Penggabungan ini bertujuan untuk memangkas fragmentasi entitas, mengoptimalkan skala usaha, serta mengeliminasi tumpang tindih layanan yang selama ini mengganjal efisiensi logistik pelat merah

Jakarta (ANTARA) - Senior Director Corporate Strategy PT Danantara Asset Management (DAM) Aurelius Altius Rosimin mengatakan penggabungan usaha (merger) tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) logistik merupakan langkah strategis transformasi dan efisiensi di sektor tersebut.

Aurelius di sela acara penandatanganan Shareholders Agreement (SHA) dan Akta Penggabungan di Jakarta, Selasa, menilai konsolidasi ini menjadi bagian dari strategi transformasi portofolio DAM guna mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan program Asta Cita Pemerintah.

​“Penggabungan ini bertujuan untuk memangkas fragmentasi entitas, mengoptimalkan skala usaha, serta mengeliminasi tumpang tindih layanan yang selama ini mengganjal efisiensi logistik pelat merah,” ujar dia.

Adapun tujuh perusahaan yang bergabung dalam konsolidasi tersebut adalah Pelindo Sinergi Lokaseva Multiterminal Indonesia, Pelindo Sinergi Lokaseva Prima Indonesia Logistik, Pos Logistics, Pelni Logistics, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS), dan Krakatau Integrated Logistics.

Lebih lanjut, Aurelius mengatakan penggabungan tujuh BUMN logistik ini juga bertujuan membangun ekosistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Dengan menyatukan kekuatan antarentitas, lanjut dia, konsolidasi ini diharapkan mampu memperbesar skala bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, sekaligus mengurangi duplikasi fungsi dan biaya.

​Langkah strategis ini pun ditargetkan dapat memperkuat daya saing layanan logistik nasional, sekaligus menekan biaya logistik Indonesia yang saat ini posisinya masih berada di atas rata-rata negara Asia Tenggara (ASEAN).

Sementara itu, ​Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Daud Joseph mengatakan perseroan memiliki modal infrastruktur yang solid untuk mengintegrasikan layanan multimoda dan digitalisasi logistik nasional.

“Pos Indonesia saat ini didukung jaringan 5.597 titik layanan yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia, didukung armada sebanyak 8.032 unit, dengan jangkauan layanan ke lebih dari 220 negara,” kata Daud.

“Perusahaan ini melayani lebih dari 2,2 juta pelanggan dan memproses lebih dari 300 ribu paket per hari,” ujarnya menambahkan.

​Ia juga memastikan bahwa proses integrasi ini akan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan manajemen risiko yang ketat.

Selama proses transisi berjalan bertahap, ia menjamin operasional tidak akan terganggu.

“Satu hal yang menjadi komitmen utama adalah menjaga kontinuitas layanan kepada seluruh pelanggan selama proses transformasi berlangsung. Para pelanggan dapat dipastikan tidak akan terganggu oleh proses penggabungan ini,” ujar Daud.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph mengakui pendapatan perusahaan pada 2025 terkoreksi sekitar 20,8% akibat menurunnya penyaluran bantuan sosial (bansos) pemerintah.

Pasalnya, penugasan penyaluran bantuan beras maupun bantuan pangan melalui Pos Indonesia pada 2025 absen meski bansos berupa uang masih terus berjalan dengan nilai mencapai Rp373 miliar.

Membandingkan dengan 2024, Pos Indonesia mengantongi sekitar Rp1,49 triliun dari bansos beras dan pangan dan bansos uang senilai Rp260 miliar atau dengan total Rp1,75 triliun.

“Ini terlihat ketika di tahun 2025, bantuan proyek pemerintah turun ke angka Rp300 miliar, pendapatan totalnya langsung turun drastis, hanya ke angka Rp3,97 triliun,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Senin (22/6/2026).

Mengacu laporan keuangan 2025 unaudited, pendapatan PT Pos Indonesia tercatat senilai Rp3,97 triliun, lebih rendah dari 2024 yang mencapai Rp5,02 triliun.

Penurunan yang paling signifikan adalah di lini portofolio bisnis logistik. Pada 2024, bisnis logistik memberikan pendapatan kepada perusahaan senilai Rp2 triliun, turun sekitar 66,6% menuju hanya sekitar Rp600 miliar saja.

Sementara pendapatan lebih ditopang oleh layanan logistik kurir atau logistik di bawah 30 kilogram yang mencapai Rp1,83 triliun atau lebih tinggi dari 2024 yang senilai Rp1,71 triliun.

