan besarnya anggaran perjalanan luar negeri yang mencakup biaya rombongan, akomodasi hotel, serta kebutuhan protokoler dan pengamanan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya membalas komentar tersebut dengan mengungkap biaya operasional presiden ke luar negeri ditanggung menggunakan uang pribadi Prabowo jika telah melewati batas anggaran yang ditetapkan.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menuturkan bahwa langkah diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto merupakan strategi penting untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik dunia yang semakin kompleks. Hal tersebut dikatakannya merespons kritik yang disampaikan diplomat senior Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo.

Sugiat mengatakan, kondisi global saat ini menuntut pendekatan yang berbeda dibandingkan masa lalu. Kendati demikian, kata dia, pihaknya menghormati pandangan Dino sebagai diplomat senior. “Kami menghormati pandangan Pak Dino sebagai diplomat senior. Namun, kita harus melihat konstelasi global hari ini yang sedang tidak baik-baik saja,” katanya, Rabu (3/6/2026).

“Di tengah ketegangan geopolitik dunia, kehadiran Pak Prabowo di panggung internasional bukan sekadar kunjungan kerja biasa, melainkan langkah proaktif untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tapi ikut mewarnai arah kebijakan global yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dalam negeri," sambungnya.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini berpendapat, lanskap hubungan internasional telah berubah sehingga diplomasi tidak lagi dapat dijalankan hanya melalui pendekatan konvensional. Menurutnya, kehadiran langsung seorang kepala negara menjadi bagian penting dalam membangun pengaruh Indonesia di tingkat global.

“Kita harus memahami bahwa lanskap global hari ini sudah berubah total. Kritik Pak Dino mungkin lahir dari perspektif diplomasi konvensional era lama. Namun di era seperti sekarang ini, kebijakan luar negeri tidak bisa lagi dijalankan dari balik meja penasihat atau sekadar menanti laporan di menara gading. Pak Prabowo sedang mempraktikkan apa yang disebut peta jalan pengaruh. Kehadiran fisik, jabat tangan langsung, dan dialog tatap muka antar-pemimpin negara adalah mata uang tertinggi dalam diplomasi modern," ujarnya.

Lebih lanjut Sugiat mengatakan, tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo tidak terlepas dari meningkatnya peran Indonesia di tingkat internasional. Dia menambahkan, banyak negara yang menginginkan keterlibatan Indonesia dalam berbagai isu strategis global.

"Mengapa kunjungan luar negeri ini begitu intens? Jawabannya sederhana: karena dunia yang meminta kehadiran Indonesia. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, Indonesia tidak lagi memosisikan diri sebagai objek yang pasif, melainkan subjek yang menentukan," tuturnya.

Dia melihat Presiden Prabowo saat ini membawa posisi tawar yang kuat sebagai pemimpin negara dengan potensi ekonomi besar, sekaligus representasi negara-negara berkembang atau Global South. "Saat Pak Prabowo berkunjung, beliau membawa posisi tawar yang besar sebagai raksasa ekonomi baru, pemimpin Global South, dan jangkar stabilitas Asia Tenggara. Jadi, mari kita ubah cara pandang kita. Kita tidak sedang 'mengetuk pintu' negara lain, kita sedang memenuhi undangan sebagai pemain kunci dunia," ujar Sugiat.

Dia menuturkan, diplomasi yang dijalankan Prabowo dilakukan secara seimbang kepada negara-negara mitra strategis, baik di kawasan Barat maupun Timur. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk nyata pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia.

"Jika sebelumnya politik luar negeri kita dinilai terlalu pasif, Pak Prabowo mempraktikkannya dengan lebih dinamis. Pak Prabowo mendatangi negara-negara mitra utama secara berimbang, baik Barat maupun Timur, untuk menegaskan bahwa Indonesia bersahabat dengan semua pihak, tetapi tidak bisa didikte oleh siapa pun. Ini adalah wujud nyata dari kedaulatan bangsa," ujarnya.

Dia pun menepis anggapan bahwa aktivitas diplomasi luar negeri tidak berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa berbagai kerja sama yang dibangun pemerintah bertujuan memperkuat kesejahteraan rakyat di dalam negeri.

“Mungkin ada kesan bahwa urusan luar negeri itu jauh dari urusan rakyat kecil. Padahal sebaliknya. Ketika Pak Prabowo berbicara tentang ketahanan pangan, transfer teknologi pertahanan, atau kerja sama energi di luar negeri, tujuannya satu yaitu memastikan pasokan untuk dalam negeri aman, investasi masuk, dan lapangan kerja tercipta,” katanya.

Sugiat mengungkapkan, Presiden Prabowo juga dikenal sebagai pemimpin yang bekerja cepat dan terukur dalam setiap agenda diplomasi yang dijalankan, termasuk melakukan kunjungan ke luar negeri. “Setiap kunjungan selalu terukur dengan agenda yang padat dan konkret, mulai dari kesepakatan strategis hingga pengakuan internasional terhadap posisi Indonesia. Menghadapi dinamika dunia yang bergerak secepat kilat, diplomasi meja makan atau sekadar lewat surat tentu tidak lagi cukup," ujarnya.

Kendati demikian, Sugiat menegaskan bahwa Partai Gerindra tetap terbuka terhadap berbagai kritik dan masukan dari berbagai kalangan, termasuk para pakar hubungan internasional. Sugiat pun meminta agara Dino aktif memberikan masukan kepada pemerintah.

