JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan ikut angkat bicara terkait sosok mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal yang berani mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anies menyebut bahwa Dino bukanlah sosok karbitan jadi diplomat dan pejabat.

Anies mengungkapkan kesaksiannya tentang Dino melalui tulisannya yang diunggah di akun resminya di media sosial X @aniesbaswedan.

"Saat masih kuliah di UGM, saya mendengar kabar seorang diplomat muda Indonesia di London berani tampil di BBC World Debate, berhadapan dgn diplomat senior Ramos Horta, di saat atmosfer internasional sedang menyudutkan Indonesia. Diplomat muda Indonesia itu tampil gemilang menjaga nama Indonesia tegak berwibawa. Di situlah pertama kali saya mendengar namanya: @dinopattidjalal," tulis Anies mengawali cuitannya yang diunggah Selasa (2/6/2026).

Beberapa tahun kemudian, saat sedang menempuh progam PhD di Illinois, Anies pun berjumpa langsung dengan Dino. Saat itu, Dino datang ke Chicago menjelaskan keadaan mahasiswa dan diaspora Indonesia pasca-9/11.

"Yg kami temui adalah diplomat muda yg cerdas, artikulatif, dan mampu menangani persoalan rumit dgn ketenangan diplomatik yg sulit ditiru," sebut Anies mengungkapkan kesannya bertemu dengan Dino.

Anies melanjutkan, pada tahun 2012, Dino sebagai Dubes di AS menggagas Kongres Diaspora Indonesia pertama di Los Angeles, yang mempertemukan diaspora dari seluruh dunia.

"Saya termasuk yg ia undang. Ia lalu mendirikan FPCI, komunitas kebijakan luar negeri terbesar dan berpengaruh, yg ikut melahirkan generasi diplomat baru, ujung tombak kita di panggung global," ungkap Anies.

Dia menilau Dino merupakan diplomat menguasai substansi, rekam jejaknya teruji, dan pengalaman memimpinnya luas.

"Itulah Dino. Karier diplomatiknya panjang dan ajeg, kecintaannya pada politik luar negeri Indonesia begitu dalam. Dino Patti Djalal, bukan karbitan jadi diplomat, bukan pula karbitan jadi pejabat," pungkasnya.

Habiburokhman Kritik Dino Patti Djalal

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyampaikan kritik balik terhadap mantan Wamenlu Dino Patti Djalal yang mengkritisi perjalanan Presiden Prabowo Subianto ke luar Negeri. Habiburokhman meminta Dino sebagai orang yang pernah duduk sebagai pejabat pemerintah seharusnya mengedepankan etika.

“Beliau itu kan walaupun cuma 3 bulan jadi Wamenlu, tetap kan mantan pejabat Kemenlu. Menurut saya, ada etika di kalangan orang yang pernah menjabat," kata Habiburokman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

"Artinya memberikan kesempatan kepada orang yang saat ini menjabat untuk bekerja, menghormati ya, orang yang saat ini menjabat untuk menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa ya membuat apa namanya, komen atau kritik yang tidak pas," ujarnya.

Dia pun menyinggung etika yang selalu dikedepankan oleh mantan Pejabat pemerintah di sejumlah negara maju, seperti di Amerika Serikat (AS). "Kayak George Bush itu nggak pernah mengkritik Obama secara terbuka, ya. Begitu juga eh mantan-mantan Presiden Amerika terhadap presiden Amerika yang saat ini menjabat," ujarnya.

Begitu juga, kata dia, yang terjadi di Indonesia selama ini. Habiburokhman pun memberikan contoh bagaimana budaya yang ada di Komisi III yang kini dipimpinnya. Para ketua terdahulu tidak pernah menyerang Ketua Komisi III yang saat ini sedang memimpin.

"Setahu saya nggak pernah menyerang saya secara terbuka seperti yang dilakukan oleh Dino, ya. Karena memang mereka menghormati. Saat ini yang menjabat ya, Habiburokhman. Beri kesempatan sesuai masa jabatannya untuk melakukan yang terbaik," tuturnya.

Dia menyimpulkan model komunikasi yang dipertontonkan Dino Patti Djalal tidaklah pas. Ia khawatir pernyataan Dino justru memancing publik untuk melakukan pertandingan.

"Nanti dulu ditanya, zamannya Pak Dino sehebat apa sih? Kok sekarang menjadi orang yang sok paling Kemlu gitu loh. Sok paling Kemlu sendiri sedunia, gitu kan ya. Nanti publik akan bertanya seperti ini juga," katanya.

Oleh karena itu, dia mempertanyakan sudah sejauh apa pemahaman Dino Patti Djalal terkait etika sebagai mantan Pejabat pemerintah. Hal ini tentunya berbeda dengan LSM yang melakukan kritik.

"Teman-teman LSM mengkritik, ya silakan ya, tapi kalau seorang mantan Wamenlu 3 bulan ya kan ya, menyampaikan kritikan ya hendaknya lebih elegan, gitu," sebutnya.

WASHINGTON - Di tengah krisis kebijakan luar negeri yang sedang berlangsung di seluruh dunia dan ketika pemerintahan Donald Trump berjuang untuk mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran, Departemen Luar Negeri pekan lalu menyelesaikan pemecatan hampir 250 petugas layanan luar negeri dalam sebuah email singkat dan impersonal.

“Pemutusan hubungan kerja Anda akan berlaku hari ini,” sebagian dari email tersebut berbunyi, dilansir CNN. “Terima kasih sekali lagi atas pengabdian Anda kepada Departemen.”

Pengurangan jumlah pegawai (RIF), yang dimulai Juli lalu, juga berdampak pada lebih dari 1.000 pegawai negeri sipil, dan menyebabkan pemecatan seluruh staf di kantor-kantor yang menurut mantan pejabat seharusnya dapat memberikan panduan tentang perang di Iran, yang berdampak buruk bagi AS dan ekonomi global. Departemen Luar Negeri secara konsisten menyatakan bahwa RIF dimaksudkan untuk menghilangkan redundansi dan bahwa pekerjaan pada isu-isu kunci tetap dipertahankan dan dipindahkan ke kantor yang berbeda.

Selain pemecatan, puluhan petugas layanan luar negeri berpengalaman dengan pengalaman puluhan tahun telah pensiun. Hampir selusin mantan pejabat yang berbicara dengan CNN mengatakan jelas bahwa pemerintahan Trump tidak memiliki penugasan atau promosi ke atas, seperti jabatan duta besar, yang tersedia untuk diplomat karier, sehingga mereka tidak memiliki pilihan dalam sistem "naik pangkat atau keluar".