Sementara layanan jasa keuangan seperti halnya pensiun, kredit, transfer, serta layanan tagihan, mencapai Rp1,2 triliun.

Layanan properti, walaupun meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 dari Rp173 miliar menjadi Rp200 miliar, tetapi secara presentasi sebetulnya tidak terlalu besar untuk mendukung total revenue yang ada di pos Indonesia.

“Dari [target pendapatan] Rp6,2 triliun, hanya tercapai sekitar 63% saja. Kemudian ini mengakibatkan gross profit-nya tidak tercapai dari target Rp2,4 triliun, hanya tercapai Rp1,5 triliun. Sehingga di EBITDA, bahkan dari target Rp800 miliar hanya tercapai Rp300 miliar,” lanjutnya.

Melihat tren pendapatan perusahaan pada 2020—2025, terpantau memang cenderung menurun. Pada 2020, pendapatan PT Pos mencapai Rp5,46 triliun dengan sokongan proyek pemerintah senilai Rp943 miliar.

Kemudian pada 2021, proyek pemerintah menurun ke angka Rp698 miliar dan menekan pendapatan perusahaan ke angka Rp4,42 triliun. Saat penugasan proyek pemerintah meningkat menjadi Rp1,08 triliun pada 2022, pendapatan Pos Indonesia ikut terkerek menjadi Rp4,62 triliun.

Pada 2023 dan 2024—yang bertepatan dengan periode Pemilu—jumlah proyek pemerintah masing-masing meningkat menjadi Rp1,62 triliun dan Rp1,75 triliun dan mendorong pendapatan perusahaan senilai Rp5,48 triliun dan Rp5,02 triliun.

Josep melihat, kondisi ini menggambarkan bagaimana kontribusi dari bantuan proyek pemerintah terhadap profitabilitas perusahaan. Baik itu bansos, baik itu bantuan beras, bantuan pangan yang disalurkan kepada warga masyarakat mendukung dan membantu Indonesia.

“Ketika bantuan pemerintah naik menjadi Rp1,6 triliun, pendapatan Pos Indonesia diangka Rp5,4 triliun juga. Artinya apa? Pos Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang kehilangan core competence-nya,” ungkapnya.

JAKARTA - Untuk pertama kalinya dalam sejarah Sensus Ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama PT Pos Indonesia meluncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Peluncuran sampul peringatan tersebut menjadi bentuk dukungan PT Pos Indonesia atas pelaksanaan SE2026 dalam memotret secara utuh aktivitas ekonomi di Indonesia.

Direktur PT Pos Indonesia, Daud Joseph, menyerahkan Sampul Peringatan Edisi Khusus SE2026 kepada Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam rangkaian penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara BPS dan PT Pos Indonesia sekaligus Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan SE2026 di Jakarta, Jumat (5/6).

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, secara khusus menyampaikan apresiasi atas dukungan PT Pos Indonesia. Peluncuran Sampul Peringatan tersebut menjadi token of friendship istimewa dari PT Pos Indonesia untuk menyukseskan salah satu kegiatan statistik terbesar di tanah air.

BPS Ajak Masyarakat dan Dunia Usaha Sukseskan Sensus Ekonomi 2026



“Bagi kami, ini bukan sekadar sebuah sampul peringatan. Ini adalah simbol persahabatan, dukungan, dan komitmen bersama untuk menyukseskan hajat besar kita bersama, yaitu Sensus Ekonomi 2026,” ujar Amalia pada acara peluncuran sampul peringatan tersebut.

“Ini akan menjadi jejak untuk anak cucu kita atas sejarah yang saat ini sedang terjadi, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu (Kepala). Ini adalah bukti sumbangsih kita kepada bangsa dan negara,” jelas Daud.

Daud juga menyampaikan bahwa bentuk dukungan lainnya dari PT Pos Indonesia untuk SE2026 diantaranya adalah pospay payroll dan ekosistem, pos asuransi, logistik, dan meterai.

“PT Pos Indonesia selama ini telah menjadi mitra penting BPS dalam penyediaan data statistik, khususnya data logistik dan data perdagangan barang internasional yang disampaikan kepada BPS secara periodik,” ungkap Amalia.

Ia menambahkan, sinergi dan kerja sama antara BPS dan PT Pos Indonesia menjadi semakin penting dan relevan di tengah pesatnya perkembangan sektor transportasi, logistik, dan jasa kurir. Saat ini, aktivitas masyarakat dan dunia usaha semakin bergantung pada konektivitas dan kelancaran distribusi barang, yang juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kontribusi tersebut terekam dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) oleh BPS.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman tersebut, kerja sama antara BPS dan PT Pos Indonesia semakin diperluas tidak hanya dari sisi cakupan, tetapi juga dari sisi mekanisme pertukaran data. Pertukaran data antara BPS dan PT Pos Indonesia akan dilakukan secara lebih terintegrasi dan otomatis melalui pemanfaatan Application Programming Interface (API). Langkah ini diharapkan dapat mendukung penyediaan data menjadi lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan.