“Sebagai partai yang terbuka, Gerindra melihat kritik dari tokoh seperti Pak Dino sebagai vitamin bagi demokrasi. Kami justru mengajak beliau dan para pakar hubungan internasional lainnya untuk terus memberikan masukan konstruktif. Mari kita kawal bersama agar posisi tawar Indonesia di dunia internasional yang saat ini sedang kuat-kuatnya, bisa memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

JAKARTA - Dino Patti Djalal saat ini menjadi sorotan karena mengkritik kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Berikut ini profil pendidikan Dino yang pernah jadi kuliah di Kanada dan Inggris.

"Sebagai sahabat bapak, saya mewakili komunitas hubungan internasional, dan banyak rakyat Indonesia menghimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri, dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini," ujar Dino melalui akun Instagramnya @dinopattidjalal, dikutip Selasa (2/6/2026).

Dino menilai, perjalanan seorang kepala negara memakan biaya yang besar, ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya protokoler, dan lainnya.

Dino pun memberikan 5 saran Presiden untuk menghemat biaya dan waktu perjalanan luar negeri dengan lebih mengandalkan video call, zoom call, atau telepon untuk menjalin komunikasi dengan negara lain.

Ia juga menyarankan Presiden untuk memanfaatkan kunjungan ke suatu forum internasional. Lalu perencanaan secara profesional perjalanan Presiden ke luar negeri.

Dino juga menyarankan, untuk satu tahun ke depan Presiden lebih banyak menerima tamu negara ketimbangan kunjungan ke luar negeri. Terakhir, ia mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik diserahkan ke Menlu Sugiono.

Respons Seskab Teddy Indra Wijaya

Merespons kritikan Dino, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa seluruh kelebihan biaya perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang melampaui anggaran negara ditanggung secara pribadi oleh Presiden.

Selain itu, Teddy turut menjelaskan masalah jumlah rombongan yang menyertai Prabowo dalam kunjungan luar negeri. Ia menegaskan jumlah delegasi pada masa pemerintahan Prabowo telah dipangkas secara signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

Tedy menambahkan, alasan Presiden Prabowo Subianto kerap melakukan kunjungan ke luar negeri selama 1,5 tahun terakhir. Teddy menerangkan, ketika Prabowo menjadi Presiden Indonesia, dunia tengah dilanda krisis.

Menurut Teddy, Kepala Negara harus membangun hubungan dengan pemimpin negara lainnya. "Masalah protokoler dan frekuensi ke luar negeri dalam 1,5 tahun terakhir. Jadi Presiden Prabowo itu adalah Presiden baru yang mulai menjabat saat dunia sedang krisis,” kata Teddy di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (1/6/2026)

Teddy menegaskan, salah besar jika kunjungan Prabowo ke luar negeri dianggap sebagai gagah-gagahan dan seremonial. Ia meminta masyarakat untuk melihat capaian yang sudah dilakukan selama 1,5 tahun terakhir.

Profil Pendidikan Dino Patti Djalal

Mengutip laman resmi dinopattidjalal.com, Founder & Chairman of Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) ini lahir di Beograd, Yugoslavia, pada 10 September 1965 dari keluarga diplomat Indonesia.

Sejak kecil, Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional di era Presiden Susilo Banbang Yudhoyono (SBY) ini telah terbiasa hidup berpindah-pindah negara mengikuti penugasan orang tuanya.

Pendidikan dasar Dino ditempuh di Sekolah Dasar Muhammadiyah, kemudian melanjutkan ke SMP Al-Azhar. Ia menyelesaikan pendidikan menengah atas di McLean, Virginia, Amerika Serikat.

Untuk pendidikan tinggi, mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (2010–2013) menempuh studi di sejumlah universitas ternama dunia.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI pada 2014 ini meraih gelar Sarjana Ilmu Politik dari Carleton University, Ottawa, Kanada. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Politik di Simon Fraser University, Vancouver, Kanada.

Tak berhenti di situ, Dino kemudian menyelesaikan gelar Doktor (Ph.D) Hubungan Internasional di London School of Economics and Political Science (LSE), London, Inggris—salah satu kampus terbaik dunia dalam bidang ilmu sosial dan politik.

Atas kiprahnya di dunia diplomasi Dinno pun menerima Bintang Jasa Utama di tahun 2010 dan menerima Bintang Mahaputra Adipradana pada 2014.

Selain itu ia juga menjadi anggota Komite Eksekutif Forum Perdamaian Paris, Ketua Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) pada 2018, dan ia tercatat telah menulis 11 buku tentang kepemimpinan.

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan ikut angkat bicara terkait sosok mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal yang berani mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anies menyebut bahwa Dino bukanlah sosok karbitan jadi diplomat dan pejabat.

Anies mengungkapkan kesaksiannya tentang Dino melalui tulisannya yang diunggah di akun resminya di media sosial X @aniesbaswedan.

"Saat masih kuliah di UGM, saya mendengar kabar seorang diplomat muda Indonesia di London berani tampil di BBC World Debate, berhadapan dgn diplomat senior Ramos Horta, di saat atmosfer internasional sedang menyudutkan Indonesia. Diplomat muda Indonesia itu tampil gemilang menjaga nama Indonesia tegak berwibawa. Di situlah pertama kali saya mendengar namanya: @dinopattidjalal," tulis Anies mengawali cuitannya yang diunggah Selasa (2/6/2026).