"Jumlah orang yang memilih untuk pergi sangat banyak dan belum pernah terjadi sebelumnya," kata David Kostelancik, yang pensiun setelah 36 tahun di dinas luar negeri. Asosiasi Dinas Luar Negeri Amerika memperkirakan bahwa sekitar 2.000 petugas layanan luar negeri meninggalkan Departemen Luar Negeri tahun lalu.

Sementara itu, lebih dari 100 pos duta besar di seluruh dunia, termasuk di Timur Tengah, Ukraina, dan Rusia, tidak memiliki duta besar yang telah disetujui Senat, sehingga AS jauh tertinggal dari negara-negara musuh seperti China.

Dan negosiasi diplomatik yang paling sensitif, mengenai topik-topik pelik seperti mengakhiri perang di Iran dan mengamankan penyelesaian konflik Ukraina, dipimpin oleh rekan bisnis dan anggota keluarga Presiden Donald Trump, seringkali tanpa tim diplomat berpengalaman dengan keahlian regional.

Secara keseluruhan, tindakan-tindakan tersebut mewakili apa yang dikatakan para mantan diplomat sebagai penggerogotan sistematis Departemen Luar Negeri yang pada hari pertamanya dijanjikan oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio untuk diberdayakan. Meskipun lembaga tersebut telah mulai merekrut diplomat baru, hilangnya personel berpengalaman, kata para mantan pejabat, akan memiliki konsekuensi yang luas bagi kemampuan AS untuk memproyeksikan kekuatan dan mewujudkan prioritasnya baik sekarang maupun di tahun-tahun mendatang.

“Saya pikir para sejarawan akan melihat kembali periode ini sebagai salah satu kesalahan besar yang tidak perlu yang dilakukan Amerika Serikat terhadap dirinya sendiri,” kata mantan duta besar karier John Bass kepada CNN.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Tommy Pigott mengatakan bahwa anggapan bahwa lembaga tersebut sedang dikikis adalah "salah," dan klaim bahwa hilangnya ratusan diplomat berpengalaman akan berdampak pada kemampuan AS untuk memenuhi prioritasnya adalah "tidak berdasar."

"Reorganisasi kami menghilangkan posisi yang berlebihan, menyederhanakan upaya dengan mengurangi birokrasi yang tidak perlu, dan memberdayakan korps diplomatik kami," katanya, merujuk pada perombakan besar-besaran di dalam departemen tersebut.

Pigott mengatakan bahwa "pengurangan personel tidak berdampak negatif pada kemampuan kami untuk menanggapi operasi, kemampuan kami untuk merencanakan, dan kemampuan kami untuk melaksanakan tugas dalam melayani rakyat Amerika."

"Bahkan, kami mampu menanggapi lebih cepat dan lebih efektif, yang merupakan tujuan utama reorganisasi - untuk memberdayakan personel di lapangan sambil memungkinkan kami untuk bergerak dengan 'kecepatan relevansi'," klaimnya.

Erik Holmgren adalah seorang petugas layanan luar negeri karir yang telah bekerja di seluruh dunia, termasuk di Rusia dan Meksiko. Tugas terakhirnya di Departemen Luar Negeri adalah menjabat sebagai Direktur Kantor Diplomasi Energi untuk Timur Tengah dan Asia, yang menangani keamanan energi, akses energi, mineral penting, dan bekerja sama dengan industri swasta.

Seluruh Biro Sumber Daya Energi, yang membawahi Kantor Diplomasi Energi, dihilangkan sebagai bagian dari reorganisasi. Seluruh staf di kantornya dipecat, katanya kepada CNN.

Pigott mengatakan bahwa "kemampuan penting" Biro Sumber Daya Energi dipindahkan ke Biro Urusan Ekonomi, Energi, dan Bisnis. Komite Urusan Luar Negeri DPR pekan lalu memberikan suara untuk undang-undang bipartisan yang akan menghidupkan kembali "Biro Keamanan dan Diplomasi Energi".

Holmgren mencatat bahwa pekerjaan biro dan para ahli yang bekerja di sana akan sangat relevan dalam membantu memberi nasihat kepada pemerintah, serta mitra industri yang memiliki hubungan dengan mereka, mengenai krisis dengan Iran.

Sebagai contoh, ia mengatakan bahwa salah satu fokus kantornya adalah “berusaha mempersulit Iran untuk mengirimkan minyak mentah”—sesuatu yang sangat penting selama perang.

Kantornya, katanya kepada CNN, “menggunakan semua alat kebijakan yang kami miliki untuk mencoba membantu menangani Iran dan melemahkan rezimnya.” Dan mereka seharusnya dapat memberikan peringatan lebih lanjut tentang perlunya mengelola “titik rawan di Hormuz.” Titik rawan tersebut telah menghambat lalu lintas melalui selat yang penting itu, menaikkan harga bahan bakar dan mengancam bencana kemanusiaan karena banyak bagian dunia terputus dari pasokan pupuk utama.

Holmgren mengatakan kantornya juga berupaya untuk mendiversifikasi pasokan energi ke Irak, yang sangat bergantung pada Iran, dan mereka memiliki seluruh tim di biro tersebut untuk bekerja sama dengan industri swasta, termasuk pada “kontrak senilai $12 miliar untuk perusahaan AS untuk… membantu Irak mengembangkan sumber daya energinya sendiri.”

Pigott mengatakan kepada CNN bahwa "tim kebijakan energi Departemen Luar Negeri berkinerja lebih baik dari sebelumnya," dengan Biro Urusan Ekonomi, Energi, dan Bisnis, "mengkoordinasikan pelepasan cadangan strategis dengan sekutu dan mitra sebagai respons terhadap serangan Iran."

Para mantan pejabat berpendapat bahwa ketika AS berupaya mengevakuasi warga Amerika yang terjebak di Timur Tengah dan mengatasi bahaya di minggu-minggu awal perang di Iran, mereka dapat memanfaatkan keahlian dan pengetahuan institusional dari staf karier mereka, termasuk mereka yang telah di-RIF atau pensiun.

Pada bulan Maret, Departemen Luar Negeri menolak pernyataan bahwa RIF berdampak pada bantuan mereka kepada warga negara AS yang terjebak di Timur Tengah atau pada operasi konsuler Departemen Luar Negeri dan mengatakan bahwa "ratusan personel berpengalaman" sedang bekerja dalam gugus tugas untuk membantu warga Amerika.

Di seluruh kawasan – dan dunia – terdapat kekurangan signifikan duta besar AS yang telah dikonfirmasi. Menurut Asosiasi Layanan Luar Negeri Amerika, 115 dari 195 posisi duta besar kosong, per Selasa.