Disinformasi Ekonomi 2026 Diprediksi Makin Terstruktur dan Instrumental



“Kami tidak hanya menerima data dari PT Pos Indonesia. Begitu BPS merilis data dan statistik terkini, akan mengalir pula data nya ke PT Pos Indonesia,” ujar Amalia.

Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara BPS dan PT Pos Indonesia ini dilaksanakan bersamaan dengan Rakornas Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Agenda ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, menyamakan langkah, dan memastikan kesiapan BPS baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan SE2026. SE2026 diharapkan dapat menjadi Sensus Ekonomi terbaik dan tersukses dengan manfaat yang luas kepada seluruh lapisan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) reguler pada April 2026. Program yang mulai dicairkan mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Program Indonesia Pintar (PIP) untuk sektor pendidikan. Penyaluran ini dilakukan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi, sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran kepada kelompok yang membutuhkan.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan bahwa pemerintah terus mempercepat pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Dengan sistem data yang lebih terintegrasi, proses distribusi bansos diharapkan menjadi lebih cepat, akurat, dan minim kesalahan sasaran.

Skema Penyaluran Bansos 2026

Penyaluran bansos dilakukan melalui dua jalur utama agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat yaitu dari perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara), PT Pos Indonesia bagi penerima yang belum memiliki akses layanan perbankan. Skema ini memungkinkan distribusi bantuan menjangkau wilayah terpencil sekalipun.

Link Resmi Cek Bansos 2026

Masyarakat dapat mengecek status penerimaan bansos secara mandiri melalui situs resmi pemerintah. Pastikan hanya menggunakan laman resmi untuk menghindari penipuan atau hoaks.

• PKH & BPNT: cekbansos.kemensos.go.id
• PIP: pip.kemdikbud.go.id

Melalui situs tersebut, masyarakat bisa mengetahui status penerima sekaligus memantau proses pencairan bantuan.

Cara Cek Bansos PKH dan BPNT Pakai NIK

Berikut langkah mudah untuk mengecek bansos PKH dan BPNT:

1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id
2. Masukkan data wilayah sesuai KTP (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan)
3. Ketik nama lengkap sesuai KTP
4. Masukkan kode captcha
5. Klik “Cari Data”
6. Sistem akan menampilkan status penerima bansos

Cara Cek Bansos PIP 2026

Untuk bantuan pendidikan melalui PIP, pengecekan dilakukan melalui sistem terpisah:

1. Akses laman pip.kemdikbud.go.id
2. Masukkan NISN dan NIK
3. Klik tombol pencarian
4. Tunggu hingga data penerima muncul

Jika terdaftar, informasi yang ditampilkan meliputi nama siswa, sekolah, jenjang pendidikan, hingga status pencairan dana.

Syarat dan Kriteria Penerima Bansos 2026

Penetapan penerima bansos mengacu pada DTSEN sebagai basis data nasional. Berikut kriterianya:

• Warga Negara Indonesia (WNI) dengan KTP dan KK
• Terdaftar dalam DTSEN
• Termasuk keluarga miskin atau rentan
• Tidak menerima bantuan serupa dari program lain
• Bukan ASN, TNI, atau Polri

Pada 2026, pemerintah juga melakukan penyesuaian skema. Program PKH difokuskan pada keluarga dalam kelompok desil 1–4. Sementara itu, BPNT kini diprioritaskan untuk kelompok yang sama dan tidak lagi mencakup desil 5.

Dengan pembaruan data dan sistem distribusi yang semakin terintegrasi, penyaluran bansos April 2026 ditargetkan lebih cepat dan tepat sasaran. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk rutin mengecek status bantuan secara mandiri agar tidak ketinggalan informasi pencairan.

Bagi masyarakat yang merasa berhak namun belum terdaftar, disarankan segera melakukan pembaruan data melalui pemerintah daerah setempat agar bisa masuk dalam sistem DTSEN.