Beberapa tahun kemudian, saat sedang menempuh progam PhD di Illinois, Anies pun berjumpa langsung dengan Dino. Saat itu, Dino datang ke Chicago menjelaskan keadaan mahasiswa dan diaspora Indonesia pasca-9/11.

"Yg kami temui adalah diplomat muda yg cerdas, artikulatif, dan mampu menangani persoalan rumit dgn ketenangan diplomatik yg sulit ditiru," sebut Anies mengungkapkan kesannya bertemu dengan Dino.

Anies melanjutkan, pada tahun 2012, Dino sebagai Dubes di AS menggagas Kongres Diaspora Indonesia pertama di Los Angeles, yang mempertemukan diaspora dari seluruh dunia.

"Saya termasuk yg ia undang. Ia lalu mendirikan FPCI, komunitas kebijakan luar negeri terbesar dan berpengaruh, yg ikut melahirkan generasi diplomat baru, ujung tombak kita di panggung global," ungkap Anies.

Dia menilau Dino merupakan diplomat menguasai substansi, rekam jejaknya teruji, dan pengalaman memimpinnya luas.

"Itulah Dino. Karier diplomatiknya panjang dan ajeg, kecintaannya pada politik luar negeri Indonesia begitu dalam. Dino Patti Djalal, bukan karbitan jadi diplomat, bukan pula karbitan jadi pejabat," pungkasnya.

Habiburokhman Kritik Dino Patti Djalal

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyampaikan kritik balik terhadap mantan Wamenlu Dino Patti Djalal yang mengkritisi perjalanan Presiden Prabowo Subianto ke luar Negeri. Habiburokhman meminta Dino sebagai orang yang pernah duduk sebagai pejabat pemerintah seharusnya mengedepankan etika.

“Beliau itu kan walaupun cuma 3 bulan jadi Wamenlu, tetap kan mantan pejabat Kemenlu. Menurut saya, ada etika di kalangan orang yang pernah menjabat," kata Habiburokman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

"Artinya memberikan kesempatan kepada orang yang saat ini menjabat untuk bekerja, menghormati ya, orang yang saat ini menjabat untuk menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa ya membuat apa namanya, komen atau kritik yang tidak pas," ujarnya.

Dia pun menyinggung etika yang selalu dikedepankan oleh mantan Pejabat pemerintah di sejumlah negara maju, seperti di Amerika Serikat (AS). "Kayak George Bush itu nggak pernah mengkritik Obama secara terbuka, ya. Begitu juga eh mantan-mantan Presiden Amerika terhadap presiden Amerika yang saat ini menjabat," ujarnya.

Begitu juga, kata dia, yang terjadi di Indonesia selama ini. Habiburokhman pun memberikan contoh bagaimana budaya yang ada di Komisi III yang kini dipimpinnya. Para ketua terdahulu tidak pernah menyerang Ketua Komisi III yang saat ini sedang memimpin.

"Setahu saya nggak pernah menyerang saya secara terbuka seperti yang dilakukan oleh Dino, ya. Karena memang mereka menghormati. Saat ini yang menjabat ya, Habiburokhman. Beri kesempatan sesuai masa jabatannya untuk melakukan yang terbaik," tuturnya.

Dia menyimpulkan model komunikasi yang dipertontonkan Dino Patti Djalal tidaklah pas. Ia khawatir pernyataan Dino justru memancing publik untuk melakukan pertandingan.

"Nanti dulu ditanya, zamannya Pak Dino sehebat apa sih? Kok sekarang menjadi orang yang sok paling Kemlu gitu loh. Sok paling Kemlu sendiri sedunia, gitu kan ya. Nanti publik akan bertanya seperti ini juga," katanya.

Oleh karena itu, dia mempertanyakan sudah sejauh apa pemahaman Dino Patti Djalal terkait etika sebagai mantan Pejabat pemerintah. Hal ini tentunya berbeda dengan LSM yang melakukan kritik.

"Teman-teman LSM mengkritik, ya silakan ya, tapi kalau seorang mantan Wamenlu 3 bulan ya kan ya, menyampaikan kritikan ya hendaknya lebih elegan, gitu," sebutnya.

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto kerap melakukan kunjungan ke luar negeri selama 1,5 tahun terakhir. Teddy menerangkan, ketika Prabowo menjadi Presiden Indonesia, dunia tengah dilanda krisis.

Menurut Teddy, Kepala Negara harus membangun hubungan dengan pemimpin negara lainnya. "Masalah protokoler dan frekuensi ke luar negeri dalam 1,5 tahun terakhir. Jadi Presiden Prabowo itu adalah Presiden baru yang mulai menjabat saat dunia sedang krisis,” kata Teddy di akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (1/6/2026)

Menurut Teddy, sebelumnya ada konflik di Ukraina, di Venezuela, kemudian sekarang ada di Iran dan Timur Tengah, itu terlibat Saudi, Qatar, Bahrain, UAE, dan lain sebagainya. "Jadi setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antar pemimpin dunia," katanya.

Teddy menyebutkan, Indonesia tidak bisa hanya meminta bantuan kepada negara lain ketika sudah terjadi krisis. Presiden, kata dia, harus menjalin hubungan yang baik. Dengan begitu, ketika ada kondisi mendesak, Indonesia bisa meminta bantuan.

"Untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antarpemimpin, baik secara langsung diliput media ataupun tertutup. Nah, itulah diplomasi," katanya.

Teddy menegaskan, salah besar jika kunjungan Prabowo ke luar negeri dianggap sebagai gagah-gagahan dan seremonial. Ia meminta masyarakat untuk melihat capaian yang sudah dilakukan selama 1,5 tahun terakhir.