Di banyak negara, jika kepala kedutaan bukan duta besar yang telah dikonfirmasi, mereka mungkin tidak memiliki akses ke pejabat tingkat senior di pemerintahan tersebut, beberapa mantan pejabat mengatakan kepada CNN.

Ditanya tentang banyaknya posisi duta besar yang kosong, Pigott mengatakan, “Presiden berhak menentukan siapa yang mewakili rakyat dan kepentingan Amerika di seluruh dunia.”

“Transisi dari duta besar era Biden bukanlah berita baru dan seharusnya tidak mengejutkan,” katanya. Pada bulan Desember, Departemen Luar Negeri menarik kembali setidaknya dua lusin duta besar karier yang ditambahkan ke posisi mereka selama pemerintahan Biden.

“Departemen memiliki kepercayaan pada kemampuan kami untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan kami di seluruh dunia dan memajukan kepentingan nasional,” katanya. “Di kedutaan-kedutaan tanpa duta besar yang disetujui Senat, kuasa usaha yang berpengalaman memimpin misi tersebut.”

Banyak mantan pejabat mencatat bahwa pemerintahan sebagian besar menolak keterlibatan personel karier dalam krisis diplomatik penting, dan malah mengandalkan lingkaran kecil penasihat tepercaya.

Mantan pejabat mengatakan kurangnya penghargaan terhadap pengalaman dan preferensi terhadap “kesetiaan,” dalam kata-kata Bass, telah menciptakan lingkungan yang dimaksudkan untuk mendorong para diplomat karier untuk pergi – atau menanamkan rasa takut pada mereka yang tetap tinggal.

Beberapa pejabat mengatakan kepada CNN bahwa sistem evaluasi tahunan, yang digunakan untuk promosi diplomat saat ini, telah diubah untuk memasukkan prinsip “kesetiaan” terhadap kebijakan pemerintahan. Beberapa pejabat juga mengatakan bahwa sekarang ada kurva lonceng pada ulasan, yang kemungkinan akan semakin menghambat promosi karena membatasi berapa banyak orang yang dapat diberi peringkat tinggi.

“Anda akan memiliki banyak orang yang melakukan pekerjaan yang sangat fantastis, yang pada akhirnya akan berada di peringkat menengah karena Anda memaksakan batasan statistik kurva lonceng ini pada mereka,” kata seorang mantan diplomat karier lainnya.

Pigott mengatakan bahwa “penyesuaian ulang sistem penilaian kinerja karyawan telah dibahas selama bertahun-tahun dan sudah lama tertunda.”

“Di bawah kepemimpinan Menteri Rubio, perubahan tersebut dilakukan dengan cermat dengan cara yang mencerminkan praktik terbaik dari seluruh pemerintahan dan membuat penilaian tersebut benar-benar bermakna dalam mengukur kinerja,” katanya. “Proses evaluasi ini akan memastikan bahwa karyawan layanan luar negeri, melalui evaluasi berbasis data ini, dapat lebih mudah menemukan peran yang sesuai dengan kekuatan mereka untuk membantu melayani Departemen.”

“Kita memiliki satu tujuan mendasar: untuk menerapkan kebijakan luar negeri 'America First' Presiden Trump untuk membuat negara kita lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur,” katanya.

Bahkan untuk diplomat karier senior yang ingin tetap bertugas, tidak ada posisi yang tersedia. Berdasarkan Undang-Undang Layanan Luar Negeri tahun 1980, duta besar di luar negeri memiliki waktu 90 hari untuk mencari penugasan lain atau pensiun.

“Mereka mencoba menggunakan itu lagi untuk memaksa orang pensiun, karena orang-orang yang masih mampu bekerja, atau masih ingin bekerja, kalian tidak menemukan posisi,” kata mantan diplomat karier itu.

CAPE TOWN - Afrika Selatan mengusir utusan Israel untuk negara itu, menurut pengumuman Kementerian Luar Negeri. Pemerintah negara itu menuduh pejabat Israel tersebut terlibat dalam “pelanggaran norma diplomatik yang tidak dapat diterima” yang menantang kedaulatan Afrika Selatan.

Departemen Hubungan Internasional dan Kerja Sama mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka memberi Ariel Seidman, kuasa usaha di kedutaan Israel, waktu 72 jam untuk meninggalkan Afrika Selatan setelah menyatakan dia sebagai persona non grata.

Departemen tersebut menuduh Seidman melancarkan “serangan yang menghina” terhadap Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di media sosial serta “kegagalan yang disengaja” untuk memberi tahu kementerian “tentang dugaan kunjungan oleh para pejabat senior Israel”.

“Tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan hak istimewa diplomatik yang berat dan pelanggaran mendasar terhadap Konvensi Wina. Tindakan tersebut secara sistematis telah merusak kepercayaan dan protokol yang penting untuk hubungan bilateral,” ungkap departemen tersebut dalam pernyataan.

Afrika Selatan menegaskan, “Kami mendesak Pemerintah Israel memastikan bahwa perilaku diplomatiknya di masa depan menunjukkan rasa hormat terhadap Republik dan prinsip-prinsip keterlibatan internasional yang telah ditetapkan.”

Pengumuman tersebut mendapat respons cepat dari Kementerian Luar Negeri Israel, yang mengatakan diplomat senior Afrika Selatan, Shaun Edward Byneveldt, sebagai persona non grata dan memberinya waktu 72 jam untuk meninggalkan negara itu.

“Langkah-langkah tambahan akan dipertimbangkan pada waktunya,” ungkap kementerian Israel dalam pernyataan yang dibagikan di media sosial.

Byneveldt adalah duta besar Afrika Selatan untuk Negara Palestina, yang bekerja di kantor di Ramallah di Tepi Barat yang diduduki, menurut situs web pemerintah Afrika Selatan.

Chrispin Phiri, juru bicara kementerian luar negeri Afrika Selatan, mengatakan, “Sikap obstruktif Israel memaksa pengaturan yang menggelikan di mana [Byneveldt] diakreditasi melalui negara yang menduduki negara tuan rumahnya.”

“Ini menggarisbawahi penolakan Israel untuk menghormati konsensus internasional tentang negara Palestina,” tulis Phiri di X.

Kasus Genosida

Langkah diplomatik yang saling balas ini terjadi ketika ketegangan meningkat antara Afrika Selatan dan Israel selama berbulan-bulan terkait perang genosida Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza.

Afrika Selatan mengajukan kasus di Mahkamah Internasional (ICJ) pada akhir Desember 2023, menuduh Israel melakukan genosida di wilayah yang dibombardir tersebut.

“Afrika Selatan sangat prihatin dengan penderitaan warga sipil yang terjebak dalam serangan Israel saat ini di Jalur Gaza karena penggunaan kekuatan tanpa pandang bulu dan pemindahan paksa penduduk,” ungkap negara itu saat itu.