FAQ

1. Bagaimana cara mengetahui apakah saya terdaftar sebagai penerima bansos?

Masyarakat dapat mengecek status penerimaan bansos secara mandiri melalui situs resmi pemerintah seperti cekbansos.kemensos.go.id untuk PKH dan BPNT, serta pip.kemdikbud.go.id untuk PIP. Cukup masukkan data seperti NIK, nama lengkap, atau NISN (untuk PIP), lalu sistem akan menampilkan status penerima.

2. Apa yang harus dilakukan jika merasa berhak tetapi tidak terdaftar sebagai penerima bansos?

Jika merasa memenuhi kriteria namun belum terdaftar, segera lakukan pembaruan data melalui kantor desa/kelurahan atau dinas sosial setempat. Data tersebut nantinya akan diverifikasi dan dimasukkan ke dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

3. Kapan bansos PKH, BPNT, dan PIP cair pada April 2026?

Pencairan bansos dilakukan secara bertahap sepanjang April 2026 melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Waktu pencairan bisa berbeda di tiap daerah, sehingga masyarakat disarankan rutin mengecek status pencairan melalui situs resmi agar tidak ketinggalan informasi.

JAKARTA - Daud Joseph resmi mengundurkan diri sebagai Direktur Operasional dan Keselamatan PT Transjakarta. Kini ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero).

Jabatan baru Daud itu bedasarkan keputusan para pemegang saham PT Pos Indonesia nomor 168 tahun 2026 / SK.065/DI-DAM/DO/2026 tanggal 11 Maret 2026. Adapun, Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza, mengapresiasi kontribusi dan dedikasi Daud selama menjadi bagian jajaran direksi Transjakarta.

"Manajemen dan seluruh insan Transjakarta menyampaikan terima kasih atas pengabdian dan kontribusi Bapak Daud Joseph selama menjalankan tugasnya di Transjakarta, khususnya dalam memperkuat aspek operasional dan keselamatan layanan," kata Welfizon seperti dikutip Rabu (25/3/2026). "Kami mendoakan dan mendukung penuh amanah baru beliau sebagai Direktur Utama Pos Indonesia,” sambungnya.

Diketahui, Daud menjabat sebagai Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta sejak April 2023. Ia dikenal sebagai profesional di bidang transportasi dengan latar belakang pendidikan Teknik Metalurgi dari Universitas Indonesia serta Magister Manajemen dari Thunderbird School of Global Management.

Selama menjabat Daud berperan dalam memperkuat sistem operasional layanan transportasi publik di Jakarta. Berbagai inisiatif dijalankan, mulai dari peningkatan standar keselamatan, penguatan tata kelola operasional, hingga pengembangan layanan transportasi yang semakin terintegrasi bagi pelanggan. Ia juga aktif mendorong pengembangan layanan serta penguatan aspek keselamatan operasional Transjakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah menargetkan merger BUMN di sektor logistik rampung pada semester pertama 2026.

Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menyebut PT Pos Indonesia akan menjadi jangkar dalam konsolidasi tersebut.

PT Pos akan diperkuat dengan penggabungan sejumlah entitas logistik milik BUMN. Beberapa di antaranya Semen Logistik, Pupuk Logistik, Angkasa Pura Logistik, serta KAI Logistik.

Dony menilai konsolidasi diperlukan untuk membentuk ekosistem logistik yang lebih kuat dan efisien.

"Karena kita punya anak-anak perusahaan yang bergerak di bidang logistik itu totalnya banyak sekali kan. Kita mau bikin lebih efisien, lebih baik, lebih strong, maka langkah selanjutnya adalah merger," kata Dony, Selasa (17/3/2026).

Proses konsolidasi telah dimulai. Perubahan struktur direksi di PT Pos telah selesai dilakukan sebagai tahap awal.

Saat ini, proses penggabungan seluruh BUMN sektor logistik masih berjalan. Target penyelesaian ditetapkan pada semester pertama tahun ini.

Fokus efisiensi dan penguatan ekosistem

Dony menjelaskan langkah konsolidasi merupakan bagian dari optimalisasi BUMN. Tujuannya untuk menciptakan bisnis yang lebih efektif dan efisien.

Optimalisasi dilakukan setelah pemerintah menyelesaikan fundamental business review terhadap seluruh perusahaan.

"Setelah melakukan fundamental business review seluruh perusahaan, hasilnya ada empat. Yang pertama ada di likuidasi, kedua ada di divestasi, ketiga konsolidasi, dan keempat dilakukan restrukturisasi," ujar Dony.

Konsolidasi di sektor logistik dinilai akan memperkuat peran BUMN. Peran tersebut tidak hanya di pasar domestik, tetapi juga di tingkat regional.

