Bisnis.com, MEDAN - Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatra Utara (Sumut) mencatat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) regional Sumut mengalami defisit hingga Rp8,95 triliun per Februari 2026.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumut Rudy Rahmaddi mengatakan realisasi pendapatan negara per Februari mencapai 9,21% atau sekitar Rp3,84 triliun dari target Rp41,65 triliun.

Sedangkan belanja negara telah mencapai Rp12,78 triliun, hampir 20,39% dari pagu Rp62,7 triliun.

“Sehingga APBN kita di Sumut mengalami defisit sebesar Rp8,95 triliun,” ujar Rudy, Selasa (31/3/2026).

Dijelaskan Rudy realisasi belanja negara di Sumut yang mencapai 20,39% di awal tahun dipengaruhi oleh peningkatan belanja pemerintah pusat akibat efisiensi anggaran tahun 2025.

Belanja pemerintah pusat di Sumut periode ini sebesar Rp2,03 triliun yang digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp1,51 triliun; belanja barang Rp446,05 miliar; belanja modal Rp73,15 miliar; dan belanja bantuan sosial Rp215,76 juta.

Sedangkan untuk transfer ke daerah (TKD) di Sumut terealisasi sebesar Rp10,75 triliun yang digunakan untuk penyaluran dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp967,69 miliar; dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp7,3 triliun; dana alokasi khusus non fisik (DAK NF) sebesar Rp2,54 triliun; dan dana desa sebesar Rp34,52 miliar.

Rudy mengatakan seluruh komponen TKD mengalami pertumbuhan pada periode ini. Seperti halnya DBH, DAU, dan DAK Nonfisik yang mengalami peningkatan realisasi secara tahunan karena peningkatan kinerja daerah dalam menyampaikan syarat syalur.

“Kecuali Dana Desa yang belum memiliki realisasi sehingga mengalami penurunan realisasi dari tahun sebelumnya,” tambahnya.

Realisasi TKD periode Februari 2026 yang sekitar 26,20% (YoY) dari pagu juga lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2025 yang hanya mencapai 16,64% (YoY).

Rudi menyebut kinerja percepatan realisasi TKD periode ini didorong oleh terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer Ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumut, dan Sumatra Barat.

Adapun dari sisi pendapatan, penerimaan negara dari sektor pajak di Sumut pada Februari 2026 mencapai 8,12% dari target tahunan.

“Target penerimaan pajak tahun 2026 di Sumut sebesar Rp36,04 triliun. Realisasi saat ini mencapai Rp2,9 triliun yang merupakan gabungan dari penerimaan Kanwil DJP Sumut I dan Kanwil DJP Sumut II. Secara tahunan penerimaan pajak kita tumbuh hingga 33% (YoY),” ujar Rudy.

Penerimaan lainnya yakni dari kepabeanan dan cukai yang terealisasi sebesar Rp439,52 miliar. Terdiri dari penerimaan bea masuk sebesar Rp138,9 miliar; bea keluar Rp240,06 miliar; dan cukai Rp61,41 miliar.

Rudy menyebut ada penurunan penerimaan dari sektor ini hingga sedalam 37% (YoY) yang disebabkan oleh penurunan bea keluar (-54% YoY), salah satunya akibat penurunan referensi harga CPO; dan cukai (-16% YoY). Sementara bea masuk mengalami pertumbuhan sebesar 27% (YoY) yang dipengaruhi oleh jenis barang seperti pupuk, olahan pakan hewan, dan residu olahan mineral.

Sedangkan untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi Ro469,89 miliar dari target Rp2,54 triliun dengan rincian PNBP Lainnya terealisasi mencapai Rp218,7 miliar, lalu BLU terealisasi Rp251,19 miliar.

“PNBP Lainnya mengalami kontraksi namun PNBP Badan Layanan Umum mengalami pertumbuhan secara YoY di Februari,” kata Rudy.

Bisnis.com, MEDAN – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatra Utara (Kemenkeu Satu) mencatat kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di wilayah Sumut mengalami defisit Rp28,41 triliun hingga 30 November 2025.