Para ahli PBB dan kelompok hak asasi manusia terkemuka dunia juga menuduh Israel melakukan genosida di Gaza, di mana serangan Israel telah menewaskan 71.660 orang sejak Oktober 2023 dan menjerumuskan wilayah tersebut ke dalam krisis kemanusiaan.

Aktivis Afrika Selatan juga telah menuai kemarahan pejabat Israel karena menuduh Israel mempertahankan sistem apartheid dalam perlakuannya terhadap Palestina – mirip dengan sistem yang ada di Afrika Selatan selama beberapa dekade.

Kepala hak asasi manusia PBB mengatakan awal bulan ini bahwa, Israel mempertahankan “bentuk diskriminasi dan segregasi rasial yang sangat parah yang menyerupai sistem apartheid yang pernah kita lihat sebelumnya.”

Pada hari Jumat, Economic Freedom Fighters, partai oposisi Afrika Selatan, menyambut baik keputusan pemerintah untuk menyatakan utusan Israel sebagai persona non grata.

“Dari pelanggaran berulang-ulang terhadap resolusi PBB, hingga penentangan terbuka terhadap pengadilan internasional, hingga serangan berani terhadap diplomat, jurnalis, pekerja kemanusiaan, dan warga sipil di Palestina dan sekitarnya, Israel telah memposisikan dirinya sebagai negara nakal yang mengandalkan intimidasi dan provokasi daripada saling menghormati,” ungkap pernyataan partai itu.

Partai tersebut mendesak Afrika Selatan untuk “terus mengambil posisi yang berani dan berprinsip melawan Israel yang menerapkan apartheid”, termasuk dengan memutuskan semua hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara tersebut.

JAKARTA - Di tengah dinamika ekonomi global, UMKM terbukti menjadi tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi lebih dari 97% terhadap struktur usaha di Indonesia serta peran vital dalam penciptaan lapangan kerja dan ketahanan ekonomi.

Hadir pada acara puncak Final DSC Season 16 , Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan dalam membangun UMKM Indonesia yang tangguh dan berdaya saing. Menurutnya, konsistensi pendampingan dan penguatan ekosistem menjadi faktor krusial agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi mampu naik kelas dan berkontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.

“Selama 16 tahun, Wismilak Foundation secara konsisten memberikan pendampingan bagi UMKM Indonesia. Ini bukan komitmen jangka pendek, melainkan upaya berkelanjutan untuk membangun pondasi ekonomi nasional yang inklusif dan tangguh,” ujar Menteri Maman.

DSC Dukung Wirausaha Muda Bangun Bisnis Berkelanjutan



Pernyataan tersebut sejalan dengan semangat yang diusung DSC Season 16, yang kembali menegaskan perannya sebagai penggerak ekosistem wirausaha kolaboratif Indonesia. Tidak hanya fokus pada pengembangan bisnisnya, DSC fokus pula pada penguatan karakter wirausahawan muda Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner DSC, Surjanto Yasaputera menekankan, bahwa DSC tidak menilai performa bisnis semata, tetapi juga kesiapan wirausaha untuk bertumbuh secara berkelanjutan.

“DSC mendorong wirausaha yang tidak hanya kuat secara model bisnis, tetapi juga matang secara karakter. Inilah mengapa kami menilai melalui pendekatan 3P: Paham, Piawai, dan Persona, sebagai pondasi wirausaha masa depan,” jelas Surjanto.

Salah satu inovasi program di DSC Season 16 adalah Founder’s Arena, sebuah tahapan yang menguji ketangguhan para challenger sebagai founder. Pada fase ini, peserta diuji dalam kemampuan mengambil keputusan, beradaptasi di bawah tekanan, serta membangun kolaborasi yang sinergis. Inilah nilai-nilai yang menjadi pondasi kepemimpinan wirausaha jangka panjang.

Di acara puncak Final DSC Season 16, Jonathan Holiyanto dari Lean Lab berhasil meraih penghargaan sebagai Best of The Best dan menerima hibah modal usaha sebesar Rp 320 juta beserta pendampingan intensif. Lean Lab dikenal melalui inovasi selai bubuk sehat rendah lemak dan tinggi protein, yang menawarkan alternatif praktis dan relevan bagi gaya hidup modern. Lean Lab juga tercatat sebagai finalis Food Startup Indonesia (FSI), salah satu mitra strategis DSC Season 16.

“Jonathan menunjukkan keseimbangan antara pemahaman bisnis yang kuat, eksekusi yang piawai, serta persona kepemimpinan yang adaptif dan kolaboratif. Inilah standar wirausaha masa depan yang ingin kami dorong melalui DSC,” tambah Surjanto.

DSC Season 16 kembali memberikan total hibah usaha senilai total Rp2,5 miliar dengan disertai serangkaian pendampingan intensif dan ekosistem wirausaha Diplomat Entrepreneur Network (DEN). Selain Lean Lab, ada beberapa brand lainnya yang berhasil memboyong hibah modal usaha.

Dari ranah F&B, ada Bela Putra Perdana (Rumah Tempe Indonesia) dan Ghea Anisa (Roti Kembang). Kemudian dari ranah teknologi, ada Sidhi Umbara (Revelware Technology) dan Kevin Ananta Marga (Vityuu Sweet Block Spray). Serta, dari ranah kriya & fesyen ada Dhea Febrina (Klab Serru!).

Selain itu dua penghargaan khusus juga diberikan, yaitu The Most Innovative Business yang dianugerahkan kepada Ganari yang menawarkan solusi penyerapan karbon berbasis mikroalga; dan The Most Creative Business kepada Sigma Project, brand sepatu dengan misi sosial untuk anak-anak underprivileged di Papua.

Komitmen DSC Hadirkan Ekosistem Wirausaha Indonesia yang Sinergis dan Kolaboratif

Memasuki tahun ke-16, DSC memperluas kolaborasi pentahelix yang berdampak; antara lain dengan pelaku usaha, pemangku kebijakan, institusi pendidikan, hingga komunitas budaya. Wakil Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Lucia Karina, menilai langkah ini krusial agar UMKM Indonesia mampu menjawab tantangan global. Menurutnya, UMKM tidak lagi dapat dipandang sebatas pemain lokal, melainkan berpotensi menjadi bagian dari rantai pasok nasional hingga internasional.

Sejalan dengan itu, Program Initiator DSC, Edric Chandra menjelaskan bahwa sepanjang 2025, DSC memperluas keterlibatan mitra strategis dengan berbagai pihak, mulai dari APINDO dan Food Startup Indonesia di mana DSC memperluas akses dan jejaring bagi wirausaha muda nasional.