Langkah ini juga diarahkan untuk memperlancar alur distribusi logistik. Distribusi dari pemasok ke masyarakat diharapkan menjadi lebih efisien dan terintegrasi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sanksi administratif berupa denda dengan total nilai Rp5,625 miliar serta larangan kepada sejumlah pihak dalam kasus penawaran umum perdana saham (IPO) PT Bliss Properti Indonesia Tbk (POSA).

“OJK akan senantiasa melakukan penegakan hukum yang tegas dan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan di sektor pasar modal agar pasar modal Indonesia dapat berjalan secara teratur, wajar, dan efisien, serta berintegritas,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M Ismail Riyadi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

PT POSA dikenai denda sebesar Rp2,7 miliar karena melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM).

Sanksi tersebut dijatuhkan karena PT POSA menyajikan piutang pihak berelasi kepada PT Bintang Baja Hitam sebesar Rp31,25 miliar dalam Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2019.

Selain itu, PT POSA juga mencatat uang muka pembayaran kepada PT Ardha Nusa Utama sebesar Rp116,7 miliar dalam Laporan Keuangan Tengah Tahunan (LKTT) 2019 hingga LKTT 2023.

Namun, piutang dan uang muka tersebut dinilai tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan sehingga tidak memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset PT POSA.

OJK menyatakan dana tersebut berasal dari hasil IPO yang kemudian mengalir kepada Benny Tjokrosaputro sebesar Rp126,6 miliar dan kepada PT Ardha Nusa Utama sebesar Rp116,7 miliar.

PT Ardha Nusa Utama sendiri dipimpin oleh Ibrahim Hasybi selaku Direktur. Ibrahim juga menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Hanson International Tbk, perusahaan yang juga dikendalikan oleh Benny Tjokrosaputro.

OJK pun melarang Benny Tjokrosaputro selaku Pengendali PT POSA untuk menjadi dewan komisaris, direksi, dan atau pengurus perusahaan di bidang pasar modal seumur hidup sejak surat ditetapkan pada 13 Maret 2026.

Benny Tjokrosaputro dinilai menjadi pihak yang menyebabkan PT POSA terbukti melanggar ketentuan dalam UU Pasar Modal.

Selanjutnya, OJK juga mengenakan sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab atas kesalahan penyajian pada laporan keuangan PT POSA.

Gracianus Johardy Lambert dan Astried Damayanti selaku Direksi PT POSA periode 2019 dikenai denda sebesar Rp110 juta secara tanggung renteng.

Kemudian, Gracianus Johardy Lambert, Basuki Widjaja, dan Eko Heru Prasetyo selaku Direksi PT POSA periode 2020-2023 dikenai denda sebesar Rp1,95 miliar secara tanggung renteng.

OJK pun melarang Gracianus Johardy Lambert selaku Direktur Utama POSA periode 2019-2023 untuk melakukan kegiatan di bidang pasar modal selama lima tahun sejak surat ini ditetapkan.

Selain itu, dua akuntan publik juga dikenai sanksi. AP Patricia yang pada saat penugasan merupakan Rekan pada KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dikenai denda sebesar Rp150 juta.

AP Helli Isharyanto Budi Susetyo selaku Rekan pada Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono juga dikenai denda sebesar Rp150 juta.

Pihak lain yang dikenai sanksi yakni PT Nonghyup Korindo Sekuritas Indonesia (PT NH Korindo Sekuritas Indonesia) dengan denda sebesar Rp525 juta dan sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha selama satu tahun sejak surat sanksi ditetapkan.

Dalam proses IPO PT POSA, OJK menyatakan bahwa PT NH Korindo Sekuritas Indonesia terbukti mengalokasikan penjatahan pasti kepada Kahar Anwar, Francis Indarto, dan Yenny Sutanto yang merupakan nominee dari Benny Tjokrosaputro selaku Pengendali PT POSA.

Penjatahan pasti juga diberikan kepada Agung Tobing yang merupakan nominee dari Benny Tjokrosaputro. Pemesanan saham tersebut dilakukan tanpa disertai formulir pemesanan saham asli.

Selain itu, PT NH Korindo Sekuritas Indonesia juga tidak melakukan prosedur customer due diligence yang memadai terhadap para investor penjatahan pasti tersebut, termasuk dalam proses verifikasi pemilik manfaat (beneficial owner) dan sumber dana.

Amir Suhendro Samirin yang menjabat sebagai Direktur PT NH Korindo Sekuritas Indonesia pada 2019, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp40 juta dan larangan melakukan kegiatan di pasar modal selama satu tahun sejak surat sanksi ditetapkan.