Teddy turut memaparkan sejumlah capaian dari hasil nyata diplomasi Presiden Prabowo. Pertama, kata Teddy, Indonesia bergabung ke dalam BRICS di tengah konflik krisis dunia.

"Manfaatnya apa? Ya sekarang ini, di tengah konflik krisis dunia, situasi negara terjamin. Stok BBM aman, harga BBM subsidi tidak naik. Stok pangan aman. Kemudian yang kedua, tarif nol persen di Uni Eropa, ada 25 negara di situ. Dan ini perjanjian yang sudah diurus belasan tahun yang lalu, tapi kapan tercapai? Ya zaman Presiden Prabowo, tepatnya tahun 2025 lalu," ujarnya.

Ketiga, masuknya investasi senilai sekitar Rp2.430 triliun dalam 1,5 tahun terakhir. Teddy juga menyoroti hasil kunjungan Presiden ke Jepang dan Korea Selatan yang menghasilkan komitmen bisnis mencapai US$33,89 miliar atau sekitar Rp575 triliun.

Kemudian yang keempat, penguatan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) melalui kerja sama dengan sejumlah negara. Mulai dari Prancis, Amerika, Rusia, China, Inggris, dan negara Eropa lainnya.

Kelima, program ibadah haji tahun 2025 lalu dan tahun 2026. Teddy mengatakan, Indonesia adalah negara satu-satunya yang punya perkampungan haji di Arab Saudi. "Dan Saudi sendiri mengubah undang-undangnya agar suatu negara mempunyai lahan di situ untuk digunakan oleh jemaah haji," katanya.

Selanjutnya, keterlibatan aktif Indonesia dalam isu Palestina melalui pengiriman bantuan logistik udara, pengoperasian kapal rumah sakit, hingga pemberian beasiswa pendidikan bagi pelajar Palestina di Indonesia.

Ketujuh, keberhasilan diplomasi pemerintah dalam memulangkan warga negara Indonesia yang sempat diamankan otoritas Israel di laut lepas beberapa waktu lalu.

"Dan ingat, yang tadi saya sampaikan adalah hasil konkret nyata 1,5 tahun terakhir. Dan semua itu adalah diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo lewat berbagai macam cara, baik yang dipublikasikan, maupun tidak dipublikasikan. Karena yang terpenting bagi kami adalah hasil konkretnya," pungkasnya.

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Pati Djalal menyarankan Presiden Prabowo Subianto agar dapat mengurangi perjalanan ke luar negeri. Dino turut memberikan lima saran untuk Presiden Prabowo.

"Saya ada 5 saran. Pertama, untuk menjaga komunikasi dengan pemimpin dunia lain, kami menyarankan Presiden Prabowo lebih mengandalkan video call atau zoom call atau telepon," kata Dino dalam akun X-nya, Minggu (31/5/2026).

Menurut Dino, suatu kunjungan bilateral hanya berpusat pada pembicaraan yang berlangsung selama 1-2 jam. Selebihnya, kata dia, waktu pertemuan diisi oleh jamuan hingga seremonial.

"Jadi dengan 1 video call yang bernilai nol rupiah, negara praktis dapat menghemat ratusan miliar dari perjalanan ke luar negeri, dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih sama," ujar dia.

Dino mengatakan, aksi penghematan melalui zoom call ini, dapat menjawab persepsi sebagai masyarakat yang menganggap perjalanan presiden ke luar negeri cenderung boros dan bersifat jalan-jalan.

Dino turut mencontohkan, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum sudah 17 kali menghubungi Presiden AS Donald Trump tanpa melakukan pertemuan bilateral. "Dan dalam kunjungan suatu kunjungan kerja ke Spanyol, Presiden Sheinbaum bahkan terbang naik pesawat komersil kelas ekonomi untuk memberikan tauladan kepada rakyatnya bahwa penghematan yang diserukannya pada seluruh pemerintahannya juga berlaku bagi Presiden di tingkat tertinggi," ujar dia.

Untuk menghemat biaya dan waktu, Dino menyarankan agar Presiden Prabowo dapat memanfaatkan kunjungan ke suatu forum internasional untuk bertemu kepala negara yang turut hadir. Dino turut menyinggung saat kehadiran Prabowo di Sidang PBB di New York tahun lalu. Katanya, Presiden Finlandia Alexander Stubb meminta waktu bertemu Presiden Prabowo. Namun, pertemuan tersebut tak terjadi.

https://www.instagram.com/reels/DZDA2lnPMmq/



Kemudian, dalam KTT Asean di Cebu, Filipina beberapa waktu lalu, Dino menerangkan ada permintaan seorang kepala pemerintah negara ASEAN untuk mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo. Namun, pertemuan itu tak terjadi.

"Kami menyarankan Istana menerapkan formula 1+8, yaitu dalam menghadiri forum internasional misalnya ke Davos, PBB di New York, atau ASEAN atau G20 dan sebagainya, sembari menyampaikan pidato, Presiden juga bisa menerima atau bertemu paling tidak dengan 8 kepala negara lain yang juga hadir."

Ketiga, Dino berharap kunjungan internasional Prabowo dapat dilakukan secara profesional dan direncanakan dengan baik. "Kami mengamati ada sejumlah kunjungan yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan dan tujuan yang jelas. Rencana kunjungan internasional Presiden secara garis besar perlu dipetakan setahun sebelumnya."