Inspirasi Bisnis DSC 2022, Startup Digital hingga Eco Friendly

DSC Season 16 juga melibatkan Mangkunegaran dan Batik Iwan Tirta untuk menghadirkan pendekatan kewirausahaan yang berakar pada nilai budaya, sekaligus membuka peluang bisnis yang relevan dengan konteks masa kini.

Di sisi akademik, DSC menggandeng Universitas Katolik Parahyangan untuk mendampingi Top 45 challengers dalam penyusunan Sustainability Company Profile, sebagai upaya mendorong praktik usaha yang akuntabel dan berkelanjutan berdasarkan ESG sejak tahap awal pertumbuhan bisnis.

“Kolaborasi lintas sektor adalah kunci membangun ekosistem wirausaha yang berkelanjutan. Inilah wujud nyata semangat Wujud Sinergi Kolaborasi, ketika nilai, pengetahuan, dan jejaring bertemu untuk melahirkan inovasi yang berakar pada identitas Indonesia dan relevan untuk masa depan,” ujar Edric.

DSC Season 16 bukan hanya menjadi bukti konsistensi bagi Wismilak Foundation dalam mendukung kewirausahaan Indonesia, tetapi juga menjadi ruang tumbuh bagi lahirnya wirausaha berkualitas dari tahun ke tahun. Dengan ekosistem yang terus diperkaya kolaborasi lintas sektor, DSC diharapkan menjadi fondasi bagi masa depan kewirausahaan Indonesia yang lebih berdaya saing, berkelanjutan, dan berakar pada nilai-nilai luhur kebangsaaan.

JAKARTA - Sekolah Ipeka Integrated Christian School resmi menggelar ajang Model United Nations (MUN) terbesar di Indonesia pada 23 - 24 Januari 2026. Ajang simulasi sidang internasional seperti di Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB ) ini mempertemukan ratusan pelajar dari berbagai penjuru Nusantara untuk beradu gagasan terkait isu global dan hubungan internasional.

Wakil Sekretaris Jenderal Internal (Internal Affairs) MUN Ipeka, Viori Deandra mengatakan, dalam kegiatan ini siswa tidak hanya ditantang untuk pandai berkomunikasi, tetapi juga dituntut memiliki kepekaan tinggi terhadap dinamika politik dunia yang kian kompleks. Ia mengungkapkan, penyelenggaraan MUN kali ini difokuskan sebagai tempat para siswa untuk mengembangkan diri dalam aspek kepemimpinan, kolaborasi dan diplomasi.

"Tujuan utama dari acara Model United Nations kita adalah untuk melatih keterampilan para murid yang hadir untuk bekerja sama dengan murid-murid yang lain dan juga melatih di public speaking mereka," kata Viori saat diwawancarai di Ipeka Integrated Christian School Jakarta Barat, Jumat (23/1/2026).

Viori menuturkan bahwa acara MUN di Ipeka ini diikuti oleh ratusan siswa yang berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Mereka rela jauh-jauh datang ke Jakarta untuk berpartisipasi dalam MUN meski kondisi cuaca kurang mendukung. Hal tersebut menunjukan daya tarik Ipeka sebagai sekolah bertaraf internasional penyelenggara MUN dalam mengangkau skala nasional.

“Sekolah kalau yang kami undang tuh lebih dari 50, tidak hanya dari Jakarta. Mereka harus jalan ke Jakarta untuk mengikuti kompetisi kami. Jadi ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi dan lain-lain. Total kita ada 394 siswa," tutur dia.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa MUN (Model United Nation) ini dilaksanakan dalam beberapa sesi. Nantinya, para peserta donasi dalam beberapa dewan (council) yang membahas topik atau isu global secara spesifik. Para peserta membahas isu tersebut dengan berperan sebagai delegasi atau perwakilan dari negara yang telah mereka pilih atau telah ditentukan oleh penyelenggara.

"Ada isu tertentu yang dipilih, misalnya topiknya kesetaraan gender. Jadi satu murid satu negara, mereka akan berikan sudut pandang negara itu kepada isu global yang didebatkan dan mereka bisa membuat solusi dari permasalahan tersebut," jelas Viori.

MUN yang digelar oleh Ipeka ini juga turut mendapat apresiasi dari Peneliti Hubungan Internasional, Calvin Khoe. Ia menilai kegiatan ini sangat perlu dilakukan di tingkat sekolah menengah atas atau SMA.

Menurutnya, kegiatan MUN lebih berbobot dibandingkan dengan kompetisi bahasa inggris pada umumnya. Sebab, para siswa dituntut untuk melakukan analisis mendalam dan berperan sebagai perwakilan negara dalam membahas isu global. Apalagi, penyelenggaraan MUN di tingkat SMA sangat jarang sekali ditemui di Indonesia. Biasanya penyelenggaraan MUN sendiri hanya dilakukan di tingkat universitas.

"Biasanya terkenalnya itu kan anak SMA itu kompetisi bahasa Inggris. Ya bagus, tapi masalahnya itu kan cuman belajar pidato. Ini di tingkatan yang lebih tinggi lagi, belajar tentang dunia internasional sembari belajar Inggris, sambil belajar ngomong, sembari belajar tulis, ini kan kompleks tapi bagus," ungkap Calvin.

Ia berharap Ipeka bisa konsisten dalam mengadakan MUN dan bisa menginspirasi institusi pendidikan lain agar mulai memperkenalkan dunia diplomasi sejak tingkat SMA. Kesadaran akan dunia internasional dianggap sebagai kunci utama dalam membentuk generasi penerus yang kompetitif.

“Yang penting Ipeka konsisten aja. Kunci generasi yang maju kan kalau buat saya yaitu yang paham sama dunia internasional tapi juga sensitif terhadap negaranya sendiri," beber dia.

Dengan terselenggaranya MUN di Ipeka Integrated Christian School ini diharapkan bisa menjadi wadah edukasi dan pembelajaran berkelanjutan bagi para siswa. Bukan hanya untuk berbahasa Inggris namun juga dalam mengasah analisis dan pemikiran kritis.

JAKARTA - Penasihat Hukum keluarga Arya Daru Pangayunan (ADP) Nicholay Aprilindo menilai ada unsur kesengajaan kematian ADP tidak ditindaklanjuti. Hal tersebut dikatakannya menanggapi keputusan Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan kasus kematian ADP, diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) itu.

Nicholay yakin keputusan Polda Metro Jaya tersebut bukan karena adanya kelemahan pada polisi. “Kalau saya melihat bukan kelemahan ya. Kalau kelemahan saya lihat polisi-polisi sekarang ini pintar-pintar kok. Alat-alat pun canggih. Kelemahan apa?” ujarnya dalam program One on One dikutip dari YouTube SindoNews, Senin (19/1/2026).