Sanksi tersebut dijatuhkan karena Amir dinilai tidak mengurus perusahaan efek untuk kepentingan perusahaan dengan kehati-hatian dan tanggung jawab yang memadai.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pos Indonesia (Persero) menjalin kerja sama dengan PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge untuk memanfaatkan jaringan dan infrastruktur PT Pos guna mendukung penyediaan layanan internet di Indonesia.

Kerja sama keduanya ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada 27 Januari 2026.

Melalui kerja sama itu, Surge dapat memanfaatkan aset PT Pos, mulai dari jaringan kantor cabang, lahan, bangunan, hingga titik distribusi (drop point) yang strategis dan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia.

Infrastruktur tersebut akan digunakan untuk mendukung operasional, perluasan, serta pemerataan layanan internet murah milik Surge.

Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris mengatakan, kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperluas ekosistem layanan PT Pos sekaligus mempercepat transformasi bisnis perusahaan.

"Dengan mengombinasikan kekuatan infrastruktur dan jangkauan Pos Indonesia dengan kapabilitas teknologi mitra strategis, kami optimistis kolaborasi ini akan menghadirkan nilai tambah nyata bagi masyarakat dan mendukung agenda transformasi digital nasional," ujar Haris dalam keterangannya, Kamis (28/1/2026).

Sementara itu, Direktur Utama Surge, Yune Marketatmo mengatakan, kerja sama tersebut sejalan dengan strategi jangka panjang perusahaan dalam memperkuat kapabilitas bisnis digital dan memperluas ekosistem layanan internet terjangkau.

“Ekosistem yang dimiliki Pos Indonesia sangat ideal untuk mendukung percepatan penetrasi internet terjangkau di Indonesia, sekaligus meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan perekonomian masyarakat,” ujar Yune.

Adapun dalam tahap awal, kerja sama ini akan difokuskan pada wilayah Jabodetabek.

PT Pos akan mendukung penyediaan sarana operasional, titik layanan, serta berbagai kebutuhan teknis Surge, seperti penempatan perangkat, instalasi sistem, dan kegiatan operasional lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - PT Pos Indonesia (Persero) meneken nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge, untuk menyediakan internet terjangkau ke seluruh wilayah Indonesia.

Dalam kerja sama, Pos Indonesia melalui fasilitas kantor hingga kendaraannya, akan mendukung Surge dalam menyalurkan jaringan internet terjangkau ke seluruh pelosok Indonesia.

“Untuk bersinergi, karena kami memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cukup mumpuni 30.000 (orang), dan fasilitas 5.000 (lokasi), untuk mendukung agar konsisten internet ini bisa dipakai rakyat Indonesia, lebih murah dan lebih terjangkau, cepat, terjangkau dimanfaatkan oleh banyak masyarakat,” ujar Komisaris Utama Pos Indonesia Muhammad Budi Djatmiko seusai pelaksanaan MoU di Kantor Pos Indonesia Pusat, Jakarta, Selasa (27/1).

Dalam kesempatan sama, CEO Surge Yune Marketatmo memastikan perseroan siap untuk menyediakan layanan 5G Fixed Wireless Access (FWA) komersial, yang menargetkan internet terjangkau seharga Rp100.000 per bulan, dan berkecepatan 100 Mbps dengan kuota unlimited.

Ia melanjutkan, pihaknya akan menyalurkan jaringan internet terjangkau tersebut ke seluruh pelosok Indonesia, dengan berbagai dukungan dari Pos Indonesia, mulai dari SDM, kantor, gudang, hingga kendaraan.

“Saat ini, (Pos Indonesia) dengan asetnya hampir 5.000 lokasi itu, bagi kami itu merupakan kolaborasi yang sangat bagus sekali. Jadi bisa langsung kami bisa kerjasamakan dengan PT Pos, langsung kita mendapatkan 5.000 lokasi tadi,” ujar Yune.

Yune menjelaskan, bahwa kerja sama kedua pihak berbasis end to end, yang mencakup keseluruhan mulai dari marketing,branding, logistik hingga pemasangan jaringan internet.

“Mulai marketing, branding, kemudian logistik, kemudian pemasangan juga, sampai ke ujungnya itu semua sudah siap semua dari PT Pos. Jadi, ini bukan merupakan perkawinan dua perusahaan, tapi ini betul-betul perkawinan dua ekosistem yang saling melengkapi,” ujar Yune.

Seiring kerja sama ini, pihaknya optimistis target-target kinerja perseroan akan tercapai pada tahun 2026.

