Bisnis.com, JAKARTA — Laporan yang dirilis Auriga Nusantara dalam Status Deforestasi Indonesia 2025 mengungkap bahwa angka deforestasi Indonesia pada tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalami kenaikan 66% menjadi 433.751 hektare, dibandingkan dengan 261.575 hektare pada 2024.

Kalimantan kembali menjadi pulau dengan deforestasi terluas secara nasional, melanjutkan tren yang telah terlihat sejak 2013. Pada tahun lalu, luas hutan yang beralih fungsi di Kalimantan mencapai 158.283 hektare atau naik 22% dari 2024 dengan luas 129.896 hektare.

Auriga Nusantara mencatat bahwa semua pulau besar di Indonesia mengalami perluasan deforestasi. Meski demikian, lonjakan terbesar terlihat di Papua dengan persentase kenaikan menembus 348% secara tahunan, dari 17.341 hektare pada 2024 menjadi 77.678 hektare pada 2025 atau bertambah 60.337 hektare. Pulau Jawa turut memperlihatkan kenaikan deforestasi yang signifikan sepanjang 2025, dari hanya 411 hektare pada 2024 menjadi 2.221 hektare di tahun berikutnya.

“Deforestasi terjadi di seluruh provinsi Indonesia, kecuali DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” tulis Auriga Nusantara dalam laporan yang dirilis Selasa (31/3/2026).

Secara berurutan, provinsi dengan angka deforestasi terluas mencakup Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Aceh, Kalimantan Barat, Papua Tengah, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Kalimantan Utara, Riau, dan Papua Pegunungan.

Tiga provinsi yang mengalami bencana longsor-banjir dahsyat di Sumatra bagian utara pada pengujung 2025 tak luput dari lonjakan angka deforestasi. Auriga mencatat kenaikan deforestasi di Aceh mencapai 426% secara tahunan, kemudian Sumatra Utara naik 281% dan Sumatra Barat melonjak hingga 1.034% dari 2.606 hektare pada 2024 menjadi 26.940 hektare.

Deforestasi di Kawasan Hutan Mendominasi

Dari total deforestasi seluas 433.751 hektare pada 2025, Auriga Nusantara mencatat bahwa 307.861 hektare atau sebesar 71% pembabatan terjadi di kawasan hutan yang dikelola Kementerian Kehutanan. Sementara itu, 125.890 hektare terjadi di area penggunaan lain (APL) yang dikelola pemerintah daerah atau pemilik lahan/konsesi.

Kawasan konservasi juga tak luput dari deforestasi. Data memperlihatkan alih fungsi hutan di kawasan ini mencapai 25.077 hektare sepanjang 2025.

Dari total luasan tersebut, Taman Nasional Kerinci Seblat di Sumatra Barat mengalami deforestasi dengan area terluas, yakni sebesar 6.362 hektare. Suaka Margasatwa Pegunungan Jayawijaya menempati peringkat kedua dengan luas deforestasi 3.210 hektare.

Analisis Auriga Nusantara juga menunjukkan bahwa 18% deforestasi nasional pada 2025 yang setara dengan luas 78.123 hektare terjadi di kawasan hutan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai wilayah untuk cadangan pangan, energi, dan air. Adapun total kawasan hutan yang ditetapkan untuk pencadangan ini mencapai 20,6 juta hektare.

“Program populis seperti ini, termasuk berbagai proyek bernama Program Strategis Nasional, turut menjadi pemicu lonjakan deforestasi di Indonesia,” tulis Auriga Nusantara.

Terhadap situasi ini, Auriga Nusantara menyampaikan sejumlah rekomendasi yang mencakup penerbitan regulasi yang memastikan perlindungan seluruh hutan alam tersisa di Indonesia. Kemudian pengadaan dan pemberlakuan instrumen pengendalian revisi tata ruang, percepatan perluasan area preservasi, terutama di luar kawasan hutan, redistribusi kelembagaan dan aparatur pengelola hutan sehingga seluruh tutupan hutan memiliki aparatus penjaganya.

Selain itu, korporasi yang mengelola area bertutupan hutan diminta untuk memegang komitmen dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik atau ESG Commitment. Auriga Nusantara juga meminta penyediaan insentif bagi pemerintah daerah, komunitas lokal, dan korporasi yang melakukan perlindungan hutan alam.