“Saya tidak belum menemukan ada kelemahan situ. Tapi kalau ada kesengajaan. Iya, kesengajaan. Jadi ada unsur kesengajaan untuk kasus ini tidak ditindaklanjuti,” sambung Nicholay.

Dia melihat banyak hal yang tidak ditindaklanjuti. Padahal, bukti-bukti tersebut merupakan hasil pemeriksaan dalam dan luar yang dilakukan Tim Dokter Forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) terhadap jenazah ADP.

“Bukti yang ada pun misalnya seperti sidik jari yang ditemukan empat sidik jari. Kemudian hasil forensik, luka-luka lebam, luka kekerasan akibat benda tumpul, luka sayat, baik itu di wajah, di leher, di lengan, di dada, itu pun tidak ditindaklanjuti,” tuturnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menghentikan proses hukum kasus kematian Arya Daru. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menuturkan penghentian perkara dilakukan setelah dilakukan gelar perkara.

Bahkan, penjelasan kepada pihak keluarga juga sudah dipaparkan. “Iya benar, keterangan dari penyelidik dihentikan lidik karena dari rangkaian lidik, olah barang bukti, dan keterangan saksi, sehingga hasil gelar perkara tidak ditemukan tindak pidana,” ujar Budi, Jumat (9/1/2026).

Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan kasus Arya Daru dengan alasan penghentian penyelidikan karena polisi belum menemukan adanya peristiwa pidana. Berdasarkan informasi yang diterima Sindonews, Kamis (8/1/2026), Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP3) tersebut dikeluarkan pada Selasa, 6 Januari 2026.

Surat dengan Nomor B/63/I/RES.1.24/2026/Ditreskrimum itu ditujukan kepada Meta Ayu Puspitantri, istri Arya Daru Pangayunan. Surat tersebut berisi soal pemberitahuan penghentian penyelidikan.

Sekadar diketahui, Tim Dokter Forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) telah melakukan pemeriksaan dalam dan luar terhadap jenazah Diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan atau ADP (39). Jenazah ADP pertama kali masuk RSCM dengan surat pemeriksaan visum pada Selasa (8/7/2025) sekitar pukul 13.00 WIB.

Selanjutnya, tim dokter menerima surat pelimpahan dari Polsek Menteng ke Polda Metro Jaya. “Ditemukan adanya luka terbuka dangkal dengan tepi tidak rata pada bibir bawah bagian dalam,” kata Tim Dokter Forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Dr G Yoga Tohijiwa dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Selasa (29/7/2025).

“Luka luka lecet pada pipi kanan dan leher yang terdiri dari 1 buah luka lecet di pipi kanan dan ada 5 buah luka lecet bagian leher,” sambungnya.

Pihaknya juga menemukan adanya memar-memar pada kelopak atas mata kiri, ada memar juga pada bibir bawah dalam, lengan atas kanan, dan lengan bawah kanan.

“Masing-masing, 1 memar kelopak atas mata kiri, 1 memar juga pada bibir bawah dalam, 2 buah lengan atas kanan, dan 2 buah memar lengan bawah kanan,” tuturnya.

JAKARTA - Kuasa hukum keluarga Arya Daru Pangayunan , Nicholay Aprilindo mempertanyakan Polda Metro Jaya yang menghentikan penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu) itu. Istri almarhum Arya Daru, Meta Ayu Puspitantri telah menerima Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP3) pada Januari 2026.

“Alasan penghentian penyelidikan karena belum ditemukan adanya peristiwa pidana,” ujar Nicholay melalui program Sindo Prime Sindonews TV, Jumat (9/1/2026).

Menurut dia, penggunaan frasa belum ditemukan justru menunjukkan bahwa proses penyelidikan seharusnya masih berjalan. “Kalau begitu kenapa penyelidikan dihentikan?” ucapnya

Nicholay mengatakan, keputusan pihak kepolisian menjadi pertanyaan krusial, tidak hanya bagi kuasa hukum dan keluarga korban, tetapi juga bagi masyarakat. Dia juga menyoroti status surat yang diterima kliennya.

Menurut dia, dokumen tersebut hanya berupa surat pemberitahuan, bukan surat ketetapan resmi penghentian penyelidikan.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menghentikan proses hukum kasus kematian Arya Daru. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menuturkan penghentian perkara dilakukan setelah dilakukan gelar perkara. Bahkan, penjelasan kepada pihak keluarga juga sudah dipaparkan.

“Iya benar, keterangan dari penyelidik dihentikan lidik karena dari rangkaian lidik, olah barang bukti, dan keterangan saksi, sehingga hasil gelar perkara tidak ditemukan tindak pidana,” ujar Budi, Jumat (9/1/2026).

Polda Metro Jaya menghentikan penyelidikan kasus Arya Daru dengan alasan penghentian penyelidikan karena polisi belum menemukan adanya peristiwa pidana.

Berdasarkan informasi yang diterima Sindonews, Kamis (8/1/2026), Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP3) tersebut dikeluarkan pada Selasa, 6 Januari 2026.

Surat dengan Nomor B/63/I/RES.1.24/2026/Ditreskrimum itu ditujukan kepada Meta Ayu Puspitantri, istri Arya Daru Pangayunan. Surat tersebut berisi soal pemberitahuan penghentian penyelidikan.

JAKARTA - Istri Arya Daru Pangayunan , Meta Ayu Puspitantri meminta Presiden Prabowo Subianto membentuk tim investigasi independen untuk mengusut tuntas kematian suaminya. Diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arya Daru meninggal dalam kondisi wajah dan kepala terlilit lakban di kamar kosnya kawasan Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

“Kami meminta pembentukan tim investigasi independen di bawah presiden,” ujar Pita, sapaan akrab Meta Ayu Puspitantri saat diwawancarai Sindonews yang dikutip, Selasa (16/12/2025).

Dia juga mendesak polisi segera mengungkap kasus kematian Arya Daru tanpa ada yang ditutupi lagi. "Sebetulnya ada apa, kami minta dari keluarga transparansi mau dibuka, buka saja. Ibaratnya kalau mau bicara aib, Mas Daru sudah tidak ada, kami hanya mengupayakan, memperjuangkan keadilan," ucap Pita.

Bahkan, dia sangat siap menerima fakta dari pihak kepolisian. "Setelah beberapa bulan ini polisi masih menyatakan aib dan penekanan itu ditekankan ke saya sebagai istri dan apalagi ke ayah mertua saya, karena kami nggak apa-apa, silakan dibuka sejelas-jelasnya, dibuka setransparannya," ujarnya.