Dia mengatakan, Seskab Teddy Indra Wijaya atau Menlu Sugiono perlu mengumumkan rencana kunjungan presiden ke suatu negara satu bulan sebelumnya atau minimal seminggu sebelumnya. "Kunjungan Presiden ke Pakistan dan Rusia sewaktu bencana banjir Sumatera misalnya, dilakukan tanpa ada informssi apapun kepada publik sebelum berangkat. Perlu pula diterapkan asas akuntabilitas dan transparansi karena cukup sering publik tidak tahu presiden ada di mana di luar negeri."

Keempat, ia juga menyarankan agar satu tahun ke depan, Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di Indonesia ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri. "Inilah yang dilakukan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang jauh lebih banyak menerima tamu negara di Beijing ketimbang bepergian ke luar negeri."

Saran terakhir, ia berharap agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dijalankan Menlu Sugiono. Sebab, hal itu bisa mengurangi biaya perjalanan.

"Ini juga akan menghemat biaya, karena biaya perjalanan Menlu mungkin hanya didampingi oleh 3 orang staf, akan jauh lebih hemat dari biaya perjalanan presiden dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih akan sama," pungkasnya.

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa seluruh kelebihan biaya perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang melampaui anggaran negara ditanggung secara pribadi oleh Presiden. Hal itu disampaikan Seskab Teddy menjawab atas masukan yang disampaikan oleh Dino Patti Djalal terkait kunjungan luar negeri Presiden.

Teddy mulanya mengapresiasi masukan yang diberikan Dino. "Kemudian berikutnya, karena saya di-mention oleh Pak Dubes Dino, saya mau luruskan beberapa hal. Sebelumnya, terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Sangat cermat dan terstruktur. Saya pikir beliau adalah diplomat hebat. Pernah menjadi wakil menteri luar negeri, walau hanya diberi kesempatan sekitar tiga bulan," kata Teddy di akun @sekretariat.kabinet, Senin (1/6/2026).

Teddy kemudian menjelaskan terkait pembiayaan kunjungan luar negeri Prabowo yang menurutnya kerap menjadi perhatian publik. Dia memastikan, segala kelebihan biaya yang telah ditetapkan oleh negara, ditanggung oleh Prabowo sejak awal.

"Jadi segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo," ungkapnya.

Selain itu, Teddy turut menjelaskan masalah jumlah rombongan yang menyertai Prabowo dalam kunjungan luar negeri. Ia menegaskan jumlah delegasi pada masa pemerintahan Prabowo telah dipangkas secara signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

"Kemudian yang kedua, jumlah rombongan. Ini sangat penting. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran. Lebih dari separuh dari periode sebelumnya," katanya.

Menurut Teddy, pada masa sebelumnya jumlah rombongan dalam satu kunjungan luar negeri dapat mencapai lebih dari 120 orang. Saat ini jumlah tersebut dibatasi sekitar 50 hingga 60 orang.

"Jadi kalau dulu, itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal. Ini sudah banyak yang tahu, termasuk juga wartawan-wartawan pasti tahu itu semua," pungkas Teddy.

Sebelumnya, Dino Pati Djalal menyarankan Presiden Prabowo Subianto agar dapat mengurangi perjalanan ke luar negeri. Hal itu disampaikan Dino Pati Djalal dalam akun X-nya @dinopatidjalal yang dilihat pada Minggu (31/5/2026).

"Sebagai sahabat lama Bapak, saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia mengimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini," kata Dino.

Dino menerangkan, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri. "Semenjak menjabat sebagai Presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan beliau di luar negeri dan tidak heran kalau ada yang beranggapan tidak lazim dan di luar batas kewajaran," ujarnya.

Dia menambahkan, kunjungan kepala negara ke luar negeri bisa memakan biaya yang sangat besar. Biaya tersebut diperkirakan puluhan hingga ratusan miliar untuk biaya rombongan dan lainnya.

"Kunjungan kepala negara ke luar negeri memakan biaya yang besar dan bahkan sangat besar. Ini termasuk biaya rombongan tim pendahulu, biaya pesawat, biaya hotel, biaya logistik, biaya konsumsi, biaya protokoler dan pengamanan, biaya uang harian untuk seluruh delegasi dan perangkat pendamping dan biaya lainnya. Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan bahkan ratusan miliar."

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Bakom Pemeriksaan RI, Muhammad Qodari, menanggapi saran dari eks Wamenlu Dino Patti Djalal terkait frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Qodari mulanya berterima kasih atas masukan dan saran dari Dino Patti Djalal. Setelah itu, dia menjelaskan bahwa kunjungan kerja kepala negara ke luar negeri dapat memberikan manfaat yang luas bagi Indonesia.

"Pasti azas manfaat menjadi suatu yang utama bagi Presiden dalam mengambil langkah-langkah, termasuk soal ke luar negeri. Manfaat itu dalam pengertian untuk bangsa dan negara," ujar Qodari di Kantor Danantara, Minggu (31/5/2026).

Dia pun mencontohkan soal kunjungan kerja ke Prancis. Dalam lawatan Prabowo ke negara dengan ikon Menara Eiffel itu, telah menghasilkan sejumlah kerja sama bilateral penting.

Salah satunya, kerja sama France–Indonesia High Level Business Council yang ditargetkan mampu meningkatkan perdagangan bilateral hingga tiga kali lipat pada 2035.

Selain itu, kerja sama di sejumlah sektor seperti pertahanan hingga pendidikan juga telah dibahas dalam pertemuan tersebut.

