Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menceritakan ketika Indonesia bergabung Board of Peace (BoP) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk meredam konflik Israel dengan Gaza.

Dia mulanya menceritakan, Israel terus meningkatkan tekanan terhadap Gaza. Alhasil, Trump berinisiatif membantu rakyat Gaza karena korban jiwa terus berjatuhan.

"Nah, inilah yang membuat Indonesia juga mendapat surat apresiasi dari Presiden Amerika Serikat bahwa Presiden Indonesia yang mayoritas jumlah penduduknya itu Islam, tapi dia sangat memperhatikan masalah kemanusiaan di Gaza," katanya saat rapat bersama Komisi I, Selasa (19/5/2026).

Atas hal tersebut, Indonesia kemudian dimasukkan ke BoP dan berkonsultasi dengan beberapa negara Arab. Secara khusus, kata dia, Indonesia membuat kebijakan dengan menjaga eksistensi Hamas dan menghindari konflik yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, khususnya terhadap rakyat Gaza.

Dia melanjutkan, Trump kemudian membentuk International Stabilization Force (ISF) dan Indonesia bergabung dengan ISF. Langkah ini sebagai upaya menjaga stabilitas di jalur Gaza pascakonflik.

Namun, saat ini terjadi dinamika geopolitik antara Amerika dengan Iran, sehingga konflik ini membuat BoP dan ISF seolah tertinggal.

"Namun, dinamika yang sekarang timbul karena masih terjadinya intensitas konflik antara Amerika dan Israel yang sangat tinggi, sehingga BOP cenderung 'left behind'. Nah, karena BO 'left behind', ISF juga 'left behind', " ucapnya.

Meskipun di Indonesia, katanya, Panglima TNI telah menyiapkan brigade-brigade komposit untuk geostrategi dan geopolitik dari inisiatif Presiden Amerika Serikat.

Menhan menjelaskan bahwa meski satuan TNI tersebut disiapkan untuk mendukung tugas-tugas perdamaian internasional, personel yang telah dipersiapkan tetap digunakan untuk memperkuat sistem pertahanan nasional di dalam negeri.

Menurutnya, tidak ada kapasitas yang dibiarkan menganggur karena satuan tersebut tetap diarahkan untuk memperkuat “center of gravity” atau pusat kekuatan pertahanan Indonesia di tengah perkembangan dinamika strategis nasional.

"Di TNI sendiri walaupun dia disiapkan untuk kepentingan tugas-tugas perdamaian, tapi di dalam negeri dia dipersiapkan untuk tetap memperkuat center of gravity terhadap perkembangan sistem pertahanan negara di Indonesia, jadi satuannya yang di dalam negeri," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal memperingati sejumlah risiko Indonesia jika bergabung dengan Board of Peace (BoP).

Dino mengatakan salah satu yang perlu disorot adalah ketidakikutsertaan Palestina dalam dewan perdamaian besutan Presiden AS Donald Trump.

"Sebagai anggota Board of Peace, apa saja red flags dan risiko yang harus diwaspadai Indonesia? Ada banyak. Yang paling mendasar, sama sekali tidak ada perwakilan Palestina dalam Board of Peace," ujar Dino dalam video yang diunggah di Instagram @Dinopattidjalal, dikutip Minggu (8/2/2026).

Dia menambahkan, Indonesia juga harus mewaspadai dominasi Donald Trump dalam BoP. Sebab, dominasi itu berpotensi membajak dewan perdamaian oleh Trump untuk kepentingan yang nyeleneh.

Kemudian, BoP juga bisa menjadi proyek real estate atau proyek properti yang menyingkirkan rakyat Palestina di Gaza, berpotensi mengecilkan peran PBB, hingga risiko kegagalan karena kebijakan BoP ditentang rakyat Palestina. "Dan Perdana Menteri Israel, Bibi Netanyahu, juga bisa mengontrol agenda Board of Peace melalui Presiden Trump," imbuhnya.

Namun demikian, Dino menegaskan bahwa risiko itu bisa dicegah melalui kemampuan diplomasi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia terhadap BoP. "Pertanyaannya, mampukah Indonesia? Dan ini tentunya tergantung dari kemampuan kita untuk berdiplomasi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Uni Eropa (UE) mempertanyakan kewenangan luas Presiden AS Donald Trump dalam inisiatif Dewan Perdamaian untuk Gaza atau Board of Peace. Mereka menilai piagam badan tersebut berpotensi melanggar prinsip hukum UE dan menyimpang dari mandat PBB.

Menurut dokumen internal yang dikutip dari Reuters pada Sabtu (24/1/2026), analisis rahasia bertanggal 19 Januari yang dibagikan kepada negara-negara anggota Uni Eropa itu mencatat, Dinas Aksi Luar Negeri Eropa (European External Action Service/EEAS) menyatakan kekhawatiran atas terkonsentrasinya kekuasaan di tangan Trump.

"Piagam Board of Peace dinilai menimbulkan kekhawatiran berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional Uni Eropa, serta bertentangan dengan otonomi tatanan hukum UE yang tidak mendukung konsentrasi kekuasaan di tangan ketua,” tulis layanan diplomatik blok tersebut.

Dokumen itu juga menyebut Board of Peace yang baru menyimpang secara signifikan dari mandat yang sebelumnya disahkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada November lalu, yang semata-mata difokuskan pada konflik Gaza.

Mandat Diperluas

Dewan baru yang diluncurkan Presiden AS pada Kamis itu dipimpin seumur hidup oleh Trump. Board of Peace direncanakan memulai tugasnya dengan menangani konflik Gaza, sebelum diperluas ke konflik lain di berbagai kawasan.

Masa keanggotaan negara-negara peserta dibatasi tiga tahun, kecuali jika masing-masing negara membayar kontribusi sebesar US$1 miliar untuk mendanai aktivitas dewan tersebut, yang akan memberi mereka status keanggotaan permanen.

“Begitu dewan ini terbentuk sepenuhnya, kami bisa melakukan hampir apa pun yang kami inginkan. Dan kami akan melakukannya bersama-sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujar Trump.

Dia menambahkan bahwa PBB memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Usai pertemuan para pemimpin Eropa yang membahas hubungan transatlantik pada Kamis malam, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa mengatakan pihaknya memiliki keraguan serius terhadap sejumlah elemen dalam piagam Board of Peace, terutama terkait ruang lingkup, tata kelola, dan kesesuaiannya dengan Piagam PBB.

Costa menegaskan UE siap bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam implementasi Rencana Perdamaian Komprehensif untuk Gaza, dengan Board of Peace menjalankan perannya sebagai administrasi transisi, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803.

Sejumlah negara anggota UE, termasuk Prancis dan Spanyol, sebelumnya telah menyatakan tidak akan bergabung dalam Board of Peace.

Dalam analisisnya, layanan diplomatik UE juga menyoroti ketentuan yang mensyaratkan persetujuan ketua dewan atas pilihan tingkat partisipasi suatu negara anggota. Ketentuan tersebut dinilai sebagai intervensi yang tidak semestinya terhadap otonomi organisasi masing-masing anggota.