Pita juga telah mengetahui dan tidak kaget atas pernyataan pihak kepolisian bahwa Arya Daru check in 24 kali bersama Vara di hotel kawasan Jakarta. "Sebetulnya kami dari keluarga sudah tahu dari tanggal 28 Juli via Zoom disampaikan polisi, sehingga hal ini bukan suatu hal baru," katanya.

Dia juga melihat bukti Arya Daru check in di hotel. "Kemudian ada informasi-informasi lain terkait zat yang ada di tubuh suami saya, posisi dan barang-barang bukti, kemudian pergeseran CCTV, hal-hal seperti itu," ungkapnya.

Pita pun mengenal Vara yang merupakan rekan kerja Daru di Kemenlu. "Kalau kenal secara personal tidak ya, tapi Mas Daru beberapa kali pernah bercerita mengenai pekerjaannya," katanya.

Sebelumnya, kuasa hukum keluarga mendiang Arya Daru, Nicholay Aprilindo mengatakan, seluruh bukti kematian Arya Daru telah dikantongi pihak kepolisian. Pengungkapan kematian Arya Daru hanya menunggu keberanian polisi.

Seluruh bukti itu mulai percakapan telepon hingga chat WhatsApp di ponsel maupun di laptop telah dipegang aparat kepolisian. "Sebenarnya bukti-bukti itu sudah ada, tidak ada bukti baru. Tidak perlu lagi mencari bukti baru, tapi bukti-bukti itu sudah ada baik di percakapan by phone, chatting WA, dan sebagainya maupun di laptop yang bersangkutan serta olah TKP," ujar Nicholay di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025).

Menurut dia, pengungkapan pelaku pembunuhan Arya Daru hanya menunggu keberanian aparat kepolisian. "Sebenarnya ada, tinggal sekarang pihak kepolisian mau tidak, berani tidak, jujur tidak untuk mengungkap ini? Ini menyangkut nyawa manusia," katanya.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, ada sejumlah fakta yang mesti dijaga karena menyangkut privasi Arya Daru. "Ada privasi yang harus kita jaga. Apakah kita akan menjadi orang yang selalu mengungkap aibnya orang lain? Ini harus kita jaga bersama," ujarnya.

"Kami akan berkoordinasi dengan keluarga inti. Apakah keluarga inti sudah siap menerima apa yang menjadi temuan penyidik? Ini kan harus disampaikan," sambungnya.

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memerintahkan para diplomat untuk kembali menggunakan font Times New Roman dalam komunikasi resmi. Dia menyebut keputusan pendahulunya Antony Blinken untuk mengadopsi Calibri sebagai langkah keberagaman yang "boros".

Menurut sebuah kawat internal departemen yang dilihat oleh Reuters, Departemen di bawah Blinken pada awal Januari 2023 telah beralih ke Calibri, font sans-serif modern, dengan mengatakan bahwa ini adalah font yang lebih mudah diakses bagi penyandang disabilitas karena tidak memiliki fitur sudut dekoratif dan merupakan font default dalam produk Microsoft.

Sebuah telegram tertanggal 9 Desember yang dikirim ke semua pos diplomatik AS menyatakan bahwa tipografi membentuk profesionalisme dokumen resmi dan Calibri lebih informal dibandingkan dengan jenis huruf serif.

“Untuk mengembalikan kesopanan dan profesionalisme pada produk kerja tertulis Departemen dan menghapus program DEIA yang boros lainnya, Departemen kembali menggunakan Times New Roman sebagai jenis huruf standarnya,” kata telegram tersebut.

“Standar format ini selaras dengan arahan Presiden tentang Satu Suara untuk Hubungan Luar Negeri Amerika, yang menggarisbawahi tanggung jawab Departemen untuk menghadirkan suara yang terpadu dan profesional dalam semua komunikasi,” tambahnya.

Departemen Luar Negeri tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Beberapa studi menunjukkan bahwa font sans-serif, seperti Calibri, lebih mudah dibaca bagi mereka yang memiliki disabilitas visual tertentu.

Trump, seorang Republikan, bergerak cepat setelah menjabat pada Januari untuk memberantas program keragaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) federal dan mencegahnya di sektor swasta dan pendidikan, termasuk dengan memerintahkan pemecatan petugas keragaman di lembaga federal dan menarik pendanaan hibah untuk berbagai program.

Kebijakan DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) menjadi lebih luas setelah protes nasional pada tahun 2020 terhadap pembunuhan warga kulit hitam tak bersenjata oleh polisi, yang memicu reaksi balik dari kalangan konservatif.

Trump dan kritikus inisiatif keberagaman lainnya mengatakan bahwa kebijakan tersebut diskriminatif terhadap orang kulit putih dan laki-laki, serta telah mengikis pengambilan keputusan berdasarkan meritokrasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Djauhari Oratmangun, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk China merangkap Mongolia, menerima penghargaan BIG 40 Awards dari Bisnis Indonesia untuk kategori Strategic Bilateral Diplomacy Leadership Excellence.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Djauhari Oratmangun atas peran krusialnya sebagai diplomat karir ulung.

Dengan latar belakang diplomasi yang luas dan profesional, sosok yang sebelumnya menjabat Duta Besar RI untuk Rusia merangkap Belarusia itu dinilai berhasil memperkuat kerja sama strategis Indonesia–China dalam perdagangan, investasi, teknologi, dan hubungan antarmasyarakat.

Bisnis Indonesiamelihat pendekatan beliau mampu menjembatani kepentingan kedua negara dalam dinamika geopolitik Asia, secara signifikan meningkatkan kehadiran ekonomi Indonesia.

“Kontribusinya menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra utama China di kawasan, sekaligus membuka peluang jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” demikian ungkap Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Y. Benyamin, di sela-sela malam penganugerahan BIG 40 Awards, Senin (8/12/2025).

Adapun penghargaan BIG 40 dipersembahkan oleh Bisnis Indonesia Group dalam rangka memperingati ulang tahun ke-40 tahun Harian Bisnis Indonesia. Ajang tersebut merupakan sebuah bentuk apresiasi kepada 40 tokoh yang memberikan kontribusi dan pengaruh signifikan bagi kemajuan Indonesia.

Penghargaan tersebut mencakup berbagai bidang dan berdampak nasional mulai dari ekonomi dan bisnis; sosial dan politik; budaya dan lingkungan; hingga olahraga.

Penghargaan BIG 40 diberikan kepada figur-figur dengan rekam jejak luar biasa: para inspirator nasional, perumus kebijakan yang mendukung perkembangan dunia usaha, pendiri dan pelopor perusahaan berskala besar, tokoh penggerak pembangunan daerah, para eksekutif dan profesional terkemuka, generasi muda visioner, serta para tokoh yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan hubungan publik.