"Ada banyak aspek kerja sama yang dibahas di sana," imbuhnya.

Menanggapi kritik soal potensi pemborosan anggaran akibat kunjungan luar negeri yang intens, Qodari menilai publik juga perlu mempertimbangkan sisi manfaat yang dihasilkan.

"Ya kembali lagi, bagaimana kemudian azas kemanfaatan yang dibawa itu kan juga harus dipertimbangkan atau diperhitungkan. Kita yakin bahwa apa yang bisa diperoleh dari kunjungan dari Prancis kemarin itu memang betul-betul bisa besar dan signifikan," pungkasnya.

Sekadar informasi, Dino Patti Djalal sebelumnya memberikan lima saran terkait frekuensi kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri yang menjadi sorotan publik.

Dia menyoroti besarnya biaya yang dikeluarkan negara dalam setiap kunjungan luar negeri, mulai dari tim pendahulu, pesawat, hotel, logistik, konsumsi, protokol, pengamanan, hingga uang harian delegasi.

Salah satu sarannya adalah agar Presiden Prabowo menyerahkan sebagian besar misi diplomatik kepada Menteri Luar Negeri Sugiono.

Selain itu, ia juga menyarankan agar Presiden lebih banyak menerima kunjungan pejabat luar negeri di dalam negeri, mencontoh pola Presiden China Xi Jinping yang lebih sering menerima tamu negara di China.

"Saya juga menganjurkan untuk satu tahun ke depan Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di tanah air ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri," ujar Dino dalam unggahannya di X, Sabtu (30/5/2026).

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal membela mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) yang dilaporkan ke Polisi oleh sejumlah kelompok karena dituding penistaan agama dan ujaran kebencian. Dino memberikan testimoninya tentang sosok JK yang sudah lama dikenalnya.

"Saya bukan orang pak JK. Tapi saya sudah mengenal pak Jusuf Kalla sejak tahun 2003 (ketika saya direktur di Kemlu dan beliau menjabat Menko Kesra) dan sejak itu sering berurusan dengan beliau. Saya suka berdikusi dan berbeda pendapat dengan beliau. Dan naluri beliau sering benar," tulis Dino dalam unggahannya di akun X @dinopattidjalal, dikutip Minggu (19/4/2026).

Dino yang pernah menjabat Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat pada 2010-2013 ini menyatakan bahwa JK adalah sosok orang baik dan bersih.

"Saya yakin 1.000% pak JK orang baik yg berhati bersih, tidak pernah licik dan dendam, tidak pernah menjahati atau mencelakakan orang, dan punya komitmen yg murni pd bangsa dan negara," ungkap Dino.

Mantan Juru Bicara Presiden di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menegaskan bahwa JK merupakan sosok negarawan sejati dan pembela demokrasi yang tulus.

"Tidak kerdil dan penuh akal bulus seperti orang-orang yang sekarang sedang mencoba melakukan character assassination dan mencelakakan beliau (JK)," tegas Dino.

17 Laporan Polisi

Sebelumnya, Juru Bicara Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia (AALAI) Ade Dermawan mengungkapkan sebanyak 17 laporan polisi (LP) terkait pernyataan Jusuf Kalla (JK) saat ceramah di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Maret 2026.

Video ceramah tersebut dinilai menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Laporan tersebut terus bertambah sejak malam sebelumnya dan berasal dari berbagai daerah.

“Hari ini kita akan menyampaikan beberapa poin terkait narasi atau diksi yang cukup mengganggu bagi teman-teman di tingkat daerah. Saya bisa menyampaikan bahwa dari per semalam tak henti-hentinya kami menerima WA, WhatsApp dari grup kami, itu total yang kami hitung 17 LP yang sudah dibuat dalam rangkaian persoalan ini,” ujar Ade, Senin (13/4/2026).

Banyaknya laporan tersebut menunjukkan adanya keresahan yang meluas di masyarakat, sehingga perlu penanganan secara hati-hati agar tidak memicu konflik yang lebih besar.

“Sehingga hal ini kami merasa bahwa untuk menghindari konflik horizontal yang lebih jauh tentunya kita harus betul-betul bisa menyampaikan hal-hal ini dengan cara-cara yang dibenarkan hukum,” ujarnya.

JK Heran Dilaporkan ke Polisi

Jusuf Kalla mengaku heran mengapa persoalan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dianggap sensitif, khususnya oleh para pendukungnya. Bahkan, dia sampai dilaporkan ke polisi soal dugaan penistaan agama usai menyinggung ijazah Jokowi.

"Saya tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya bahwa ini (laporan dugaan penistaan agama) timbul setelah saya mengadukan Rismon (Sianipar)," ujar JK, Sabtu (18/4/2026).

Menurut JK, tanggapannya soal ijazah Jokowi pascamelaporkan Rismon Sianipar dilakukan hanya agar publik damai. Pasalnya, persoalan keaslian ijazah Jokowi itu telah memunculkan konflik bagi masyarakat dan sejatinya bisa selesai dengan Jokowi menunjukkan ijazahnya tersebut diyakininya juga keasliannya.

"Saya mengatakan ini sudah dua tahun rakyat ini berkonflik, bertentangan, saling mengadu, saling berteriak-berteriak, demo, sudahlah Pak Jokowi, sudahlah kasihlah (lihat) ijazah saja. Itu saja," tegasnya.