Defisit muncul lantaran pendapatan negara lebih rendah dibanding belanja.

“Pendapatan Negara hingga 30 November sebesar Rp26,84 triliun, atau sekitar 72,21% dari target,” kata Nofiansyah, Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu, dikutip Rabu (7/1/2026).

Saat yang sama, belanja di wilayah ini mencapai Rp55,25 triliun atau 86,54% dari pagu. Dijelaskan Nofiansyah, belanja negara di Sumut terbagi menjadi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD). Per 30 November 2025, BPP di Sumut terealisasi Rp16,05 triliun atau sekitar 77,83% dari pagu.

BPP dipergunakan untuk belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp9,69 triliun atau sekitar 93,22% dari pagu; belanja bantuan sosial Rp68,59 miliar (98,84% dari pagu); belanja barang Rp5,08 triliun (69,54% dari pagu); dan belanja modal Rp1,21 triliun (42,43% dari pagu).

Sedangkan penyaluran TKD di Sumut mencapai Rp39,20 triliun, atau 90,55% dari pagu. Dengan rincian untuk Dana Alokasi Umum Rp25,46 triliun; Dana Alokasi Khusus NonFisik Rp6,9 triliun; Dana Alokasi Fisik Rp2,46 triliun; Dana Desa Rp4,61 triliun; Dana Bagi Hasil Rp1,6 triliun; dan Insentif Fiskal Rp344,5 miliar.

Adapun dari sisi Pendapatan Negara yang terealisasi Rp26,84 triliun didorong oleh penerimaan pajak Rp20,6 triliun atau sekitar 63,3% dari target; penerimaan kepabeanan dan cukai yang terealisasi Rp3,22 triliun (177,76% dari target); serta penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp3 triliun (129,99% dari target).

Nofiansyah mengatakan proyeksi perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian dan tarif Amerika Serikat yang tinggi, termasuk tekanan inflasi tinggi se-Indonesia.

Kendati, dia menyebut perekonomian Sumut tetap resilien dan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, serta penurunan gini ratio.

“Kinerja APBN Sumut sampai November 2025 tetap terjaga. Pelaksanaan APBN 2025 diarahkan untuk merealisasikan kebijakan Asta Cita dan menjaga stabilitas ekonomi regional,” ujar dia.

Bisnis.com, MEDAN – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatra Utara (Kemenkeu Satu) mencatat kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di wilayah Sumut mengalami defisit Rp28,41 triliun hingga 30 November 2025.

Defisit muncul lantaran pendapatan negara lebih rendah dibanding belanja.

“Pendapatan Negara hingga 30 November sebesar Rp26,84 triliun, atau sekitar 72,21% dari target,” kata Nofiansyah, Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu, dikutip Rabu (7/1/2026).

Saat yang sama, belanja di wilayah ini mencapai Rp55,25 triliun atau 86,54% dari pagu. Dijelaskan Nofiansyah, belanja negara di Sumut terbagi menjadi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD). Per 30 November 2025, BPP di Sumut terealisasi Rp16,05 triliun atau sekitar 77,83% dari pagu.

BPP dipergunakan untuk belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp9,69 triliun atau sekitar 93,22% dari pagu; belanja bantuan sosial Rp68,59 miliar (98,84% dari pagu); belanja barang Rp5,08 triliun (69,54% dari pagu); dan belanja modal Rp1,21 triliun (42,43% dari pagu).

Sedangkan penyaluran TKD di Sumut mencapai Rp39,20 triliun, atau 90,55% dari pagu. Dengan rincian untuk Dana Alokasi Umum Rp25,46 triliun; Dana Alokasi Khusus NonFisik Rp6,9 triliun; Dana Alokasi Fisik Rp2,46 triliun; Dana Desa Rp4,61 triliun; Dana Bagi Hasil Rp1,6 triliun; dan Insentif Fiskal Rp344,5 miliar.