“Kami optimis, semua target yang pernah kami share sebelumnya di pertemuan dengan para investor itu, kami sangat optimis kami akan bisa capai di tahun 2026 ini,” ujar Yune.

Sebelumnya, PT Pos Indonesia melalui anak usahanya yaitu PT Pos Properti Indonesia telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan (BAK) dengan Surge, dalam rangka mempercepat pemerataan akses internet dan penguatan konektivitas digital nasional.

Pemanfaatan aset PT Pos Properti Indonesia merupakan bagian dari pengembangan jaringan, yang memungkinkan perseroan membangun infrastruktur digital secara lebih efisien dan terintegrasi.

Selain itu, juga untuk mempercepat pemerataan infrastruktur digital dalam menghadirkan layanan broadband tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, untuk mewujudkan program inklusivitas broadband tetap dalam mendukung pendidikan, kesehatan, UMKM, serta layanan publik lainnya.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Perikanan Indonesia dan PT Pos Logistik Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk pemanfaatan jasa dan potensi kerja sama logistik terpadu.

Direktur Pengembangan PT Perikanan Indonesia Errinto Pardede dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, mengatakan penguatan sistem logistik merupakan elemen krusial untuk mendorong efisiensi rantai pasok produk perikanan dari hulu hingga hilir.

Menurut dia, tantangan distribusi selama ini menjadi salah satu faktor penentu daya saing industri perikanan nasional, baik di pasar domestik maupun ekspor.

“Melalui kerja sama ini, PT Perikanan Indonesia dan PT Pos Logistik akan berkolaborasi dalam pengelolaan jasa transportasi barang yang lebih terintegrasi,” ujar dia.

Selain itu, lanjutnya, kolaborasi itu mencakup pemanfaatan fasilitas pergudangan, distribusi, hingga pengembangan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis perikanan.

Errinto menilai bahwa kolaborasi ini tidak hanya berdampak pada efisiensi biaya, tetapi juga membuka peluang co-branding dan joint marketing yang lebih luas.

Kerja sama itu merupakan upaya perusahaan dalam memperkuat fondasi bisnisnya dengan mendorong peningkatan layanan logistik sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha, katanya menambahkan.

Adapun penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Errinto bersama Plt Direktur Utama PT Pos Logistik Indonesia Arifin Muchlis pada Kamis (22/1). Agenda tersebut turut disaksikan oleh Direktur Keuangan PT Perikanan Indonesia Eddi Santosa sebagai bentuk komitmen manajemen dalam memperkuat sinergi antarbisnis.

Errinto optimistis sinergi dengan PT Pos Logistik akan memperkuat posisi PT Perikanan Indonesia sebagai BUMN pangan yang adaptif dan berorientasi pada layanan.

Ke depan, Errinto berharap, kerja sama itu diharapkan mampu mendukung kelancaran distribusi hasil perikanan, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperluas akses pasar secara signifikan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Maskapai milik PT Pertamina (Persero), Pelita Air dan PT Pos Logistik, anak usaha PT Pos Indonesia (Persero) bekerja sama untuk membantu pemulihan bencana banjir-longsor di Sumatra melalui Program pengiriman kargo gratis ke beberapa wilayah terdampak.

Kedua BUMN ini menjalin sinergi demi mempercepat pengiriman logistik untuk pemulihan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

"Kami memahami bahwa dalam situasi darurat, kecepatan dan ketepatan distribusi bantuan menjadi hal yang sangat krusial. Melalui Program Kargo Gratis ini, Pelita Air ingin hadir dan berkontribusi secara langsung agar bantuan dapat segera menjangkau masyarakat yang membutuhkan di wilayah Sumatra," ujar Direktur Utama Pelita Air, Dendy Kurniawan dalam keterangan resmi, Rabu (14/1).

Melalui program ini, Pelita Air menyediakan layanan pengiriman logistik gratis menuju tiga bandara utama di Sumatra, yaitu Kualanamu (KNO), Padang (PDG), dan Banda Aceh (BTJ). Adapun program ini telah berlangsung sejak 6 Januari 2026.

Dendy menekankan bahwa kolaborasi dengan Pos Logistik menjadi langkah strategis untuk memastikan proses distribusi berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.

"Kami percaya bahwa sinergi antar instansi sangat penting dalam upaya kemanusiaan. Dengan dukungan Pos Logistik, kami berharap penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih efisien dan berdampak nyata bagi masyarakat terdampak," tambahnya.

Senada, Arifin Muchlis, CEO Poslog menyambut baik kerja sama ini dan berharap dapat mempercepat distribusi bantuan serta membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.