JK menambahkan, pernyataan itu pun disampaikan ke publik hanya semata-mata sebagai bentuk nasihat sebagai orang yang lebih tua belaka pada Jokowi.

Namun, persoalan ijazah Jokowi itu seolah menjadi hal sensitif sehingga para pendukungnya malah menuduhnya melawan Jokowi pascamembuat pernyataan tersebut.

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengomentari pernyataan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bahwa Presiden Prabowo Subianto siap terbang ke Teheran untuk menjadi penengah. Menurut Dino, ide ini sangat tidak realistis.

Dalam pernyataannya di Instagram resminya @dinopattidjalal, Dino berpandangan bahwa dalam serangan militer ke musuhnya, AS jarang mau ditengahi atau dimediasi pihak ketiga.

"Ego Amerika sebagai negara super power terlalu tinggi untuk menerima itu. Dan saya juga meyakini Presiden Trump tidak mau Indonesia ikut campur karena mood-nya pada saat ini sedang gelap mata menumbangkan pemerintah Iran," kata Dino, dikutip Minggu (1/3/2026).

Dino mengatakan, berdasarkan informasi temannya di Washington DC bahwa serangan AS terhadap Iran juga sebuah upaya untuk mengalihkan isu Epstein Files. "Yang sekarang semakin merongrong pribadi Presiden Donald Trump," ujarnya.

Kemudian, kata Dino, pemerintah Iran belakangan ini tidak begitu dekat dengan pemerintah Indonesia. Dalam 15 bulan terakhir Presiden Prabowo tak pernah bertemu Presiden Iran dan juga tidak pernah berkunjung ke negara itu.

"Dan tak pernah ada pertemuan bilateral antara kedua pemimpin di negara ketiga misalnya sewaktu KTT BRICS atau sewaktu KTT D-8. Menlu Sugiono juga tidak pernah melakukan kunjungan bilateral ke Teheran, walaupun pernah bertemu sekali dengan Menlu Iran di Jenewa. Dengan kata lain, belum ada kedekatan atau trust dari pemerintah Iran terhadap pemerintah Indonesia sekarang ini," ucapnya.

Lalu, menurut Dino, kalau Prabowo merencanakan ke Teheran melakukan mediasi, tidak mungkin Trump atau sebagai pihak menyerang Iran akan bersedia berkunjung ke Teheran. "Ini tidak realistis dan tidak akan mungkin terjadi," katanya.

Dino menekankan, dalam upaya mediasi juga tidak akan mungkin lagi jika Prabowo harus bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai pihak yang utama menyerang Iran.

"Ini kan secara politik, diplomatik, dan logistik tidak mungkin terjadi dan ini akan menjadi bunuh diri politik bagi Presiden Prabowo di dalam negeri. Jadi saya sungguh tidak tahu dari mana datangnya ide yang menakjubkan ini agar Presiden terbang ke Teheran untuk menjadi mediator konflik segitiga ini," kata Dino.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.

"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," ujar Kemlu dalam pernyataannya di akun X.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal memperingati sejumlah risiko Indonesia jika bergabung dengan Board of Peace (BoP).

Dino mengatakan salah satu yang perlu disorot adalah ketidakikutsertaan Palestina dalam dewan perdamaian besutan Presiden AS Donald Trump.

"Sebagai anggota Board of Peace, apa saja red flags dan risiko yang harus diwaspadai Indonesia? Ada banyak. Yang paling mendasar, sama sekali tidak ada perwakilan Palestina dalam Board of Peace," ujar Dino dalam video yang diunggah di Instagram @Dinopattidjalal, dikutip Minggu (8/2/2026).

Dia menambahkan, Indonesia juga harus mewaspadai dominasi Donald Trump dalam BoP. Sebab, dominasi itu berpotensi membajak dewan perdamaian oleh Trump untuk kepentingan yang nyeleneh.

Kemudian, BoP juga bisa menjadi proyek real estate atau proyek properti yang menyingkirkan rakyat Palestina di Gaza, berpotensi mengecilkan peran PBB, hingga risiko kegagalan karena kebijakan BoP ditentang rakyat Palestina. "Dan Perdana Menteri Israel, Bibi Netanyahu, juga bisa mengontrol agenda Board of Peace melalui Presiden Trump," imbuhnya.

Namun demikian, Dino menegaskan bahwa risiko itu bisa dicegah melalui kemampuan diplomasi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia terhadap BoP. "Pertanyaannya, mampukah Indonesia? Dan ini tentunya tergantung dari kemampuan kita untuk berdiplomasi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai pembahasan terkait keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) masih terus berjalan dan belum mencapai kesimpulan final.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto yang memanggil mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI dalam forum bersama para tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Menanggapi pertanyaan soal iuran Indonesia ke BOP, Dino menegaskan pembahasan tersebut memang telah dibicarakan, namun belum dapat disimpulkan.

“Itu dibahas, ya itu dibahas. Dan saya tidak punya wewenang untuk menyatakan kesimpulannya, tapi dibahas apa pandangan Beliau mengenai hal ini. Juga tadi ada konfirmasi ini bukan dari porsi apa gitu, tapi juga ditekankan bahwa this is still in progress, masih dalam pembahasan. Itu yang paling jauh saya bisa katakan karena saya tidak punya otoritas,” ujar Dino.