Adapun dari sisi Pendapatan Negara yang terealisasi Rp26,84 triliun didorong oleh penerimaan pajak Rp20,6 triliun atau sekitar 63,3% dari target; penerimaan kepabeanan dan cukai yang terealisasi Rp3,22 triliun (177,76% dari target); serta penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp3 triliun (129,99% dari target).

Nofiansyah mengatakan proyeksi perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian dan tarif Amerika Serikat yang tinggi, termasuk tekanan inflasi tinggi se-Indonesia.

Kendati, dia menyebut perekonomian Sumut tetap resilien dan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, serta penurunan gini ratio.

“Kinerja APBN Sumut sampai November 2025 tetap terjaga. Pelaksanaan APBN 2025 diarahkan untuk merealisasikan kebijakan Asta Cita dan menjaga stabilitas ekonomi regional,” ujar dia.

Bisnis.com, MEDAN – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di Sumatra Utara (Kemenkeu Satu) mencatat kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Sumut hingga September 2025 mengalami defisit sebesar Rp24,18 triliun.

Kepala Kemenkeu Satu Nofiansyah mengatakan defisit terjadi lantaran adanya selisih antara sektor penerimaan dan belanja negara.

Dia menyebut pendapatan negara di Sumut terealisasi Rp20,34 triliun hingga 30 September 2025, atau sekitar 54,78% dari target Rp37,13 triliun pada tahun ini.

Sementara itu, realisasi belanja negara di Sumut hingga periode yang sama sebesar Rp44,52 triliun dari pagu Rp63,58 triliun, atau sekitar 70,02%.

“Selisih antara belanja dan pendapatan menjadikan defisit APBN sampai dengan 30 September 2025 sebesar Rp24,18 triliun,” ujar Nofiansyah, dikutip Jumat (31/10/2025).

Nofiansyah menjelaskan sumber penerimaan negara terdiri dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Hingga 30 September 2025, realisasi penerimaan dari kepabeanan dan cukai melampaui target hingga 113,98% atau tercatat Rp2,59 triliun dari target Rp2,27 triliun.

Hal yang sama juga tampak pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang telah mencapai Rp2,53 triliun, atau sekitar 111,02% dari target Rp2,28 triliun.

Sementara itu, penerimaan pajak di Sumut tercatat baru sekitar 46,69% dari target Rp32,57 triliun. Per 30 September 2025, pajak yang berhasil dikumpulkan kedua kantor Direktorat Jenderal Pajak di Sumut sebesar Rp15,2 triliun.

Adapun, belanja negara di Sumut terus bertumbuh hingga Rp44,52 triliun periode 30 September.

Nofiansyah mengatakan realisasi belanja negara di Sumut mengalami peningkatan secara bulanan dibanding Agustus yang tercatat Rp39,47 triliun. Namun jika dibandingkan periode yang sama tahun 2024, realisasi belanja negara di Sumut mengalami penurunan dari sebelumnya Rp50,01 triliun.

“Penurunan itu dipengaruhi oleh penurunan belanja pemerintah pusat akibat efisiensi anggaran tahun 2025,” tambahnya.

Komponen belanja negara di Sumut terbagi menjadi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.

Nofiansyah menyebut realisasi belanja pemerintah pusat di Sumut hingga 30 September sebesar Rp12,57 triliun dengan rincian untuk belanja pegawai sebesar Rp7,92 triliun; belanja barang sebesar Rp3,81 triliun; belanja bansos sebesar Rp54,93 miliar; serta belanja modal Rp782,25 miliar.

Sedangkan untuk belanja transfer ke daerah (TKD) ke Sumut terealisasi sebesar Rp31,95 triliun, atau sebesar 73,85% dari pagu Rp43,26 triliun.

Nofiansyah menyebut TKD digunakan untuk layanan publik seperti sekolah dan puskesmas, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Dana alokasi umum dan dana bagi hasil mengalami peningkatan realisasi secara tahunan (year-on-year) karena peningkatan kinerja daerah dalam menyampaikan syarat salur,” ujarnya.