"Kolaborasi yang kita lakukan bersama dengan Pelita Air adalah wujud nyata sinergi perusahaan dalam membantu pemerintah mempercepat pemulihan di daerah-daerah pasca bencana" pungkasnya.

Program pengiriman kargo gratis ini diperuntukkan khusus bagi instansi, baik instansi pemerintah maupun lembaga terkait lainnya, yang terlibat dalam kegiatan penyaluran bantuan kemanusiaan.

Ke depan, Pelita Air sebagai perusahaan milik negara, berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam berbagai inisiatif sosial dan kemanusiaan sebagai bagian dari kontribusi berkelanjutan bagi bangsa.

BANDUNG - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ( BTN ) bersama PT Pos Indonesia (Persero) menyalurkan bantuan Rp500 juta bagi masyarakat terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Jumat (9/1/2025). Penyaluran bantuan dipercayakan kepada Rumah Zakat , lembaga kemanusiaan nasional yang selama ini aktif dalam penanganan bencana dan pemulihan masyarakat pascabencana di berbagai wilayah Indonesia.

Bantuan ini tidak difokuskan pada respons darurat semata, melainkan diarahkan untuk fase pemulihan, sebuah tahap yang kerap luput dari perhatian publik namun justru menjadi penentu bagi keberlangsungan hidup masyarakat terdampak. Empati dan tanggung jawab sosial dibutuhkkan saat masyarakat menghadapi krisis. Cuaca Ekstrem Berpotensi Terjadi di Sumatera, BNPB: Waspada Bencana Susulan

Chief Finance and Operation Officer Rumah Zakat, Murni Alit Baginda mengatakan, bantua ini akan digunakan untuk mendukung kebutuhan pemulihan masyarakat di wilayah terdampak bencana. ”Fase pemulihan merupakan tahap krusial yang kerap luput dari perhatian, padahal justru menentukan keberlanjutan kehidupan masyarakat pascabencana,” katanya.

Menurut Murni, fase pemulihan sering kali menjadi periode terberat bagi korban bencana. Ketika sorotan publik mulai mereda dan bantuan darurat berkurang, masyarakat justru dihadapkan pada kebutuhan yang lebih kompleks. Mulai dari tempat tinggal sementara, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga upaya memulihkan roda kehidupan sehari-hari.

“Pada tahap ini, masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan darurat. Mereka membutuhkan dukungan untuk mulai membangun kembali kehidupan secara bertahap dan berkelanjutan,” ujarnya.

Karena itu, Rumah Zakat memprioritaskan penyaluran bantuan dalam bentuk hunian sementara serta perlengkapan kebutuhan dasar. Ini agar keluarga terdampak dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih layak.

Sebagai lembaga filantropi yang telah lama bergerak di bidang kemanusiaan, Rumah Zakat memiliki pengalaman panjang dalam menyalurkan bantuan bagi korban bencana alam di Indonesia. Mulai dari gempa bumi, banjir, longsor, hingga erupsi gunung api, Rumah Zakat dikenal dengan pendekatan respons cepat, terukur, dan berkelanjutan.

Dalam setiap penanganan bencana, Rumah Zakat tidak hanya hadir di fase awal, tetapi juga mendampingi masyarakat hingga proses pemulihan. Pendekatan ini mencakup pembangunan hunian sementara, distribusi logistik, layanan kesehatan, hingga program pemulihan ekonomi berbasis komunitas.

Murni menegaskan kolaborasi dengan BTN dan Pos Indonesia memperkuat upaya tersebut. Terutama dari sisi jangkauan dan efektivitas distribusi bantuan. “Kolaborasi ini memperlihatkan bagaimana jaringan layanan keuangan dan logistik nasional dapat digerakkan secara cepat dan terukur ketika negara membutuhkan kehadiran nyata di lapangan,” ujarnya.

Murni juga mengapresiasi komitmen BTN dan Pos Indonesia yang tetap menghadirkan dimensi sosial di tengah agenda transformasi bisnis dan layanan digital. “Ini contoh kolaborasi yang tidak hanya bicara transaksi, tetapi juga nilai kemanusiaan,” tandasnya.

Khusus dengan Pos Indonesia, Rumah Zakat juga memiliki pengalaman kolaborasi sebelumnya. Terutama dalam penyaluran zakat dan dana sosial melalui jaringan kantor pos. “Jaringan kantor pos sangat membantu menjangkau masyarakat hingga ke daerah-daerah. Ini mempercepat distribusi bantuan dan memastikan tidak ada wilayah yang terlewat,” terangnya.