Proses pemilihan dilakukan melalui metodologi yang ketat, meliputidesk researchmendalam, penelusuran rekam jejak publik, dan kurasi komprehensif oleh Tim Redaksi Bisnis Indonesia yang dikenal sangat selektif dan independen.

BIG 40 diharapkan tidak hanya mengapresiasi kiprah individu, tetapi juga menghadirkan inspirasi bagi masyarakat dan dunia usaha untuk terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

“Penghargaan ini menjadi wujud penghormatan Bisnis Indonesia Group atas dedikasi, integritas, dan pencapaian para tokoh tersebut.”

Profil Djauhari Oratmangun

Lahir di Beo, Sulawesi Utara, 22 Juli 1957, Djauhari Oratmangun meraih sarjana ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 1981.

Sempat bekerja di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Djauhari kemudian ‘banting setir’ dengan menjadi aparatur sipil negara di Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sejak 1983.

Setelah menjabat Kepala Seksi pada Direktorat Kerjasama Ekonomi Multilateral, Kemlu pada 1984–1985, Djauhari mengawali penugasan diplomat sebagai Atase/Sekretaris III Perutusan Tetap RI untuk PBB, New York pada 1986–1990.

Setelah itu, dia kembali ke Indonesia dengan menduduki posisi Kepala Seksi pada Direktorat Kerja sama Ekonomi Multilateral, Kemlu pada 1991–1992.

Kemudian, dia kembali ditugaskan ke luar negeri sebagai Sekretaris I/Counsellor Perutusan Tetap RI untuk PBB dan Organisasi Internasional Lainnya (a.l. ILO, WTO, WHO, UNCTAD, dan lainnya) di Geneva, Swiss pada 1993–1997.

Djauhari kemudian menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat untuk Perundingan Perdagangan dan Keuangan Internasional (WTO, UNCTAD, IMF, dan World Bank pada Direktorat Kerja sama Ekonomi Multilateral pada 1998–1999, lalu mengisi posisi Kepala Bidang Ekonomi Perutusan Tetap RI untuk PBB, New York pada 1999–2001.

Pada awal milenium baru itu, Djauhari kemudian mengisi posisi Direktur Kerja sama Ekonomi Multilateral, Kemlu pada 2001–2002. Dia kemudian menjabat Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBB, Kemlu pada 2002–2004.

Karirnya sebagai diplomat berlanjut sebagai Deputy Chief of Mission (DCM) Kedutaan Besar RI Den Haag, Belanda pada 2004–2008. Setahun berselang, dia mengisi posisi Duta Besar/Wakil tetapAd-InterimRI untuk Asean dengan pangkat Duta Besar pada 2009–2010.

Pada 2009, dia juga mulai menjabat Direktur Jenderal Kerjasama Asean/SOM Leader Asean-Indonesia/ SOM Leader ARF-Indonesia/ Kepala Sekretariat Nasional Indonesia-Asean. Tugas itu berakhir pada 2012.

Selanjutnya, Djauhari diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Federasi Rusia merangkap Belarus sejak 2012 dan penugasan itu berakhir pada 2016.

Kemudian selama setahun, dia diangkat sebagai Duta Besar/ staf khusus Menlu untuk isu-isu strategis pada 2016 hingga Februari 2017. Setelah itu, Djauhari diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Rakyat China merangkap Mongolia.

Hingga saat ini, Djauhari Oratmangun masih menjabat posisi strategis itu dan berperan penting dalam berbagai pencapaian penting hubungan Indonesia-China dalam delapan tahun terakhir, termasuk dari sisi perdagangan dan kemitraan strategis.

JAKARTA - Kuasa hukum keluarga Arya Daru Pangayunan (ADP), Nicholay Aprilindo , mempertanyakan laptop milik ADP yang hingga kini tak dikembalikan ke pihak keluarga. Menurut Nicholay, berdasarkan informasi yang diterimanya, laptop itu diduga berisi data penting soal Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Menurut Nicholay, latar belakang ADP pernah jadi saksi kunci TPPO di Jepang. Selain itu, pernah menolong beberapa korban human trafficking di Turki, Iran, Kamboja, dan Myanmar.

"Pertanyaannya, laptop dari almarhum yang tertinggal di tangga rooftop, di tasnya, sampai sekarang tidak pernah dibuka isinya apa, diungkap isinya apa, dan tidak pernah dikembalikan pada pihak keluarga," ujarnya dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Minggu (7/12/2025).

Nicholay mengatakan, isi laptop itu harus diungkap. "Makanya saya bilang gelar perkara dong. Dengan gelar perkara kan akan diungkap isi laptop itu apa. Informasi yang saya dapatkan, ini sekali lagi, informasi yang saya dapatkan, bahwa isi laptop itu adalah masalah TPPO dan human trafficking, TPPO itu, by name by address. Data penting. Makanya almarhum berusaha menyimpan itu di Kemlu, dia kan tidak tahu bahwa dia akan dihabisi," papar Nicholay.

Diketahui, jenazah diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) ADP ditemukan dalam kondisi mengenaskan di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 8 Juli 2025. Ia ditemukan dengan wajah terbungkus plastik dan lakban kuning, yang sempat menimbulkan spekulasi publik soal dugaan pembunuhan. sejauh ini, penyidik menyatakan tidak menemukan unsur pidana dalam kematian tersebut.

Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, disimpulkan bahwa tidak ada keterlibatan orang lain dalam kematian Arya atau dengan kata lain Arya tewas bunuh diri. Meski begitu, polisi masih menerima informasi lainnya terkait kasus ini apabila ada bukti baru. Sehingga, kasus ini ditegaskan polisi belum distop atau SP3.

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengirim bantuan untuk korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh. Bantuan Diplomat Peduli 2025 tersebut disalurkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Kami melepas bantuan dari rekan-rekan diplomat Kementerian Luar Negeri untuk disalurkan lewat BNPB kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di ketiga provinsi tersebut," kata Menlu Sugiono di kantornya, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Dia mengungkapkan, bantuan ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto ke seluruh elemen untuk membantu mereka yang terdampak bencana Sumatera.

"Sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa seluruh kekuatan nasional harus dikerahkan untuk membantu saudara-saudara kita dalam rangka menghadapi bencana yang besar ini," ujarnya.

Ia mengungkapkan, bantuan ini merupakan hasil yang dikumpulkan dari seluruh pegawai Kemenlu. "Kami mengirimkan bahan makanan, kemudian minuman, dan juga susu bayi, dan pakaian," ujarnya.

"Semoga sedikit dari apa yang kami sumbangkan ini bisa sedikit meringankan beban," sambungnya.