Terkait pandangannya yang menyebut BOP sebagai sebuah “eksperimen”, Dino menjelaskan bahwa langkah tersebut mengandung risiko tinggi karena banyak faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

“Ini eksperimen dalam arti ini suatu formula di mana orang enggak tahu ini akan sukses atau enggak. Risiko gagal tinggi loh, karena berbagai faktor. Bisa faktor Trump-nya, faktor Amerika-nya, faktor Israel-nya, faktor lapangannya, faktor Hamas-nya, dan lain sebagainya.”

Meski berisiko, menurut Dino, BOP saat ini menjadi satu-satunya jalur yang tersedia.

“Risiko tinggi karena enggak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Jadi saya katakan ini suatu eksperimen dan eksperimen yang penting, karena apa? Ini satu-satunya the game in town pada saat ini. Tidak ada formula lain, tidak ada solusi lain, tidak ada jalur lain.”

Dino juga mengingatkan adanya risiko BOP berpotensi melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, dia menekankan pentingnya menjaga BOP tetap berada dalam mandat PBB.

“Nah, ini itu salah satu risikonya. Ini kan risiko yang kita lihat, ya, PBB membentuk BOP. Tapi apakah BOP ini—makanya tadi saya bilang eksperimen—arahnya ke mana?” jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa meskipun Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tetap berperan, perannya lebih bersifat mendorong solusi dua negara (two state solution).

“Tapi kan di sini OKI tidak berperan, OKI berperan di belakang sebagai pihak yang mendorong adanya two-state solution dan lain sebagainya.”

Menurut Dino, kredibilitas BOP terletak pada mandat Dewan Keamanan PBB, termasuk dalam konteks pengiriman pasukan perdamaian.

“Nah tadi memang disampaikan bahwa yang membuat BOP itu relevan dan kredibel itu adalah karena dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB. … Kita harus menjaga agar BOP ini tetap dalam koridor PBB, jadi tidak keluar dari mandatnya. Karena kita ikut dalam BOP karena ada mandat PBB, termasuk juga nanti pengiriman pasukan perdamaian.”

Saat ditanya sikap pribadinya terkait dukungan Indonesia masuk ke BOP, Dino menegaskan posisinya sejak awal.

“Posisi saya sudah jelas dari awal. Posisi saya adalah Indonesia masuk dalam BOP tapi dengan memahami risiko-risiko yang ada. Dan kedua, kita memegang opsi untuk keluar. Tadi juga disampaikan Presiden, kita selalu pegang opsi keluar. Dan ketiga, syarat yang paling penting: tujuan dari semua ini Palestina merdeka.”

Dia menekankan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia harus bersikap pragmatis dan realistis.

“Untuk itu apa? Kita harus berpolitik, kita harus berdiplomasi, kita harus melobi, kita harus berdebat, dan kita harus pragmatis dan realistis. itu yg saya tekankam, tadi kita sudah mendengar penjelasan presiden bahwa Indonesia harus pragmatis dan realistis.”

Dino menutup dengan menegaskan bahwa perjalanan BOP masih panjang dan berharap tujuan utama dapat tercapai.

“Jadi kita lihat, ini baru berapa hari kan BOP ya, jadi jalan masih panjang. Kita doakan tujuan paling utamanya yaitu two-state solution, Palestina merdeka itu bisa tercapai,” pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan penjelasan mengenai arah kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait Board of Peace (BoP) dan upaya penyelesaian konflik Palestina. Presiden menyampaikan penjelasan dalam pertemuan dengan para tokoh diplomasi, akademisi, praktisi, serta pimpinan serta anggota Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai Prabowo memiliki pendekatan yang realistis dalam menyikapi keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace.

Menurut dia, saat ini Board of Peace merupakan satu-satunya opsi yang tersedia di tengah kompleksitas konflik yang berlangsung. “Kesan saya adalah beliau Presiden Prabowo mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah Board of Peace, tidak ada opsi lain,” ujar Dino.

Board of Peace bukanlah solusi instan melainkan sebuah upaya yang sarat dengan risiko dan ketidakpastian. Namun demikian, Prabowo dinilai memahami secara utuh potensi tantangan tersebut, termasuk risiko geopolitik yang melibatkan berbagai aktor internasional.

“Intinya adalah suatu eksperimen dan bukan obat yang ampuh, yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini,” ucapnya.

Dia juga menyoroti penekanan Prabowo pada pentingnya menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam sebagai faktor penyeimbang dalam proses tersebut. Dino mengapresiasi sikap kehati-hatian Prabowo yang tetap berpegang pada prinsip dan kepentingan nasional Indonesia, termasuk kesiapan untuk menarik diri apabila kebijakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar Indonesia.

“Yang saya paling suka dan ini align juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita,” katanya.

Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyoroti pentingnya proses konsultasi yang telah dilalui Indonesia sebelum memutuskan bergabung dalam Board of Peace. Keputusan tersebut diambil setelah melalui dialog intensif dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam.

“Jadi kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui dua rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam,” ujar Hassan.

Delapan negara tersebut dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan di dalam Board of Peace sekaligus menjaga agar proses yang berjalan tetap sejalan dengan tujuan kemanusiaan.

Hassan juga menekankan bahwa proses penyelesaian konflik tidak selalu harus berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seraya mencontohkan berbagai praktik diplomasi internasional di masa lalu.

“Dengan kata lain, kita tidak perlu apriori. Ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif. Sepanjang itu menghasilkan tentunya,” ucapnya.

Dia menilai pertemuan dengan Presiden Prabowo memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai Board of Peace, termasuk ruang kedaulatan Indonesia dalam menentukan keberlanjutan keterlibatan di dalamnya.